LAMPUNG,investor.id – Sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejumlah pembangunan infrastruktur dibangun untuk menghadirkan konektivitas antar wilayah. Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA), IB Ilham Malik mengapresiasi komitmen Jokowi dalam pembangunan infrastruktur khususnya kehadiran Tol Trans Sumatera selama masa pemerintahannya.

Menurutnya, pembangunan Tol Trans Sumatera adalah mimpi masyarakat Sumatera yang sudah didambakan sejak lama dan berhasil diwujudkan di era kepemimpinan Jokowi. “Ya, pertama kita tentu sangat mengapresiasi atas komitmen dari Presiden Jokowi selama 10 tahun ini untuk membangun infrastruktur,” ujar Ilham saat dijumpai di Kampus ITERA, Lampung, baru-baru ini.

“Terutama, pembangunan infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera dan kehadiran tol di Sumatera ini adalah impian banyak orang sejak lama,” sambungnya.

Ilham menjelaskan bahwa wacana pembangunan infrastruktur tol direncanakan sejak era Pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan penerbitan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Putera asli Lampung itu menyebut melalui MP3EI telah direncanakan pengembangan ekonomi dengan fasilitas jalan tol dari Lampung hingga Aceh.

“Kita ingat di periode sebelumnya di zaman Pak SBY ada MP3EI dan MP3EI itu men-collecting seluruh rencana infrastruktur dimana di dalamnya ada zona ekonomi ring satu dari Pekanbaru sampai ke Lampung dan itu difasilitasi oleh yang namanya Toll Road dan ini juga ada rencana pengembangan sampai ke Aceh,” ungkapnya.

Ilham menyebut bahwa era SBY, pemerintah membangun konsep melalui MP3EI kemudian di Era Jokowi semua rencana pembangunan bisa terealisasi. “Maka, di zamannya Pak Jokowi kita melihat bahwa actionplan-nya itu dilakukan. Jadi, kita sangat bersyukur di Era Pak Jokowi itu semua bisa terealisasi,” katanya.

Menurut Ilham, ke depan infrastruktur Tol Trans Sumatera mesti dimanfaatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk bisa memaksimalkan peningkatan pendapatan di wilayahnya. Maka, peningkatan dalam sektor ekonomi bergantung bagaimana kreatifitas dari Pemda dalam memanfaatkan serta mengelola akses yang sudah tersedia.

“Kemanfaatan dari sisi ekonomi itu tergantung dari pemerintah daerah setempat apa mereka ingin mengembangkan sumber daya alam, mengeksplorasi sumber daya alam di tempat mereka untuk kesejahteraan rakyatnya ataukah tidak,” pungkas Ilham.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) menargetkan pembangunan dua ruas tol di Sumatera, yaitu Jalan Tol Ruas Padang–Sicincin dan Tol Ruas Sigli-Banda Acek Seksi I Padang Tidji-Siulimum rampung di tahun ini.

"Hutama Karya menargetkan dua ruas ini dapat segera rampung di Kuartal III dan IV tahun 2024, sehingga konektivitas dan mobilitas antar provinsi akan semakin lancar," ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Hingga akhir Juni 2024, progres pengadaan lahan Jalan Tol Ruas Padang Sicincin mencapai 96,68 persen, dengan progres konstruksi mencapai 67,20 persen.

Sementara itu, progres pengadaan lahan Jalan Tol Ruas Sigli– Banda Aceh Seksi I Padang Tidji– Seulimum sudah mencapai 76,65 persen, terhadap Penetapan Lokasi (Penlok lama dan tambahan. Progres pengerjaan fisik jalan tol ini sudah mencapai 88,55 persen hingga Juni 2024.

Adapun, proyek Jalan Tol Ruas Padang–Sicincin membentang sepanjang 36 km di Sumatra Barat, dan Tol Ruas Sigli– Banda Aceh Seksi I Padang Tidji– Seulimum dibangun sepanjang 25 km di Aceh.

Namun, Jalan Tol Sigli– Banda Aceh memiliki panjang keseluruhan total 74 km yang kemudian terbagi menjadi 6 Seksi. Jika tersambung sepenuhnya, Jalan Tol Sigli– Banda Aceh akan dilengkapi dengan 6 simpang susun, 7 gerbang tol, dan jumlah lajur 2x2 pada tahap awal dengan kecepatan rencana yakni 100 km/jam.

Sejauh ini, ruas yang telah beroperasi Seksi 2 hingga 6 (Seulimeum– Baitussalam) dengan ekuivalen panjang 49 km.

Adjib menambahkan saat ini pihaknya juga tengah aktif berkoordinasi dengan regulator terkait percepatan proses pengadaan lahan Jalan Tol Sigli– Banda Aceh Seksi I sebagai salah satu strategi percepatan.

"Jika Seksi I rampung, maka Tol Sigli– Banda Aceh akan tersambung sepenuhnya dan dapat mengefisiensikan waktu tempuh dari Sigli ke Banda Aceh yang sebelumnya 2-2,5 jam menjadi 1-1,5 jam perjalanan saja," kata dia.

Di sisi lain, Hutama Karya tengah membangun 4 buah Tempat Istirahat Pelayanan (TIP) atau Rest Area yang ditargetkan rampung pada kuartal III mendatang. Proyek tersebut dibangun untuk kenyamanan bagi pengguna jalan tol.

(FRI)

PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp13,86 triliun untuk tahun depan.

Direktur Utama HK Budi Harto mengatakan suntikan modal itu digunakan untuk pembangunan sejumlah ruas tol di Sumatera.

"Dengan tambahan PMN sebesar R 13,86 triliun pada Hutama Karya akan dilakukan untuk memulai pembangunan Tol Jambi Rengat dan ruas Jalan Tol Rengat-Junction Pekanbaru dengan potensi pajak ekuivalen terbangun sepanjang 48 km," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).

PMN juga akan digunakan untuk perencanaan teknis bakal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap III.

Lebih rinci, PMN Rp13,86 triliun akan dialokasikan untuk ruas Jalan Tol Jambi Rengat sebesar Rp7,62 triliun. Lalu, Rp5,84 triliun untuk Tol Rengat-Junction Pekanbaru.

Sementara, Rp400 miliar sisanya untuk perencanaan teknis bakal pembangunan JTTS Tahap III.

Kendati, untuk membangun Jalan Tol Jambi-Rengat dan Rengat-Pekanbaru seksi Rengat-Junction Pekanbaru dana yang dibutuhkan sebesar Rp105,5 triliun. Adapun secara keseluruhan kedua ruas tol itu terbentang sepanjang 375 km.

Oleh karena itu, Budi mengatakan pihaknya membutuhkan PMN berkelanjutan untuk pembangunan kedua ruas tol yang ditargetkan bisa rampung pada 2030 tersebut.

Ia menilai tanpa PMN, maka kebutuhan pendanaan akan dipenuhi dengan penambahan utang berbunga dan berdampak pada beban bunga yang ditanggung HK.

"Di mana skenario tanpa PMN akan menanggung beban benda yang lebih besar sehingga membuat potensi laba bersih perusahaan menurun," kata Budi.