Jakarta -

Penguatan struktur organisasi KKP dengan memecah Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) menjadi dua bagian sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193/2024, dinilai sebagai langkah tepat dan visioner. Sebab Indonesia akan dihadapkan pada persoalan 'Urbanization of the Sea' atau urbanisasi laut yang menimbulkan masalah yang kompleks dan dinamis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut.

"Oleh karenanya hadirnya Ditjen Penataan Ruang Laut merupakan jawaban yang tepat dalam menghadapi dan menangani Urbanization of the Sea saat ini dan di masa mendatang," beber Guru Besar IPB University Prof. Akhmad Fauzi dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Sesuai Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terbit pada Jumat 8 November lalu, terjadi perubahan nomenklatur pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL). Melalui regulasi itu, PKRL dimekarkan menjadi dua bagian yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Prof Akhmad Fauzi mengutarakan urgensi Ditjen Penataan Ruang Laut bahkan sudah dikaji pihaknya sejak setahun lalu. Hal ini karena KKP mengalami masalah Wooden Bucket Syndrom, di mana beban diemban dalam penataan ruang laut tidak sepadan dengan kewenangan kelembagaan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kebijakan ruang laut, khususnya yang berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi antar lembaga.

Untuk itu, lanjutnya, penguatan kapasitas kelembagaan yang khusus menangani penataan ruang laut menjadi suatu keniscayaan karena beban kerja yang dihadapi KKP saat ini. Peningkatan kapasitas penataan ruang laut pun harus dilakukan baik dari sisi aspek Institutional Arrangement (lingkungan internal dan eksternal), maupun Institutional Governance (efektivitas beban kerja, potensi kontribusi terhadap KKP dan lingkup kerja sama antar lembaga).

"Dari hasil kajian yang kami lakukan terkait dengan isu-isu strategis yang dihadapi menunjukkan banyaknya masalah penataan ruang laut yang berada pada kuadran complex dan complicated yang berimplikasi pada kurang efektifnya kinerja KKP berkaitan dengan penataan ruang laut. Dengan adanya Ditjen Penataan Ruang Laut akan berimplikasi cukup signifikan dalam pengelolaan ruang laut yang lebih baik dan berkeadilan dan berkelanjutan," tuturnya.

Sosok Pemimpin

Menurutnya, sebagai unit kerja baru dengan beban kerja strategis, Ditjen Penataan Ruang Laut KKP sebaiknya dipimpin oleh sosok yang memahami serta menguasai permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang laut.

Selain itu, sosok tersebut harus memiliki leadership kuat dan integritas yang tinggi. Karena sosok pemimpin yang hanya memahami permasalahan namun tidak dibarengi dengan leadership kuat, tidak akan efektif dalam menjalankan fungsi Ditjen Penataan Ruang Laut.

"Pejabat karir yang sudah lama berkecimpung dalam konteks di atas tentu akan faham luar dalam masalah tata ruang laut. Saya masih berharap bahwa sipil yang memiliki kualifikasi memahami permasalahan dan memiliki pemikiran yang inovatif, disertai kemampuan mengambil keputusan dan integritas yang tinggi, merupakan sosok yang sangat dibutuhkan untuk seorang Dirjen Penataan Ruang Laut," tutupnya.

(ega/ega)

JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi diteken. Adapun PP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM dan telah ditandatangani pada 5 November 2024.

Berikut persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah. Sementara itu penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut.

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut; dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

KOMPAS.com — Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Surya menggelar kampanye akbar di Lapangan Sisingamangaraja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sabtu (9/11/2024).

Kampanye Akbar Bobby-Surya sukses besar dengan menyuguhkan hiburan rakyat sebagai wujud politik riang gembira.

Kampanye bertajuk Pesta Rakyat Kolaborasi Sumut Berkah tersebut dihadiri oleh belasan ribu masyarakat. Antusiasme semakin tinggi saat sesi Konser Kolaborasi Sumut Berkah berlangsung di malam hari.

Pesta rakyat tersebut dipandu oleh tiga host, yakni Wanda Wandow, Joel Purba, dan Paraz. Sejumlah seniman seperti Marsada Band, Jun Munthe, Rany Simbolon, Dorman Manik, dan pertunjukan tari kolosal turut memeriahkan pesta rakyat itu.

Sementara itu, sesi Konser Kolaborasi Sumut Berkah menghadirkan beberapa musisi, baik lokal maupun nasional. Seperti Tongam Sirait, Dj Cliffrs, dan Ipang Lazuardi.

Tak hanya itu, ratusan stan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) juga ikut memeriahkan Kampanye Akbar Bobby-Surya.

Ketua Tim Pemenangan Bobby-Surya, Hinca Panjaitan mengungkapkan kampanye dan konser tersebut merupakan wujud politik riang gembira yang menjadi iktikad pasangan Cagub dan Cawagub Bobby-Surya.

Hinca mengatakan, Pesta Rakyat Kolaborasi Sumut Berkah dipersembahkan untuk Danau Toba dan masyarakat Sumut yang riang gembira.

"Betapa cintanya kita kepada Sumatera Utara, betapa cintanya kita dengan Danau Toba yang hanya beberapa meter di sebelah kanan panggung ini,” ujar Hinca dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (10/11/2024).

Dia juga menyampaikan rasa terima kasih Bobby-Surya kepada seluruh masyarakat yang sudah hadir.

"Kita lanjut lagi pesta dan Konser Kolaborasi Sumut Berkah ini, kita harus berkolaborasi dan bergembira bersama," tuturnya.

Jakarta -

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

(ily/hns)

Jakarta -

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

(ily/hns)

Jakarta -

Meminjam uang di jasa pinjaman online (pinjol) dipilih sebagian orang dalam kondisi terdesak. Namun tingginya bunga dan biaya administrasi mengakibatkan banyak nasabah pinjol mengalami gagal bayar.

Gagal bayar tentu akan tercatat dalam riwayat keuangan nasabah, sehingga berpengaruh pada peluangnya mengambil cicilan atau pinjaman. Sebelum kondisi tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan nasabah jika tak mampu bayar utang pinjol?

Risiko yang Akan Terjadi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Dilansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berikut hal yang terjadi bila tak sanggup membayar utang pinjaman online:

1. Bunga dan Denda Pinjaman Semakin Besar

Meminjam dana di pinjol bisa dikenakan denda dan bunga jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Bunga dan denda akan semakin bertambah secara akumulatif bila terus-menerus menunggak, sehingga utang jadi kian menumpuk.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman akan dikenakan maksimal sebesar 0,8% per hari dan denda keterlambatan per harinya mencapai 0,8% dari jumlah pokok pinjaman dana. Serta berlaku denda keterlambatan maksimal 100% dari total pokok pinjaman.

Sebagai contoh, Z meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta melalui jasa pinjaman online. Saat ia tak mampu bayar tagihan dalam kurun waktu tertentu, maka Z harus membayar maksimal Rp 5 juta, sesuai aturan OJK yang menetapkan maksimum 100% dari total pokok pinjaman.

2. Skor Kredit di SLIK OJK Jelek

Jika tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya atau mengalami gagal bayar dalam rentang waktu peminjaman dana, data diri nasabah akan dilaporkan ke OJK. Sehingga ia masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK alias skor kreditnya buruk.

Dampaknya, nasabah akan kesulitan melakukan pinjaman dana kembali dari lembaga keuangan maupun fintech pendanaan bersama di kemudian hari.

3. Penagihan oleh Debt Collector

Nasabah berisiko ditagih oleh debt collector jika tidak melunasi utang pinjol. Namun sebelum didatangi tim penagihan, peminjam umumnya akan diingatkan terlebih dahulu melalui telepon hingga SMS untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam menagih utang pinjol, debt collector juga terikat peraturan sehingga tidak boleh semena-mena apalagi menggunakan kekerasan.

Solusi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

2. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

3. Menjual Aset yang Dimiliki

Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

4. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

Dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol, masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika ingin menjadi nasabahnya. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan solusi jika tak mampu membayar utang pinjol.

(azn/row)

Jakarta -

Kehadiran Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Cabang) seperti AgenBRILink, berperan penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan kawasan yang sulit dijangkau oleh bank.

Melalui AgenBRILink masyarakat dapat menikmati berbagai layanan keuangan, seperti membuka rekening tabungan, melakukan setoran dan penarikan tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa tanpa perlu pergi ke kantor cabang bank.

Ilham Dwi Prasetyo menjadi salah satu AgenBRILink yang telah sukses menghadirkan layanan perbankan bagi warga Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ilham mengatakan awalnya tidak sengaja menemukan informasi tentang keagenan BRILink saat mencari ide bisnis yang direkomendasikan secara online.

"Awalnya saya mencari peluang usaha, dan menemukan info tentang keagenan BRILink di tahun 2022. Setelah mencari informasi lebih lanjut, saya memutuskan untuk mendaftar dan akhirnya berhasil teregistrasi," ungkap Ilham dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Di awal bergabung menjadi Agen BRILink, Ilham menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal menarik pelanggan. Namun, berkat kegigihannya dalam mengenalkan layanan Agen BRILink kepada masyarakat, kini usaha ini semakin dikenal dan dipercaya sebagai "Bank Mini BRI" di wilayah tersebut.

"Keunikan dari AgenBRILink adalah kemampuannya dalam memberikan layanan perbankan lengkap sehingga bisa dianggap seperti Bank Mini BRI," kata Ilham.

Ilham mengaku mendapatkan banyak manfaat, termasuk pelatihan dan seminar yang dipelopori oleh BRI. "Selain penghasilan, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai produk-produk perbankan lainnya yang ada di BRI," tambahnya.

Sementara itu SEVP Ultra Mikro BRI M. Chandra Utama mengapresiasi keberhasilan AgenBRILink di Situbondo ini karena membantu transaksi perbankan masyarakat di sana.

"Keberadaan AgenBRILink seperti yang dikelola Ilham sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen BRI dalam mendukung perekonomian pedesaan serta memberdayakan ekonomi ultra mikro di seluruh Indonesia. Kami berharap kehadiran AgenBRILink dapat terus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif," ungkap Chandra.

Chandra mengungkapkan melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

(akn/ega)

Jakarta -

Konglomerat Tanah Air menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke China. Dilihat dari video Instagram Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, pengusaha hadir antara lain Bos Sinarmas Franky Widjaja, Bos Artha Graha Network Tomy Winata

Terlihat juga sosok Hashim Djojohadikusumo, CEO Arsari Group, sekaligus adik kandung Prabowo. Menurut Anindya, kunjungan Prabowo ke China merupakan lawatan pertamanya ke luar negeri sebelum mengunjungi beberapa negara lainnya.

"Menyambut kedatangan Pak Presiden @prabowo di Beijing, China. Pak Presiden tiba di RRC untuk kunjungan kenegaraan, dan memulai lawatan ke negara-negara lainnya seperti Amerika, Peru, Brazil, dan UK," kata Anindya lewat Instagram pribadinya, @anindyabakrie, dilihat Sabtu (9/11/2024).

"Saya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia turut mendampingi beliau. Saya sudah hadir lebih dahulu bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Pak Hashim Djojohadikusumo," imbuhnya.

Anindya menyebut dirinya mempersiapkan kunjungan dan meeting dengan beberapa pihak di China untuk menjajaki peluang kolaborasi kedua negara. Hal tersebut demi mendukung target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Di awal kunjungan, kami bertemu dengan Pak Dubes Indonesia untuk RRC Pak @djauharioratmangun. Lalu bersama Pak Hashim dan Pak Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman @fahrihamzah, kami melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting)," tuturnya.

Hal itu dilakukan untuk mendukung realisasi program pemerintah Pak Prabowo yang akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk rakyat. Anindya juga bertemu perusahaan ikan dan aquaculture terbesar di dunia, juga agraria di Negeri Tirai Bambu.

"Ini terkait soal kebijakan Pak Prabowo mengampuni hutang para petani dan nelayan dan bagaimana mereka bisa bangkit kembali," sebut Anindya.

Menurutnya, kunjungan Prabowo ke China sangat bersejarah sebagai tonggak awal kepemimpinan membangun relasi dengan luar negeri. Anindya juga berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia dan mendorong masuknya banyak investasi dan kolaborasi.

[Gambas:Instagram]

(ily/hns)

SUBANG, iNews.id - Kecelakaan maut terjadi di Tol Cipali, tepatnya di kilometer 107, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (9/11/2024). Sebuah truk menabrak truk lainnya yang menyebabkan dua orang tewas di lokasi kejadian.

Informasi dirangkum iNews, kecelakaan ini melibatkan truk bermuatan ikan gurame berpelat nomor AG 9769 US yang menabrak truk di depannya di jalur cepat ruas Tol Cipali. Benturan yang keras menyebabkan truk yang menabrak ringsek parah di bagian depan.

Kronologi kecelakaan bermula ketika truk pengangkut ikan gurame ini bergerak dari arah Palimanan menuju Jakarta. Belum diketahui pasti penyebabnya, namun truk ini menabrak truk lainnya di jalur cepat. Dugaan sementara sopir tidak menjaga jarak hingga terjadi kecelakaan.

Petugas selanjutnya datang mengevakuasi kedua korban lalu membawanya ke RSUD Subang. Kedua korban meninggal merupakan sopir dan kernet truk akibat luka berat di bagian kepala.

Kepala Ruang Jenazah RSUD Subang Ayep Miftahudin mengatakan, identitas korban tewas kecelakaan bernama Eko Santoso (36) yang merupakan sopir truk. Kemudian kernet truk bernama Purwadi (62). Keduanya warga asal Tulungagung, Jawa Timur.

"Ada dua orang yang dibawa ke RSUD dalam kondisi sudah meninggal akibat luka di kepala," ujar Ayep, Sabtu (9/11/2024).

Kasus kecelakaan ini sudah ditangani Unit Laka Satlantas Polres Subang namun polisi belum memberikan keterangan. Sementara dua truk yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi ke tempat penyimpanan barang bukti di Tol Cipali untuk kepentingan penyelidikan.

Editor: Donald Karouw

SUBANG, iNews.id - Kecelakaan maut terjadi di Tol Cipali, tepatnya di kilometer 107, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (9/11/2024). Sebuah truk menabrak truk lainnya yang menyebabkan dua orang tewas di lokasi kejadian.

Informasi dirangkum iNews, kecelakaan ini melibatkan truk bermuatan ikan gurame berpelat nomor AG 9769 US yang menabrak truk di depannya di jalur cepat ruas Tol Cipali. Benturan yang keras menyebabkan truk yang menabrak ringsek parah di bagian depan.

Kronologi kecelakaan bermula ketika truk pengangkut ikan gurame ini bergerak dari arah Palimanan menuju Jakarta. Belum diketahui pasti penyebabnya, namun truk ini menabrak truk lainnya di jalur cepat. Dugaan sementara sopir tidak menjaga jarak hingga terjadi kecelakaan.

Petugas selanjutnya datang mengevakuasi kedua korban lalu membawanya ke RSUD Subang. Kedua korban meninggal merupakan sopir dan kernet truk akibat luka berat di bagian kepala.

Kepala Ruang Jenazah RSUD Subang Ayep Miftahudin mengatakan, identitas korban tewas kecelakaan bernama Eko Santoso (36) yang merupakan sopir truk. Kemudian kernet truk bernama Purwadi (62). Keduanya warga asal Tulungagung, Jawa Timur.

"Ada dua orang yang dibawa ke RSUD dalam kondisi sudah meninggal akibat luka di kepala," ujar Ayep, Sabtu (9/11/2024).

Kasus kecelakaan ini sudah ditangani Unit Laka Satlantas Polres Subang namun polisi belum memberikan keterangan. Sementara dua truk yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi ke tempat penyimpanan barang bukti di Tol Cipali untuk kepentingan penyelidikan.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

(prf/ega)

Jakarta -

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka suara soal kabar pergantian jajaran direksi Garuda lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB Garuda dijadwalkan berlangsung pada 15 November 2024.

Irfan menjelaskan, RUPSLB tersebut memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).

Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.

"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

(ily/hns)