Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pada Senin (21/10/2024), Meutya Hafid dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pasca dilantik, Meutya menyampaikan dua agenda penting yang segera menjadi prioritas utamanya. Yakni terkait keamanan digital dan melanjutkan perang melawan judi online serta pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Banyak aspirasi masyarakat yang kami terima selama saya menjabat di Komisi I DPR RI, salah satunya adalah keamanan digital, yang menjadi perhatian serius. Selain itu, perang melawan judi online dan pinjol ilegal juga akan menjadi prioritas utama,” ujar Menkomdigi di Kantor Kementerian Digital, Jakarta, pada Senin (21/10/2024) seperti yang dikutip dari Infopublik.id.

Menurutnya, pembangunan keamanan digital merupakan salah satu aspirasi yang diamanatkan kepada Meutya selama menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024.

Sementara itu, agenda melanjutkan perang terhadap judi online dan pinjol ilegal bertujuan untuk melindungi masyarakat, sejalan dengan langkah yang telah dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika sebelumnya, Budi Arie Setiadi, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju.

Meutya juga akan fokus pada pembenahan ruang digital dengan menciptakan internet yang ramah anak. Hal itu dilakukan untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari ancaman perdagangan manusia, terutama perdagangan anak, pornografi anak, dan kekerasan terhadap anak di ranah digital.

Meutya Hafid juga berencana mengunjungi wilayah Indonesia Timur dalam waktu dekat untuk memantau langsung kondisi infrastruktur komunikasi dan digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya dari sisi kecepatan koneksi internet di wilayah tersebut.

“Kita berharap, jika kita ingin mengandalkan basis digital, koneksi internet harus merata dan cepat. Saat ini kita telah mencapai 98 persen koneksi digital, namun kecepatannya masih belum merata. Semoga ke depannya, percepatan ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” jelas Meutya.

Tidak hanya itu, dalam 100 hari pertama masa kerjanya, Menkomdigi juga akan memprioritaskan digitalisasi layanan pemerintahan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subiyanto dalam pidato pelantikannya.

“Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato pertamanya, digitalisasi berbagai layanan pemerintahan menjadi salah satu fokus utama beliau. Hal ini yang akan kita coba wujudkan dalam 100 hari ke depan, bersama upaya pemerataan koneksi internet,” tegasnya.

JAKARTA, investor.id  – Orang tua harus menemani anak remaja bermain TikTok. Ini demi mendukung kreativitas sekaligus memastikan keamanan mereka di dunia digital.

 “Usia remaja memerlukan pendampingan dalam menghadapi tantangan di platform digital, termasuk ketika bermain TikTok. Karena itu, para orang tua dan wali harus diedukasi tentang peran penting mereka ketika mendampingi perjalanan digital anak remaja supaya aman,” kata pendiri SEJIWA Foundation, Diena Haryana.

Diena menyebut, SEJIWA Foundation telah menjadi mitra TikTok dalam berbagai kampanye keamanan dan kesejahteraan pengguna di TikTok sejak tahun 2021. Kali ini, Yayasan ini digandeng TikTOK dalam  Program School Roadshow: Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok.

“Program ini untuk meningkatkan pemahaman  keamanan digital, serta memberdayakan para remaja serta orang tua dan wali untuk bersama-sama menciptakan perjalanan digital yang aman dan nyaman bagi remaja,” ungkap Communications Director, TikTok Indonesia, Anggini Setiawan.

Program ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendukung kreativitas remaja sekaligus memastikan keamanan mereka di dunia digital melalui roadshow edukasi di enam sekolah menengah atas di wilayah Jabodetabek untuk para siswa remaja dan orang tua serta wali. Program digelar selama bulan Oktober dan November 2024.

Rentan kejahatan

Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini, yaitu kelompok remaja merupakan pengguna internet terbesar kedua di Indonesia dan mayoritas menggunakannya untuk media sosial. Dengan semakin aktif di dunia digital, remaja juga rentan terhadap kejahatan dan risiko keamanan digital lainnya.

Di sisi lain, berdasarkan hasil riset dari SEJIWA Foundation dan Western Sydney University terhadap remaja usia 13-18 tahun di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, para remaja ingin mendapatkan bimbingan agar mereka bisa merasa aman di ruang digital.

"Menciptakan lingkungan digital yang aman bagi remaja untuk berkreasi membutuhkan upaya kolektif, baik dari orang tua atau wali, sekolah, dan platform. Di TikTok, kami berkomitmen untuk menyediakan wadah yang aman dan nyaman bagi pengguna untuk berkreasi, termasuk untuk remaja. Dan hal tersebut kami tuangkan dalam bentuk kebijakan, ragam fitur dan alat keamanan bagi orang tua dan remaja, serta program edukasi yang menggandeng mitra eksternal,” papar Anggini.

Program school roadshow "Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok" akan mengunjungi enam sekolah yang beragam di wilayah Jabodetabek, antara lain SMAN 53 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, SMA Regina Pacis Jakarta, SMA Labschool Cibubur, SMA Rimba Madya Bogor, dan SMKN 3 Bogor. Di setiap sekolah, TikTok dan SEJIWA Foundation akan mengadakan sesi paralel untuk remaja dan orang tua.

Untuk para siswa remaja, TikTok akan mengajak para kreator yang memiliki dampak positif dan bisa menjadi inspirasi generasi muda, seperti Lianna Nathania, Ghina Eroz, Rival Amir, dan Tiranissya. Mereka akan berbagi cerita tentang perjalanan kreatif di TikTok, sekaligus mengajak para siswa untuk lebih sadar terhadap pentingnya keamanan digital dan kesejahteraan digital, termasuk bagaimana mengelola interaksi online dan melindungi privasi akun mereka di TikTok.

Untuk para orang tua dan wali sebagai pendamping utama para remaja, TikTok bersama SEJIWA Foundation akan memberikan panduan tentang pentingnya peran orang tua dalam mendampingi perjalanan digital kreatif anak remajanya, cara memanfaatkan fitur Pelibatan Keluarga, serta mendengarkan tips dari kreator parenting Halimah dan kreator yang juga seorang musisi dan penulis Reda Gaudiamo. Keduanya juga akan membagikan pengalamannya sebagai seorang ibu.

Pentingnya peran orang tua dalam perjalanan digital anak remajanya ditegaskan oleh Halimah, kreator di TikTok yang kerap membagikan tips parenting. "Usia remaja adalah masa yang penuh eksplorasi. Mereka sudah bisa berpikir kritis, tapi belum tentu paham konsekuensinya, dan tidak mau dikekang. Untuk itu, orang tua perlu menerapkan kebebasan dalam batasan, sehingga anak remaja kita mau terbuka dan berkomunikasi dengan sehat," ujar Halimah.

Lianna Nathania, seorang kreator muda di TikTok, turut membenarkan hal ini. "Generasi muda, khususnya di usia remaja, masih butuh bimbingan dan pendampingan, sehingga nantinya mereka bisa melindungi dirinya di dunia digital," ungkapnya.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Kelompok remaja merupakan pengguna internet terbesar kedua di Indonesia dan mayoritas menggunakan media sosial. Semakin aktif di dunia digital membuat remaja rentan terhadap kejahatan dan risiko keamanan digital lainnya.

Hasil riset organisasi nirlaba SEJIWA Foundation dan Western Sydney University terhadap remaja usia 13-18 tahun di Asia Tenggara, termasuk Indonesia menunjukkan remaja ingin mendapatkan bimbingan agar mereka bisa merasa aman di ruang digital. Hal ini mendorong TikTok bersama SEJIWA Foundation memperkenalkan program school roadshow bertajuk Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok.

"Menciptakan lingkungan digital yang aman bagi remaja untuk berkreasi membutuhkan upaya kolektif, baik dari orang tua atau wali, sekolah, dan platform. Di TikTok, kami berkomitmen menyediakan wadah yang aman dan nyaman bagi pengguna untuk berkreasi, termasuk untuk remaja," kata Communications Director TikTok Indonesia, Anggini Setiawan, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 18 Oktober 2024.
Hal tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan, ragam fitur dan alat keamanan bagi orang tua dan remaja, serta program edukasi yang menggandeng mitra eksternal. Program Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok" merupakan salah satu perwujudan meningkatkan pemahaman tentang keamanan digital.

Ini juga untuk memberdayakan remaja serta orang tua dan wali untuk bersama-sama menciptakan perjalanan digital yang aman dan nyaman bagi remaja. Kegiatan dalam program ini berupa roadshow edukasi di enam sekolah menengah atas (SMA) di wilayah Jabodetabek untuk siswa remaja dan orang tua serta wali selama bulan Oktober dan November 2024.

“Usia remaja memerlukan pendampingan dalam menghadapi tantangan di platform digital dan mengedukasi para orang tua dan wali tentang peran penting mereka dalam mendampingi perjalanan digital anak remaja menjadi langkah yang semakin signifikan," kata Founder SEJIWA Foundation, Diena Haryana.

Dia berharap upaya proaktif yang pertama kali dilakukan oleh TikTok dan SEJIWA Foundation ini dapat menjadi pionir untuk terus mendorong keterlibatan orang tua membantu remaja berkreasi dengan bijak dan merasa aman.

Program school roadshow "Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok" akan mengunjungi enam sekolah, yakni SMAN 53 Jakarta, SMAN 73 Jakarta, SMA Regina Pacis Jakarta, SMA Labschool Cibubur, SMA Rimba Madya Bogor, dan SMKN 3 Bogor. Di setiap sekolah, TikTok dan SEJIWA Foundation akan mengadakan sesi paralel untuk remaja dan orang tua.

Untuk siswa remaja, TikTok akan mengajak kreator yang memiliki dampak positif dan bisa menjadi inspirasi generasi muda, seperti Lianna Nathania, Ghina Eroz, Rival Amir, dan Tiranissya. Mereka akan berbagi cerita tentang perjalanan kreatif mereka di TikTok, sekaligus mengajak siswa untuk lebih sadar terhadap pentingnya keamanan digital dan kesejahteraan digital, termasuk mengelola interaksi online dan melindungi privasi akun mereka di TikTok.

Sementara itu, untuk para orang tua dan wali sebagai pendamping utama para remaja, TikTok bersama SEJIWA Foundation akan memberikan panduan tentang pentingnya peran orang tua dalam mendampingi perjalanan digital kreatif anak remajanya, cara memanfaatkan fitur Pelibatan Keluarga, serta mendengarkan tips dari kreator parenting Halimah dan kreator yang juga seorang musisi dan penulis Reda Gaudiamo.

Keduanya juga akan membagikan pengalamannya sebagai seorang ibu. Harapannya, sesi ini bisa membantu dan memberdayakan para orang tua dan wali untuk bisa mendukung dan memastikan pengalaman digital yang aman dan sesuai usia bagi anak remajanya.

"Usia remaja adalah masa yang penuh eksplorasi. Mereka sudah bisa berpikir kritis, tapi belum tentu paham konsekuensinya, dan tidak mau dikekang. Untuk itu, orang tua perlu menerapkan kebebasan dalam batasan, sehingga anak remaja kita mau terbuka dan berkomunikasi
dengan sehat," ujar Halimah, kreator di TikTok.

Lianna Nathania, seorang kreator muda di TikTok, mengaku generasi muda, khususnya di usia remaja, masih butuh bimbingan dan pendampingan. "Nantinya mereka bisa melindungi dirinya di dunia digital," ujar dia.

Program school roadshow Seru Berkreasi dan #SalingJaga di TikTok merupakan bagian dari kampanye #SalingJaga yang diluncurkan sejak September 2023. Kampanye ini merupakan upaya TikTok mengingatkan semua orang untuk saling menjaga satu sama lain, baik dari konten negatif, misinformasi dan disinformasi, atapun konten-konten yang membuat orang lain tidak nyaman.

Baca juga: Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental di Era Digital, Ini yang Harus Dilakukan Gen Z

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA - Keamanan digital dinilai menjadi kunci utama meningkatnya kepercayaan pedagang mengunakan QRIS dalam bertransaksi. Hal ini dikatakan oleh Pengurus Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) Ahmad Filasuf dan praktisi serta Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (PT TDC), Indra.

Filasuf mengatakan, pentingnnya peningkatan keamanan digital dalam bertransaksi merupakan aspirasi yang kerap disuarakan pengusaha batik di daerah.

"QRIS atau pembayaran digital disalahgunakan orang jahat. Jadi mereka pura-pura sudah transfer atau scan barcode QRIS. Awalnya terlihat di HP pelaku sudah bayar, setelah dicek, ternyata tidak masuk ke rekening. Ada juga yang stiker barcode QRIS diganti, jadi keamanan perbankan dan jaringan harus ditingkatkan," kata Filasuf, Sabtu (21/9/2024).

Ia menambahkan, para pedagang batik di daerah juga berharap adanya peningkatan kualitas jaringan internet. Hal ini untuk mempermudah pedagang dalam bertransaksi dengan cepat dan efektif. Filasuf mengakui, penggunaan pembayaran atau transaksi digital di kalangan asosiasinya sudah semakin banyak digunakan baik di kota-kota besar maupun daerah.

Ia mengatakan sebelum adanya pandemi Covid-19 yang yang sangat berdampak pada dunia usaha, pengusaha dan pengrajin batik udah mulai serba online dan cashless. Selain pakai QRIS dalam bertransaksi, pengusahan batik udah terbiasa dengan mesin EDC atau transfer bank.

Filasuf juga mengutarakan penggunaan QRIS atau transaksi digital lain sudah dipakai para pengusaha batik di daerah-daerah di luar pulau Jawa hingga kepulauan.

"Sudah sampai 90 persen pengusaha dan pengrajin batik baik yang di kalangan grosir atau toko saat ini sudah menggunakan QRIS atau miminal mesin EDC. Sudah jarang sekali pakai cash," kata Filasus, yang merupakan pengusaha Batik Pesisir ini.

Sementara itu Indra, menyebutkan sejumlah hal yang perlu diantisipasi secara dini agar terhindar dari penipuan. Salah satunya adalah kriteria perusahaan yang memberi pendampingan atau menyediakan layanan aplikasi untuk pengunaan QRIS dalam bertransaksi.

?Perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi,? ujarnya.

Antisipasi lain yang bisa dilakukan adalah sistem waktu saat transaksi QRIS berlangsung. Ia mencontohkan, produk Poskulite yang menyediakan QRIS untuk transaksi pembayaran. ?QRIS nya akan non aktif jika dalam waktu 2 menit tidak terjadi transaksi,? jelasnya.



Indra menambahkan, kunci utama lainnya untuk menghindari aksi penipuan atau penyalagunaan QRIS adalah edukasi yang massif, komprensif dan melibatkan semua pihak. Pihaknya juga terus melakukan edukasi pengunaan QRIS kepada komunitas terutama UMKM di seluruh Indonesia.

?Poskulite mengandeng komunitas seperti Tamado Grup, IKAPPI di Bali dan ikut berpartisipasi dalam beberapa acara seperti Jateng Fair dan ABC Sport di Pandeglang dalam rangka edukasi transaksi digital, salah satunya QRIS,? tegasnya.

Menurutnya, Posku Lite ingin menghapuskan pandangan mengenai penggunaan aplikasi kasir yang sulit dan harga yang terlalu tinggi terutama untuk pebisnis pemula. Indra mengakui masih minimnya wawasan dan literasi yang ada, membuat masyarakat, khususnya pelaku usaha masih takut menggunakan aplikasi digital tersebut.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan, BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan pelaku industri Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant.

"Kenapa ini jadi tanggungjawab bersama dari sisi pedagangnya dari merchantnya, pedagang itu harus memastikan QRIS itu dalam pengawasannya. Barcodenya itu ada dalam pengawasannya. Jangan barcodenya ditaruh disembarang tempat. Jadi harus diawasi kalau pembelinya itu men-scan QRIS yang ada di depan dia atau dalam mesin EDC," ujar Filianingsih saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Filianingsih berpesan kepada para pengguna QRIS untuk selalu melakukan pengecekkan status setelah melakukan pembayaran. Setelah itu, menurutnya, akan ada notifikasi atau pemberitahuan ke si penjual.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peretasan yang belakangan terjadi di sektor kripto memberikan peringatan penting bagi para pemilik aset digital untuk mengambil langkah pelindungan yang lebih kuat.

Menyikapi hal ini, penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE), PT Indonesia Digital Identity (VIDA) meluncurkan VIDA Identity Stack. Ini merupakan solusi komprehensif yang dirancang untuk untuk memastikan keamanan transaksi digital.

Niki Luhur, Founder dan CEO VIDA, menilai kasus di platform digital bisa terjadi karena sistem keamanan yang kurang kuat. Oleh sebab itu diperlukan solusi keamanan yang proaktif dengan sistem otentikasi biometrik dan kecerdasan buatan. Sistem ini memungkinkan deteksi penipuan secara real-time, memberikan perlindungan menyeluruh terhadap identitas digital pengguna.

"Solusi VIDA Identity Stack tidak hanya menciptakan kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna di ekosistem digital, tetapi juga menawarkan keamanan yang mampu mencegah 99,9% penipuan identitas berbasis deepfake dan AI di Indonesia." kata Niki dalam siaran pers, Jumat (13/9).

Adapun VIDA Identity Stack menawarkan solusi utama dalam sektor kripto, seperti PhoneToken untuk menghubungkan akun pengguna dengan perangkat terverifikasi, memastikan transaksi hanya dapat dilakukan dari perangkat yang sah, dan mencegah akses tidak sah.

Kemudian ada FaceToken, yakni solusi untuk menggantikan metode verifikasi tradisional seperti SMS dengan teknologi pengenalan wajah yang lebih aman, memberikan lapisan perlindungan tambahan serta kemudahan penggunaan bagi pengguna.

"Solusi-solusi ini tidak hanya memberikan keamanan lebih kuat, tetapi juga memastikan kontrol penuh bagi pengguna atas akun dan aset digital mereka," tegas Niki.

Bisnis.com, JAKARTA - Sederet regulasi terkait keamanan digital yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa menjegal aksi fraud di Indonesia.

Berdasarkan laporan riset white paper VIDA bertajuk ‘Where’s The Fraud: Protecting Indonesian Business from AI-Generated Digital Fraud’, ada empat penipuan digital terbesar yang terjadi di dunia, di antaranya penipuan yang dihasilkan dari kecerdasan buatan (AI), pemalsuan dokumen dan tanda tangan, pengambilalihan akun, hingga rekayasa sosial atau social engineering(soceng).

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang bahwa keberadaan Undang-Undang Pelindungan Data Probadi (UU PDP) semestinya cukup untuk menjegal fraud di Indonesia.

“Undang-undang PDP seharusnya sudah cukup untuk mengurangi fraud jika implementatifnya berjalan optimal dengan berbagai aturan turunannya segera dibuat,” kata Huda kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (8/9/2024).

Untuk itu, Huda menyarankan Badan Pengawas PDP agar segera dibentuk, begitu pun dengan aturan pidana yang harus dikebut. Dengan demikian, aksi fraud bisa dijerat secara hukum.

“Sehingga jika ada pihak ketiga yang kecolongan data atau fraud, mereka bisa mempertanggungjawabkan secara hukum, bisa denda maupun pidana dengan skala fraud tertentu,” tuturnya.

Gandeng Kepolisian

Jika implementasi UU PDP berjalan, lanjut Huda, aparat penegak hukum secara otomatis akan mengikuti aturan tersebut.

“Kepolisian akan mengikuti aturan UU PDP jika terjadi tindak pidana. Harapannya adalah pihak ketiga meningkatkan sistem keamanan siber mereka,” tambahnya.

Di sisi lain, Huda menyebut adanya kegentingan regulasi yang harus dibahas, yakni Rancangan UU (RUU) Ekonomi Digital, sehingga pengaturan ekonomi digital termasuk keamanan siber bisa sejalan dengan pengembangan ekosistem digital.

UU Ekonomi Digital, ungkap Huda, diharapkan mampu menjadi peraturan sandingan untuk perlindungan data pribadi. Menurutnya, data digital yang diatur dalam UU Ekonomi Digital bisa menjadi UU penguat perlindungan data pribadi masyarakat.

Dihubungi terpisah, Pakar Keamanan Siber Vaksincom Alfons Tanujaya menuturkan bahwa Kemenkominfo harus menggandeng kepolisian untuk menurunkan praktik fraud di Indonesia. Sebab, sambung dia, Kemenkominfo tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelaku fraud.

”Semestinya kepolisian yang proaktif, karena aksi fraud ini sudah sangat masif, meresahkan dan banyak memakan korban pengguna internet Indonesia,” ujar Alfons kepadaBisnis.

Parahnya lagi, Alfons menuturkan bahwa aksi ini dipermudah oleh bocornya data kependudukan dan data penting lainnya sehingga masyarakat Indonesia menjadi sasaran bagi penipu mengeksploitasi data yang bocor.

Alfons menilai untuk mengatur keamanan siber, maka diperlukan upaya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti aksi eksploitasi kebocoran data yang sudah sangat masif dan meresahkan di Indonesia, di samping adanya UU PDP hingga UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurutnya, sistem keamanan digital yang baik adalah sistem keamanan yang dijalankan sesuai standar yang ada dan dimonitor secara berkelanjutan.

“Jadi bukan sistem pengamanan digital berbasis proyek, tetapi harus berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satunya, sambung Alfons, dengan memantau semua perangkat yang mengelola data untuk memenuhi standard pengamanan dan pengelolaan sistem yang baik.

Berdasarkan laporan aduan cekrekening.id, sejak 2017–2 September 2024, tercatat ada 528.415 fraud jual beli online. Sementara itu, sisanya sebanyak 43.770 kasus fraud investasi fiktif online. Totalnya, ada 572.185 kasus penipuan online (fraud).

Perbaikan Ekosistem Digital

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa pemerintah menginginkan adanya ekosistem digital yang sehat, yakni ekosistem digital yang punya daya tahan terhadap serangan kejahatan siber.

“Kementerian Kominfo terus berupaya bersama ekosistem bisnis digital yang ada di Indonesia untuk terus memperbaiki, baik pada tingkat teknologi maupun pada level regulasi,” kata Nezar saat ditemui seusai acara Vida bertajuk ‘Where's The Fraud?: How Indonesian Businesses Can Safeguard Digital Transactions’ di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nezar menyampaikan bahwa sejatinya, Kemenkominfo sendiri telah membuat mekanisme pengaduan fraud untuk layanan keuangan. Apalagi, Nezar menuturkan serangan siber berdampak terhadap bisnis.

Menurut Nezar, perlu adanya jaminan integritas atau keutuhan data yang ditransmisikan dari satu pihak ke pihak lain dalam transaksi elektronik.

“Namun ada risiko bahwa dokumen yang ditransmikan di dalam internet diubah oleh pihak ketiga yang tidak berhak, di mana hal ini memicu potensi kerugian sehingga perlu ada kontrol yang diterapkan,” tuturnya.

Nezar memandang penggunaan tanda tangan elektronik merupakan solusi terhadap masalah jaminan identitas dan integritas pada dokumen elektronik yang ditransaksikan dalam sistem elektronik.Namun, dia menekankan perlu diperhatikan tidak semua tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Dalam UU ITE, lanjutnya, ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan jaminan, yaitu identitas penandatanganan, integritas dokumen yang ditandatangani, dan faktor nirksangkal.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah jaminan ini memberikan kepercayaan terhadap dokumen dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, sehingga dapat memastikan keabsahan individu atau pihak yang bertransaksi.

“Oleh karena itu, muncul tanda tangan elektronik tersertifikasi dengan memanfaatkan teknologi infrastruktur kunci publik yang menggunakan proses enkripsi, autentikasi, dan verifikasi identitas dan telah terbukti keamanannya,” terangnya.

Adapun, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atau PSrE sebagai penerbit sertifikasi elektronik dan penyelenggara tanda tangan elektronik diawasi oleh Kemenkominfo melalui sejumlah regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kola Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

PSrE Indonesia menyediakan solusi tanda tangan digital yang mudah, efisien, dan berkekuatan hukum untuk menyederhanakan proses administrasi, sekaligus mencegah penipuan dalam dokumen dan transaksi elektronik.

Nezar menilai pemanfaatan teknologi artificial intelligence(AI) dan sistem verifikasi identitas dengan menggunakan teknologi biometrik, liveness, dan teknologi lainnya bisa menurunkan angka kejahatan siber di Indonesia.

Pada perkembangan lain, pada awal Oktober, Kemenkominfo menargetkan turunan UU PDP dalam Peraturan Pemerintah (PP) akan rampung dengan Badan Pengawas PDP akan langsung berada di bawah Presiden.

Turunan UU PDP diharapkan akan meluncur sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nezar mengungkap bahwa hingga saat ini aturan turunan UU PDP sudah hampir selesai dengan persentase mencapai 90%.

“Undang-undang PDP, peraturan pemerintahnya lagi kami susun, sudah 90% bisa dibilang, proses masih terus berjalan, terutama konsultasi-konsultasi akhir sebelum itu nanti disahkan,” ungkapnya.

Solusi dari Swasta

Sementara itu, dari sisi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), PT Indonesia Digital Identity (VIDA) meluncurkan VIDA Identity Stack yang didesain untuk menurunkan angka penipuan identitas digital mencapai 99,9%.

Founder dan CEO VIDA Group Niki Luhur menuturkan bahwa VIDA Identity Stack mengatasi secara langsung dua masalah utama. Antara lain, kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan pada sistem digital.

Menurutnya, masa depan dari transaksi digital berpusat pada kepercayaan, kini semakin sulit ditemukan secara online.

“VIDA Identity Stack yang memiliki tingkat penurunan penipuan identitas sebanyak 99.9% ini didesain untuk melindungi bisnis agar aman dan lancar untuk pengalaman pengguna pelanggan,” kata Niki dalam VIDA Executive Summit 2024, Selasa (3/9/2024).

Di samping itu, VIDA juga meluncurkan solusi baru untuk produk VIDA Sign platform, termasuk Sign OpenAPI. Dengan jaminan Prevensi Penipuan Identitas sebesar 99,9%, kata Niki, solusi ini memungkinkan penandatanganan dan pemrosesan dokumen yang sangat aman dengan mengintegrasikannya secara mulus dengan sistem yang sudah dimiliki para penyedia layanan atau bisnis.

“VIDA Sign OpenAPI dibangun menggunakan VIDA Identity Stack, yang menjadikannya platform penandatanganan paling aman di Indonesia,” ungkapnya.

IDXChannel - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI terus meningkatkan keamanan digital dari serangan siber untuk meningkatkan kenyamanan para nasabah.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BBRI Arga M. Nugraha mengatakan, perseroan telah menyiapkan berbagai strategi dalam menjaga data nasabah.

“Langkah yang dilakukan oleh perseroan mencakup penerapan keamanan digital terkini, pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan tim keamanan (DevSecOps practices), pemantauan keamanan TI secara real-time, penanganan proaktif celah keamanan (vulnerability management), dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team) yang bersertifikat oleh BSSN,” ujar Arga lewat keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Arga juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam rangka mengantisipasi serangan siber. “BRI terus melakukan pertukaran informasi dalam asosiasi perbankan yang terkait. Asosiasi ini juga akan menggandeng sejumlah stakeholder yang berkepentingan untuk melindungi sistem IT di perbankan, serta data dan dana nasabah,” katanya.

Dia menambahkan, literasi digital juga dijalankan oleh BBRI seiring dengan literasi keuangan terus didorong di tengah masyarakat. BBRI saat ini memiliki lebih dari 30 juta pengguna aplikasi mobile banking BRImo.

"Kami terus melakukan penyuluhan digital bahwa teknologi tidak menakutkan bahkan membantu para nasabah tapi ada risikonya. Itu yang coba kami address, jadi awareness soal security juga kami benamkan," kata Arga.

Ke depan, BBRI juga akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber dan memperkuat keamanan digital dengan mempersiapkan belanja modal yang memadai. Dalam hal ini, perseroan mengalokasikan belanja modal yang cukup signifikan penguatan keamanan digital yang meliputi aspek teknologi, proses, dan manusia.

Selain itu, BBRI menerapkan cyber security framework berbasis National Institute of Standards and Technology (NIST) sebagai dasar pengembangan keamanan digital dan menerapkan end-to-end security di semua layanan perbankan digitalnya. BBRI juga membangun dan mengoperasikan multiple data centers untuk membangun resiliensi.

“Perseroan berharap insiden terkait keamanan digital belakangan ini segera berakhir dengan baik serta menjadi sebuah pembelajaran bersama, khususnya bagi BRI dalam mengelola risiko keamanan siber,” kata Arga.

(RFI)

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus meningkatkan keamanan digital dari serangan siber untuk meningkatkan kenyamanan nasabahnya. Menurut Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M Nugraha, perseroan telah memiliki strategi dalam menjaga data nasabah.

"Langkah yang dilakukan oleh perseroan mencakup penerapan keamanan digital terkini, pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan tim keamanan (DevSecOps practices), pemantauan keamanan TI secara real-time, penanganan proaktif celah keamanan (vulnerability management) dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team) yang bersertifikat oleh BSSN," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Arga menekankan pentingnya kolaborasi dalam rangka mengantisipasi serangan siber. Oleh karena itu, BRI terus melakukan pertukaran informasi dalam asosiasi perbankan yang terkait.

"Asosiasi ini juga akan menggandeng sejumlah stakeholder yang berkepentingan untuk melindungi sistem IT di perbankan, serta data dan dana nasabah," katanya.

Literasi digital juga dilakukan sebagai strategi BRI seiring dengan literasi keuangan yang terus didorong kepada masyarakat.

"Kami punya user BRImo lebih dari 30 juta dan kami terus melakukan penyuluhan digital bahwa teknologi tidak menakutkan bahkan membantu para nasabah tapi ada risikonya. Itu coba kami address, jadi awareness soal security kami juga benamkan," ujarnya Arga.

Ia juga mengatakan BRI akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber dan memperkuat keamanan digital, salah satunya dengan mempersiapkan belanja modal yang memadai.

"Termasuk dalam hal ini adalah mengalokasikan sebagian yang cukup signifikan dari anggaran kami untuk penguatan pengembangan keamanan digital, yang meliputi aspek teknologi, proses, dan people," ungkap Arga.

BRI menerapkan cybersecurity framework berbasis National Institute of Standards and Technology (NIST) sebagai dasar pengembangan keamanan digital dan menerapkan end-to-end security di semua layanan perbankan digitalnya.

Selain itu, Arga juga menyebutkan BRI membangun dan mengoperasikan multiple data centers untuk membangun resiliensi.

"Perseroan berharap insiden terkait keamanan digital belakangan ini segera berakhir dengan baik serta menjadi sebuah pembelajaran bersama khususnya bagi BRI dalam mengelola risiko keamanan siber," pungkasnya.

(akd/ega)

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus meningkatkan keamanan digital dari serangan siber untuk meningkatkan kenyamanan nasabahnya. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam menjaga data nasabah.

"Langkah yang dilakukan oleh perseroan mencakup penerapan keamanan digital terkini, pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan tim keamanan (DevSecOps practices), pemantauan keamanan TI secara real-time, penanganan proaktif celah keamanan (vulnerability management), dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team) yang bersertifikat oleh BSSN," ujar Arga.

Arga juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam rangka mengantisipasi serangan siber. "BRI terus melakukan pertukaran informasi dalam asosiasi perbankan yang terkait. Asosiasi ini juga akan menggandeng sejumlah stakeholder yang berkepentingan untuk melindungi sistem IT di perbankan, serta data dan dana nasabah," imbuhnya.
Literasi digital juga dijalankan oleh BRI seiring dengan literasi keuangan terus didorong di tengah masyarakat. "Kami punya user BRImo lebih dari 30 juta dan kami terus melakukan penyuluhan digital bahwa teknologi tidak menakutkan bahkan membantu para nasabah tapi ada risikonya. Itu coba kami address, jadi awareness soal security kami juga benamkan," ujarnya Arga M Nugraha.

Arga mengatakan BRI ke depan akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber dan memperkuat kemanan digital, salah satunya dengan mempersiapkan belanja modal yang memadai.

"Termasuk dalam hal ini adalah mengalokasikan sebagian yang cukup signifikan dari anggaran kami untuk penguatan pengembangan keamanan digital, yang meliputi aspek teknologi, proses, dan people," ungkap Arga.


(Foto: Dok. BRI)

BRI menerapkan cybersecurity framework berbasis NIST (National Institute of Standards and Technology) sebagai dasar pengembangan keamanan digital dan menerapkan end-to-end security di semua layanan perbankan digitalnya.

Arga juga menyebutkan bahwa BRI membangun dan mengoperasikan multiple data centers untuk membangun resiliensi. "Perseroan berharap insiden terkait keamanan digital belakangan ini segera berakhir dengan baik serta menjadi sebuah pembelajaran bersama, khususnya bagi BRI dalam mengelola risiko keamanan siber," pungkas Arga.

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional (PDN) disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02. Bahkan, pihak peretas meminta tebusan kepada pemerintah hingga US$8 juta untuk menghentikan serangan terhadap pusat data nasional tersebut.

LockBit bukanlah virus, melainkan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019 yang pada awalnya dikenal dengan nama ABCD merupakan grup operator ransomware.

Grup peretas itu sempat menginfeksi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan Ransomware-as-a-Service (RaaS) yang merupakan warisan dari Lockbit dan Lockbit 2.0. LockBit, yaitu varian terbaru versi 3.0 atau juga dikenal dengan Lockbit Blackz.

Ketua Pengurus Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN), Ted Hilbert mengatakan bahwa untuk membuat adanya perubahan dalam keamanan sistem data indonesia perlu dilakukan citizen lawsuit atau pengaduan masyarakat.

Ted melihat, langkah ini bakal efektif karena pernah dilakukan oleh masyarakat yang menggugat pemerintah yang gagal atau lalai menjaga kualitas udara sehingga menjadi polusi udara.

“Ini kasus yang sama. Pemerintah gagal untuk menjamin keamanan data. Pemerintah gagal untuk menjalankan government cloud yang sesuai kepentingan dan kebutuhan rakyat dan negara. Itu adalah pelanggaran hukum,” kata Ted saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Dipilihnya Citizen Lawsuit, karena hal tersebut mudah untuk dilakukan. Sebab, gugatan tersebut tidak perlu menyampaikan adanya kerugian dari permasalahan tersebut.

Selain itu, Ted menilai skema ini lebih membebaskan penggugat dalam memberikan kekuasaan dalam untuk memuat saran dalam petitum yang mereka gugat.

Praktisi informatika ini pun menuturkan skema citizen lawsuit ini bisa menggandeng berbagai kalangan dari mahasiswa hingga ahl terkait untuk memberikan masukan dalam gugatan yang akan dimuat.

“Dan kita pada dasarnya bisa membuat petitum yang sangat-sangat panjang. Yang misalnya mengandung isi dari peraturan yang harus dikeluarkan,” ucap Ted.