Jakarta: Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar meminta Lembaga Antirasuah menuntaskan laporan demurrageimpor beras sebesar Rp294,5 miliar. Skandal itu harus diselesaikan karena menyangkut hajat hidup banyak orang.

“KPK (aparat penegak hukum) harus menindaklanjuti kasus ini (skandal demurrage Rp 294,5M), karena ini menyangkut hajat hidup rakyat,” kata Haryono melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Haryono menjelaskan tindakan korupsi di sektor pangan sangat tidak bisa dibiarkan. Sebab, pemerintah sudah susah payah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan banyak cara.
“Karena korupsi di pangan enggak ada habisnya ya. Sebetulnya pemerintah sudah membangun zona integritas, tapi kayaknya yang korupsi lebih canggih ya,” ucap Haryono.

Baca juga: Penegak Hukum Didesak Segera Selidiki Denda Impor Beras Bulog-Bapanas

KPK juga diminta memanggil sejumlah pihak terkait untuk mendalami laporan tersebut. Sebab, pencarian informasi tidak akan berjalan jika permintaan keterangan tak kunjung dilakukan.

“Serta memintai keterangan kepada para pejabat baik yang membuat kebijakan maupun yang menjalankan kebijakan,” ujar Haryono.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK usai adanya kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu juga memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan diyakini merugikan negara Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.

KPK diharap menindaklanjuti laporan itu. Sejumlah pihak terkait diharap diklarifikasi lebih lanjut.

(ABK)

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eky. Kepala Korps Bhayangkara itu mengaku telah menerjunkan satuan Divisi Profesi dan Pengamanaan (Propam) Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) untuk mendalami dan mengawasi kasus pembunuhan remaja di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) pada 2016 silam itu.

"Saat ini pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada," kata Listyo kepada wartawan Rabu, 17 Juli 2024.

Listyo megatakan meski kasus itu telah terjadi delapan tahun lalu, Polri tetap berkewajiban mengungkap fakta secara terang. Dia memastikan kasus ini akan dituntaskan.
"Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan," ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.

Baca juga: Propam dan Irwasum Polri Evaluasi Penyidik di Kasus Pembunuhan Vina

Untuk diketahui, kasus pembunuhan Vina semakin rumit. Pegi Setiawan, tersangka yang baru ditetapkan pada Mei 2024 dibebaskan. Pembebasan dilakukan Polda Jabar usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi tidak sah. Kasus yang menjerat Pegi pun dihentikan.

Kemudian, tujuh terpidana yang tengah mendekam di balik jeruji melaporkan dua saksi ke Bareskrim Polri. Kedua saksi bernama Aep dan Dede dilaporkan atas memberikan keterangan palsu.

Ketujuh terpidana ingin bebas seperti Pegi. Mereka menyatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16 dan Muhammad Rizky alias Eky, 16. Ketujuh terpidana itu ialah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana.

Bahkan, ketujuh terpidana bakal mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, Polri didesak masyarakat mengusut kasus pembunuhan itu dengan profesional dan menangkap pelaku yang sesungguhnya.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung untuk menuntaskan laporan adanya demurrageberas. Negara tidak boleh merugi kelamaan jika penegak hukum tidak bertindak cepat.

“Pokoknya kita dukung langkah-langkah tegas untuk memerangi para bandit ekonomi yang merugikan keuangan negara apalagi dengan dugaan besaran jumbo,” kata anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Dia menilai tindakan kotor dalam pengadaan pangan tidak bisa ditolerir. Sebab, lanjutnya, negara kini tengah bersusah payah agar bisa menghentikan ketergantungan mengirim kebutuhan utama dari negara lain.
“Kita sedih karena seharusnya kita sudah berswasembada untuk komoditas pangan strategis seperti ini. Kedaulatan pangan jadi sebuah impian yang makin utopis,” ucap Hendrawan.

Baca juga:Kepala Bapanas dan Kabulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK usai adanya kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu juga memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan diyakini merugikan negara Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.

KPK diharap menindaklanjuti laporan itu. Sejumlah pihak terkait diharap diklarifikasi lebih lanjut.

(ABK)