Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengklaim pihaknya terus mengelola utang secara berkelanjutan.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," jelas Sri Mulyani dalam dokumen APBN KiTa September 2024, dikutip Kamis (26/9/2024).

Dia merincikan, komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan valas senilai Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp969,74 triliun.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp347,6 triliun hingga akhir Agustus 2024. Dia menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang.

"Pembiayaan utang, realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp347,6 triliun. Ini 53,6% dari target APBN," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Dia merincikan, realisasi tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp37,2 triliun.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp198,7 triliun.

Suahasil mengaku, meski terjadi peningkatan peningkatan namun pemerintah tidak khawatir sebab terjadi diproyeksikan akan terjadi arus cas masuk ke pasar-pasar berkembang seperti Indonesia usai Fed Fund Rate atau suku bunga The Fed turun 50 basis point pada bulan ini.

"Dengan incoming inflow tersebut bahkan kita bisa mempertahankan, memperbaiki yield, serta biaya bunga kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia," katanya.

Posisi Utang Pemerintah Sepanjang 2024:

Sumber: Kemenkeu, diolah

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengungkapkan bahwa penumpukan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade belakangan tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Awalil mengaku tidak habis pikir dengan argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa utang dipakai untuk keperluan yang produktif. Padahal, sambungnya, data tidak membuktikan demikian.

Menurutnya, setidaknya ada empat indikasi yang menunjukkan bahwa jumlah utang yang terus naik tidak sebanding lurus dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

"Pertama, kenaikan pendapatan negara itu tidak signifikan dengan penambahan atau kenaikan utang," ujar Awalil dalam diskusi Forum Insan Cita secara daring, dikutip pada Selasa (17/9/2024).

Dia menunjukkan, rasio utang pemerintah atas pendapatan negara sebesar 315,81% pada 2024. Jumlah tersebut jauh lebih besar daripada ketika Jokowi pertama kali menjadi presiden atau pada 2014 yaitu sebesar 168,27%.

Kedua, dari tahun ke tahun kenaikan nilai aset tetap pemerintah juga tidak tidak sejalan jumlah peningkatan utang pemerintah. Data terakhir pada 2023, utang pemerintah pusat mencapai sekitar Rp8.144 triliun sementara nilai aset tetap pemerintah hampir mencapai Rp7.000 triliun.

Meski perbedaannya tidak terlalu signifikan, tetapi Awalil menjelaskan itu bisa terjadi karena pada 2017 hingga 2018 pemerintah melakukan revaluasi aset tetap pemerintah sehingga sempat terjadi lonjakan nilai hingga tiga kali lipat pada 2019.

"Akibatnya kalau kita lihat itu berartikan utang itu tidak cukup besar menjadi aset tetap. Misalnya jalan, jalan yang bertambah itu jalan tol, kalau jalan nasional itu bertambahnya lebih sedikit dibandingkan era SBY [Susilo Bambang Yudhoyono]," katanya.

Ketiga, posisi investasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pusat. Menurut Awalil, pemerintah kerap menyatakan utang digunakan agar BUMN bisa menjalankan proyek strategis nasional.

Pada kenyataannya, lanjutnya, data terakhir pada 2023 menunjukkan utang pemerintah pusat mencapai sekitar Rp8.144 triliun sementara nilai penyertaan modal pemerintah pada BUMN tidak sampai Rp3.000 triliun.

"Jadi enggak ada, tidak terbukti utang itu membuat investasi pemerintah membaik signifikan di BUMN," ucap Awalil.

Keempat atau terakhir, laju pertumbuhan ekonomi juga tidak berbanding lurus dengan kenaikan posisi utang. Awalil menunjukkan, kenaikan posisi utang tidak membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat daripada ketika berhutangnya lebih sedikit.

Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini juga mengkritisi penumpukan utang pemerintah selama eta Presiden Jokowi.

Dia mengakui bahwa rasio utang pemerintah masih di bawah 40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kendati demikian, dia merasa fakta tersebut kerap menjadi alasan pemerintah bahwa posisi utang pemerintah masih aman.

"Kalau di Jepang meskipun 100% [rasio utang pemerintah terhadap PDB] tapi kalau bunganya 0,7%—0,9%, punya utang 500 triliun dia cuma membayar 30 triliun [bunganya]. [Indonesia] punya utang Rp8.500 triliun, kita harus bayar Rp500 triliun [bunganya saja]," jelas Didik.

Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan mayoritas pengguna media sosial pesimistis Presiden terpilih, Prabowo Subianto mampu melunasi utang dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia mempunyai utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800 triliun.

Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto mengatakan sebanyak 72,5% netizen pesimistis Prabowo dapat menyelesaikan utang warisan Jokowi. Eko menjelaskan risetnya ini melibatkan sebanyak 18.977 pengguna akun media sosial di X.

"Ke depan gimana? Kira-kira, para netizen yang 18 ribu akun tadi, 22 ribu perbincangan tadi. Angkanya, ini juga surprise saya rasa, ternyata 72,5 persen pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani langsung Pak Prabowo juga dalam lima tahun mendatang," kata Eko dalam acara Diskusi Publik, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Eko membeberkan dengan persentase tersebut, para netizen menilai kondisi keuangan Indonesia sudah terlalu buruk. Dengan begitu, mereka tidak mempunyai rasa optimisme.

Bahkan, lanjut Eko, perbincangan di media sosial telah sampai pada pembahasan negara kolaps atau bangkrut. Hal ini didukung dari alasan sebagian besar netizen menganggap utang Indonesia terus membesar dan bunga terus bertambah. Di sisi lain, anggaran terus mengalami defisit.

"Bahkan ya kalau perbincangan di media sosial sudah berbicara soal negara akan kolaps. Walaupun mungkin ini, kalau dari peneliti, mungkin bisa jauh karena faktornya pasti tidak hanya satu. Tapi, ini penting, karena lonceng ketidakstabilan dan ekonomi itu sekarang, ya, referensi kita yang paling dekat itu sosial media, gitu," jelasnya.

Selain itu, generasi Z juga aktif menyuarakan keluhan-keluhan terkait utang yang semakin membengkak. Tak jarang, banyak yang berpendapat Jokowi ingkar janji. Pasalnya, pada kampanye tahun 2014 lalu, Jokowi menargetkan rasio utang terhadap PDB dapat dikurangi secara bertahap. Nyatanya, rasio utang terhadap PDB di era Jokowi mencapai 40%. Angka ini cukup tinggi dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono hanya 24,7% dari PDB.

Di sisi lain, pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi beban utang Indonesia yang semakin bertambah. Para netizen meragukan proyek tersebut dapat berhasil apabila terus menjadi beban utang negara.

"Walaupun sebetulnya kalau secara proporsional, mungkin IKN bukan yang terbesar dalam konteks utang, tapi menjadi concern para netizen. Kenapa? Karena kita tahu enggak ada investor yang masuk, ya. Mungkin ada, gitu, ya. Tapi nggak banyak kan yang masuk, gitu, sehingga mereka khawatir ini ke depan gimana nih keberlanjutannya," tutur Eko.