REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus korupsi yang menyeret Ujang Iskandar ke sel tahanan tak terkait dengan jabatannya saat ini di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pun, dipastikan tak ada kaitannya dengan peran politik Ujang Iskandar sebagai kader Partai Nasdem.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Kalteng Dodik Mahendra, menjelaskan, perkara yang membuat Ujang ditangkap di Bandara Sukarno Hatta ini, merupakan kasus yang yang disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng). Kasus ini terkait dengan peran Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat, dan Komisaris Perusahaan Daerah (Perusda) PD Agrotama Mandiri pada 2009-2010.

Kasus yang menyeret Ujang Iskandar sebagai tersangka, menurut Dodik, terkait dugaan korupsi dalam penyertaan modal perusahaan daerah. Dikatakan pada Juni 2009 PD Agrtotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas melakukan kerja sama penjualan tiket pesawat terbang Riau Airlines. “Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun,” kata Dodik, dalam siaran pers Senin (29/7/2024).

Dalam kerja sama tersebut, disepakati PD Agrotama menyetorkan uang ke PT Aleta senilai Rp.500 juta, dan Rp.1 miliar untuk security deposit dalam bentuk Bank Garansi. Sementara PT Aleta, dikatakan Dodik tak ada menyetorkan uang. Dan selanjutnya, Reza Andriardi selaku Direktur PD Agrotama menyetorkan Rp.500 juta tersebut kepada Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta melalui perpindahan rekening. Lalu, Reza dan Daniel membuat jaminan Bank Garansi senilai Rp.1 miliar di Bank BRI Pangkalan Bun.

“Bank Garansi Rp.1 miliar tersebut, sebagai jaminan apabila PD Agrotama melakukan cidera janji atau wanprestasi,” kata Dodik.

Namun pada Agustus 2009, tanpa adanya wanprestasi dari PD Agrotama, Daniel mengajukan pencairan dana Bank Garansi tersebut senilai Rp.500 juta kepada Reza. Dan Reza, atas persetujuan Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat sekaligus Komisaris PD Agrotama memberikan persetujuan untuk pencairan Bank Garansi oleh Daniel.

Setelah itu, Riau Airlines dinyatakan bankrut. Sehingga Daniel Alexander selaku Direktur PT Aleta melakukan kerja sama dengan Expres Air dengan menggunakan dana Bank Garansi yang berada di rekening PD Agrotama sebesar Rp.500 juta.

Namun setelah dilakukan penyidikan, seluruh rangkaian kerja sama yang dilakukan tersebut, terungkap dilakukan tanpa adanya kajian kelayakan usaha, ataupun pertimbangan analisa bisnis di internal PD Agrotama. Hal tersebut, yang menurut tim penyidik menimbulkan kerugian negara.

Dalam kasus ini, kata Dodik, sebetulnya sudah memidanakan Reza selaku Direktur PD Agrotama, dan Daniel selaku Direktur PT Aleta. Pada 2017 putusan hukum untuk kedua terpidana tersebut, sudah inkrah melalui kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan keduanya bersalah, dan dihukum masing-masing 5 dan 7 tahun penjara.

Sedangkan Ujang Iskandar, sebagai penanggung jawab atas izinnya sebagai bupati, dan komisaris perusda belum dilakukan pengusutan hukum. Padahal, kata Dodik, Ujang Iskandar menurut putusan MA, adalah pihak yang turut-serta melakukan korupsi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menambahkan, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng sudah beberapa kali melakukan pemanggilan kepada Ujang Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi. “Namun yang bersangkutan tidak pernah datang memenuhi pemanggilan untuk diperiksa,” kata Harli di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Bahkan kasus tersebut sempat berhenti sepanjang 2023 karena Ujang Iskandar adalah politikus yang menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu.

Pada 2024, penyidik Kejati Kalteng, pun sengaja melakukan penundaan penyidikan karena Ujang Iskandar, pun merupakan peserta Pemilu 2024. Selepas Pemilu 2024, Kejati Kalteng kembali mengundang Ujang Iskandar ke penyidikan untuk diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi, lagi-lagi Ujang Iskandar kerap mangkir.

Pada pada pekan lalu, tim penyidik Kejati Kalteng meminta bantuan Kejakgung untuk menangkap Ujang Iskandar selepas kembali dari Veitnam. “Melalui tim Tabur Kejaksaan Agung dan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, UI (Ujang Iskandar) berhasil diamankan di Bandara Sukarno-Hatta pada Jumat sore setelah penerbangan dari Ho Cin Min-Vietnam,” begitu kata Harli.

Setelah dilakukan penangkapan, Ujang Iskandar dibawa tim penyidikan ke Gedung Kartika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kompleks Kejakgung. Dan setelah lebih dari tujuh jam diperiksa, penyidik menetapkan Ujang Iskandar sebagai tersangka. Dan untuk memastikan Ujang Iskandar tak kabur, penyidik menjebloskan Ujang Iskandar ke sel tahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejakgung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus korupsi yang menyeret Ujang Iskandar ke sel tahanan tak terkait dengan jabatannya saat ini di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pun, dipastikan tak ada kaitannya dengan peran politik Ujang Iskandar sebagai kader Partai Nasdem.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejati Kalteng Dodik Mahendra, menjelaskan, perkara yang membuat Ujang ditangkap di Bandara Sukarno Hatta ini, merupakan kasus yang yang disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng). Kasus ini terkait dengan peran Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat, dan Komisaris Perusahaan Daerah (Perusda) PD Agrotama Mandiri pada 2009-2010.

Kasus yang menyeret Ujang Iskandar sebagai tersangka, menurut Dodik, terkait dugaan korupsi dalam penyertaan modal perusahaan daerah. Dikatakan pada Juni 2009 PD Agrtotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas melakukan kerja sama penjualan tiket pesawat terbang Riau Airlines. “Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun,” kata Dodik, dalam siaran pers Senin (29/7/2024).

Dalam kerja sama tersebut, disepakati PD Agrotama menyetorkan uang ke PT Aleta senilai Rp.500 juta, dan Rp.1 miliar untuk security deposit dalam bentuk Bank Garansi. Sementara PT Aleta, dikatakan Dodik tak ada menyetorkan uang. Dan selanjutnya, Reza Andriardi selaku Direktur PD Agrotama menyetorkan Rp.500 juta tersebut kepada Daniel Alexander Tamebaha selaku Direktur PT Aleta melalui perpindahan rekening. Lalu, Reza dan Daniel membuat jaminan Bank Garansi senilai Rp.1 miliar di Bank BRI Pangkalan Bun.

“Bank Garansi Rp.1 miliar tersebut, sebagai jaminan apabila PD Agrotama melakukan cidera janji atau wanprestasi,” kata Dodik.

Namun pada Agustus 2009, tanpa adanya wanprestasi dari PD Agrotama, Daniel mengajukan pencairan dana Bank Garansi tersebut senilai Rp.500 juta kepada Reza. Dan Reza, atas persetujuan Ujang Iskandar selaku Bupati Kotawaringin Barat sekaligus Komisaris PD Agrotama memberikan persetujuan untuk pencairan Bank Garansi oleh Daniel.

Setelah itu, Riau Airlines dinyatakan bankrut. Sehingga Daniel Alexander selaku Direktur PT Aleta melakukan kerja sama dengan Expres Air dengan menggunakan dana Bank Garansi yang berada di rekening PD Agrotama sebesar Rp.500 juta.

Namun setelah dilakukan penyidikan, seluruh rangkaian kerja sama yang dilakukan tersebut, terungkap dilakukan tanpa adanya kajian kelayakan usaha, ataupun pertimbangan analisa bisnis di internal PD Agrotama. Hal tersebut, yang menurut tim penyidik menimbulkan kerugian negara.

Dalam kasus ini, kata Dodik, sebetulnya sudah memidanakan Reza selaku Direktur PD Agrotama, dan Daniel selaku Direktur PT Aleta. Pada 2017 putusan hukum untuk kedua terpidana tersebut, sudah inkrah melalui kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan keduanya bersalah, dan dihukum masing-masing 5 dan 7 tahun penjara.

Sedangkan Ujang Iskandar, sebagai penanggung jawab atas izinnya sebagai bupati, dan komisaris perusda belum dilakukan pengusutan hukum. Padahal, kata Dodik, Ujang Iskandar menurut putusan MA, adalah pihak yang turut-serta melakukan korupsi.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menambahkan, atas putusan MA tersebut, Kejati Kalteng sudah beberapa kali melakukan pemanggilan kepada Ujang Iskandar untuk diperiksa sebagai saksi. “Namun yang bersangkutan tidak pernah datang memenuhi pemanggilan untuk diperiksa,” kata Harli di Kejakgung, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Bahkan kasus tersebut sempat berhenti sepanjang 2023 karena Ujang Iskandar adalah politikus yang menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu.

Pada 2024, penyidik Kejati Kalteng, pun sengaja melakukan penundaan penyidikan karena Ujang Iskandar, pun merupakan peserta Pemilu 2024. Selepas Pemilu 2024, Kejati Kalteng kembali mengundang Ujang Iskandar ke penyidikan untuk diperiksa sebagai saksi. Akan tetapi, lagi-lagi Ujang Iskandar kerap mangkir.

Pada pada pekan lalu, tim penyidik Kejati Kalteng meminta bantuan Kejakgung untuk menangkap Ujang Iskandar selepas kembali dari Veitnam. “Melalui tim Tabur Kejaksaan Agung dan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, UI (Ujang Iskandar) berhasil diamankan di Bandara Sukarno-Hatta pada Jumat sore setelah penerbangan dari Ho Cin Min-Vietnam,” begitu kata Harli.

Setelah dilakukan penangkapan, Ujang Iskandar dibawa tim penyidikan ke Gedung Kartika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kompleks Kejakgung. Dan setelah lebih dari tujuh jam diperiksa, penyidik menetapkan Ujang Iskandar sebagai tersangka. Dan untuk memastikan Ujang Iskandar tak kabur, penyidik menjebloskan Ujang Iskandar ke sel tahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejakgung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anggota DPR RI, Ujang Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusahaan daerah (perusda) Perkebunan Agrotama Mandiri tahun 2009.

Lantas berapa harta kekayaan Ujang Iskandar? Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, berdasarkan pelaporan harta kekayaan tanggal 31 Desember 2023, total harta kekayaan politikus Partai Nasdem itu mencapai Rp 18.788.812.839.

Mantan Bupati Kotawaringin Barat tersebut memiliki 21 tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten/Kota Kotawaringin Barat, dan Salatiga yang tercatat sebagai hasil sendiri dengan total nilai sebesar Rp 17.490.732.105.

Kemudian, Ujang Iskandar juga melaporkan kepemilikan tiga unit alat transportasi dan mesin yang didapat dari hasil sendiri, yakni Honda Jazz tahun 2010 seharga Rp 110.000.000, Toyota Fortuner tahun 2010 seharga Rp 171.000.000, dan Toyota Fortuner tahun 2023 seharga Rp 564.200.000.

Selain itu, mantan calon wakil gubernur Kalteng ini juga memiliki harga bergerak lainnya senilai Rp 1.923.006.168, serta kas dan setara kas sebesar Rp 1.274.142.637

Namun, Ujang Iskandar juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp 2.744.268.071. Sehingga total harta kekayaannya dikurangi hutang menjadi Rp 18.788.812.839.

Menariknya, jumlah harta kekayaan Ujang Iskandar terbaru tersebut lebih kecil dibandingkan ketika masih menjabat Bupati Kotawaringin Barat periode pertama, yakni 2005-2010.

Berdasarkan laman yang sama, Ujang Iskandar memiliki total harta kekayaan Rp 21.809.880.000 pada pelaporan tanggal 21 Maret 2005.

Kemudian, Rp 21.684.553.017 saat pelaporan tanggal 1 Maret 2007. Lalu, Rp 20.798.804.564 pada pelaporan tanggal 1 Maret 2010.

Terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan dana penyertaan modal, Ujang Iskandar pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan pada tahun 2016.

Dikutip dari laman antikorupsi.org, kerugian negara dari dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusda Perkebunan Agrotama Mandiri tersebut mencapai Rp 663 juta.

Kemudian, Ujang Iskandar dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab karena saat itu menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat sehingga menjadi penentu kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) itu. Di antaranya, penentuan nilai harga jual jagung dan mitra kerjasama jual-beli jagung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan anggota DPR RI, Ujang Iskandar (UI) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Kemudian, dari gelaran perkara yang dilakukan oleh penyidik berkesimpulan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

Diketahui, Ujang Iskandar sebelumnya ditangkap oleh Satgas SIRI dan Tim Intelijen Kejati Kalteng sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Jumat sore.

Harli mengungkapkan, politikus Partai Nasdem itu diamankan karena selalu mangkir dalam panggilan pemeriksaan saksi yang dilayangkan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah.

"Jaksa penyidik telah melakukan pemanggilan secara patut kepada UI untuk diminta keterangan sebagai saksi namun yang bersangkutan tidak pernah datang atau hadir," ujarnya.

Harli menegaskan pengamanan tersebut berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tentang permohonan pencegahan ke luar negeri dan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tentang Permintaan Bantuan Monitoring dan Pengecekan Keberadaan Saksi UI kepada Adhyaksa Monitoring Center.

Untuk diketahui, Kejati Kalteng tengah menyidik dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusahaan daerah (perusda) Perkebunan Agrotama Mandiri tahun 2009.

Penyidikan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin- 02/O.2/F.d.1/09/2023 tanggal 4 September 2023.

Lantas bagaimana karier politik Ujang Komarudin dan kaitannya dengan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Kejati Kaltim tersebut.

Ujang Iskandar diketahui menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat pada periode kasus dugaan korupsi itu terjadi, yakni tahun 2009.

Namun, Ujang Iskandar sempat dua periode menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat, yakni 2005-2010 dan 2011-2016.

Sebagai bupati, dia mendapat sejumlah penghargaan. Salah satunya, Setya Lencana Pembangunan dari Presiden pada tahun 2008.

Sebelum memutuskan bergabung dengan Partai Nasdem, Ujang Iskandar pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Gerindra Kalimantan Tengah pada 2012-2015.

Sukses di Kotawaringin Barat, Ujang mencoba peruntungan menjadi calon wakil gubernur (cawagub) di Kalimantan Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dia berpasangan dengan mantan Bupati Kapuas Ben Brahim Sion Bahat.

Sayangnya, pasangan Ben Brahim-Ujang Iskandar harus mengakui kemenangan pasangan Sugianto Sabran dan Edy Pratowo pada Pilkada Kalteng 2020.

Dikutip dari Antaranews, pasangan Sabran-Edy Pratowo unggul dengan perolehan suara sebanyak 536.128 suara. Kemudian, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng pada 25 Mei 2021.

Terbaru, Ujang Iskandar menggantikan anggota Komisi III Ary Egahni sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah dari Partai Nasdem melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Keputusan itu tertuang dalam surat Nomor 261-Kpts/DPP-Nasdem/V/2023 yang dikeluarkan pada 5 Mei 2023 yang diterima Kompas.com dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim pada 8 Mei 2023.

Penggantian dilakukan karena Ary Egahni ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret 2023.

Ary Egahni ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya Ben Brahim S Bahat terkait kasus penerimaan suap.

Sementara itu, terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan dana penyertaan modal, Ujang Iskandar pernah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan pada tahun 2016.

Dikutip dari laman antikorupsi.org, kerugian negara dari dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusda Perkebunan Agrotama Mandiri tersebut mencapai Rp 663 juta.

Kemudian, Ujang Iskandar dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab karena saat itu menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat sehingga menjadi penentu kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) itu. Di antaranya, penentuan nilai harga jual jagung dan mitra kerjasama jual beli jagung.