Bisnis.com, JAKARTA — Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung penggunaan bioetanol sebagai energi alternatif di sektor transportasi.

Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu mengakui bahwa emisi yang berasal dari kendaraan di Indonesia, mayoritas disumbangkan oleh kendaraan berusia tua. Dia menguraikan, dari sekitar 160-an juta kendaraan, roda empat atau lebih berjumlah sekitar 30-an juta. Sisanya adalah kendaraan roda dua dan mayoritas berusia di atas 20 tahun yang berkontribusi besar terhadap emisi.

"Kuncinya kebijakan pemerintah yang mendukung tumbuhnya ekosistem tersebut dengan menetapkan pembatasan usia kendaraan. Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] besar di Indonesia," ujarnya dalam diskusi program Factory Hub di kanal youtube Bisniscom.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mulai berpikir bagaimana mengembangkan aturan yang lebih berkelanjutan misalnya dengan melakukan pembatasan usia kendaraan. Pasalnya, kalau batas umur kendaraan diberlakukan, bisa menumbuhkan permintaan industi otomotif dan juga industri pendukungnya.

Namun demikian, sebelum sampai pada kebijakan itu, menurutnya pertama dan utama yang harus dibenahi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat biar tumbuh pesat karena masyarakatlah yang punya daya beli, khususnya di kalangan generasi muda. Generasi ini, kata dia, akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di 2045.

"Mulai didorong biar mereka bisa naik sejak awal caranya cuma satu, kebijakan yang dukung pertumbuhan industri Indonesia berjalan," ucapnya.

Dia berharap dengan kebijakan-kebijakan yang dibangun, ke depan pertumbuhan ekonomi bisa lebih merata dan daerah-daerah lain selain Jawa, bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, tentunya perekonomian daerah bisa bertumbuh secara lebih sirkular lagi sehingga dari seluruh piramida sosial yang ada bisa saling mengisi dan perlahan terjadi pertumbuhan dan loncatan kelas sosial atau upscalling.

Selain itu, tuturnya, harus pula dikembangkan variasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Misalnya penggunaan kendaraan dengan energi alternatif listrik di Jakarta menurutnya tepat mengingat kota ini memiliki tingkat polusi yang tinggi. Akan tetapi hal itu tidak bisa diterapkan di daerah yang jumlah kendarannya masih sedikit dan tidak memiliki persoalan polusi.

"Tidak ada alasan Indonesia untuk miskin. Alamnya terlalu baik, tambangnya terlalu baik, anak mudanya hebat tinggal bagaimana pendidikan kita mau dikembangkan secara lebih bagus lagi, termasuk sumber energi kita. Jangan sampai ingin mengembangkan energi alternatif tapi ketergantungan terhadap komponen impor masih tinggi. Akhirnya tetap ketergantungan. Artinya komponen impor segera produksi dalam negeri, bangun industry dan penelitian serta pengembangannya," bebernya.

Dia juga menyarankan agar pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara-negara yang sudah berhasil mengembangkan energi alternatif bioetanol seperti Brasil. Negara itu sudah membuktikan diri bisa bertahan dan mengalami pertumbuhan dengan kebijakan tersebut.

"Brasil buktikan bisa survive dan tumbuh. Tidak terdengar cerita kelaparan di Brasil karena menggunakan bioetanol. Kuncinya melibatkan intelektual, kolaborasi, dunia usaha, akademisi," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi akan kembali mengevaluasi pembatasan usia kendaraan bermotor angkutan umum yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Hal itu diakatakan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Disampaikan Budi, Kemenhub membuka dan menerima masukan terkait pembatasan usia operasional kendaraan tersebut. Menurutnya, saat ini dinamika dan teknologi kendaraan umum semakin berkembang sehingga perlu dikaji kembali apakah pembatasan usia operasional angkutan umum yang telah ditetapkan masih relevan atau harus direvisi.

“Permenhub Nomor 29 Tahun 2015 dan Permenhub Nomor 44 tahun 2019 tampaknya harus dievaluasi karena ada peristiwa kecelakaan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Itu bermuara pada aspek pembatasan umur kendaraan bermotor angkutan umum,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Budi menuturkan, kebijakan pembatasan usia kendaraan telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Singapura dan Inggris. Penerapan kebijakan tersebut diyakini memberikan dampak positif untuk lingkungan, ekonomi, juga secara tidak langsung keselamatan.

Merujuk data Kemenhub, maksimal usia operasional angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP) adalah 25 tahun. Sedangkan maksimal usia angkutan pariwisata adalah 15 tahun.

“Ini tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Ini kita perhatikan, cermati pengalaman-pengalaman berapa tahun terakhir dengan adanya kecelakaan dan polusi, lalu silakan beri usulan sehingga kita bisa melakukan keputusan yang lebih obyektif,” pungkas Budi.

Budi berharap FGD ini dapat menghimpun masukan terkait usia operasional kendaraan bermotor angkutan umum di Indonesia. Selain itu, mendapat gambaran terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimum SPM angkutan umum dan dampak penerapan kebijakan pembatasan usia angkutan umum dari aspek lingkungan, keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan ekonomi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pembaca yang ingin tahu rata-rata konsumsi BBM Suzuki Jimny 5-pintu jika digunakan harian. Selain itu, banyak juga yang ingin tahu tentang kecelakaan fatal di Tol Batang.

Tak ketinggalan, banyak yang ingin tahu perbandingan biaya kepemilikanmobil bekas dan mobil baru. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini deretan artikel otomotif pada Selasa (9/7/2024):

1. Dipakai Harian, Segini Rata-rata Konsumsi BBMJimny 5 Pintu

KOMPAS.com/Ruly Kurniawan Suzuki Jimny 5 Pintu

Setelah sempat melakukan pengujian langsung di jalanan offroad, redaksi kompas.com kali ini kembali mendapatkan kesempatan untuk membawa Suzuki Jimny 5 pintu untuk dijadikan kendaraan harian dalam beberapa hari.

Tanpa melakukan penyesuaian atau perubahan pada sisi teknis kendaraan, hal tersebut untuk memberikan gambaran bagaimana jika kendaraan ikonik berharga Rp 465 jutaan ini dipakai di medan aspal perkotaan.

2. Jakarta Harusnya Terapkan KIR Kendaraan Pribadi Bukan Pembatasan Usia

shutterstock DKI Jakarta termasuk ke dalam 10 daerah paling tidak bahagia di Indonesia.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebut, pembatasan usia kendaraan bermotor bukanlah kebijakan yang tepat untuk menekan kemacetan di Jakarta.

Sebab kebijakan tersebut hanya sebagai upaya memutus sektor hilir saja. Padahal masalah kemacetan dan polusi udara, ada pada sektor hulu seperti fasilitas serta keterjangkauan angkutan umum.

3. Kecelakaan Tunggal di Tol Batang, Mobil sampai Terbalik di Lajur Kanan

Instagram.com/pekalonganinfo Kecelakaan tunggal di Tol Batang hingga membuat mobil terbalik.

Terjadi kecelakaan tunggal di KM 373 Tol Batang, Jawa Tengah arah Pekalongan pada, Senin (8/7/2024) pukul 14.23 WIB.

Kejadian ini diunggah oleh akun media sosial Instagram @pekalonganinfo, dimana dalam video tersebut terlihat mobil berwarna merah terbalik di lajur kanan, dengan kap mesin mengarah ke bagian bawah.

4. Kenapa Setelah Ganti Kaki-kaki, Setir Mobil Jadi Lebih Kaku?

Calm Clinic Ilustrasi panic attack saat berkendara

Perbaikan kaki-kaki mobil bertujuan untuk mengembalikan stabilitas saat dioperasikan. Namun, terkadang setelah perbaikan justru setir menjadi lebih kaku.

Bahkan pada kondisi tertentu, setir menjadi tidak mau kembali ke posisi lurus otomatis setelah melakukan putar balik. Padahal sebelum perbaikan setir bisa kembali ke posisi lurus dengan sendirinya.

5. Membandingkan Biaya KepemilikanMobil Bekas dan Mobil Baru

Ilham Karim/Kompas.com Beberapa mobil bekas di Kemayoran.

Membeli mobil bekas atau mobil baru merupakan keputusan penting bagi banyak orang. Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan adalah biaya kepemilikan yang akan dikeluarkan selama masa pemakaian kendaraan tersebut.

Dana pengeluaran ini mencakup banyak hal, mulai dari harga pembelian awal, biaya perawatan, konsumsi bahan bakar, asuransi, hingga nilai depresiasi mobil itu sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas berpendapat bahwa untuk mengontrol kepadatan kendaraan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih baik menggalakkan aturan kepemilikan garasi daripada pembatasan usia kendaraan.

Hal tersebut dikarenakan kebijakan kepemilikan garasi lebih terukur dan mudah diterapkan. Sementara pembatasan usia kendaraan harus menunggu studi serta pembentukan keselarasan antar Kementerian atau Lembaga.

"Galakkan lagi saja Peraturan Pemprov DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 soal kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan, ini jelas lebih terukur dan tepat sasaran dibandingkan harus buat regulasi baru lagi," katanya kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

UNSPLASH/ERIK MCLEAN Ilustrasi garasi.

Penegasan aturan ini, lanjut Tyas, harus mencapai tingkat RT, RW, dan Kelurahan. Jangan hanya terpusat saja di Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

"Kesulitan penerapan kebijakan kepemilikan garasi adalah Kelurahannya tak dapat sosialisasi dan diikutsertakan. Jadi harus dirangkul dan mengatasi maslah kepadatan kendaraan bersama-sama," ucapnya.

"Ingat, masalah transportasi itu bukan hanya urusan Pemerintah Pusat, tetapi juga masalah bersama," kata Tyas.

Pernyataan serupa juga dipaparkan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. Namun di samping itu, dirinya menyoroti terkait ketersediaan transportasi massal di kota penyanggah.

ITV.com/PA Ilustrasi lalu lintas kendaraan di London, Inggris.

Mengingat masyarakat di Jakarta mayoritas datang dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Akses angkutan massal harus lebih baik, jangan terpusat di Jakarta saja karena yang berada di Jakarta mayoritas datang dari wilayah penyanggah. Masa harus lari mengejar angkot?," kata Djoko.