Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus penahanan guru SD berstatus honorer Supriyani dari Kecamatan Baito, Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. PGRI memohon agar Supriyani dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa ada catatan dari pihak kepolisian.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, sejak kasus ini terungkap ke publik, PGRI melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI, Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pengurus PGRI Kabupaten Konawe Selatan segera turun ke lapangan dan mengunjungi yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan.

"Untuk menelusuri kasus tersebut dan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait untuk menangguhkan penahanan terhadap Ibu Supriyani," kata Unifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Atas respons cepat pihak Kepolisian dalam kasus tersebut, kata Unifah, maka PGRI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena mengabulkan permohonan PGRI untuk penangguhan penahanan Guru Honorer Supriyani. "PGRI meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya dan guru Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya," ujar Unifah.

Menurut Unifah, di kemudian hari apabila terdapat tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, maka PGRI meminta aparat kepolisian terkait dapat melakukan upaya penyelesaian restorative justice. "Dan berkoordinasi dengan PGRI setempat dalam penegakan kode etik guru sesuai MoU Polri dengan PGRI tentang Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru," imbuhnya.

Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan Pendidikan Profesi Guru, maka PGRI memohon agar guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian. "Kami percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan oleh kepolisian, karena itu apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatutan, kami mohon agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku," ujar Unifah.

Sebelumnya, seorang guru honorer di SD Negeri Baito Konawe Selatan bernama Supriyani ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak anggota kepolisian. Korban disebut mengalami luka lebam.

Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, mendesak agar Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan. Ia mengaku bersimpati terhadap kasus guru honorer dengan anggota kepolisian berinisial W yang menduduki jabatan sebagai Kanit Intel Polsek Baito selaku orang tua siswa.

Baca juga: Mendikdasmen Beri Afirmasi Guru Honorer Supriyani Agar Ikut Seleksi PPPK

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Harapan besar para guru disandarkan pada menteri yang membawahi bidang pendidikan dalam Kabinet Merah Putih. Seiring dengan bergantinya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Pengurus Besar Perguruan Tinggi Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan, agar aspirasi, masukan para guru demi perbaikan kualitas pendidikan dapat diserap dan diperhatikan dengan seksama. Salah satunya adalah terkait penerapan kurikulum di era pemerintahan ke depan.

"Evaluasi kurikulum diperlukan menyeluruh untuk memperbaiki kekurangan tanpa harus mengganti substansi kurikulum," kata Unifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Dengan pengambilan sumpah dan janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) Minggu, 20 Oktober 2024 menjadi titik awal berjalannya pemerintahan
baru hasil pemilu presiden 2024.

Sehubungan dengan pergantian pemerintahan tersebut, PGRI mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada Presiden ke-8 RI Jenderal (Pur) Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PGRI juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin atas pengabdian dan dedikasi kepada bangsa dan negara selama ini.

Unifah juga mengucapkan selamat atas transisi pemerintahan yang berjalan mulus dan berkomitmen berkelanjutan untuk menyukseskan program pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. PGRI, kata Unifah, menaruh harapan besar atas pelantikan Presiden dan Wapres RI yang baru.

"Sekaligus terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru untuk menjalankan program
program pembangunan selanjutnya terutama di bidang pembangunan sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan yang berkualitas," kata Unifah.

PGRI mengucapkan selamat bekerja kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang akan dilantik bersamaan dengan terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru (Kabinet Merah Putih).

Baca juga: PGRI Siap Berkolaborasi dengan 2 Kementerian Baru Bidang Pendidikan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyikapi dinamika beredarnya pemberitaan di Media Sosial tentang putusan Pengadilan Tinggi PTUN tanggal 9 Oktober 2024. PGRI menyampaikan 6 pernyataan menyikapi kabar kubu Teguh Sumarno yang mengklaim menang di PTUN tersebut.

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi mengimbau kepada pengurus PGRI di semua tingkatan dan anggota PGRI di seluruh Indonesia, bahwa pengurus PB PGRI merupakan kepengurusan yang sah sebagai hasil Kongres XXIII. PB PGRI yang resmi sebagai forum organisasi tertinggi sesuai AD/ART PGRI adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi yang telah terdaftar resmi di Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menhumkam RI Nomor AHU 0000332.AH.01.08 Tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2024.

Putusan Banding Nomor 397/B/2024/PT.TUN.JKT halaman 14 menyatakan, gugatan PTUN ini tidak terkait tentang sah atau tidaknya kepengurusan PGRI di bawah kepemimpinan Prof.Dr.Unifah Rosyidi.
"Oleh karenanya klaim yang dibuat kelompok tertentu yang membuat narasi di media online adalah tidak benar dan menyesatkan karena kelompok tersebut adalah kepengurusan ilegal yang menggunakan cara-cara tidak sesuai AD ART dan tidak mendapat legitimasi dari pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia," tegas Unifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 13 Oktober 2024.

Unifah mengatakan, objek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU 0000332.AH.01.08 Tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2024.

"PB PGRI menyerukan kepada pengurus di semua tingkatan untuk mengkonsolidasikan organisasi dan merapatkan barisan demi menyelamatkan organisasi dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin merusak muruah nama besar PGRI," seru Unifah.

Ia juga menyerukan kepada pengurus dan anggota untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi pihak pembegal organisasi. Selain itu, Unifah meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan berita dan konten media sosial bernarasi manipulatif yang telah dibuat kelompok tertentu yang bertujuan memecah belah keutuhan PGRI.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan organisasi guru terbesar di Indonesia. Cikal bakalnya dari situasi yang sulit dan lahir tepat 100 hari setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

Satu tarikan napas dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (PGRI). Organisasi tertua dan memiliki jumlah anggota mencapai 3 jutaan ini secara struktur organisasinya sangat jelas, mulai dari pengurus besar, pengurus provinsi, kabupaten, cabang hingga ranting.

Muruah organisasi, kehormatan organisasi tetap terjaga hingga usia 78 tahun dan akan memasuki usianya ke 79 pada 25 November 2024. Ini berkat kesadaran yang utuh dari semua jenjang Kepengurus untuk menghormati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi, serta menjalankan roda organisasi sesuai rel dan koridornya.

Forum -forum organisasi diatur secara jelas pada AD ART mulai dari Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Kerja Propinsi, Konferensi Kerja Cabang, Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Propinsi, Kabupaten, Cabang dan forum lainnya. Kongres adalah forum yang paling tinggi dan strategis dalam menentukan program organisasi, keuangan dan secara demokratis memilih Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI.

PGRI di tahun 2024 ini, tepatnya ditanggal 2 Maret telah melaksanakan Kongres yang sah. Kongres yang acaranya dibuka oleh Presiden ini dihadiri oleh Keterwakilan Pengurus mulai dari Propinsi, Kabupaten Kota dan Cabang, Ranting se Indonesia. Pada momentum penuh demokratis itu, Prof. Dr. Unifah Rosyidi,M.Pd, terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PB PGRI Periode ke dua. Selanjutnya sesuai AD ART. Prof. Dr. Unifah Rosyidi,M.Pd dilantik menjadi Ketua PB PGRI Periode 2024-2029.

Baca juga: Pasca Kisruh Wisma Guru, PGRI Jawa Timur Kembali Aktif Beri Layanan untuk Guru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)