JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melontarkan wacana memperketat syarat keimigrasian bagi warga yang ingin ke luar negeri dari daerah rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ia ingin agar calon migran harus melampirkan mutasi rekening.

Menurut dia, ini bisa menjadi salah satu strategi preventif di sejumlah daerah yang dinilai rawan TPPO.

“Kita tambahkan persyaratan dalam pengajuan dokumen keimigrasian, kalau bisa syaratnya ditambah aja, dengan melampirkan rekening satu tahun,” kata Agus usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Langkah ini dinilai dapat menyeleksi warga yang hendak berwisata ke mancanegara dengan mereka yang hendak dijadikan migran ilegal alias korban TPPO.

Ia mengambil contoh, dalam wacana tersebut, pihak imigrasi akan mengecek jumlah dana para calon imigran untuk memberikan izin keberangkatan.

“Kalau rekeningnya cuma Rp 100.000-150.000 tidak mungkin dia liburan kan,” ujar Agus.

Ia mengeklaim sejumlah petugas imigrasi di daerah rawan TPPO juga telah dibekali untuk mencegah TPPO.

“Kita sampaikan informasi kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya,” sebut eks Wakapolri itu.

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini memberikan motivasi ke sejumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) agar semangat mengasah keahlian dan membuka usaha.

Wanita yang akrab disapa Risma ini turut menceritakan pengalamannya ketika menjabat Wali Kota Surabaya.

Kala itu, ia menemukan banyak ibu rumah tangga yang awalnya susah secara ekonomi kemudian bangkit dengan membuka usaha.

"Saya mencoba saat saya awal jadi wali kota bagaimana keluarga itu di Surabaya kondisinya jauh lebih baik, lebih sejahtera," kata Risma di Sentra Efata Kupang, NTT, Kamis (8/8/2024).

Salah satu upaya yang dilakukannya adalah melatih keahlian ibu rumah tangga yang masih kekurangan secara ekonomi untuk membuat usaha.

"Ibu-ibu tahu? Hasilnya sekarang, itu saya mulai 2010, ini Bu Diah ini, satu bulan dia bisa empat miliar. Ada Bu Wiwit sudah ekspor (barang jualannya) setiap hari. Kalah wali kotanya," ungkap Risma.

Menurut Risma, semua tujuan tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar atau pendidikan yang tinggi.

Asal ada kemauan untuk maju dan usaha, pasti akan diberikan jalan untuk maju dan berkembang.

"Ada lagi Bu, siapa namanya, Aminah. ini juga sudah ekspor. Bu Aminah ini jualan semanggi, semanggi itu kayak pecel, dia satu bln bisa sampe 500 juta. sorry, satu hari itu bisa Rp 125 juta. Jadi dulu satu hari dia jualan hanya kurang lebih cari uang 100.000 aja susah," tutur dia.

Selain itu, ia juga menceritakan perjuangannya mengatasi banjir di Surabaya.

Risma mengeklaim, kerja kerasnya saat itu membuat Kota Surabaya tidak sering lagi terkena banjir.

"Saya dulu awal mula di Surabaya itu hampir 50 persen banjir, ya karena saya kerja mulai pagi setelah sholat subuh sampai jam 2 pagi, sampai saya tuh enggak pulang, yang terjadi, saya sebelum turun, tidak ada banjir di Surabaya," ucapnya.

Di hadapan 18 korban TPPO di Kupang itu, Risma mengajak mereka tetap semangat dan terus berusaha.

Dalam kesempatan itu, ia juga menanyakan keinginan para korban. Beberapa di antaranya ingin membuka usaha membuat kain tenun, punya kios, bengkel, hingga hewan ternak.

Risma memastikan stafnya telah mencatat dan akan membantu mewujudkan hal tersebut.

"Ayo semangat, yang bisa mengalahkan semua itu cuma kerja keras tidak main-main," tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, ada pejabat di tingkat daerah yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Mahfud mengatakan, informasi itu didapatkan dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam rapat terbatas internal di Istana Kepresidenan.

Berdasarkan hasil penelusurannya kepada orang yang melakukan advokasi ke korban TPPO di Batam, ia menemukan dua keterlibatan pejabat di daerah.

“Saya dapat lima nama. ‘Ini pak ada pejabatnya’. Pejabat vertikal di daerah ya, terlibat dua," ungkap Mahfud di YouTube Mahfud MD Official, Selasa (30/7/2024).

Mahfud menyebutkan, dua pejabat di daerah itu berperan mengondisikan TPPO.

Namun, Mahfud tak menjelaskan instansi asal dua pejabat tersebut. Menurut dia, dua pejabat itu sudah dimutasi.

"Ini yang mengkondisikan. Kemudian ada swastanya. Yang pejabatnya sudah dimutasi semua langsung,” ujar dia.

Mahfud juga mengetahui bahwa ada tiga nama lain yang merupakan tersangka kasus TPPO tetapi saat ini berstatus buron.

“Yang tiga nama ini sudah dinyatakan tersangka tapi dua tahun berkeliaran tidak ditangkap padahal sudah dinyatakan buron tersangka,” kata Mahfud.

Mahfud mengeklaim, tiga nama buronan tersebut sudah diserahkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Namun, ia juga mendapat informasi kalau para buronan TPPO tersebut sudah kabur ke Malaysia.

“Ya adalah laporan dari LSM, dari apa, ‘pak ini orangnya belum ditangkap’. Nah saya tanya informasi ke deputi saya waktu itu ‘iya pak, katanya sudah lari ke Malaysia dan kita tidak punya wewenang untuk nangkap di situ’” kata Mahfud.