Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - MANGGARAI BARAT. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan izin untuk PT Ajaib Sekuritas Asia dan PT Phintraco Sekuritas untuk memperdagangkan kontrak derivatif efek untuk produk kontrak berjangka.

Adapun izin tersebut akan berlaku efektif pada 7 November 2024. Dengan keluarnya izin derivatif tersebut, BEI sudah memiliki tiga anggota bursa yang bisa memperdagangkan produk derivatif.

Sebelumnya sudah ada PT Binaartha Sekuritas yang memperoleh izin derivatif pada 22 Juli 2024. Dengan bertambahnya anggota bursa derivatif, maka grand launching single stock futures semakin dekat.

Iman Rachman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengatakan dengan tiga anggota bursa derivatif, diharapkan pada saat grand launching di pertengahan November transaksi kembali ramai.

"Insya Allah November 2024, kami akan melakukan grand launching untuk single stock futures dan kami harapkan juga pada saat grand launching sudah ada transaksi," katanya dalam workshop journalist di Labuan Bajo, Kamis (31/10).

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menegaskan ketiga anggota bursa derivatif yang sudah ada, juga bisa memperdagangkan kontrak berjangka selain single stock futures.

Perlu diingat, BEI juga memiliki beberapa produk kontrak berjangka atau futures. Yakni, IDX LQ45 Futures, Indonesia Government Bond Futures, IDX30 Futures dan Basket Bond Futures.

"Anggota bursa yang sudah dapat lisensi derivatif otomatis bisa memperdagangkan produk futures lainnya," jelas Jeffrey saat ditemui Kontan secara terpisah.

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bercerita mengenai perjalanan beroperasinya Central Counterparty atau CCP dengan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT).

Menurut Perry, kualifikasi CCP berjalan sejak Jumat (27/9/220) lalu. Namun, jika legalitasnya belum diakui secara global, maka tidak jadi diluncurkan hari ini, Senin (30/9/2024).

Menurut Perry, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dan Deputi Gubernur BI Doni P Joewono menjadi bagian dalam mengurus CCP bersama delapan bank dan KPEI sepanjang akhir pekan.

"Saya sudah ngomong sama Bu Destry dan Pak Doni. Saya tidak akan meresmikan kalau mulai Jumat malam dan (sampai) hari ini CCP SBNT ini belum qualify," tutur Perry dalam Peluncuran Central Counterparty di Jakarta, Senin (30/9/2024).

"Alhamdulillah Bu Destry dan Pak Doni kerja over the weekend bersama delapan Bank dan KPEI, mempersiapkan semuanya. Apa yang paling penting dari ini? Satu, izin pendirian, penyetoran modal, semuanya sudah done," ujarnya menambahkan.

Secara lembaga bisnis, Perry membeberkan BI juga sudah memenuhi 22 prinsipal lembaga pasar keuangan internasional untuk melakukan kajian terhadap CCP, hingga lembaga itu kini diakui mereka.

"Dari 22 principle of financial market international semuanya sudah dipenuhi, dan hari ini kami juga sudah kirim kepada yurisdiksi internasional, para bank sentral, mitra-mitra kita, kita kirim, suratnya kami tandai Jumat malam pukul 12, done dikirim ya. Jadi sudah, sudah assessment principle of financial market international untuk CCP SBNT," kata Perry.

Kemudian, CCP SBNT ini akan fokus dengan dua produk terlebih dahulu, yaitu Repurchase Agreement (Repo) dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Sehingga ke depan sejalan dengan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 untuk bagaimana proyeksi Repo dari Rp14 triliun ke Rp30 triliun dan DNDF dari USD100 juta menjadi USD1 miliar per hari.

"Dan insya Allah ini hadiah kita, legasi kita bersama BI, OJK, industri perbankan, KPEI untuk mari bersama memberikan legasi bagi negara kita," ujar Perry.

(Febrina Ratna)

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati, Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komposisi pemegang saham PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berubah. PT Bursa Efek Indonesia kini bukan satu-satunya pemegang saham KPEI.

Perubahan komposisi pemegang saham ini terjadi setelah Bank Indonesia (BI) dan delapan bank menyuntik modal KPEI. Realisasi suntikan modal terjadi pada 25 September 2024.

Penyertaan modal ini sebagai dukungan terhadap inisiatif pengembangan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter (CCP-SBNT).

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Selain BI, bank-bank yang juga menyuntik modal ke KPEI adalah:

• PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
• PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
• PT CIMB Niaga Tbk (BNGA)
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN)
• PT Maybank Indonesia Tbk (BNII)
• PT Bank Pertama Tbk (BNLI)

Bank-bank ini masing-masing menggengam 2.500 saham KPEI. Nilai 2.500 saham KPEI ini sebesar Rp 20 miliar. Dengan asumsi bahwa Bank Indonesia juga menyuntik modal dengan besaran yang sama, maka KPEI mengantongi dana Rp 180 miliar.

Informasi saja, dalam siaran pers 12 Agustus 2024 lalu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyatakan bahwa pembentukan CCP ini merupakan bentuk konkrit antara BI, OJK, Self Regulatory Organization (SRO), dan industri dalam upaya pengembangan pasar uang yang modern dan maju. Tidak hanya perbankan, Bank Indonesia pun turut menunjukkan komitmennya sebagai pemegang saham CCP dalam rangka meningkatkan confidence pasar.

Lalu seperti apa komposisi kepemilikan saham KPEI?

Berdasarkan laporan tahunan 2023 KPEI, BEI menjadi pemegang saham tunggal dengan kepemilikan 200.000 saham. Total modal disetor KPEI mencapai Rp 1,6 triliun.

Artinya, BI dan delapan bank yang baru-baru ini menyuntik modal, memiliki 10,11% saham KPEI secara bersama-sama. Sedangkan BEI masih menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 89,89%.

KPEI telah memperoleh izin usaha sebagai CCP PUVA dari Bank Indonesia (BI) pada 28 Juni 2024. Namun sinergi antara lembaga jasa keuangan baru diresmikan pada Senin (12/8).

Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi menuturkan, kehadiran pemegang saham baru ini sebagai bentuk komitmen dari regulasi pengembangan CCP PUVA.

"Kami menerbitkan saham baru atau rights issues yang diambil oleh pemegang saham baru. Delapan bank itu akan menjadi anggota dari CCP PUVA," kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (12/8).

Iding bilang ada potensi jumlah pemegang saham KPEI akan bertambah. Jika ada peminatnya dan sesuai dengan kriteria, maka KPEI juga akan menerbitkan saham baru untuk dicaplok oleh pemegang saham anyar.

Adapun dalam menjalankan perannya sebagai CCP, KPEI akan bertindak sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang alias novasi bagi transaksi anggotanya.

Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan lembaga baru dalam infrastruktur pasar keuangan, yakni central counterparty (CCP) pada 30 September 2024 mendatang. CCP juga sebagai mandat dari G20 over the counter (OTC) Derivatives Market Reforms.

CCP pun pada dasarnya terlah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/11/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter.

Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat menjelaskan pada dasarnya CCP bertugas menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

Dalam hal ini, CCP juga sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. Hal ini dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antrapihak (counterparty risk), risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar.

Donny menyampaikan saat ini baru delapan bank yang menjadi anggota sekaligus pemilik CCP, sehingga belum dapat mewajibkan seluruh bank untuk melakukan transaksi derivatif melalui CCP.

"Apakah ini mandatory? Kami belum bepikir ke sana, tetapi ini bisa di-mandatory-kan. Belum semua [bank] masuk. Kalau belum masuk semua, susah juga kami me-mandatory-kan,” ungkapnya usai Taklimat Media, Selasa (24/9/2024).

Tercatat terdapat delapan bank yang menjadi pemilik dengan setoran modal masing-masing senilai Rp20 miliar, yakni Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Sehingga total dari perbankan menyumbang Rp160 miliar terhadap modal awal CCP yang ditentukan minimal Rp400 miliar.

Meski belum mewajibkan, dalam peta jalan atau roadmap pengembangan CCP ke depannya berencana untuk memperluas partisipan baik dari bank dan nonbank.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong partisipan dengan memberikan regulatory insentive merupa pengurangan capital charge untuk pemenuhan modal minimum.

Bila sebelumnya bank yang melakukan transaksi derivatif dikenakan capital charge sebesar 50%, dengan bergabungnya dalam infrastruktur CCP, capital charge menjadi hanya 2%.

"Jadi namanya regulatory insentive, karena CCP memberikan mitigasi risiko kredit, counterparty risk, risiko likuditas, dan risiko pasar. Itu dianggap dalam pemenuhan modal minimum itu kalau risio sudah dimitigasi, pencadangan modal sudah enggak diperlukan,” tuturnya.

Meski demikian, saat ini baru transaktif DNDF yang dapat dilakukan melalui CCP. Ke depan, BI akan memperluas jenis transaksi seperti Repo, Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS).

Untuk diketahui, pembentukan CCP dilakukan secara konsorsium yang bersifat terbuka dan sesuai dengan best practice global untuk memastikan operasionalisasi CCP yang berkelanjutan.

Di mana modal dari Bank Indonesia senilai Rp40 miliar, perbankan Rp160 miliar, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) senilai Rp208,16 miliar. Alhasil, modal awal yang terkumpul senilai Rp408,16 miliar dari total kebutuhan modal awal Rp400 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Transaksi kontrak berbasis minyak mentah di ICDX melonjak 375% usai Badai Francine melanda pesisir Louisiana Amerika Serikat (AS) dan teluk meksiko pada 11 September 2024.

Berdasarkan data ICDX, transaksi kontrak berbasis minyak mentah pada 3 – 10 September 2024 hanya mencapai 622 lot. Namun, setelah badai melanda, transaksi melompat 357% atau mencapai 2.226 lot pada periode 11-17 September 2024.

Badai Francine, yang membuat sejumlah kilang minyak AS berhenti beroperasi, telah memicu kekhawatiran pasar terhadap penurunan pasokan minyak mentah. Badai ini sedikitnya melewati 6 kilang minyak di Gulf Coast dan 22 pelabuhan.

Yoga Tirta, Research and Development ICDX, mengatakan Badai Francine telah mengganggu sekitar 21% produksi minyak mentah dan 16% produksi gas alam di Teluk Meksiko.

Menurutnya, efek tersebut menjadi icing on the cake untuk komoditi minyak mentah yang dilihat dari sisi pasokan sudah cukup ketat dengan adanya konflik di Timur Tengah, serta penundaan rencana peningkatan outputOPEC+.

“Situasi ini kemudian dimanfaatkan secara optimal oleh investor, baik untuk tujuan taking profit maupun hedging, sehingga volume transaksi ikut terdorong meningkat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).

Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi menuturkan kontrak berjangka minyak mentah di ICDX merupakan bagian dari transaksi multilateral. Selain minyak mentah, pihaknya juga memfasilitasi kontrak komoditas, seperti agrikultur, mata uang, dan emas.

Dia menyampaikan transaksi multilateral pada kontrak minyak mentah di ICDX selama Januari–September 2024 telah mencapai 38.132 lot dengan notion value sebesar Rp574 triliun, serta komposisi kontrak COFRMic, COFU10 dan COFU100.

Di sisi lain, mengutip Reuters, harga minyak jenis Brent terpantau turun 19 sen atau 0,3% pada level US$73,69 per barel. Secara mingguan, harga minyak jenis ini tercatat naik 4,3%.

Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) AS, menguat 6 sen menjadi US$72,01 per barel dan telah mencatat kenaikan mingguan sebesar 4,8%.

Harga minyak dunia telah pulih setelah anjlok mendekati level terendah dalam tiga tahun pada 10 September lalu. Sejak penurunan tersebut, minyak telah mencatatkan kenaikan harga dalam lima dari tujuh sesi perdagangan.