Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Dalam keuangan dan penciptaan kekayaan, sering kali terdapat kesenjangan yang signifikan antara aset orang kaya dengan aset yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Mengutip New Trader U, artikel ini membahas lima aset yang sering kali diinvestasikan oleh orang kaya, yang sulit dipahami atau diakses oleh orang miskin:

1. Utang Swasta dan Pinjaman Langsung

Utang swasta dan pinjaman langsung merupakan cara yang kurang dikenal untuk penciptaan kekayaan. Tidak seperti pinjaman bank tradisional atau obligasi yang diperdagangkan secara publik, utang swasta melibatkan pinjaman langsung kepada perusahaan atau individu, sering kali melalui dana atau platform khusus.

Investor kaya berpartisipasi dalam pasar ini dengan menyediakan modal untuk bisnis dengan imbalan pembayaran bunga dan terkadang saham ekuitas.

Daya tarik utang swasta terletak pada potensinya untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pendapatan tetap tradisional.

Tonton:Putrinya Pinjam Uang untuk Merombak Dapur, Warren Buffett Suruh Pergi ke Bank

Misalnya, orang kaya mungkin berinvestasi dalam dana utang swasta yang memberikan pinjaman kepada perusahaan menengah yang tidak dapat memperoleh pembiayaan bank. Pinjaman ini dapat menghasilkan 8-12% per tahun, jauh lebih baik daripada obligasi pemerintah atau rekening tabungan.

Namun, kelas aset ini masih belum jelas bagi sebagian besar orang karena kompleksitasnya dan tingginya investasi minimum yang diperlukan. Menilai kelayakan kredit, menyusun kesepakatan, dan mengelola risiko dalam pinjaman swasta menuntut pengetahuan dan sumber daya keuangan yang canggih yang biasanya berada di luar jangkauan investor rata-rata.

2. Investasi Ekuitas Swasta

Investasi ekuitas swasta melibatkan pembelian saham di perusahaan swasta atau menjadikan perusahaan publik sebagai perusahaan swasta. Kelas aset ini sebagian besar tidak dapat diakses oleh masyarakat umum karena tingginya persyaratan investasi minimum dan pembatasan peraturan.

Orang kaya sering berpartisipasi dalam ekuitas swasta melalui dana yang mengumpulkan modal untuk memperoleh dan meningkatkan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan-perusahaan ini dari waktu ke waktu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan atau menjadikannya perusahaan publik melalui IPO.

Potensi keuntungan yang tinggi, biasanya disertai dengan risiko dan likuiditas yang signifikan. Investasi biasanya terkunci selama bertahun-tahun, dan keberhasilan bergantung pada kemampuan manajer dana untuk mengidentifikasi, meningkatkan, dan keluar dari investasi dengan menguntungkan.

Profil jangka panjang, berisiko tinggi, dan berhadiah tinggi ini menjadikan ekuitas swasta sebagai kelas aset yang menantang bagi mereka yang tidak memiliki kekayaan substansial dan kecanggihan finansial.

3. Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual – termasuk paten, merek dagang, hak cipta, dan merek – merupakan kelas aset yang kuat yang dimanfaatkan banyak individu kaya untuk keuntungan finansial.
Tidak seperti aset fisik, kekayaan intelektual dapat menghasilkan pendapatan melalui lisensi atau royalti dengan biaya pemeliharaan yang relatif rendah.

Berinvestasi atau menciptakan kekayaan intelektual yang berharga dapat menjadi hal yang menakutkan bagi kebanyakan orang.
Melindungi dan memonetisasi aset tak berwujud ini tidak hanya membutuhkan kreativitas atau inovasi, tetapi juga kecerdasan hukum dan bisnis. Selain itu, menilai kekayaan intelektual dapat menjadi hal yang rumit, sehingga sulit bagi banyak orang untuk memahami nilai atau potensi sebenarnya.

4. Kepemilikan Bisnis

Memiliki bisnis, terutama yang menghasilkan pendapatan pasif, merupakan jalan umum menuju kekayaan.

Tidak seperti menjadi karyawan, pemilik bisnis memiliki potensi untuk menciptakan aliran pendapatan yang dapat diskalakan dan membangun ekuitas dalam aset yang berharga.

Kepemilikan bisnis dapat memiliki banyak bentuk. Bisa jadi perusahaan rintisan teknologi yang bertujuan untuk pertumbuhan yang cepat dan hasil yang menguntungkan atau portofolio tempat binatu yang menyediakan arus kas yang stabil.

Kuncinya adalah menciptakan sistem yang menghasilkan pendapatan tanpa memerlukan keterlibatan langsung pemilik secara terus-menerus.

5. Lahan Hutan dan Lahan Pertanian

Banyak individu kaya dan lembaga lebih suka berinvestasi pada sumber daya alam seperti hutan dan lahan pertanian.

Aset ini menawarkan kombinasi unik antara pendapatan saat ini dan apresiasi jangka panjang, seringkali dengan volatilitas yang lebih rendah daripada pasar keuangan tradisional.

Investasi hutan menghasilkan pendapatan melalui panen berkala dan dapat meningkat seiring pertumbuhan pohon dan kenaikan nilai tanah.

Lahan pertanian juga memberikan pendapatan panen tahunan dan potensi apresiasi nilai tanah. Keduanya juga dapat menawarkan keuntungan pajak dan berfungsi sebagai lindung nilai inflasi.

Bank Indonesia (BI) menilai Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2024 tetap terkendali. Tercatat, posisi ULN Indonesia pada Agustus 2024 tercatat sebesar US$425,1 miliar atau tumbuh 7,3 persen (yoy). Angka itu setara Rp6.577,5 triliun (asumsi kurs Rp15.472 per dolar AS).

"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta. Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (14/10).

Ia merinci, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar US$200,4 miliar, atau tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6 persen (yoy).

"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," jelasnya.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat lebih rinci, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja. Rinciannya, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,3 persen).

Selain itu, posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Selanjutnya, ULN swasta juga tetap terkendali.Pada Agustus 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6 persen (yoy).

"Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta," jelasnya.

Lebih lanjut, Ramdan menjelaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia sebesar US$414,3 miliar atau Rp6.324,29 triliun (asumsi kurs Rp15.265 per dolar AS) pada Juli 2024. Besaran utang itu tumbuh 4,1 persen secara tahunan (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan perkembangan ULN itu bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

"Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," kata Erwin melalui keterangan resmi, Kamis (19/9).

Ia merinci posisi ULN pemerintah pada Juli 2024 sebesar US$194,3 miliar atau tumbuh sebesar 0,6 persen (yoy), setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy) pada Juni 2024.

Erwin menjelaskan perkembangan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

BI menegaskan ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen) ; Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen).

Selanjutnya, Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4 persen).

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin.

Sementara untuk ULN swasta, BI mencatat ada kontraksi pertumbuhan. Pada Juli 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$195,2 miliar atau turun 0,1 persen (yoy), setelah mencatatkan pertumbuhan yang rendah pada Juni 2024.

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04 persen (yoy)," ungkapnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta.

BI mencatat ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

Bank sentral memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecrermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,2 persen.

Selain itu, ULN didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah bakal terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tak ada rotan, akar pun jadi. Surut mendapatkan pembiayaan dari perbankan, penambang batu bara kini banyak beralih ke modalkredit swasta yang dibiayai orang-orang kaya dari seluruh dunia.

Pasar kredit jenis ini umumnya mengabaikan masalah environmental, social and governance (ESG) sebagai instrumen pengendalian krisis iklim.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) melaporkan nilai utang luar negeri (ULN) pada Mei 2024 sebesar US$ 407,3 miliar atau meningkat 1,8% secara tahunan (year on year/yoy). Utang luar negeri tersebut bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Erwin dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Nilai utang luar negeri pemerintah pada Mei 2024 tercatat US$ 191 miliar atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi 2,6% (yoy).Angka tersebut menunjukkan posisi ULN tetap terjaga.

Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal,” tutur Erwin.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan dalam mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7%); jasa pendidikan (16,8%); konstruksi (13,6%); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5%).

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah,” terang Erwin.

Adapun realisasi utang luar negeri swasta pada Mei 2024 tercatat US$ 197,6 miliar atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4% (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% (yoy). Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6% (yoy). Sedangkan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) naik 0,1% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9% dari total ULN swasta.

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta,” ujar dia.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News