Bisnis.com, JAKARTA - Presiden UkrainaVolodymyr Zelenskiy menuding Korea Utara telah mengirim personil militer dalam upayanya membantu Rusia dalam perang melawan negaranya. Dia pun kembali meminta dukungan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya eskalasi perang yang lebih besar.

Mengutip Reuters pada Senin (14/10/2024), Zelenskiy menyebut hubungan pertahanan dengan mitra negaranya harus berubah mengingat adanya transfer orang dan senjata dari Korea Utara ke pasukan Rusia di Ukraina.

“Kami melihat aliansi antara Rusia dan rezim seperti Korea Utara semakin kuat. Ini bukan hanya soal pemindahan senjata, ini sebenarnya soal pemindahan orang-orang dari Korea Utara ke angkatan bersenjata penjajah,” kata Zelenskiy dalam sebuah pidato virtual rutin.

Dia menyebut, dalam kondisi seperti ini hubungan Ukraina dengan mitranya perlu dikembangkan ke tahap lebih lanjut. Dia menuturkan, perang antara Ukraina dan Rusia di garis depan membutuhkan lebih banyak dukungan.

“Kita berbicara tentang kemampuan jangka panjang bagi Ukraina dan pasokan yang lebih berkelanjutan untuk pasukan kita daripada sekedar daftar perangkat keras militer,” jelas Zelenskiy.

Adapun, Kremlin pada Kamis pekan lalu menolak pernyataan Korea Selatan bahwa Korea Utara mungkin telah mengirimkan sejumlah personel militer untuk membantu Rusia melawan Ukraina dan mungkin mempertimbangkan pengerahan lebih besar.

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Korea Utara akan mengerahkan pasukan untuk membantu Rusia dalam perang dengan Ukraina.

Kim juga mengatakan pada sidang parlemen bahwa laporan berita tentang perwira militer Korea Utara yang terbunuh dalam serangan Ukraina di wilayah yang dikuasai pasukan Rusia kemungkinan besar benar.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, ketika ditanya pada hari Kamis apakah Korea Utara mengirim pasukannya untuk berperang di Ukraina, mengatakan kepada wartawan, "Ini sepertinya berita palsu."

JAKARTA - Raksasa barang konsumen Inggris Unilever telah menyelesaikan proses keluarnya bisnis mereka dari Rusia. Grup tersebut sebelumnya terus mendapat kritik keras karena tetap berada di Rusia, sementara perusahaan Barat melakukan eksodus besar-besaran setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022 lalu dan dimulainya sanksi Barat.

Dalam pernyataannya, Unilever menjual semua bisnisnya di Rusia kepada Arnest Group, produsen parfum, kosmetik, dan produk rumah tangga dalam negeri. Bisnis Unilever di Belarusia juga termasuk dalam penjualan tersebut.

"Penyelesaian penjualan tersebut mengakhiri kehadiran Unilever Rusia di negara tersebut," kata CEO Unilever Hein Schumacher seperti dilansir Russia Today, Sabtu (12/10/2024).

Perusahaan tidak mengungkapkan detail kesepakatan yang dibuat terkait penjualan tersebut. Namun, menurut aturan divestasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Rusia tahun lalu, perusahaan yang keluar dari Rusia perlu memperoleh izin pemerintah untuk penjualan dan diharuskan menjual aset mereka dengan diskon 50% dan membayar pajak keluar sebesar 10-15%.

Financial Times (FT) melaporkan bahwa aset perusahaan tersebut, diperkirakan bernilai 600 juta euro atau sekitar USD657 juta dan dijual seharga 520 juta euro atau sekitar USD569 juta. Operasional Unilever di Rusia mencakup empat pabrik dan menyumbang sekitar 1% dari omzet dan laba bersih grup pada tahun 2023.

Arnest Group, yang dimiliki oleh industrialis Rusia Aleksey Sagal, sebelumnya telah mengakuisisi aset lokal pembuat kaleng AS Ball Corp, pembuat bir Belanda Heineken, dan grup kosmetik Swedia Oriflame.

Unilever memproduksi merek cairan pembersih Fairy dan Domestos, sabun Dove, es krim Ben & Jerry's, dan sekitar 400 merek makanan dan bahan kimia rumah tangga lainnya. Grup tersebut menghentikan ekspor dan impor ke dan dari Rusia pada Maret 2022, dan menghentikan investasi, periklanan, dan proyek lebih lanjut di negara tersebut.

Namun, perusahaan itu terus memproduksi dan menjual apa yang digambarkannya sebagai "makanan vital dan produk kebersihan" di Rusia, sebuah keputusan yang membuatnya dicap sebagai "sponsor perang internasional" oleh pemerintah Ukraina pada tahun 2023.

Unilever sebelumnya tidak memberikan indikasi bahwa mereka berencana untuk keluar dari pasar Rusia. Pada bulan Juli 2023, perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka memilih untuk tidak menarik diri dan melihat operasinya dinasionalisasi, atau menjual divisi Rusia-nya. Laporan media mengklaim pada bulan September bahwa raksasa yang berbasis di Inggris itu telah membuat perubahan haluan yang besar dan memutuskan untuk menjual aset-asetnya di Rusia.

Reuters memperkirakan pada bulan Maret bahwa keluarnya perusahaan dari Rusia telah merugikan perusahaan asing lebih dari USD107 miliar atau sekira Rp1.605 triliun (kurs Rp15.000/USD) dalam bentuk penurunan nilai dan kehilangan pendapatan sejak tahun 2022.

Bisnis.com, JAKARTA - Ukraina mampu memproduksi empat juta drone setiap tahun dan dapat dengan cepat meningkatkan produksi senjata lainnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky dalam pernyataan yang diizinkan untuk dipublikasikan pada Rabu (2/10/2024).

Zelensky, berbicara di hadapan para eksekutif dari puluhan produsen senjata asing di Kyiv, menyampaikan bahwa Ukraina telah menandatangani kontrak untuk memproduksi 1,5 juta drone pada tahun ini.

Sebelumnya, produksi drone di Ukraina hampir tidak ada sebelum invasi Rusia pada Februari 2022.

"Dalam kondisi perang skala penuh yang sangat sulit di bawah serangan Rusia yang terus-menerus, Ukraina mampu membangun industri pertahanan yang hampir baru," terangnya, dikutip dari Reuters pada Rabu (2/10/2024).

Dalam acara yang sama, Perdana Menteri Denys Shmyhal menyebutkan bahwa Ukraina meningkatkan produksi senjata dalam negeri tiga kali lipat pada tahun 2023, dan kemudian menggandakan jumlahnya lagi hanya dalam delapan bulan pertama tahun 2024. Namun, pejabat Ukraina tidak memberikan angka pasti.

Sebagai informasi, selama lebih dari 31 bulan melawan pasukan Rusia, Ukraina telah menghabiskan sekitar setengah dari anggaran negaranya, yakni US$40 miliar atau sekitar Rp611 triliun.

Ukraina juga menerima dukungan militer dan keuangan yang signifikan dari sekutu Baratnya.

Sementara itu, Rusia diperkirakan akan menaikkan anggaran militernya sebesar 25% pada 2025, dibandingkan dengan 2024 yaitu sekitar US$145 miliar atau sekitar Rp2.214 triliun.

Para pejabat Ukraina menyatakan bahwa mereka memperkirakan pendanaan asing akan berkurang secara bertahap, sementara kebutuhan pertahanan terus meningkat. Ukraina juga akan lebih fokus untuk memproduksi senjata sebanyak mungkin di dalam negeri.

Shmyhal menambahkan bahwa pemerintah berencana meningkatkan pengeluaran untuk mendukung pertumbuhan produksi senjata dalam negeri pada 2025.

"Anggaran tahun depan memperkirakan peningkatan dana sebesar 65% untuk pembelian senjata. Ini merupakan peningkatan hampir US$7 miliar," ujar Shmyhal dalam forum tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ukraina mampu memproduksi empat juta drone setiap tahun dan dapat dengan cepat meningkatkan produksi senjata lainnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky dalam pernyataan yang diizinkan untuk dipublikasikan pada Rabu (2/10/2024).

Zelensky, berbicara di hadapan para eksekutif dari puluhan produsen senjata asing di Kyiv, menyampaikan bahwa Ukraina telah menandatangani kontrak untuk memproduksi 1,5 juta drone pada tahun ini.

Sebelumnya, produksi drone di Ukraina hampir tidak ada sebelum invasi Rusia pada Februari 2022.

"Dalam kondisi perang skala penuh yang sangat sulit di bawah serangan Rusia yang terus-menerus, Ukraina mampu membangun industri pertahanan yang hampir baru," terangnya, dikutip dari Reuters pada Rabu (2/10/2024).

Dalam acara yang sama, Perdana Menteri Denys Shmyhal menyebutkan bahwa Ukraina meningkatkan produksi senjata dalam negeri tiga kali lipat pada tahun 2023, dan kemudian menggandakan jumlahnya lagi hanya dalam delapan bulan pertama tahun 2024. Namun, pejabat Ukraina tidak memberikan angka pasti.

Sebagai informasi, selama lebih dari 31 bulan melawan pasukan Rusia, Ukraina telah menghabiskan sekitar setengah dari anggaran negaranya, yakni US$40 miliar atau sekitar Rp611 triliun.

Ukraina juga menerima dukungan militer dan keuangan yang signifikan dari sekutu Baratnya.

Sementara itu, Rusia diperkirakan akan menaikkan anggaran militernya sebesar 25% pada 2025, dibandingkan dengan 2024 yaitu sekitar US$145 miliar atau sekitar Rp2.214 triliun.

Para pejabat Ukraina menyatakan bahwa mereka memperkirakan pendanaan asing akan berkurang secara bertahap, sementara kebutuhan pertahanan terus meningkat. Ukraina juga akan lebih fokus untuk memproduksi senjata sebanyak mungkin di dalam negeri.

Shmyhal menambahkan bahwa pemerintah berencana meningkatkan pengeluaran untuk mendukung pertumbuhan produksi senjata dalam negeri pada 2025.

"Anggaran tahun depan memperkirakan peningkatan dana sebesar 65% untuk pembelian senjata. Ini merupakan peningkatan hampir US$7 miliar," ujar Shmyhal dalam forum tersebut.

Bisnis.com,JAKARTA - Ukraina melarang penggunaan aplikasi pesan Telegram pada perangkat resmi yang digunakan oleh pejabat pemerintah, personel militer, dan pekerja penting, karena meyakini Rusia dapat memata-matai pesan dan pengguna.

Dalam pernyataan resminya, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional mengumumkan pembatasan tersebut setelah Kyrylo Budanov, kepala badan intelijen militer GUR Ukraina, mengungkapkan bukti kepada dewan mengenai kemampuan dinas khusus Rusia untuk memata-matai platform tersebut.

"Saya selalu mendukung dan terus mendukung kebebasan berbicara, tetapi masalah Telegram bukan masalah kebebasan berbicara, melainkan masalah keamanan nasional," terangnya, dikutip dariReuters,Sabtu (21/9/2024).

Adapun, Kepala pusat penanggulangan disinformasi dewan keamanan, Andriy Kovalenko, mengunggah di Telegram bahwa pembatasan tersebut hanya berlaku untuk perangkat resmi, bukan telepon pribadi.

Namun, pejabat keamanan Ukraina telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang penggunaannya selama perang.

Setelah keputusan itu diumumkan, Telegram mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengungkapkan data siapa pun atau isi pesan apa pun.

"Telegram tidak pernah memberikan data pesan apa pun ke negara mana pun, termasuk Rusia. Pesan yang dihapus akan dihapus selamanya dan secara teknis tidak mungkin dipulihkan," jelasnya.

Telegram menyatakan bahwa setiap kebocoran pesan yang dilaporkan telah terbukti sebagai hasil dari perangkat yang disusupkan, baik melalui penyitaan maupun malware.

Sebagai informasi, menurut basis data Telemetrio, sekitar 33.000 saluran Telegram aktif di Ukraina.Telegram banyak digunakan di Ukraina dan Rusia dan telah menjadi sumber informasi penting sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Apilkasi tersebut didirikan oleh Pavel Durov kelahiran Rusia. Dia meninggalkan Rusia pada 2014 setelah menolak memenuhi tuntutan untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial miliknya VKontakte, yang telah dijual olehnya.

Durov kemudian ditangkap kala mendarat di Prancis pada Agustus 2024, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap kejahatan terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan di Telegram.