Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan penekanan Presiden Prabowo Subianto di sektor infrastruktur. Prabowo menekankan agar tidak terjadi kebocoran ke depannya di sektor infrastruktur.

AHY menyebut pembangunan infrastruktur ke depan harus berstandar global. Untuk mencapai hal tersebut, dia mengatakan pemerintah harus mencegah terjadinya kebocoran. Hal itu juga ditekankan oleh Prabowo kepadanya dan juga jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

"Kita berharap bahwa ke depan pembangunan infrastruktur berkelas dunia. Kita harus mencegah terjadinya kebocoran yang tidak perlu. Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri PU Pak Doddy kita selalu diingatkan, Bu Wamen PU Bu Diana selalu diingatkan, agar terus kita kawal kebijakan termasuk proyek strategis nasional agar bisa sukses dan bermanfaat," kata AHY dalam Opening Ceremony Konstruksi Indonesia 2024 yang disiarkan secara daring, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konstruksi merupakan tulang punggung dari pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci pembangunan ekonomi. Meskipun baru dilantik, AHY mengaku tak sungkan agar belajar cepat dari para ahli di bidang infrastruktur yang selama ini mengawal konstruksi pembangunan di Indonesia. Sebab, dia menilai tugas yang diembannya tidak ringan dan penuh tantangan.

"Kita tahu ketidakpastian dunia di tingkat kawasan juga demikian mengharuskan bangsa-bangsa Indonesia mempunyai daya saing dan daya tahan. Disrupsi juga akan terjadi, ada disrupsi yang baik ada yang tidak baik. Kita harus tangguh menghadapi termasuk kemajuan pesat di bidang teknologi termasuk teknologi konstruksi. Ini harus kita kuasai, kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain. Kita harus memiliki kemampuan produksi dalam negeri," jelas dia.

Dia berharap gelaran Konstruksi Indonesia 2024 ini dapat berjalan dengan lancar di mana menghadirkan lebih dari 150 brand baik dari nasional dan internasional. Diharapkan gelaran tersebut dapat dihadiri lebih 15 ribu pengunjung sehingga dapat menggerakkan ekonomi setempat. Gelaran tersebut dilangsungkan selama tanggal 6-8 November di ICE BSD, Tangerang.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungannya kepada para petani Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan usai acara penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemutihan utang petani dan UMKM, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dukungan konkret bagi sektor pertanian di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.

"Pak Presiden Prabowo sangat cinta petani Indonesia. Beliau terus berpikir cara untuk meringankan beban petani dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak para rakyat kecil. Saya sangat bahagia," kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Amran menegaskan kebijakan pemutihan utang ini menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian yang terdampak kondisi ekonomi.

Kenaikan harga pupuk beberapa waktu terakhir, serta kondisi finansial yang berat bagi banyak petani, membuat pemutihan utang ini sangat berarti bagi mereka.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada petani. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban mereka, tapi juga memberi ruang bagi sektor pertanian untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam ketahanan pangan nasional," ungkap Amran.

Acara penandatanganan PP ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan lintas sektor dalam memperkuat sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain pejabat pemerintah, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi petani, yang memberikan apresiasi penuh terhadap kebijakan ini.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan lebih berdayaguna," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

Video Food Estate Bakal Dilanjutkan, Mentan: Untuk Masa Depan Negara

Video Food Estate Bakal Dilanjutkan, Mentan: Untuk Masa Depan Negara

Penyaluran subsidi tepat sasaran disebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno skema subsidi saat ini banyak yang tidak tepat sasaran.

"Pak Presiden Prabowo mengatakan mengenai subsidi, subsidi merupakan hal penting dan perlu. Tetapi banyak subsidi itu belum tepat sasaran. Nah ini pelru kita benahi," ujar dia ditemui di Gedung DPR RU, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya pembenahan untuk penyaluran subsidi perlu dilakukan karena dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran.

"Saya kira dengan tata cara pemberian subsidi kepada mereka yang berhak, yang membutuhkan, banyak dana yang kita hemat untuk bisa kita alokasikan untuk pembangunan di sektor ekonomi lainnya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga punya keinginan untuk mengubah skema subsidi bagi masyarakat. Banyak subsidi yang masih terbuka akan diubah skemanya menjadi subsidi langsung di eranya memimpin Indonesia.

Prabowo bilang pihaknya akan meneliti data penerima subsidi dan mengubah skema subsidi menjadi secara langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan.

"Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakini subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara saat ditanya mengenai pembahasan kabinet pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahlil yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, kabinet merupakan kewenangan prerogatif Prabowo.

"Kabinet itu kan kewenangan prerogratif Bapak Presiden Prabowo. Ya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Apapun yang diputuskan, kita harus support. Dan itu kewenangan Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil di TMII, Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Saat ditanya menteri ekonomi usulan Golkar, Bahlil tak banyak bicara. Dia mengatakan, Prabowo lebih tahu siapa-siapa saja yang pantas membantunya di pemerintahan.

"Oh kalau di Golkar, Pak Presiden Prabowo lah yang tahu siapa yang paling pantas dan layak ya," katanya.

Bahlil menambahkan, pihaknya tak pernah meminta jatah menteri. Saat ditanya berapa alokasi menteri untuk Golkar ia meminta untuk ditanyakan ke Prabowo.

"Saya nggak pernah minta kursi. Mana pernah kita minta kursi," ungkap Bahlil.

"(Jatahnya berapa?) Tanya Pak Prabowo," sambung mantan Ketua Umum Hipmi tersebut.