Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

Skema subsidi BBM bakal dirombak menjadi. Rencananya skema subsidi yang selama ini berjalan bakal menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan khusus mobil pelat kuning kemungkinan tidak akan ikut diubah skema subisidinya. Subsidi dijamin tidak akan dicabut dan akan dilakukan seperti saat ini.

"Nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," sebut Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya subsidi yang sudah tepat sasaran tidak akan diubah. Subsidi kepada sarana transportasi umum pelat kuning salah satunya.

"Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, cuman ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," tegas Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Pemerintah memberi sinyal melanjutkan program subsidi mobil listrik pada tahun 2025. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika menghadiri acara first export Chery Indonesia di Cikarang Dry Port, Bekasi (1/11).

"Semuanya ada kemungkinan untuk memberikan penambahan insentif. Kita juga sudah membahas berkaitan dengan insentif-insentif yang dibutuhkan buat sektor otomotif, karena sektor otomotif sekarang sedang tidak baik-baik saja," ungkap Agus kepada wartawan.

"Kita lihat bahwa salesnya sekarang sudah menurun, sehingga Gaikindo sendiri harus merevisi target yang mereka sudah tetapkan sebelumnya. Ini membutuhkan intervensi dari negara, termasuk kemungkinan kita mau menerbitkan beberapa program atau kebijakan insentif dan stimulus," sambung Agus.

Saat ditanya seperti apa skema subsidi yang bakal diberikan untuk mobil listrik, Agus mengatakan bahwa hal tersebut sedang dirumuskan. "Intinya, pemerintah mempunyai perhatian terhadap sektor industri otomotif, karena sektor industri otomotif itu mempunyai backward linkage yang besar dan forward linkage yang besar," kata dia.

"Sehingga seluruh ekosistem industri sektor otomotif itu merupakan sebuah kesatuan. Kalau penjualan otomotifnya sendiri, produk-produk akhirnya sendiri, dia mengalami kontraksi berbeda dengan berbagai alasan. Sekarang alasan yang utamanya kita lihat adalah perlemahan dari daya beli. Tentu itu akan berpengaruh pada backward linkage yang akan juga menarik ke bawah backward linkage dan juga forward linkage," bilang Agus.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah memberikan bantuan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%. Jadi awalnya pajak PPN yang dibayarkan 11%, menjadi 1%. Aturan itu berlaku pada 2023 dan 2024, dengan syarat mobil listrik harus diproduksi di dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 40%.

Tes Chery J6 iWD: Mobil Listrik yang Siap Dibawa Blusukan!

Tes Chery J6 iWD: Mobil Listrik yang Siap Dibawa Blusukan!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan besok akan mulai rapat perdana mengenai perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga listrik. Pihaknya akan membuat beberapa opsi formulasi skema subsidi yang baru.

Salah satu opsi yang masuk adalah penyaluran dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena menurutnya, tujuan subsidi adalah diberikan kepada warga negara yang berhak.

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," kata dia dalam konferensi di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," jelasnya.

Adapun alasan harus ada skema baru untuk subsidi karena terjadi subsidi BBM hingga listrik dinilai tidak tepat sasaran. Bahlil menyebut angka kebocoran mencapai Rp 100 triliun.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun-lah," jelasnya.

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal rencana mengubah skema subsidi energi. Bahlil mengatakan skema itu tengah digodok sementara untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Sementara untuk LPG, pihaknya masih akan mempertimbangkan karena penyaluran produk tersebut menyangkut keberlangsungan UMKM dan rumah tangga.

"Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Pihaknya akan menggodok opsi skema subsidi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat beberapa opsi lainnya.

"Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," terangnya.

Untuk menggodok skema subsidi yang baru, tidak hanya Kementerian ESDM, tetapi juga melibatkan Kementerian Sosial, Pertamina, PLN dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Alasan Skema Subsidi Diubah

Adapun alasan skema subsidi energi ini harus diubah, karena subsidi yang dikeluarkan pemerintah semakin besar. Namun selama ini tidak tepat sasaran, padahal harus diterima oleh yang berhak.

Dia mencontohkan subsidi BBM yang juga digunakan kepada mobil dengan cubicle centimeter (CC) yang besar dan pelat hitam. Menurutnya hal itu yang perlu menjadi perhatian.

"Ini kan subsidi kita itu kan totalnya kan Rp 435 triliun ya. Terdiri dari LPG, kemudian listrik, kemudian BBM. Nah, kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa. Kami mulai rapatkan untuk menggodok karena ditengarai bahwa sebagian subsidi kita itu tidak tepat sasaran," pungkasnya.

Penyaluran subsidi tepat sasaran disebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno skema subsidi saat ini banyak yang tidak tepat sasaran.

"Pak Presiden Prabowo mengatakan mengenai subsidi, subsidi merupakan hal penting dan perlu. Tetapi banyak subsidi itu belum tepat sasaran. Nah ini pelru kita benahi," ujar dia ditemui di Gedung DPR RU, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya pembenahan untuk penyaluran subsidi perlu dilakukan karena dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran.

"Saya kira dengan tata cara pemberian subsidi kepada mereka yang berhak, yang membutuhkan, banyak dana yang kita hemat untuk bisa kita alokasikan untuk pembangunan di sektor ekonomi lainnya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga punya keinginan untuk mengubah skema subsidi bagi masyarakat. Banyak subsidi yang masih terbuka akan diubah skemanya menjadi subsidi langsung di eranya memimpin Indonesia.

Prabowo bilang pihaknya akan meneliti data penerima subsidi dan mengubah skema subsidi menjadi secara langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan.

"Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakini subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Kementerian ESDM bicara soal skenario skema penyaluran subsidi BBM baru di era Prabowo Subianto. Skema subsidi BBM kabarnya akan diubah menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang dan disalurkan melalui bantuan langsung tunai (BLT).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan skema subsidi langsung semacam ini memang sudah sejak lama direncanakan pemerintah.

Buktinya rencana semacam ini selalu masuk dalam Nota Keuangan setiap tahun. Namun belum ada mekanisme yang pas untuk menjalankannya.

"Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun di kebijakan subsidi itu selalu ada itu. BBM menuju kepada subsidi langsung. Dari subsidi harga ke subsidi orang. Di nota keuangan, sudah beberapa kali menuju sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas," ujar Agus ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Agus bilang pemberian BLT sebagai subsidi BBM adalah konsep semata. Pada intinya pemerintah hanya ingin menjalankan subsidi BBM langsung yang tepat sasaran.

"BLT itu konsepnya, itu adalah subsidi langsung untuk meningkatkan daya beli," sebut Agus.

Kemudian, setelah subsidi BBM dibuat menjadi subsidi langsung, harga semua BBM akan dijual seusai dengan harga keekonomiannya tanpa subsidi.

"(Harga BBM) Nggak dilepas ke pasar. Tapi dibuat sesuai dengan harga keekonomian. Harganya bukan pasar. Ini sesuai dengan harga keekonomiannya," kata Agus.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah menyebut subsidi energi seharusnya bisa disalurkan melalui bantuan langsung tunai (BLT).

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan supaya kepada mereka (masyarakat miskin) itu diberikan saja transfer tunai langsung kepada mereka bukan kepada komoditinya kepada keluarganya yang berhak untuk menerima," kata dia dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

Burhanuddin mengatakan karena sejauh ini subsidi yang disalurkan melalui barang tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan di beberapa tempat masyarakat miskin malah tidak merasakan apa yang disebut subsidi BBM.

"Tahun lalu saya pergi ke Solo. Saya bertemu pelanggan PLN paling bawah, mereka bayar bulanan paling Rp 30.000, lampunya hanya satu. Orang-orang miskin, mereka tidak menerima keuntungan dari subsidi BBM, mereka tidak punya sepeda motor. Mereka beli gas, satu melon untuk 2 minggu saja kecil sekali," jelas dia.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Skema subsidi energi akan diubah menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah. Dia menyebut subsidi energi seharusnya bisa disalurkan melalui bantuan langsung tunai (BLT).

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan supaya kepada mereka (masyarakat miskin) itu diberikan saja transfer tunai langsung kepada mereka bukan kepada komoditinya kepada keluarganya yang berhak untuk menerima," kata dia dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

Burhanuddin mengatakan karena sejauh ini subsidi yang disalurkan melalui barang tidak tepat sasaran. Dia mencontohkan di beberapa tempat masyarakat miskin malah tidak merasakan apa yang disebut subsidi BBM.

"Tahun lalu saya pergi ke Solo. Saya bertemu pelanggan PLN paling bawah, mereka bayar bulanan paling Rp 30.000, lampunya hanya satu. Orang-orang miskin, mereka tidak menerima keuntungan dari subsid BBM, mereka tidak punya sepeda motor. Mereka beli gas, satu melon untuk 2 minggu saja kecil sekali," tuturnya.

Dia pun mempertanyakan kepada siapa subsidi BBM itu tujukan dan siapa yang merasakan.

"Siapa yang sebetulnya yang menikmati subsidi itu?" Lanjutnya.

Menurutnya dengan cara itulah subsidi untuk energi bisa dikurangi dan dialihkan kepada program yang lebih produktif terutama untuk membantu masyarakat miskin.

"Kita kurangi subsidi secara langsung diberikan tadi kita alihkan ke hal produktif. Ini meleverage pertumuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," pungkasnya.

Komisi IV DPR mengaku mendapatkan informasi bahwa skema pupuk subsidi bakal diubah. Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai hal itu bakal berat untuk dilakukan.

Informasi tersebut awalnya diungkap Ketua Komisi IV DPR Sudin, dia mendapat informasi bakal ada perubahan skema pemberian subsidi pupuk kepada para petani. "Saya mendapatkan info bahwa pupuk subsidi akan diubah mekanismenya, saya minta dijelaskan," ungkap Sudin di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Sudin mengaku khawatir tentang pengubahan skema pemberian pupuk subsidi, hal itu disebutnya bakal merugikan petani. Sebab, skema bakal berubah menjadi bantuan langsung tunai kepada petani melalui bank.

Sudin pun meminta agar jika memang program itu dilaksanakan agar penyalurannya betul-betul dicek. "Saya minta tolong bener-bener cek ulang dipastikan bahwa jangan sampai uang subsidi dari pemerintah ke petani itu bukan menjadi pupuk tetapi menjadi yang lain-lain. Bahkan infonya transfernya itu virtual account, apakah semua petani di wilayah terpencil memiliki rekening? Jadi nanti tolong dijelaskan secara singkat," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman, juga mengaku sudah mengetahui informasi soal hal tersebut. Tapi, dia menilai perubahan skema pemberian subsidi pupuk bakal sulit diimplementasikan.

"Pupuk bersubsidi memang ada rencana pilot project di Babel, tapi saya kira maaf pak ketua karena kan kita tidak tahu menteri berikutnya, ini agak berat," tegas Amran.

Menurut Amran, perubahan skema subsidi pupuk harus dipastikan dapat mengakomodir seluruh petani. Sebab, banyak petani khususnya yang berada di wilayah terluar yang memiliki keterbatasan infrastruktur, karena itu Amran menilai perubahan skema subsidi pupuk bakal berat dilaksanakan.

"Dulu kartu tani kami yang minta, sebelum kami tinggalkan, kami minta dihentikan karena banyak saudara kita yang tidak bisa dijangkau dengan sinyal dan seterusnya itu tidak bisa dapat pupuk, di perbatasan jangan kita bayangkan bahwa berada di kota semua, sehingga ada 17-20% tidak dapat pupuk tidak bisa akses karena kartu tani, jadi kemarin kami langsung KTP, selesai, kita permudah," jelas Amran.

JAKARTA,investor.id - Komisi VII DPR menyarankan penerapan skema penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran harus dilakukan dengan  mengedepankan prinsip berkeadilan. Apalagi pemerintah menerapkan hal ini untuk mengurangi jumlah penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

“Berkeadilan itu prinsipnya adalah yang berhak atas subsidi dimudahkan untuk mendapatkannya, sementara yang tidak berhak atas subsidi maka dicegah dengan kebijakan yang konsisten,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (19/7/2024).

Dalam hal ini penerima BBM bersubsidi merupakan masyarakat yang termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Penerima BBM subsidi adalah angkutan umum, ojek online, UMKM dan warga tidak mampu lainnya. Dalam hal ini diperlukan skema yang dibuat secara tegas, konsisten dan dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah di Indonesia.  Pemerintah harus mempersiapkan seluruh perangkatnya untuk mencegah segala bentuk pelanggaran hukum dilakukan.

"Hal ini harus dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah tanpa ada kelonggaran apapun. Bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari plat nomor, data DTKS maupun yang lainnya. Yang paling penting penegakan hukum harus dijalankan karena ini berkaitan dengan pengaturan subsidi dari negara, kata Eddy.

Eddy mendorong pemerintah untuk melakukan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 sebagai payung hukum yang kuat untuk subsidi tepat sasaran. Revisi Perpres diperlukan sebagai payung hukum yang kuat dan konsekuen. mencantumkan pertama, kategori kelompok masyarakat dan kendaraan yang berhak konsumsi BBM bersubsidi .

"Sanksi yang diberikan kepada mereka yang masih membeli atau menjual BBM bersubsidi yang bertentangan dengan Perpres tersebut” terang Eddy.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) terkait tengah menyusun sejumlah mekanisme agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran. Pada saat yang sama pemerintah juga terus mendorong agar penggunaan BBM yang ramah lingkungan.  

“Skenario terkait dengan program, tidak ada pembatasan BBM,” imbuh Airlangga.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News