Jakarta -

Penyaluran subsidi tepat sasaran disebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno skema subsidi saat ini banyak yang tidak tepat sasaran.

"Pak Presiden Prabowo mengatakan mengenai subsidi, subsidi merupakan hal penting dan perlu. Tetapi banyak subsidi itu belum tepat sasaran. Nah ini pelru kita benahi," ujar dia ditemui di Gedung DPR RU, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya pembenahan untuk penyaluran subsidi perlu dilakukan karena dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran.

"Saya kira dengan tata cara pemberian subsidi kepada mereka yang berhak, yang membutuhkan, banyak dana yang kita hemat untuk bisa kita alokasikan untuk pembangunan di sektor ekonomi lainnya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga punya keinginan untuk mengubah skema subsidi bagi masyarakat. Banyak subsidi yang masih terbuka akan diubah skemanya menjadi subsidi langsung di eranya memimpin Indonesia.

Prabowo bilang pihaknya akan meneliti data penerima subsidi dan mengubah skema subsidi menjadi secara langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan.

"Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakini subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

(ada/das)

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana tidak hanya dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam dunia politik, tetapi juga memiliki catatan yang menarik dalam hal kekayaan. Dengan kiprah yang sudah lama di industri penerbangan dan investasi, kekayaan salah satu 9 Naga ini menjadi sorotan publik.

Melalui kepemilikan berbagai aset dan perusahaan, ia mencatatkan diri sebagai salah satu legislator terkaya di Indonesia. Simak informasi mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh pria yang juga merupakan pendiri Lion Air ini.

Rusdi Kirana memiliki total kekayaan sekitar Rp 2,6 triliun. Harta ini meliputi tanah dan bangunan di berbagai lokasi, kendaraan mewah, serta saham di sejumlah perusahaan besar. Selain itu, ia juga berinvestasi di sektor perhotelan dan keuangan, mencerminkan kecerdasannya dalam berbisnis dan kekuatan finansial yang dimilikinya, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Baca juga: Profil '9 Naga' Rusdi Kirana, Si Bos Besar Lion Air

Rusdi Kirana juga merupakan pemilik Lion Air. Foto: dok MI/Sumaryanto.

Wakil Ketua Umum PKB

Selain aktif di dunia bisnis, Rusdi Kirana juga memasuki ranah politik dengan bergabung di PKB pada 2014 dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Pada 2015, ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Penunjukannya kembali sebagai Waketum PKB oleh Cak Imin menegaskan posisinya dalam politik nasional.

Lion Air, yang ia miliki, pernah menjadi sorotan setelah tragedi kecelakaan pesawat JT610 pada 2018 yang merenggut nyawa 189 penumpang dan kru. Meski menghadapi tantangan, Rusdi terus berinovasi dan mengarahkan Lion Air menuju potensi IPO senilai USD 1 miliar (sekitar Rp15,4 triliun), yang diprediksi menjadi salah satu pencatatan saham terbesar di Indonesia.

Berbagai prestasi dan tantangan yang dihadapi membuat Rusdi Kirana menjadi sosok inspiratif dalam bisnis dan politik. Kepemimpinannya di Lion Air mencerminkan ketahanan dan komitmennya meski menghadapi rintangan, termasuk tragedi kecelakaan pesawat.

Dengan kekayaan yang signifikan dan pengaruh luas, Rusdi tidak hanya berkontribusi pada sektor bisnis, tetapi juga pada kebijakan nasional sebagai Wakil Ketua MPR. Ia menunjukkan kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras, dedikasi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan alasan dipilihnya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024-2029.

Puan menuturkan bagi PDIP, Bambang Pacul adalah sosok yang sudah berkiprah lama di DPR. Selain itu, Bambang Pacul juga memiliki jaringan pertemanan yang baik dengan orang-orang di Parlemen.

“Itu hak partai yang kemudian memilih Pak Bambang Pacul. Buat PDIP, beliau adalah salah satu tokoh di PDIP yang sudah berkiprah lama sekali, sudah mumpuni di DPR, sudah banyak pengalaman. Kemudian juga mempunyai jaringan atau pertemanan dengan semua yang ada di sini dengan baik,” jelas Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Puan menambahkan, dengan alasan-alasan tersebut, diharapkan Bambang Pacul dapat menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua MPR dengan baik.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR periode 2024-2029 Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menuturkan bahwa dirinya cukup terkejut dengan penugasannya sebagai Wakil Ketua MPR.

“Saya juga tidak tahu tiba-tiba ditugasin [oleh Megawati menjadi Wakil Ketua MPR],” tutur Bambang Pacul seusai menghadiri acara pelantikan Pimpinan MPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Dirinya tidak menjelaskan secara gamblang apakah penugasan itu diberikan langsung oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri atau tidak, tetapi yang pasti surat penugasannya sudah ditandatangani oleh Megawati dan Sekjen PDIP.

“Yang tanda tangan Bu Mega sama Pak Sekjen. Iya,” ucapnya.

Lebih lanjut, ketika ditanyai perihal akan lepas dari Komisi III DPR atau tidak, dirinya hanya menjawab tempatnya sekarang dengan yang lalu sudah beda dari segi fokusnya.

“Ya kan sudah pasti beda fokusnya. Jadi geser lah pasti. Geser ke situ. Ke MPR,” katanya.

Sebagai informasi, MPR RI periode 2024-2029 menggelar sidang paripurna ke-3 untuk menetapkan dan melantik pimpinan MPR untuk lima tahun mendatang.

Adapun susunan Pimpinan MPR RI periode 2024-2029 sebagai berikut:

Ketua MPR RI

Ahmad Muzani - Partai Gerindra

Wakil Ketua MPR RI

Bambang Wuryanto - Partai PDIP

Kahar Muzakir - Partai Golkar

Lestari Moerdijat - Partai NasDem

Rusdi Kirana - Partai PKB

Hidayat Nur Wahid - Partai PKS

Edi Soeparno - Partai PAN

Edi Baskoro Yudhoyono - Partai Demokrat

Abcandra Muhammad Akbar Supratman - Kelompok DPD

Bisnis.com, JAKARTA - Pendiri Lion Air atau Lion Group, Rusdi Kirana resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Rusdi ditunjuk oleh fraksinya untuk menjadi salah satu dari sembilan pimpinan MPR. Pada Selasa (1/10/2024), dia dilantik sebagai anggota DPR setelah memenangkan suara dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII.

Rusdi buka-bukaan soal targetnya di parlemen, masa depan perusahaan penerbangan miliknya hingga alasan mengapa tiket pesawat dalam negeri mahal.

Taipan di bidang sektor aviasi itu mengaku menyerahkan seluruhnya kepada fraksi, termasuk di komisi mana nanti akan bertugas. Dia hanya menyampaikan keinginannya untuk fokus di isu ekonomi, khusunya UMKM.

"Karena background saya pengusaha, saya akan memperjuangkan UMKM ya. Karena saya mengerti bahwa saya awalnya start-nya bisnis dari UMKM juga jadi kita mengerti bahwa semua mengerti bahwa negara ini memerlukan UMKM apalagi dengan kondisi dari persaingan dunia yang luar biasa," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Rusdi, yang baru menginjakkan kaki di politik, mengaku sudah melimpahkan seluruh usahanya ke generasi penerus. Dia mengaku tidak bakal memiliki waktu untuk mengurus grup perusahaannya yang kini memiliki armada terbesar setidaknya di Indonesia.

Dia pun menyoroti soal mahalnya tiket pesawat di Tanah Air. Menurutnya, harga itu sudah termasuk biaya yang diperlukan seperti untuk avtur, PPN, impor suku cadang dan lain-lain. Belum lagi, biaya impor semakin mahal dengan penguatan mata uang asing.

Menurut Rusdi, permasalahan tiket pesawat mahal tidak hanya dibebankan kepada pengusaha penerbangan komersial. Urusan distribusi minyak atau avtur juga harus disoroti apabila adanya ketimpangan harga di daerah barat dan timur. Dia menitikberatkan perlunya alokasi subsidi bisa memprioritaskan daerah-daerah timur.

"Yang diributkan lebih banyak dari daerah karena memang di daerah itu minyaknya mahal. Kenapa mahal karena Pertamina harus membawa ya itu biaya. Bagaimana kalau dinaikin di Jakarta subsidi yang di timur," ucapnya.

Untuk itu, Rusdi menyebut ada tiga isu yang harus disoroti untuk mengatasi mahalnya biaya transportasi udara yakni keseimbangan harga avtur, PPN serta pembebasan bea impor sparepart.

Adapun mengenai nasib perusahaannya ke depan, Rusdi mengaku tak akan banyak berperan seperti salah satunya terkait dengan rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Dia enggan memerinci kapan bakal melakukan aksi korporasi itu.

"Let's see," ujarnya ketika ditanya apabila ingin memasang target IPO tahun depan.

Sebagaimana diberitakan Bloomberg, PT Lion Mentari Airlines sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Rencana IPO ini akan membidik maksimal dana segar hingga US$500 juta.

Lion Air disebut akan menawarkan saham pada akhir tahun dengan bidikan dana di rentang US$300 juta hingga US$500 juta. Namun hingga saat ini, belum terdapat rincian waktu pelaksanaan IPO maupun informasi mengenai jumlah dan harga saham perdana.

Rusdi menilai perusahaannya sudah memiliki value yang cukup setelah mengudara selama 25 tahun. Dia menyoroti perusahaan airline lain yang sudah go public dengan armada ratusan pesawat. Namun, perusahaannya sendiri sudah memiliki armada besar akan tetapi belum menjadi perusahaan public.

"Airlines di dunia itu yang mempunyai pesawat sampai ratusan baru yang semua public company selain kita. Airline kita kan terbesar di Asia Tenggara dan swasta nah ini bagaimana kita bisa go public kan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — MPR RI periode 2024-2029 menggelar sidang paripurna ke-3 untuk menetapkan dan melantik pimpinan MPR untuk lima tahun mendatang.

Adapun, sidang tersebut berlangsung pada pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Sidang dipimpin oleh Pimpinan MPR sementara Guntur Sasono dan didampingi oleh Larasati Moriska.

Sidang tersebut menetapkan dan menyepakati Sekretaris Jenderal partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR 2024-2029. Muzani didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR RI dari tujuh fraksi MPR dan satu Kelompok DPD.

Berikut susunan Pimpinan MPR RI periode 2024-2029

1. Ketua MPR RI:Ahmad Muzani - Partai Gerindra

2. Wakil Ketua MPR RI:

Bambang Wuryanto - Partai PDIP

Kahar Muzakir - Partai Golkar

Lestari Moerdijat - Partai NasDem

Rusdi Kirana - Partai PKB

Hidayat Nur Wahid - Partai PKS

Edi Soeparno - Partai PAN

Edi Baskoro Yudhoyono - Partai Demokrat

Abcandra Muhammad Akbar Supratman - Kelompok DPD

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid memastikan partainya akan mengusung Bos Maskapai Lion AirRusdi Kirana sebagai pimpinan MPR RI periode 2024-2029.

Nantinya Rusdi Kirana akan ditempatkan sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk periode lima tahun mendatang.

“Betul, PKB mengajukan Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua MPR RI,” kata Jazilul kepada Bisnis melalui pesan singkat, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan pengajuan nama Rusdi Kirana akan disampaikan secara resmi dalam sidang Paripurna MPR.

“Nanti akan disampaikan secara resmi pada sidang Paripurna MPR untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI,” jelas Wakil Ketua Umum PKB tersebut.

Untuk diketahui, berdasarkan surat undangan yang diterimaBisnispada Kamis (3/10/2024) pukul 10.00 WIB akan diadakan sidang Paripurna MPR.

Sidang Paripurna ini akan membahas beberapa agenda seperti penyampaian bakal calon pimpinan dari masing-masing fraksi dan kelompok DPD, dilanjutkan dengan penetapan dan pelantikan Pimpinan MPR.

Adapun, sidang tersebut akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah mengatakan MPR RI pada Kamis (3/10/2024) akan mengadakan rapat gabungan untuk membahas jadwal pemilihan dan penetapan pimpinan MPR RI.

“Sekarang kami mau rapat gabungan pimpinan MPR untuk menetapkan agar jadwal pemilihan dan penetapan pimpinan MPR tetap mengikuti jadwal, yaitu pada 3 Oktober 2024, besok pukul 10 pagi (10.00 WIB),” kata Ahmad Basarah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya fraksi-fraksi MPR RI telah siap bila rapat pemilihan dan penetapan pimpinan MPR dimajukan pada Rabu (2/10/2024) malam.

Jakarta: Tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian serius semua pihak untuk segera diatasi. Permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab masih tingginya tindak kekerasan terhadap anak.

"Kekerasan terhadap anak, terutama anak perempuan, merupakan kasus yang harus segera diatasi dengan langkah nyata yang memerlukan dukungan para pemangku kepentingan," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 27 September 2024.

Data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), per September 2024, tercatat sebanyak 15 ribu anak perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. Pada Januari-Desember 2023 tercatat 14.449 anak perempuan menjadi korban tindak kekerasan.
Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab masih tingginya tindak kekerasan terhadap anak. Menurut Lestari, kekerasan terhadap anak perempuan memiliki dampak yang signifikan dalam jangka panjang.

Sebagai calon ibu di masa datang, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dampak kekerasan terhadap anak perempuan yang berpotensi mengganggu perkembangan mental dan kejiwaan mereka, akan meningkatkan hambatan dalam proses mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bisa mengambil langkah yang tepat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan.

Menurut Rerie, sejumlah permasalahan yang menjadi pemicu tindak kekerasan terhadap anak harus segera diatasi untuk meredam peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak di Tanah Air.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap langkah-langkah preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak bisa segera dilakukan, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan tangguh di masa depan.

Baca juga: Pemulihan dan Transformasi adalah Kunci dalam Proses Pembelajaran

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, bicara tentang masalah pendidikan, akan banyak masalah yang harus menjadi catatan dan memerlukan banyak pemikiran. Salah satu yang paling dirasakan adalah mendesaknya kebutuhan akan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Menurut Rerie, sapaan akrabnya, berbagai masalah yang sebetulnya sangat fundamental dan sangat esensial pada pendidikan nasional mesti juga dikaji. Termasuk apakah sistem pendidikan nasional betul-betul telah memberikan jawaban terhadap apa yang dibutuhkan dari sebuah sistem pendidikan itu sendiri.

"Tentu rasanya kita sepakat bahwa harus segera dilakukan kembali perubahan terhadap Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri," tegas Rerie saat menutup Simposium Peta Jalan Pendidikan 2024-2034 yang digelar di Akademi Bela Negara (ABN) Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Butuh solusi fundamental

Dalam kesempatan itu, Rerie juga menyinggung banyaknya persoalan di dunia pendidikan yang belum dibenahi secara komprehensif. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi persoalan pendidikan pun hanya sebatas mengobati gejala umum yang muncul di permukaanya saja.
"Kalau kita ikuti diskusi dari siang ini, yang terjadi adalah keputusan-keputusan yang diambil semua sifatnya adalah symptomatic solution tidak ada atau jarang sekali pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan fundamental solution," kata Lestari.

Rerie menganalogikan, jika persoalan pendidikan ini adalah sebuah penyakit gatal di kulit, maka kebijakan yang diterapkan hanya sebatas mengobati sakit di permukaannya saja. "Jadi kalau orang gatelan cuma dikasih salep biar tidak gatal, tapi tidak dicari gatalnya di mana. Ini yang belum banyak dipahami masyarakat," terangnya.

"Mudah-mudahan diskusi yang diselenggarakan oleh Partai NasDem dengan menghadirkan Bapak-Ibu sekalian dan seluruh elemen pendidikan bisa memberikan banyak masukan yang nantinya bisa menjadi bahan kami semua," tandasnya lagi,

?Ia berharap dari serangkaian simposium hingga Kongres Partai NasDem dapat menerima masukan, meski semua pandangan, kata Rerie, tidak dapat menjadi sebuah wish list atau catatan harapan.

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini apa yang kita ikhtiarkan hari ini mendapatkan ridho Allah SWT agar kami dapat menjalankan apa yang sudah diamanatkan kepada partai politik. Ketika kita berbicara pendidikan, kita berbicara beyond partai. Kita tidak lagi berbicara warna merah, kuning, hijau," ujarnya.

Bagi Rerie dan Partai Nasdem, berbicara tentang pendidikan tidak lagi hanya dalam kerangka konstitusi, melainkan tentang hak paling dasar.

"Kita berbicara bukan hanya di dalam kerangka konstitusi tapi kita berbicara kepada hak yang paling dasar yaitu kemanusiaan. Karena pada dasarnya mendapatkan pendidikan adalah hak semua anak bangsa dan mendapatkan pendidikan adalah bentuk dari negara kita menjalankan kewajibannya kepada bangsa dan kepada rakyatnya," pungkasnya.

Baca juga: Masih Banyak Bolongnya, NasDem Dorong RUU Sisdiknas yang Benar-Benar Baru

(CEU)

Jakarta: Pendidikan anak usia dini (PAUD) harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu membangun kolaborasi dengan baik untuk mewujudkan PAUD sebagai bagian dari proses penanaman karakter setiap anak bangsa.

"Pembangunan SDM perlu dilakukan sejak dini untuk memastikan terbentuknya generasi penerus yang berkualitas. Apalagi usia dini adalah priode yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Juli 2024.
Catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini ada sebanyak 203.385 satuan PAUD di Indonesia dengan jumlah peserta didik sebanyak 6,8 juta anak dan 486.451 pendidik. Menurut Lestari, sarana dan prasarana PAUD yang ada harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter setiap anak bangsa.

Pada tataran praktis, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pendidikan karakter di Indonesia didasari penanaman karakter yang antara lain meliputi cinta kepada Tuhan dan semesta beserta isinya; tanggung jawab, disiplin dan mandiri; jujur; hormat dan santun; keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati; toleransi, cinta damai dan persatuan.

Sejumlah karakter dasar itu, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Baca juga: Viral Kampus Merdeka Bakal Disetop, Kemendikbudristek Keluarkan Jadwal Terkini MBKM

(CEU)

Jakarta: Penanaman kedisplinan terhadap anak dalam memanfaatan teknologi, merupakan bagian upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan pada proses tumbuh kembangnya.

"Peningkatkan literasi dan kedisiplinan dalam pemanfaatan teknologi sejak dini pada anak, merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak dalam memperoleh perlindungan dari ancaman dampak negatif perkembangan teknologi saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 Juli 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan berdasarkan data 2023 tercatat jumlah anak Indonesia 79,48 juta atau 28,82% dari jumlah penduduk Indonesia.
Menurut Lestari, jumlah anak yang hampir sepertiga dari populasi penduduk Indonesia itu membutuhkan lingkungan untuk tumbuh dan berkembang yang baik, agar mampu terwujud kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik.

Baca juga: Teknologi AI Bantu Lindungi Anak dari Konten Negatif

Rerie, sapaan akrab Lestari itu berpendapat, perkembangan teknologi digital yang mewarnai kehidupan keseharian kita saat ini, bila tidak dikelola secara benar, berpotensi menjadi salah satu faktor yang mengancam proses tumbuh kembang anak menjadi generasi emas yang diharapkan.

Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, butuh langkah segera dari para pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan hak anak agar mendapatkan perlindungan dari ancaman dampak negatif perkembangan teknologi.

Menurut Rerie, sejatinya teknologi juga memiliki sisi positif yang bila dimanfaatkan dengan benar mampu mengakselerasi proses pembangunan.

Rerie berpendapat, sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak mendapatkan perlindungan dari ancaman dampak negatif teknologi dan hak anak mendapatkan masa depan yang lebih baik, berbagai upaya penanaman literasi teknologi harus dilakukan secara masif dan terukur.

Pemanfaatan teknologi digital secara bijak, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus ditanamkan dan dibangun sejak dini, sehingga di masa datang tumbuh anak-anak bangsa yang trampil memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif.

Dengan peningkatan produktivitas yang dilakukan secara bersama oleh setiap warga negara, Rerie berharap, bangsa Indonesia mampu mengakselerasi pencapaian sejumlah target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

(MBM)