Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mendorong kepada para pengusaha untuk membantu anak-anak sekolah untuk membeli seragam sekolah. Hal tersebut disambut positif oleh beberapa kalangan pengusaha-pengusaha.

Pengusaha sekaligus Ketua Bidang Pengerahan Massa Sukarelawan Pandawa Lima Haryara Tambunan mengaku siap dan segera menjalankan instruksi Prabowo.

"Oh tentu saya siap melakukan aksi sosial ini dan akan segera kita laksanakan instruksi mulia Pak Prabowo demi mengurangi beban orang tua siswa yang kurang mampu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (03/11/2024)

Dia pun akan segera berkoordinasi dan bersinergi dengan Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional Roesan Roslani terkait mekanisme pemberian bantuan ini. Dengan begitu, program bantuan tersebut dapat segera terlaksana.

"Dalam waktu dekat saya akan menemui Pak Roesan Roeslani untuk membahas kerjasama dan sinergitas ini dengan HIPAKAD (Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat) soal bagaimana mekanisme dan teknisnya agar dapat segera terlaksana program mulia ini," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional, Prabowo meminta kepada para pengusaha dan relawan agar dapat menyumbangkan Rp 100 ribu per bulan untuk membeli seragam sekolah bagi anak-anak yang membutuhkan.

"Jadi, kalau di antara kita bisa menyisihkan Rp 1,2 juta satu tahun saja, berarti Rp 100 ribu per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan satu anak," kata Prabowo dalam Deklarasi Generasi Solidasitas Nasional di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

(das/das)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada para menteri Kabinet Merah Putih. Dia meminta para menteri tak banyak keluar negeri, termasuk bagi para bawahannya.

Hal ini diungkapkan Prabowo dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Kebetulan hampir semua menterinya hadir dalam acara tersebut.

Prabowo juga memberi celetukan, bila mau perjalanan luar negeri, lebih baik pakai uang sendiri saja.

"Karena kebetulan banyak menteri hadir, saya mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau ke luar negeri pake uang sendiri, boleh," ungkap Prabowo dalam pidatonya yang dilakukan di Indonesia Arena GBK Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Menurutnya para menteri dan jajarannya di kementerian tak usah terlalu banyak studi banding ke luar negeri. Semua masalah di republik ini sudah jelas terlihat akarnya dan tinggal dicari solusinya. Para menteri juga diminta tak banyak melakukan seminar-seminar yang menurutnya isinya cuma 'omon-omon' saja.

"Kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu lho? Kalian sudah tahu masalahnya, nggak usah terlalu banyak studi, studi, studi," ungkap Prabowo.

Purnawirawan Jenderal TNI itu bilang dirinya bakal ke melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan. Namun, dia menegaskan hal itu dilakukan bukan karena dia ingin senang-senang.

"Saya sebenarnya mau konsentrasi di dalam negeri, tapi saya mesti ke APEC, ke G20, belum lagi diundang ke Tiongkok, ke Amerika. Ini dua kekuatan besar ngundang nggak berani saya nolak, demi rakyat saya harus ke situ. Saya minta izin. Bukan berarti Prabowo senang ke luar negeri ya," beber Prabowo.

"Pemimpin Indonesia harus menjaga rakyat Indonesia tidak terseret ke pertikaian orang lain. Kita hormati semua negara maka kita yakinkan mereka semua," tegasnya lagi.

(hal/fdl)

Jakarta -

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) hari ini dideklarasikan di Indonesia Arena. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi Ketua Pembina GSN.

Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) merupakan sebuah paguyuban yang bersifat independen namun memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mendukung kepemimpinan nasional, khususnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

GSN diinisiasi oleh dari relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada saat Pemilu 2024. Rosan Roeslani yang sempat menjadi Ketua TKN kini memimpin inisiasi GSN.

Rosan juga saat ini merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Rosan nampak hadir dalam deklarasi yang dilakukan hari ini.

"Visi GSN adalah menjadi organisasi yang merekatkan seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara menampung dan mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi-solusi konkrit bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Baik rakyat Indonesia di dalam negeri maupun yang menjadi diaspora di seluruh dunia," kata Rosan dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2024).

Dari pantauan detikcom nampak sederet pesohor hadir dalam deklarasi GSN di Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jajaran menteri ekonomi Prabowo nampak hadir dalam deklarasi GSN.

Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut hadir.

Beberapa pengusaha kawakan juga nampak hadir dalam deklarasi GSN. Nampak pendiri Bakrie Group Aburizal Bakrie, Ketum Kadin versi Munaslub Anindya Bakrie, hingga Bos Blue Bird Andrianto Djokosoetono hadir dalam deklarasi GSN.

Semua yang hadir nampak menggunakan baju berwarna biru muda mirip seperti yang digunakan Prabowo saat kampanye. Para menteri pun menggunakan baju biru-biru yang sama.

(hal/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Para pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan aksi solidaritas dengan mengenakan pita hitam bertuliskan “Selamatkan Sritex” di lengan kiri mereka. Aksi ini diunggah pada akun instagram @sritexindonesia, sejak Jumat, 25 Oktober 2024 hingga Ahad, 26 Oktober 2024.

Aksi kolektif ini mereka lakukan usai Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang Rabu, 23 Oktober 2024 lalu.

“Pita Hitam di Sritex adalah simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar Sritex untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik,” tulis keterangan foto yang diunggah di akun Instagram resmi Sritex Indonesia, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Tak hanya pekerja, para pedagang yang berjualan di depan pabrik tekstil Sritex juga nampak mengenakan pita hitam tersebut.

Akun itu menyebut penggunaan pita hitam ini bukan menyiratkan simbol kesedihan. Melainkan, simbol terkumpulnya energi kolektif seluruh keluarga besar Sritex untuk bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik.

Mereka mengatakan Sritex tak hanya mesin produksi, tetapi juga rumah bagi ratusan ribu keluarga.

Mereka menulis, “Selamatkan Sritex agar kami terus dapat berinovasi dan membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menyebut, operasional Sritex berjalan secara normal meski telah dinyatakan pailit. Ia menekankan, seluruh stakeholder Sritex, mulai dari direksi, komisaris, hingga pekerja harus memiliki spirit yang kuat.

"Kita harus punya spirit ya, ini terutama yang harus kita kuatkan," ujarnya saat ditemui wartawan usai audiensi dengan Kementerian Perindustrian, Senin, 28 Oktober 2024.

Saat ini Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Sugiono terbang menuju kota Kazan di Rusia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. Ini merupakan tugas perdana Sugiono ke luar negeri usai dilantik sebagai menlu baru RI oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Menlu Sugiono ditugaskan hadir sebagai Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto pada pertemuan tersebut. Kunjungan ini adalah kunjungan resmi perdana Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI,” ujar pernyataan Kemenlu RI, Selasa, 22 Oktober 2024.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara, termasuk negara-negara anggota BRICS,” lanjut pernyataan jtu.
Dalam KTT BRICS Plus tersebut, kata Kemenlu RI, Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas, serta memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara.

BRICS adalah suatu forum kerja sama yang dibentuk Brazil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan untuk membahas isu-isu global terkini. KTT kali ini di bawah presidensi Rusia dan digelar 23-24 Oktober 2024.

Pada awal tahun 2024, sejumlah negara lain yakni Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, Ethiopia telah bergabung dan keanggotaannya kini menjadi sembilan negara.

KTT BRICS dengan negara-negara berkembang mengusung tema “BRICS and Global South: Joint Building of a Better World”. Presidensi Rusia telah mengundang negara-negara anggota BRICS, negara-negara non-anggota BRICS, dan organisasi internasional seperti Commonwealth of Independent States (CIS), Shanghai Cooperation Organization (SCO), dan Eurasian Economic Comission (EEC).

Indonesia pada beberapa tahun terakhir telah diundang menghadiri forum BRICS. Pada tahun ini, Indonesia kembali diundang untuk menghadiri pertemuan BRICS Plus.

Selain menghadiri KTT BRICS Plus, Menlu Sugiono juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas isu-isu bilateral, kawasan dan global.

Baca juga: Hadiri KTT BRICS di Rusia, Tugas Pertama Menlu Sugiono


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

LEBAK, iNews.id - Puluhan anggota Satpol PPKabupaten Lebak ramai-ramai menggeruduk gedung DPRD Lebak, Kamis (10/9/2024). Mereka memakai pita hingga membentangkan spanduk hitam.

Aksi itu merupakan bentuk belasungkawa para penegak perda setelah salah satu anggota mereka Yadi Suryadi meninggal dunia selepas pengamanan unjuk rasa Paguyuban Masyarakat Peduli Lebak (PMPL) pada 23 September 2024. Yadi berpulang setelah tertimpa pagar gedung yang didorong massa.

"Ini bukan demo, ini aksi belasungkawa. Solidaritas kami kepada salah satu rekan kami Pak Yadi Suryadi yang meninggal dunia selepas pengamanan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Lebak," ujar Ade Apriadi salah satu anggota Satpol PP dan Damkar Lebak.

Menurut Ade, untuk mengenang mendiang Yadi, para anggota mengenakan pita hitam hingga melakukan pengibaran bendera setengah tiang. Selain, itu massa juga mendesak agar dalang di balik aksi anarkistis tersebut segera terungkap.

"Demo anarkistis tidak dibenarkan. Kami minta penegak hukum usut tuntas dalang di balik aksi unjuk rasa," katanya.

Sementara Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari menyayangkan aksi unjuk rasa yang dinilai salah sasaran. Sebab aksi demo 23 September lalu berkaitan dengan pribadi.

"Aksi demo seperti ini, kami DPRD Lebak bukan antikritik. Kita hidup di alam demokrasi. Cuma yang elegan lah, kebijakan yang didemo. Sebetulnya 23 September mendemo tentang saya Ketua DPRD itu. Apa salah dr Juwita? Sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. Apa salah saya, saya cinta Lebak, saya mau mengabdi untuk Lebak. Ini sangat disayangkan sekali. Orang demo kebijakan, BBM naik, beras ini. Ini kan tidak," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Juwita juga meminta agar aparat penegak hukum (APH) segera mengungkap perkara ini.

"Kami mendesak APH bergerak cepat menindak kasus ini, kita akan memantau dan memonitor terus perkembangan kasus ini," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim akibat gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim.

"Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya taken (persetujuan kenaikan tunjangan)," ujar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bukan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga perhitungan Kementerian Keuangan.

"Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

"Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang ia maksud ialah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim.

"Tunjangan, ada beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui," kata Anas, ditemui usai acara.

Anas belum dapat memastikan berapa kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini sedang diproses di Setneg, bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan segera dipercepat," tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

a. tunjangan istri/suami sebesar 10%

b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, besaran gaji ini belum termasuk tunjangan.

Simak: Video: Pakai Pita Putih, Para Hakim Ngadu ke DPR Gaji Tak Naik 12 Tahun

[Gambas:Video 20detik]

(shc/hns)

Jakarta -

Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Muncul gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan hakim sudah dibicarakan lintas kementerian. Jokowi bilang, dirinya sudah menugaskan Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas hal ini.

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung, dikalkulasi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024) kemarin.

Kemarin, Solidaritas Hakim Indonesia juga sudah melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Sementara itu, terkait kenaikan gaji hakim, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Simak: Video DPR Akan Terima Audiensi Hakim yang Lakukan Aksi Cuti Bersama Besok

[Gambas:Video 20detik]

(hal/ara)

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait adanya tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024).

Hari ini sendiri, Solidaritas Hakim Indonesia juga melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Terkait hal tersebut, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, kata Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Untuk diketahui, Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan mereka akan melakukan cuti bersama serentak pada 7-11 Oktober 2024. Dia merasa kesejahteraan hakim terabaikan.

"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dikutip dari detiknews

Salah satu tuntutannya ialah meminta Presiden Republik Indonesia segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung, untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan standar hidup layak dan besarnya tanggung jawab profesi hakim.

(ada/das)

Jakarta -

Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Lantas berapa gaji hakim saat ini hingga menuai protes?

Gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Dalam PP tersebut hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:
a. tunjangan istri/suami sebesar 10%
b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Berikut gaji pokok hakim berdasarkan golongan, dikutip dari PP 94/2012:

Masa kerja 0-1 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.064.100
IIIb Rp 2.151.400
IIIc Rp 2.242.400
IIId Rp 2.337.300
IVa Rp 2.436.100
IVb Rp 2.539.200
IVc Rp 2.646.600
IVd 2.758.500
IVe 2.875.200

Masa kerja 2-3 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.125.700
IIIb Rp 2.215.700
IIIc Rp 2.309.400
IIId Rp 2.407.100
IVa Rp 2.508.900
IVb Rp 2.615.000
IVc Rp 2.725.600
IVd Rp 2.840.900
IVe Rp 2.961.100

Masa kerja 4-5 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.189.200
IIIb Rp 2.281.800
IIIc Rp 2.378.300
IIId Rp 2.478.900
IVa Rp 2.583.800
IVb Rp 2.693.100
IVc Rp 2.807.000
IVd Rp 2.925.700
IVe Rp 3.049.500

Masa kerja 6-7 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.254.600
IIIb Rp 2.349.900
IIIc Rp 2.449.300
IIId Rp 2.552.900
IVa Rp 2.660.900
IVb Rp 2.773.500
IVc Rp 2.890.800
IVd Rp 3.013.100
IVe Rp 3.140.500

Masa kerja 8-9 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.347.100
IIIb Rp 2.420.100
IIIc Rp 2.522.500
IIId Rp 2.629.200
IVa Rp 2.740.400
IVb Rp 2.856.300
IVc Rp 2.977.100
IVd Rp 3.103.100
IVe Rp 3.234.300

Masa Kerja 10-11 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.450.100
IIIb Rp 2.523.600
IIIc Rp 2.599.300
IIId Rp 2.707.700
IVa Rp 2.822.200
IVb Rp 2.941.600
IVc Rp 3.066.000
IVd Rp 3.195.700
IVe Rp 3.330.900

Masa kerja 12-13 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.557.600
IIIb Rp 2.634.300
IIIc Rp 2.713.400
IIId Rp 2.794.800
IVa Rp 2.906.500
IVb Rp 3.029.400
IVc Rp 3.157.600
IVd Rp 3.291.100
IVe Rp 3.430.300

Masa kerja 14-15 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.669.800
IIIb Rp 2.749.900
IIIc Rp 2.832.400
IIId Rp 2.917.400
IVa Rp 3.004.900
IVb Rp 3.119.900
IVc Rp 3.251.800
IVd Rp 3.389.400
IVe Rp 3.532.800

Masa kerja 16-17 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.787.000
IIIb Rp 2.870.600
IIIc Rp 2.956.700
IIId Rp 3.045.400
IVa Rp 3.136.800
IVb Rp 3.230.900
IVc Rp 3.348.900
IVd Rp 3.490.600
IVe Rp 3.638.200

Masa kerja 18-19 tahun
Golongan

IIIa Rp 2.909.300
IIIb Rp 2.996.600
IIIc Rp 3.086.500
IIId Rp 3.179.100
IVa Rp 3.274.500
IVb Rp 3.372.700
IVc Rp 3.473.900
IVd Rp 3.594.800
IVe Rp 3.746.900

Masa kerja 20-21 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.037.000
IIIb Rp 3.128.100
IIIc Rp 3.221.900
IIId Rp 3.318.600
IVa Rp 3.418.200
IVb Rp 3.520.700
IVc Rp 3.626.300
IVd Rp 3.735.100
IVe Rp 3.858.700

Masa kerja 22-23 tahun
Gologan

IIIa Rp 3.170.300
IIIb Rp 3.265.400
IIIc Rp 3.363.300
IIId Rp 3.464.200
IVa Rp 3.568.200
IVb Rp 3.675.200
IVc Rp 3.785.500
IVd Rp 3.899.000
IVe Rp 4.016.000

Masa kerja 24-25 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.309.400
IIIb Rp 3.408.700
IIIc Rp 3.510.900
IIId Rp 3.616.300
IVa Rp 3.724.800
IVb Rp 3.836.500
IVc Rp 3.951.600
IVd Rp 4.070.100
IVe Rp 4.192.200

Masa kerja 26-27 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.454.600
IIIb Rp 3.558.300
IIIc Rp 3.665.000
IIId Rp 3.775.000
IVa Rp 3.888.200
IVb Rp 4.004.900
IVc Rp 4.125.000
IVd Rp 4.248.800
IVe Rp 4.376.200

Masa kerja 28-29 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.606.200
IIIb Rp 3.714.400
IIIc Rp 3.825.900
IIId Rp 3.940.600
IVa Rp 4.058.800
IVb Rp 4.180.600
IVc Rp 4.306.000
IVd Rp 4.435.200
IVe Rp 4.568.300

Masa kerja 30-31 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.764.500
IIIb Rp 3.877.400
IIIc Rp 3.993.800
IIId Rp 4.113.600
IVa Rp 4.237.000
IVb Rp 4.364.100
IVc Rp 4.495.000
IVd Rp 4.629.900
IVe Rp 4.768.700

Masa kerja 32 tahun
Golongan

IIIa Rp 3.929.700
IIIb Rp 4.047.600
IIIc Rp 4.169.000
IIId Rp 4.294.100
IVa Rp 4.422.900
IVb Rp 4.555.600
IVc Rp 4.692.300
IVd Rp 4.833.000
IVe Rp 4.978.000

Berikut besaran tunjangan hakim:

Dalam pasal 4, dituliskan bahwa tunjangan jabatan hakim sebagia mana dimaksud pasal 2 huruf b diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas dan kelas pengadilan.

Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti:

Ketua/Kepala Rp 40.200.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 36.500.000
Hakim Utama/Mayjen/ Laksda/Marsda TNI Rp 33.300.000
Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI Rp 31.100.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 29.100.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 27.200.000

Hakim Tingkat Pertama

Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)

Ketua/Kepala Rp 27.000.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 24.500.000
Hakim Utama Rp 24.000.000
Hakim Utama Muda Rp 22.400.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 21.000.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 19.600.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 18.300.000
Hakim Pratama Utama Rp 17.100.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 16.000.000
Hakim Pratama Muda Rp 14.900.000
Hakim Pratama Rp 14.000.000

Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Dilmil tipe A

Ketua/Kepala Rp 23.400.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 21.300.000
Hakim Utama Rp 20.300.000
Hakim Utama Muda Rp 19.000.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 17.800.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 16.600.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 15.500.000
Hakim Pratama Utama Rp 14.500.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 13.500.000
Hakim Pratama Muda Rp 12.700.000
Hakim Pratama Rp 11.800.000

Pengadilan Kelas IB, Dilmil tipe B

Ketua/Kepala Rp 20.200.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 18.400.000
Hakim Utama Rp 17.200.000
Hakim Utama Muda Rp 16.100.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 15.100.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 14.100.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 13.100.000
Hakim Pratama Utama Rp 12.300.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 11.500.000
Hakim Pratama Muda Rp 10.700.000
Hakim Pratama Rp 10.030.000

Pengadilan Kelas II

Ketua/Kepala Rp 17.500.000
Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 15.900.000
Hakim Utama Rp 14.600.000
Hakim Utama Muda Rp 13.600.000
Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 12.800.000
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 11.900.000
Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 11.100.000
Hakim Pratama Utama Rp 10.400.000
Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 9.700.000
Hakim Pratama Muda Rp 9.100.000
Hakim Pratama Rp 8.500.000

Tunjangan Kemahalan

Zona 2
Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Rp 1.350.000

Zona 3
Papua, Irian Jaya Barat, Maluku. Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan Rp 2.400.000

Zona 3 Khusus
Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara) Rp 10.000.000

(ada/rrd)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jutaan masyarakat di negara berkembang saat ini mengalami kesulitan. Hal ini terjadi di tengah meluapnya sederet masalah ekonomi dan politik global.

Dia bilang ketidakpastian ekonomi masih membayangi dunia. Di sisi lain, konflik geopolitik juga terus terjadi dan membuat banyak peperangan yang memakan korban jiwa.

Sayangnya, Jokowi mengatakan di tengah situasi seperti ini solidaritas internasional justru menurun. Kerja sama saling menguntungkan antar negara justru tak banyak dilakukan lagi, belum lagi banyak negara mulai saling berkubu-kubu.

"Semangat multilateralisme itu semakin dikesampingkan dan fragmentasi semakin melebar, dan pada akhirnya negara berkembang adalah yang paling berdampak," ungkap Jokowi saat membuka pertemuan Indonesia-Africa Forum 2024, disiarkan virtual, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, masalah-masalah ekonomi dan politik dunia itu membuat banyak sekali masyarakat di negara berkembang yang mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan makan.

"Jutaan rakyat negara berkembang yang paling merasakan kesulitan," sebut Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu pun menyatakan semua pihak saat ini memerlukan arah dan visi baru untuk melakukan pembangunan yang adil dan merata bagi semua pihak.

Dia juga menyinggung soal target sustainable development goals (SDGs) yang masih jauh dari kata sempurna. Kini hanya tersisa 6 tahun menuju 2030 dan baru 17% capaian SDGs bisa terlaksana di dunia.

"Kita memerlukan strategi baru, kita memerlukan langkah taktis baru utk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara berkembang," pungkas Jokowi.

(hal/das)

SEMARANG, iNews.id - Puluhan orang termasuk mahasiswa bersama perwakilan keluarga dan pengacara keluarga menggelar aksi solidaritas peringatan 2 tahun meninggalnya ASN Pemkot Semarang Paulus Iwan Boedi Prasetijo di depan Markas Polda Jateng, Kamis (22/8/2024). Mereka protes karena sudah 2 tahun berlalu, kasus ini masih gelap, jauh dari kata terungkap.

Aksi ini disuarakan Jaringan Lintas Agama untuk Kemanusiaan (Jalak) dengan melakukan teatrikal dan menaburi bunga di Polda Jateng. Aksi ini sebagai bentuk protes lambannya pengungkapan kasus pembunuhan.

Sebab 2 tahun berlalu, polisi belum bisa menangkap siapa pembunuh Iwan Boedi meski kasus ini mendapat perhatian dari khalayak luas.

“Sekarang Polda Jateng sudah berganti pimpinan, namanya Ribut (Irjen Pol Ribut Hari Wibowo) apakah berani mengungkap kasus pembunuhan itu?,” ujar Bhre, salah satu peserta aksi ketika berorasi, Kamis (22/8/2024).

Penanganan kasus yang lamban itu menjadi pertanyaan banyak pihak. Bahkan, teranyar, Kantor Staf Presiden (KSP) sampai menyurati untuk mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada pejabat baru Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Kompolnas juga melakukan supervisi perkembangan kasus ini.

“KSP memberikan surat secara khusus kepada Kapolda Jateng yang baru, ada dua poin utamanya. Pertama agar Kapolda Jateng memberikan atensi khusus kasus ini, kedua agar segera melaporkan perkembangan kasus ini kepada Kantor Presiden,” kata pengacara keluarga korban Yunantyo Adi Setiawan (Yas) di sela aksi.

Sebelumnya, tim Sekretariat Negara (Setneg) telah mendatangi Polda Jateng pada 23 Juli dan Kompolnas pada 29 Juli untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut.

“Yang jadi pertanyaan publik adalah umumnya kasus pembunuhan di Kota Semarang yang terjadi paling lima hari sudah terungkap. Ini (kasus Iwan Boedi) sudah ada atensi-atensi dari Jakarta, dari pusat sudah bolak-balik ke sini, tapi juga uniknya kok nggak terungkap juga. Apakah ini kelihaian pelakunya yang sangat rapi atau ada keterlibatan orang berpower yang menghambat ini,” kata Yas.

Namun demikian, pihaknya meminta siapa pun pelakunya diharapkan kasus ini segera terungkap dan diadili pelakunya.

“Supaya keluarga dan mendiang Iwan Boedi sendiri mendapat keadilan. Ini kekejian yang mengerikan,” ucapnya.

Sementara itu, para peserta aksi juga membacakan tuntutannya ditujukan untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka berharap Kapolri atensi kasus ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kompolnas membenarkan terus melakukan supervisi kasus ini.

“Betul, Kompolnas melakukan supervisi perkembangan penanganan kasus tersebut,” ujar Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Jozua Mamoto via WhatsApp.

Diketahui, Iwan Boedi merupakan salah satu saksi yang sedianya dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng atas dugaan korupsi yang terjadi di Pemkot Semarang. Iwan Boedi sedianya dijadwalkan hadir dimintai keterangan sebagai saksi pada Kamis 25 Agustus 2022, Keluarga melaporkannya hilang sehari sebelumnya.

Setelah dilakukan berbagai pencarian, ternyata ditemukan sudah meninggal dunia di Kawasan Marina Kota Semarang pada 8 September 2022. Kondisinya hangus terbakar dan kepalanya hingga saat ini belum ditemukan. Motor Iwan dan aneka barang lain juga ditemukan dekat Tempat Kejadian Perkara (TKP) penemuan jenazah itu. Polisi memastikan kondisi jenazah hangus terbakar tak utuh itu adalah Iwan Budi dari hasil pemeriksaan DNA.

Editor: Donald Karouw