JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian bisa selesai dalam 100 hari kerja. Budi Arie menyebutkan bahwa UU Perkoperasian yang ada saat ini sudah kuno.

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa tugas pentingnya saat ini adalah menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perkoperasian agar segera disahkan menjadi UU.

Ia juga berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie.

Sebab, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno. Ia mendorong agar revisi UU Perkoperasian tersebut segera direalisasikan.

Muhaimin alias Cak Imin mengatakan, dirinya telah membahas revisi itu dengan Menkop Budi Arie dalam pertemuan, Selasa (5/11/2024).

Adapun saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian bisa selesai dalam 100 hari kerja. Budi Arie menyebutkan bahwa UU Perkoperasian yang ada saat ini sudah kuno.

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa tugas pentingnya saat ini adalah menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perkoperasian agar segera disahkan menjadi UU.

Ia juga berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie.

Sebab, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno. Ia mendorong agar revisi UU Perkoperasian tersebut segera direalisasikan.

Muhaimin alias Cak Imin mengatakan, dirinya telah membahas revisi itu dengan Menkop Budi Arie dalam pertemuan, Selasa (5/11/2024).

Adapun saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Koperasi ini, selain badan hukum, dia adalah badan usaha. Undang-Undang yang mengatur koperasi, padahal koperasi secara konstitusi itu adalah soko guru ekonomi nasional, itu terakhir Undang-Undang tahun 1992 (UU Nomor 25 Tahun 1992). Amat sangat kuno," ujar Cak Imin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa.

"Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang koperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang," kata dia.

Cak Imin mengungkapkan, ia dan Menkop Budi Arie sepakat agar revisi UU Perkoperasian bisa disusun secara lebih komprehensif.

Adapun revisi UU Perkoperasian sebelumnya sudah disinggung oleh Menteri Koperasi dan UMKM era Presiden Joko Widodo, Teten Masduki.

Saat itu, Teten menjelaskan, rencana merevisi UU Perkoperasian bertujuan menghindarkan penjahat perbankan berpindah ke koperasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) khusus untuk koperasi melalui revisi Undang-Undang Perkoperasian.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dengan adanya LPS, simpanan anggota koperasi akan lebih aman, bahkan jika koperasi tersebut mengalami kesulitan keuangan.

“Adanya LPS sebagai penjamin simpanan anggota menjadi penting sehingga ketika koperasi mengalami goncangan likuiditas misalnya, anggota tetap merasa terlindungi simpanannya karena dijamin oleh LPS,” ujar Ahmad.

Ia menuturkan bahwa kehadiran LPS juga penting, mengingat sebagian besar koperasi di Indonesia bergerak di koperasi sektor keuangan seperti simpan pinjam. Kemenkop UKM mencatat sekitar 60-70 persen koperasi di Indonesia bergerak di sektor keuangan, dan kurang dari 30 persen bergerak di sektor riil.

Ia lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam RUU Perkoperasian, pemerintah juga akan menerapkan sanksi pidana yang tegas bagi pihak-pihak yang melakukan praktik-praktik yang merugikan koperasi.

Selain sanksi pidana, RUU Perkoperasian juga mengatur mengenai komite mitigasi. Komite ini bertugas untuk menangani permasalahan koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas atau masalah lainnya yang berpotensi menimbulkan efek domino.

Selain itu, Ahmad mengatakan Kemenkop UKM juga terus mendorong penguatan pengawasan terhadap koperasi untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan koperasi dan anggotanya.

Menurutnya, salah satu kendala utama dalam pengawasan koperasi saat ini adalah pembagian tanggung jawab pengawasan yang terpecah-pecah antar tingkat pemerintahan.

Saat ini, pengawasan koperasi dibagi berdasarkan wilayah. Koperasi di tingkat kabupaten/kota diawasi oleh bupati/wali kota, sedangkan koperasi tingkat provinsi diawasi oleh gubernur. Sistem ini dinilai membuat pengawasan menjadi tidak efektif karena kurangnya koordinasi.

“Sementara dari 130.000 koperasi lebih, sebagian besar berada di kabupaten/kota. Sehingga kalau sistem pengawasannya tidak terintegrasi maka akan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan itu sendiri,” jelasnya.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi perubahan Undang-Undang Perkoperasian sejak awal 2023. Namun, RUU tersebut tidak berhasil dibahas oleh DPR RI hingga akhir masa jabatan. Padahal, pembahasan RUU ini telah direncanakan akan dimulai pada Oktober 2023.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyelesaian revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU No.25/1992 tentang Perkoperasian diprioritaskan.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, mengatakan instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi melaluiMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

“Saya kemarin berdiskusi dengan Pak Menkumham [Supratman Andi Agtas], yang baru dipanggil oleh Pak Presiden, beliau meminta ada prioritas ini, penyelesaian RUU Perkoperasian,” kataTeten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Pernyataan tersebut lantas mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. “Sebentar izin pak, maksudnya diselesaikan di masa periode ini, DPR yang sekarang?” ujarnya.

“Iya, jadi yang disampaikan Pak Presiden kepada Pak Menkumham yang baru minta diprioritaskan, diselesaikan, itu saya sudah berdiskusi apakah mungkin atau tidak, kami baru meeting dengan Menkumham,” tegas Teten.

“Oke mudah-mudahan, luar biasa itu tinggal tiga minggu,” ujar Hekal, sembari disambut tawa dari Teten.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Amin AK, menilai bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Teten setidaknya menjadi pelecut bagi pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan revisi UU koperasi. Pasalnya, aturan yang saat ini masih berlaku sudah berjalan selama kurang lebih 32 tahun dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Meskipun tidak dapat dirampungkan pada periode ini, Amin mendorong agar revisi UU Perkoperasian dapat diselesaikan pada awal 2025, mengingat banyaknya praktik-praktik yang tidak dapat diakomodir dan diselesaikan dengan aturan yang lama.

“Ini jadi komitmen bersama seandainya toh meleset nggak selesai di periode ini, minimal akan selesai di awal periode depan. Nggak usah menunggu sampai tahunan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Teten sempat mendesak Komisi VI agar RUU tersebut segera dibahas mengingat Presiden Jokowi sudah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) No. R- 46/Pres/09/2023 ke Ketua DPR RI pada 19 September 2023. Surat tersebut dikirimkan ke Ketua DPR RI Puan Maharani agar segera dibahas bersama Komisi VI.

Namun dalam perjalanannya, dia pesimistis revisi regulasi ini bisa rampung di 2024. Mengingat hingga saat ini RUU tak kunjung dibahas, sementara rentang waktu yang dimilikinya sangat terbatas untuk menyelesaikan regulasi tersebut.

“Nggak mungkin [rampung tahun ini], tadi kan sudah dijelaskan oleh pimpinan [Ketua Komisi VI] karena waktu sudah sangat pendek, tidak mungkin,” kata Teten usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2024).

Jakarta: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian masih mandek di DPR. Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) mencoba memecah kebuntuan itu dengan melakukan konsolidasi untuk menyiapkan draf RUU Perkoperasian untuk diusulkan ke DPR.

"Konsolidasi dilatarbelakangi adanya kemandekan proses pembahasan RUU Perkoperasian di DPR. Supres (Surat Perintah Presiden) untuk RUU ini sudah dikirimkan ke DPR, namun hingga kini belum ada pembahasan," kata Ketua Panitia Konsolidasi Forkopi untuk pembentukan draf RUU Koperasi, Kartiko Adi Wibowo, melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Konsolidasi Forkopi mengusung tema Mengawal Regulasi untuk Kebangkitan Koperasi sebagai Amanat Konstitusi. Konsolidasi dilakukan dua hari pada 9 dan 10 Juli di Tambi Resort, Wonosobo, Jawa Tengah. Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) Koordinator Daerah Wonosobo menjadi tuan rumah konsolidasi ini.
Kartiko mengatakan UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah terlalu usang. Sudah berjalan 32 tahun. Menurut dia, banyak pasal yang sudah tidak relevan dengan zaman.

"Sudah tidak bisa memberikan perlindungan terhadap perkembangan koperasi, terutama penggunaan teknologi informasi," kata dia.

Agenda konsolidasi antara lain membahas dan membedah probelmatika terkait perkoperasian. Dibahas pula pasal per pasal yang diusulkan Forkopi.

"Kami berharap kondolidasi ini menghasilkan draf RUU yang dapat memperkuat koperasi dan memberikan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat," kata Kartiko.

Butuh regulasi tepat

Ketua Umum PBMT Indonesia, Mursida Rambe, mengatakan keberhasilan gerakan koperasi bergantung pada tanggung jawab para penggeraknya dan dukungan regulasi yang tepat. Menurut dia, tak mungkin menggunakan regulasi yang tidak relevan.

"Ibaratnya kita memakai baju (regulasi) tapi milik orang lain. Maka, sudah seharusnya kita menyiapkan regulasi yang paling tepat bagi gerakan koperasi," kata Mursida.

Ketua Umum Forkopi, Andy Arslan Djunaid, memandang regulasi yang ada saat ini masih banyak yang belum memberikan penguatan bagi koperasi. Untuk itu, kata dia, diperlukan regulasi yang benar-benar bisa mendorong koperasi menjadi besar dan kuat setara dengan badan usaha yang lain.

"Forkopi harus menyiapkan draf RUU Perkopoerasian yang benar-benar lahir dari gerakan koperasi Indonesia," kata Andy.

Konsolidasi dihadiri 32 peserta. Mereka mewakili sejumlah organisasi, meliputi Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit), Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia, Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), Insan Koperasi Syariah Indonesia (Ikosindo), PBMT Indonesia, Forum Koperasi Syariah Jawa Timur (FKS Jatim), dan koperasi anggota yang merupakan elemen dari Forkopi.

Pemerintah dan DPR sudah mengusulkan pembahasan RUU Perkoperasian sejak 16 November 2016. Namun, draf yang sudah masuk program legislasi nasional itu tak kunjung diundangkan hingga saat ini.

(UWA)