Jakarta -

Pasar saham Amerika Serikat (AS) menguat drastis usai Donald Trump menang pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Tak hanya itu, bitcoin menyentuh rekor tertinggi, sementara dolar AS mengalami lonjakan satu hari terbesar dalam empat tahun terakhir.

Dikutip dari Reuters, Rabu (6/11/2024), saham-saham AS yang berkapitalisasi kecil mendapat sentimen positif, didorong janji Trump yang menawarkan pemotongan pajak dan dukungan terhadap perusahaan domestik.

Meskipun para investor obligasi membuang obligasi Treasury jangka panjang, mereka memprediksi akan terjadi defisit dan inflasi. Hal ini menyebabkan Federal Reserve menurunkan suku bunganya lebih kecil dari yang seharusnya, dan berpotensi meningkatkan kekhawatiran mengenai posisi fiskal Amerika Serikat.

Trump memenangkan Pilpres AS tahun 2024 usai mengalahkan pesaingnya Kamala Harris. Saham-saham di Bursa AS langsung melesat pada pembukaan Rabu (6/11/2024) usai Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden 2024.

Kontrak berjangka di Dow Jones Industrial Average melonjak 1,231 poin, atau sekitar 2.9%. S&P 500 naik 2,1%, dan Nasdaq 100
naik 1,7%. Sebagai informasi, terakhir kali saham blue-chip Dow melonjak lebih dari 1.000 poin dalam satu hari pada November 2022.

Pasar saham Eropa naik 0,9% (.STOXX) karena investor saham mengesampingkan kekhawatiran tentang dampak potensi tarif yang lebih tinggi untuk saat ini.

"Pasar pasti bergerak sejalan dengan pedoman Trump; saham-saham dan saham-saham berkapitalisasi kecil, khususnya, lebih tinggi karena gagasan Trump akan berdampak baik bagi perusahaan-perusahaan AS," kata Seema Shah, kepala strategi global untuk Principal Asset Management di London.

Simak Video: Donald Trump Menangi Pilpres AS 2024!

[Gambas:Video 20detik]

(ily/hns)

Jakarta -

Pasar saham Amerika Serikat (AS) menguat drastis usai Donald Trump menang pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Tak hanya itu, bitcoin menyentuh rekor tertinggi, sementara dolar AS mengalami lonjakan satu hari terbesar dalam empat tahun terakhir.

Dikutip dari Reuters, Rabu (6/11/2024), saham-saham AS yang berkapitalisasi kecil mendapat sentimen positif, didorong janji Trump yang menawarkan pemotongan pajak dan dukungan terhadap perusahaan domestik.

Meskipun para investor obligasi membuang obligasi Treasury jangka panjang, mereka memprediksi akan terjadi defisit dan inflasi. Hal ini menyebabkan Federal Reserve menurunkan suku bunganya lebih kecil dari yang seharusnya, dan berpotensi meningkatkan kekhawatiran mengenai posisi fiskal Amerika Serikat.

Trump memenangkan Pilpres AS tahun 2024 usai mengalahkan pesaingnya Kamala Harris. Saham-saham di Bursa AS langsung melesat pada pembukaan Rabu (6/11/2024) usai Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden 2024.

Kontrak berjangka di Dow Jones Industrial Average melonjak 1,231 poin, atau sekitar 2.9%. S&P 500 naik 2,1%, dan Nasdaq 100
naik 1,7%. Sebagai informasi, terakhir kali saham blue-chip Dow melonjak lebih dari 1.000 poin dalam satu hari pada November 2022.

Pasar saham Eropa naik 0,9% (.STOXX) karena investor saham mengesampingkan kekhawatiran tentang dampak potensi tarif yang lebih tinggi untuk saat ini.

"Pasar pasti bergerak sejalan dengan pedoman Trump; saham-saham dan saham-saham berkapitalisasi kecil, khususnya, lebih tinggi karena gagasan Trump akan berdampak baik bagi perusahaan-perusahaan AS," kata Seema Shah, kepala strategi global untuk Principal Asset Management di London.

(ily/hns)

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI) telah mengantongi restu untuk melakukan aksi pemecahan nilai nominal saham alias stock split. Restu itu didapat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 23 Oktober 2024.

"Rapat memutuskan menerima baik dan menyetujui Kedawung Setia Industrial untuk melakukan pemecahan saham," ungkap Manajemen KDSI dalam keterbukaan informasi, Jumat (1/11).

KDSI akan melakukan stock split saham dengan rasio 1:4. Dengan begitu, nilai nominal saham KDSI akan berubah dari sebelumnya Rp 500 per saham menjadi Rp 125 per saham setelah stock split.

Kemudian, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KDSI berubah dari sebelumnya 405 juta saham menjadi 1,62 miliar saham. Total modal dasar saham KDSI pun berubah dari 600 juta saham menjadi 2,4 miliar saham setelah stock split.

Berikut jadwal stock split KDSI:

• Tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar: 6 November 2024
• Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan pasar negosiasi: 7 November 2024
• Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama dan recording date: 8 November 2024
• Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai: 11 November 2024.

Harga KDSI parkir di level Rp 1.840 per saham pada Senin (4/11). KDSI masuk ke papan pemantauan khusus (special monitoring) yang diperdagangkan dengan skema Full Call Auction (FCA).

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan judical review uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh dan beberapa pemohon lainnya.

MK meminta mengubah sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Hal itu seperti dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.

Kalangan buruh pun menyambut baik putusan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menberikan apresiasi kasih pada hakim MK atas gugatan UU Cipta Kerja.

"Putusan ini sangat luar biasa buat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang telah menjalani perjuangan panjang bersama. Kemenangan gugatan ini menjadi milik seluruh buruh dan rakyat Indonesia," kata Andi Gani dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun, ada tujuh poin yang dikabulkan MK sesuai dengan tuntunan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

Andi Gani memaparkan dalam poin tuntutan pengupahan, setelah ada putusan MK seharusnya pemerintah dapat menentukan UMP akan kembali mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melibatkan dewan pengupahan.

"Ada survei kehidupan layak yang akan dikembalikan karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah dan itu sudah lama hilang," tutur Andi Gani.

Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini mengatakan putusan MK mengabulkan tuntutan mengenai PHK. Setelah tuntutan dikabulkan seharusnya perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK secara semena-mena dan wajib dimusyawarahkan dengan serikat pekerja.

Lalu, untuk poin perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini akan kembali dibatasi dan memiliki tenggat masa kerja. Sebelumnya, Andi Gani bilang selama ada UU Cipta Kerja, TKA bekerja di Indonesia begitu saja meski tanpa memiliki kemampuan.

"Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill. Dengan adanya keputusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia," jelas Andi Gani.

Selain itu, MK juga mengabulkan tuntutan terkait pekerjaan alih daya atau outsourcing yang harus diatur dalam UU untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, MK meminta pembentuk undang-undang harus segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

MK juga menguraikan pasal-pasal mana saja yang gugatannya dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Ada 21 pasal yang diubah MK.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Berikut poin-poin lengkap amar putusan MK:
1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'

2. Menyatakan pasal 42 ayat (4) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tenaga kerja asing dapa dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia'

3. Menyatakan pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan 'Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan'

4. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf Latin', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin'

5. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1)' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya'

6. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf b dalam pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'

7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Setiap pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua'

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'

11. Menyatakan pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'

12. Menyatakan frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'

13. Menyatakan frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau nonalam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

14. Menyatakan Pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan'

15. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 UU 5/2023 yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi'

16. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan'

17. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan 'untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif'

18. Menyatakan frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh' dalam pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh'

19. Menyatakan frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap'

20. Menyatakan frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya' dalam norma pasal 157A ayat (3) dalam pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI'

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.

(hal/rrd)

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terealisasinya investasi-investasi China di Indonesia dinilai menjadi pemicu berkembangnya banyak kawasan industri di dalam negeri.
Director Industrial & Logistics ServicesColliers International Indonesia,Rivan Munansa mengatakan jika dibandingkan dengan dua tahun lalu, sudah banyak perusahaan China yang merealisasikan investasi mereka di Indonesia, langkah besarnya antara lain adalah dengan membangun pabrik di kawasan industri dalam negeri.
"Kalau sekarang sudah banyak yang realisasi dari China, kalau 2 tahun yang lalu banyaktestingke market tapi gak realisasi. Sekarang sudah banyak realisasi," ungkap Rivan saat dihubungi Kontan, Senin (21/10).
Ia mencontohkan misalnya investasiperusahaan kendaraan listrik China,Build Your Dreams(BYD) dengan membangun pabrik di kawasanSubang Smartpolitan milik PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) dengan total lahan yang dibeli mencapai108 hektare.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Renovasi rumah minimalis bisa jadi pilihan bagi kamu yang tinggal di rumah dengan bangunan lama. Misalnya saja rumah peninggalan orang tua yang penuh kenangan menghabiskan masa kecil. Biarpun setiap sudutnya penuh kenangan, tapi seiring berjalannya waktu renovasi tetap diperlukan karena seiring usia pasti ada kerusakan yang perlu diperbaiki.

Renovasi rumah dengan konsep minimalis bisa jadi pilihan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini sekaligus bisa menjadi kesempatan untuk membuat rumah lama terasa baru dan lebih modern mengikuti tren saat ini. Bagi yang tertarik untuk menyulap rumah lama menjadi rumah minimalis, berikut ini beberapa ide konsep desain interior yang bisa diterapkan.

1. Ciptakan Ruangan Tanpa Sekat

Rumah zaman dulu dikenal dengan konsep penuh sekat. Misalnya pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga, atau ruang keluarga dengan dapur dan ruangan lain di sekitarnya. Nah, renovasi rumah bisa dimulai dengan menghilangkan sekat antar ruangan untuk menciptakan kesan minimalis.

Dengan membiarkan ruangan terbuka, cahaya alami bisa mengalir lebih leluasa dan membuat area terlihat lebih luas dan lapang. Konsep ini dikenal sebagai open-plan, yang sering diterapkan pada desain rumah minimalis modern agar suasana lebih dinamis dan tidak terasa kaku.

Tidak adanya sekat juga membuat aktivitas di dalam rumah terasa lebih menyatu. Misalnya, ruang tamu bisa langsung terhubung dengan ruang makan atau dapur, sehingga menciptakan interaksi yang lebih hangat antar anggota keluarga. Selain itu, ruang tanpa sekat juga memungkinkan penghuninya untuk lebih fleksibel dalam mengatur tata letak perabotan dan dekorasi sesuai kebutuhan.

2. Berikan Warna Baru yang Memberikan Kesan Mewah di Dalam Rumah

Salah satu cara paling mudah untuk memperbarui tampilan rumah minimalis adalah dengan memberikan warna cat baru pada dinding. Ganti dengan warna-warna pilihan interior 2025 yang memberikan kesan berani dan mewah seperti cokelat, kuning, hijau kapur, atau merah cerah. Warna-warna netral ini tidak hanya membuat rumah terlihat lebih modern, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih cozy dan ramah.

Menggunakan palet warna hangat juga memudahkan kamu dalam memilih dekorasi atau perabotan. Hal ini karena warna netral cenderung cocok dipadukan dengan berbagai gaya dan aksen. Untuk sentuhan yang lebih segar, tambahkan sedikit warna aksen seperti hijau olive atau coklat muda pada salah satu dinding, yang bisa menjadi focal point dalam ruangan tersebut.

3. Konsep Industrial yang Mengekspos Material

Salah satu ide desain rumah minimalis yang menarik untuk dicoba adalah konsep industrial. Bisa dibilang desain yang satu ini punya nuansa modern yang lebih berani ketika memutuskan untuk renovasi rumah. Gaya ini dikenal dengan menampilkan material mentah seperti beton, kayu kasar, atau bata ekspos. Memperlihatkan elemen-elemen ini memberikan kesan ruangan yang lebih maskulin, edgy, namun tetap stylish dan minimalis.

Selain itu, penggunaan elemen besi atau baja pada rangka pintu dan jendela, serta penambahan lampu-lampu gantung dengan desain simpel dapat semakin memperkuat nuansa industrial. Dengan konsep ini, nggak perlu khawatir untuk mengekspos struktur bangunan asli, karena justru inilah yang menjadi daya tarik utama dari gaya industrial yang modern.

4. Ciptakan Ruangan Multifungsi, Misal Ruang Tamu yang Menyatu dengan Ruang Keluarga

Dalam rumah minimalis, efisiensi penggunaan ruang sangatlah penting. Terlebih bagi yang memiliki lahan terbatas, tapi ingin ruangan yang terkesan lapang. Salah satu cara untuk memaksimalkan kebutuhan ini adalah dengan menciptakan ruangan multifungsi, seperti menggabungkan ruang tamu dengan ruang keluarga. Konsep ini tidak hanya menghemat ruang, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih hangat dan intim bagi penghuni rumah.

Ruangan multifungsi memungkinkan penghuninya untuk menyesuaikan penggunaan ruang sesuai kebutuhan sehari-hari. Misalnya, ruang tamu bisa berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga saat tidak ada tamu yang berkunjung. Kamu juga bisa menambahkan elemen dekoratif seperti sofa modular atau rak terbuka yang dapat memisahkan fungsi area tanpa perlu memasang sekat fisik yang permanen.

Itu tadi beberapa ide desain interior bagi yang ingin melakukan renovasi rumah lama menjadi rumah minimalis yang modern, chic, dan cantik. Jika sudah bisa menentukan konsep renovasi rumah yang diharapkan, saatnya mulai membuat perencanaan keuangan agar proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Kalau terkendala biaya, seperti tabungan belum cukup atau budget belum ada, kamu bisa memanfaatkan program KPR alias Kredit Pemilikan Rumah, lho! Misalnya saja program KPRBRI yang memberikan banyak keuntungan.

Ya, KPR BRI nggak hanya bisa digunakan bagi yang ingin membeli rumah saja. Kamu juga bisa mendapatkan KPR sebagai solusi kemudahan dalam melakukan renovasi rumah lama agar jadi lebih modern dan minimalis.

KPR BRI memiliki beberapa keunggulan seperti proses mudah dan cepat sehingga tidak perlu terbebani dengan proses yang ribet. Jangka waktu pinjaman yang didapatkan bisa sampai 20 tahun. KPR BRI dilengkapi dengan Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi Kerugian Kebakaran.

Dengan suku bunga kompetitif dan biaya kredit ringan, kamu bisa mengajukannya dengan joint income bersama pasangan. Proses pembayarannya juga mudah dan nyaman, bisa lewat Automatic Fund Transfer (AFT) atau Automatic Grab Fund (AGF). Untuk mencari alternatif hunian lainnya, kamu dapat memanfaatkan Homespot BRI yang dilengkapi dengan Kalkulator KPR untuk perhitungan KPR anti boncos.

Jadi, tunggu apa lagi? Wujudkan renovasi rumah impian jadi lebih minimalis dengan memanfaatkan program KPR BRI.

Jakarta -

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memonitor implementasi injection C02 Lapangan Sukowati, Bojonegoro dengan sistem digital 24 jam bernama Data Acquisition Realtime Analyzer Command Center (DARACO.CO). Digitalisasi sistem ini dinilai mampu memonitor seluruh aktivitas Injection CO2 beserta sumber daya manusia (SDM) di area operasional Lapangan Migas Sukowati, Bojonegoro, Jawa Timur.

"Sebagai BUMN, amanah untuk melakukan terobosan-terobosan termasuk implementasi teknologi baru, dan sebuah kebanggaan menjadi bagian dari sejarah pelaksanaan teknologi baru untuk mewujudkan kemandirian energi," jelas Nicke dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Hal itu dia sampaikan pada acara Kick Off Field Trial Interwell C02 Injection, di Lapangan Sukowati, Bojonegoro, Senin (14/10).

Nicke menjelaskan keberhasilan injeksi C02 menunjukkan komitmen Pertamina dalam penerapan teknologi CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage).

"Jadi ada dua hal yang bisa kita capai, yaitu pertama kita bisa menurunkan emisi karbon dan yang kedua adalah meningkatkan produksi minyak dari Sukowati," ujar Nicke.

Nicke menambahkan penerapan teknologi CCUS juga akan memberikan peluang bisnis baru di masa depan.

"Sebagai gambaran yang kita injeksi C02 hari ini berasal dari beragam sektor, ada dari pabrik pupuk dan dari industri lain. Dan ini tentunya memberikan keyakinan bahwa transisi energi bukan hanya mengurangi emisi di hulu migas tetapi juga menciptakan bisnis baru dengan melakukan CCUS," kata Nicke.

Menurutnya peluang bisnis baru ini terbuka lebar, karena Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon C02 hingga 530 gigaton. Indonesia memiliki potensi untuk bisa menjadi carbon capture hub di regional.

"Kita akan melangkah ke seluruh blok migas di seluruh indonesia untuk mewujudkan kemandirian energi dan juga mencapai net zero emission di 2060. Terima kasih kepada pemerintah mohon dukungannya selalu," ucap Nicke.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, ESDM Noor Arifin Muhammad turut mengapresiasi langkah Pertamina dalam mendukung pemerintah melalui inovasi teknologi CCUS di Lapangan Sukowati.

"Pemerintah support sekali, komitmen pemerintah sudah jelas dan ini menjadi pesan dari Pak Menteri ESDM bahwa kita harus menjaga lifting dan meningkatkan produksi migas," ujar Arifin.

Senada, Deputy Director General CCS Project Department, JOGMEC Hiroshi Okabe juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin antara JOGMEC dengan Pertamina.

"Kami berkomitmen untuk memperpanjang kolaborasi dalam penerapan CCUS yang berkontribusi untuk reduksi gas emisi. Kami akan melanjutkan kolaborasi di Sukowati bersama Pertamina," ujarnya.

Sementara itu, General Manager Asia Carbon Neutral Business Department, JAPEX Kyoko Okamoto mengaku bangga bisa bekerja sama dengan Pertamina dalam penerapan CCUS di Sukowati.

"Saya percaya kerja sama ini akan membuat kita solid untuk mengembangkan CCUS di Sukowati. Kami juga berharap kolaborasi kita terus berjalan untuk mencapai net zero emission," ujarnya.

(anl/ega)

KOMPAS.com – Human capital berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan bisnis dalam mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan dengan menciptakan lingkungan dan budaya kerja yang inklusif dan harmonis.

Sebagai upaya mewujudkannya, Pertamina bersama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) menyelenggarakan acara bertajuk Employee & Industrial Relations Conference (EIRC) 2024 yang berlangsung dari 19-20 September 2024 di The Patra Resort & Villas, Bali.

Acara tersebut mengusung tema Empowering The Future Workforce: Innovation, Resilience & Employee Well-Being To Create A Respectful Workplace.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata menuturkan, gelaran forum EIRC 2024 sejalan dengan transformasi dan perbaikan di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) dalam sisi tata kelola, bisnis proses, dan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, industrial and employee relations merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan SDM.

Tedi menambahkan bahwa Kementerian BUMN saat ini tengah melakukan transformasi melalui Vehicle Human Capital Architecture. Lewat hal ini, Kementerian BUMN berusaha membangun hubungan harmonis antara pimpinan dan manajemen dengan para karyawan.

“Harapan dari kami agar seluruh BUMN hingga ke anak perusahaan dan afiliasinya dapat membangun hubungan harmonis dengan para karyawan. Karena itu akan menjadi kunci bagi perusahaan untuk mendorong performa kinerja yang lebih baik lagi,” ungkap Tedi dalam siaran persnya, Jumat (20/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Tedi juga berpesan kepada seluruh BUMN di Tanah Air untuk saling menjaga dan membantu sesama. Tujuannya, agar BUMN bisa berperan sebagai value creator dan agent of change development yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial bangsa.

Ia menilai, FHCI menjadi harapan besar untuk menjembatani komunikasi yang lebih baik. Lembaga ini menjadi sarana belajar antar-BUMN dan turut menyampaikan program-program BUMN.

"FHCI juga menjaga sinergi antar-BUMN guna mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Kementerian BUMN akan merangkul semua BUMN demi kerja sama yang solid," ungkapnya.

Ketua Umum FHCI Agus Dwi Handaya menambahkan, kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi Kementerian BUMN, FHCI, dan Pertamina. Ketiganya bekerja sama membangun hubungan harmonis antara manajemen dan seluruh karyawan.

"Sehingga, kesejahteraan pekerja dan peningkatan kinerja perusahaan bisa menemukan titik keseimbangan," ucapnya.

Sementara itu, Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto menjelaskan, kegiatan EIRC 2024 menjadi wadah untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan sekaligus membahas berbagai permasalahan dalam hubungan industrial antara manajemen dengan pekerja.

“Harapannya, hari ini kita bisa menggali berbagai isu hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja, sehingga bisa didapatkan solusi terbaik dari seluruh unsur terkait untuk mewujudkan aspirasi perusahaan,” tutup Erry.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial merupakan tools utama dalam menyeimbangkan kepentingan dari seluruh unsur pengusaha dan pekerja, utamanya dalam menjamin stabilitas dan harmonisasi sehingga diharapkan mampu mendorong produktivitas dan budaya kinerja yang tinggi.

Perlu diketahui, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2024-2026 dengan Serikat Pekerja BRI Nasional di Menara BRILiaN BRI, Jakarta (28/08). Perjanjian Kerja Bersama periode 2024-2026 ditandatangani oleh Direktur Utama BRI Sunarso dengan Ketua Serikat Pekerja BRI Nasional Mohammad Rizal dengan disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah.

Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis, transparan, berkeadilan dan produktif dibangun dari hubungan kemitraan yang baik. "Melalui PKB, perusahaan dapat membangun kolaborasi dengan pekerja melalui pengelolaan manajemen yang baik," ujar Ida.

Ida menambahkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan dialog sosial yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam hubungan antara manajemen dan pekerja. Kemitraan yang kokoh dan kondusif dapat berdampak positif bagi perusahaan.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan komitmen perseroan untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif, sehingga seluruh pekerja dapat bekerja secara optimal. "Dengan adanya PKB ini, perusahaan bersama dengan pekerja dapat membentuk value yang memberi efek signifikan dengan Memberi Makna Indonesia," tutur Sunarso.

Ia menegaskan bahwa di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, BRI tetap menjaga remunerasi pekerja pada level yang kompetitif dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja unit kerja dan individu. Ia mengimbau seluruh pekerja untuk meningkatkan produktivitas sesuai target perusahaan.

Ketua Serikat Pekerja BRI Nasional, Mohammad Rizal, mengungkapkan harapannya agar PKB dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan bertanggung jawab. "SPBRI akan terus berkomitmen dan mendukung pencapaian kinerja perusahaan serta akan terus melangkah maju, mencapai prestasi-prestasi baru, dan mewujudkan visi besar BRI untuk terus menjadi Kuat dan Hebat," tutup Rizal.

Penandatanganan PKB ini menunjukan komitmen BRI dalam membangun hubungan yang baik dengan pekerja, sekaligus mendorong produktivitas dan kinerja perusahaan di tengah tantangan bisnis yang semakin kompleks. Ke depannya, sinergi antara manajemen dan pekerja BRI diharapkan dapat mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk layanan, dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penyediaan perumahan dan permukiman yang aman, nyaman, dan terjangkau. PT Semen Indonesia (SIG) melalui anak usahanya PT Semen Padang mengembangkan produk bata interlock.

Bata interlock bisa menjadi solusi pembangunan rumah yang lebih cepat, ekonomis, estetis, dan ramah lingkungan. Bata interlock merupakan produk hasil applied research dengan mekanisme kerja bata yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock memberikan banyak keuntungan dibandingkan material konvensional dalam pembangunan rumah, karena lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah dalam pengaplikasian.
Durasi konstruksi pembangunan rumah menggunakan bata interlock juga lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak pengecoran atau bekisting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian.

Bata interlock memberikan tampilan modern dan mampu mengondisikan udara dalam ruangan menjadi lebih sejuk karena mampu melepaskan panas yang terisolasi dalam ruangan. Bata interlock juga telah dinyatakan ramah gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi (KDS D) berdasarkan Uji Siklik dinding 2D di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Permukiman dan Perumahan.

Baca juga: Jenis-jenis Batu Bata yang Sering Digunakan untuk Bangunan

Direktur Bisnis dan Pemasaran SIG Subhan mengatakan bata interlock adalah solusi untuk menghasilkan bangunan yang kokoh dan estetis sesuai keinginan, dengan cara yang lebih cepat, biaya yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan.

Bata interlock sangat cocok digunakan pada berbagai proyek pembangunan perumahan, termasuk mendukung upaya percepatan pemenuhan backlog perumahan.

”Kehadiran produk bata interlock ini semakin memperkaya portofolio produk dan solusi bahan bangunan SIG yang ramah lingkungan karena diproduksi menggunakan semen hijau dengan emisi karbon lebih rendah, serta telah memenuhi standar mutu SNI 03-0349-1989 tentang Bata Beton Pasangan Dinding,” kata Subhan.

Pengembangan bata interlock dimulai sejak tahun 2019 melalui kolaborasi Unit Bisnis Inkubasi Non Semen PT Semen Padang dengan Departemen Research & Development SIG, dan dilanjutkan dengan proses inkubasi bisnis sejak tahun 2023 oleh Unit Bisnis Inkubasi Non Semen PT Semen Padang.

Produk inovatif ini telah digunakan di lebih dari 100 unit rumah pada sejumlah proyek di Sumatera Barat dan Jambi, di antaranya Perumahan Sulthan Residence di Kabupaten Pasaman Barat, Perumahan Griya Madani di Kota Padang, Perumahan Farensa di Kota Padang, rumah bantuan program CSR PT Semen Padang di Kota Padang, rumah bantuan MBR di Kabupaten 50 Kota dan program bedah rumah di Kota Jambi.

Inovasi ini dapat mendukung percepatan pengurangan angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia, yang menurut Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 9,9 juta unit, dengan 26,9 juta rumah tangga tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak.

Dalam mengatasi backlog perumahan, Kementerian PUPR telah menetapkan konsep pembangunan hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hunian berimbang adalah kebijakan yang mewajibkan pengembang, selaku badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan, untuk mengembangkan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana.

Penyelenggaraan perumahan berimbang merupakan salah satu dari sembilan pokok perubahan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita IKN (OIKN) berkewajiban menyediakan hunian di IKN yang memungkinkan jumlah populasi IKN untuk terus meningkat setiap tahunnya.

Dalam revisi UU IKN ini ditambahkan pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan hunian secara spesifik yaitu pada pengembang perumahan di seluruh Indonesia bisa memenuhi aturan wajib hunian berimbang dengan menyediakannya di IKN dalam periode tertentu dan bentuk yang ditentukan oleh OIKN dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang IKN.

Subhan menyampaikan, bata interlock dari SIG memenuhi kriteria pembangunan rumah di IKN yang mengusung konsep sustainable and smart city karena dibuat menggunakan produk semen hijau dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat sehingga biaya konstruksi menjadi lebih efisien, serta didukung dengan tampilan yang modern.

”SIG siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan proyek pembangunan perumahan dan permukiman, baik di IKN maupun daerah lain. Sebagai perusahaan BUMN, SIG berkomitmen untuk terus berkontribusi dan menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Subhan.

(KIE)

MANGUPURA, iNews.id - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung mempertemukan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Angkasa Pura Support (APS) dengan pihak manajemen PT APS Kantor Cabang Denpasar yang diwakili oleh manajemen. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Mandiri Gosana, Senin (15/7/2024)

Adapun pertemuan ini guna menegaskan pembatalan rencana merger yang menimbulkan keresahan di kalangan karyawan.

Turut dihadiri oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri Angkasa Pura Support Denpasar Made Dodik Satriawan, Ketua Regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali Putu Tansana, dan Branch Manager PT APS Kantor Cabang Denpasar Djoko Setyo Pembudi serta perwakilan karyawan APS.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung I Putu Eka Merthawan menyampaikan, bahwa pada 12 Juli, PT Angkasa Pura Support telah mengirim surat kepada pihak Disperinaker terkait mediasi yang dilakukan pada 9 Juli.

Dalam mediasi tersebut, Disperinaker menerima laporan dari SPM APS mengenai keresahan 2.200 karyawan terkait rencana merger yang berujung pada perubahan status pekerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau permanen menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak.

Pihaknya menegaskan, bahwa kewenangan terkait merger berada pada pihak perusahaan dan bukan Disperinaker. Meskipun demikian, Disperinaker tetap berperan sebagai pembina dan pengawas dalam proses ini.

"Karyawan tidak menolak merger atau restrukturisasi selama hal tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, satu permintaan karyawan adalah agar tidak ada perubahan status pekerja dari tetap menjadi kontrak," ujarnya.

Eka Merthawan berharap, merger dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, bukan sebaliknya mengorbankan hak-hak karyawan. "Kami berharap pertemuan ini dapat menciptakan harmoni dalam bekerja dan menghindari pengingkaran. Disperinaker akan bertindak netral dan tidak memihak salah satu pihak," katanya.

Disperinaker telah membentuk dua tim, yakni tim investigasi dan tim mediator hubungan industrial, untuk terus memantau perkembangan PT APS dan karyawan secara berkala.

"Kami akan terus memantau perkembangan di PT APS dan memastikan bahwa hak-hak karyawan tetap terjaga," ucapnya.

Pertemuan antara dua belah pihak yang dimediasi oleh Disperinaker diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan memastikan stabilitas serta kesejahteraan karyawan PT Angkasa Pura Support.

Editor: Anindita Trinoviana