JAKARTA, investor.id – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar menuturkan apresiasi untuk Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmen melanjutkan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

Poin ini menjadi salah satu bahasan dalam pidato kenegaraan Prabowo di Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ia menegaskan, Indonesia akan konsisten mendukung rakyat Palestina yang masih mengalami penindasan dan ketidakadilan.

"Sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Komitmen Presiden Prabowo dalam melanjutkan dukungan ini sangat kami apresiasi, sejalan dengan prinsip solidaritas kemanusiaan dalam Islam,” ucap Rektor UIN Jakarta lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Presiden pun menekankan prinsip politik luar negeri Indonesia yang antipenjajahan dan antipenindasan. Ia menegaskan, Indonesia siap meningkatkan bantuan termasuk evakuasi dan bantuan medis kepada para korban di Palestina.

Kebijakan ini, menurut rektor UIN Jakarta, merupakan kelanjutan dari perjuangan diplomatik Indonesia yang konsisten di tingkat internasional. “Dengan komitmen dari Presiden Prabowo, kami yakin dukungan Indonesia terhadap Palestina akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun global,” imbuhnya.

UIN Jakarta juga menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung diplomasi dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi Palestina. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan luar negeri yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” ungkapnya.

Dukungan Pemerintahan Baru

Pihaknya juga mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa agenda utama yang dianggap strategis bagi masa depan bangsa telah disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan. Di antaranya adalah persatuan nasional, swasembada pangan dan energi, pemberantasan korupsi, serta keberpihakan kepada rakyat kecil.

Rektor UIN Jakarta mengungkapkan rasa syukur dan keyakinannya bahwa di bawah komando Presiden Prabowo, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan global dan domestik dengan kebijakan strategis yang berfokus pada keberlanjutan dan keadilan sosial.

"Kami mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kepemimpinan mereka menghadirkan harapan bagi penguatan persatuan nasional, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh negeri," kata dia.

Rektor UIN Jakarta menilai pendekatan Prabowo untuk sinergi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat selaras dengan visi universitas.

“Kami di UIN Jakarta siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjalankan program-program strategis, terutama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan adalah pilar utama dalam mencapai Indonesia Emas 2045, dan kami siap berperan aktif dalam upaya ini,” sambungnya.

Perhatian pemerintahan baru terhadap kemandirian di sektor pangan, energi, serta digitalisasi, yang menjadi dasar penting bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia juga turut diapresiasi. Rektor berharap kebijakan-kebijakan pro-rakyat dan pro-pendidikan akan terus menjadi prioritas pemerintahan baru untuk mencapai kemakmuran yang merata.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin atas pengabdian dan komitmen yang luar biasa dalam membangun negeri ini. Terobosan-terobosan di bidang pendidikan, infrastruktur, dan pemerataan ekonomi telah memberikan pondasi yang kuat bagi pemerintahan berikutnya,” tandasnya.

Ia menambahkan bahwa UIN Jakarta sangat menghargai berbagai kebijakan pemerintah sebelumnya yang telah membawa perubahan signifikan di sektor pendidikan tinggi, termasuk peningkatan kualitas riset dan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAMBI, iNews.id - Dunia pendidikan di Jambi berduka. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Prof Asad Isma meninggal dunia, Sabtu (28/9/2024).

"Ya benar, tadi sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit Raden Mattaher. Rencananya dikebumikan Minggu besok sekitar pukul 10.00 WIB di TPU Pematang Sulur," ujar salah seorang rekan almarhum.

Salah seorang pelayat, Al Haris mengatakan, sangat mengenal dekat dengan almarhum yang merupakan panutannya. "Beliau sosok yang banyak menyumbangkan pemikiran dan saran. Beliau tidak mudah panik orangnya, beliau sosok yang tenang," ucapnya.

Menurutnya, Asad Isma sosok seorang pejuang. Semangatnya kuliah meraih gelar doktornya, semangatnya meraih profesor dan menjadi Rektor UIN Jambi.

"Semangat ini wajib dicontoh untuk kita semua, semangat seorang kakak yang sangat mengayomi adik-adiknya. Beliau sosok yang sangat kita kagumi, kita panuti," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Fakultas Kedokteran (FK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil mengantongi izin pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Izin ini menjadikan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta paling pertama menyelenggarakan Pendidikan Dokter Spesialis di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

UIN Jakarta bekerja sama dengan RSUP Fatmawati dan RSPG Cisarua sebagai rumah sakit pendidikan. Informasi keberhasilan FK UIN Jakarta mengantongi izin pembukaan Pendidikan Dokter Spesialis disampaikan langsung Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. dr. Achmad Zaki M.Epid., Sp.OT. FICS.

“Kami menyampaikan kabar baik bahwa hari ini kami telah resmi menerima SK Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi,” ujar Zaki, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 25 September 2024.
Izin pembukaan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 474/E/0/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Program Spesialis pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keputusan Menteri ini terbit dengan memperhatikan sejumlah hal.

Di antaranya, Surat Permohonan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor B2906/R/PP.00.9/09/2023 tanggal 14 September 2023, surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1758/LL4/KL.00.00/2203 tanggal 4 Oktober 2023, dan hasil validasi terhadap persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi dimaksud.
Zaki menambahkan, dengan dikantonginya izin ini menjadikan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran UIN Jakarta sebagai program pertama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

“Program di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta ini menjadi PPDS pertama di lingkungan PTKIN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Zaki berharap kehadiran program spesialis ini dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, khususnya bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi. “Kami berharap, hadirnya Program Pendidikan Dokter Spesialis ini, FK UIN Jakarta dapat mencetak tenaga medis yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai integritas dan spiritualitas,” harapnya.

Kehadiran program spesialis ini, imbuhnya, juga menjadikan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas untuk mendukung keberhasilan program ini. “Mohon dukungan dari sivitas akademika Fakultas Kedokteran, Pimpinan UIN Jakarta maupun Kementerian Agama dalam upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajarannya,” imbuhnya.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saepudin Jahar menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Fakultas Kedokteran. “Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi ini merupakan langkah maju bagi UIN Jakarta dalam berkontribusi pada dunia kesehatan masyarakat, khususnya di bidang spesialisasi yang sangat dibutuhkan saat ini,” ujarnya.

UIN Jakarta, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung mendukung pengembangan akademik yang dilakukan setiap fakultas, termasuk Fakultas Kedokteran. Ini dilakukan guna menjamin mutu akademik sehingga menghasilkan lulusan berkualitas dan kompetetif.

Asep juga berharap kehadiran program ini dapat menjadi model pengembangan program spesialis lain di masa mendatang, baik di UIN Jakarta maupun di lingkungan PTKIN lainnya. “Kami berharap program ini menjadi pemicu bagi fakultas-fakultas lain di UIN Jakarta dan PTKIN untuk terus berinovasi dan mengembangkan diri, demi kemajuan pendidikan dan kontribusi nyata bagi bangsa dan umat,” terangnya.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Jakarta, Khamami Zada, turut menyampaikan apresiasi atas pencapaian Fakultas Kedokteran ini. Menurutnya, keberhasilan membuka Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi merupakan capaian luar biasa yang tidak hanya membanggakan, namun juga sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di bidang kesehatan.

“Kami di LPM siap mendukung penuh dalam memastikan standar kualitas terbaik terus dijaga demi terciptanya lulusan dokter spesialis yang unggul dan kompeten,” ujar Khamami.

Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas di lingkungan UIN Jakarta berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI (Dirjen Dikti) No 1356/D/T/2005 tertanggal 10 Mei 2005 dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No DJII/123/2005 tertanggal 17 Mei 2005. Sebelum bertambah program spesialis, fakultas menawarkan jenjang pendidikan untuk Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter.

Baca juga: Indonesia Kekurangan Dokter Umum, Wamenkes Minta Fakultas Kedokteran Lakukan Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie mempertanyakan norma yang memberi amanat penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Menurut dia, norma tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang salah di publik.

Seperti diketahui, norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e menimbulkan polemik. Pasalnya, peraturan ini memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja dengan menyediakan alat kontrasepsi.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut cukup jelas," ujar Tholabi dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut dia, norma tersebut akan menimbulkan tafsir yang beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal di sisi yang lain, kata Tholabi, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.

“Pendidikan seks bagi anak sekolah dan remaja merupakan hal yang penting. Tetapi menyediakan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja satu bagian yang tidak pada tempatnya,” ucap Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Padahal, kata Tholabi, dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” kata Tholabi.

Dia pun menyerukan kementerian dan lembaga terkait dapat memberi penjelasan di tengah publik atas norma yang menimbulkan polemik. Bahkan, Tholabi menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Tholabi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri telah mengklarifikasi soal isu alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi remaja. Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril mengatakan, penyediaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk remaja yang sudah menikah.

“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” ujar Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie mempertanyakan norma yang memberi amanat penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Menurut dia, norma tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang salah di publik.

Seperti diketahui, norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e menimbulkan polemik. Pasalnya, peraturan ini memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja dengan menyediakan alat kontrasepsi.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut cukup jelas," ujar Tholabi dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut dia, norma tersebut akan menimbulkan tafsir yang beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal di sisi yang lain, kata Tholabi, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.

“Pendidikan seks bagi anak sekolah dan remaja merupakan hal yang penting. Tetapi menyediakan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja satu bagian yang tidak pada tempatnya,” ucap Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Padahal, kata Tholabi, dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” kata Tholabi.

Dia pun menyerukan kementerian dan lembaga terkait dapat memberi penjelasan di tengah publik atas norma yang menimbulkan polemik. Bahkan, Tholabi menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Tholabi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri telah mengklarifikasi soal isu alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi remaja. Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril mengatakan, penyediaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk remaja yang sudah menikah.

“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” ujar Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

KOMPAS.com - Penguin kaisar(Aptenodytes forsteri) melakukan perburuan bawah air secara rutin untuk mencari ikan.

Mereka dapat berada di dalam air selama 20 menit atau lebih dan menyelam hingga ke kedalaman ratusan meter, semuanya hanya dengan sekali tarikan napas.

Faktanya, penguin memiliki paru-paru normal untuk burung seukuran mereka, jadi bagaimana mereka bisa menyelam begitu dalam?

Penyelaman penguin

Ahli biologi dari Scripps Institution of Oceanography memasang sensor mini dan perekam kedalaman pada penguin liar di McMurdo Ice Shelf, Antartika, untuk mengukur tanda-tanda vital burung sebelum, selama, dan setelah penyelaman.

Hasilnya, data yang dikumpulkan mengungkap beberapa kejutan.

Bahkan sebelum seekor penguin menyentuh air, jantungnya mulai berdetak kencang dan ia mengalami hiperventilasi, yang menyiapkan otot-ototnya dengan oksigen.

Kemudian, penguin menyelam dan melakukan sesuatu yang menakjubkan, yakni memutus pasokan darah ke otot-ototnya untuk menghemat oksigen terlarut bagi seluruh tubuhnya.

Pada saat yang sama, penguin memompa darah yang kaya oksigen ke pembuluh darahnya, dan selama penyelaman yang lama, denyut jantungnya mungkin turun hingga enam kali per menit.

Dengan cara ini, seekor penguin terus mendorong tubuhnya, tetapi tidak melebihi batasnya.

Setelah itu, pengumuman akan muncul ke permukaan, menarik napas dalam-dalam, dan segera mengisi kembali otot-ototnya yang kekurangan oksigen tanpa penundaan.

Hanya dalam hitungan menit, mereka pun kembali pulih sepenuhnya setelah menyelam.