REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, bersumpah pada tanggal 26 Agustus untuk membangun sebuah sinagoge di dalam tempat suci Al-Aqsa, situs suci umat Islam yang dikenal dengan nama Al-Haram Al-Sharif.

Konteks komentarnya adalah “kebencian yang nyata dan mendalam” di antara warga Israel yang diakibatkan oleh upaya Netanyahu dan mitra koalisi pemerintah ekstremisnya untuk melemahkan kekuatan peradilan.

Namun, pertarungan di Mahkamah Agung hanyalah puncak gunung es. Fakta bahwa Israel membutuhkan lima pemilihan umum dalam empat tahun untuk membentuk pemerintahan yang stabil pada Desember 2022 merupakan indikasi konflik politik Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah baru mungkin “stabil” dalam hal keseimbangan parlemen, tetapi hal itu mengacaukan negara itu di semua lini, yang mengarah pada protes massal, yang melibatkan kelas militer yang kuat, tetapi semakin terpinggirkan.

Serangan 7 Oktober terjadi pada saat kerentanan sosial dan politik, yang bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya Israel di atas reruntuhan Palestina yang bersejarah pada Mei 1948.

Perang, dan terutama kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuannya, memperdalam konflik yang sudah ada. Hal ini menimbulkan peringatan dari para politisi dan militer bahwa negara ini akan runtuh.

Peringatan yang paling jelas datang dari Yitzhak Brik, seorang mantan komandan militer Israel. Ia menulis di Haaretz pada 22 Agustus bahwa “negara ini ... sedang berlari kencang menuju tepi jurang,” dan bahwa negara ini “akan runtuh dalam waktu tidak lebih dari setahun.”

Meskipun Brik, antara lain, menyalahkan kekalahan Netanyahu dalam perang di Gaza, kelas politik anti-Netanyahu percaya bahwa krisis ini terutama terletak pada pemerintah itu sendiri. Solusinya, menurut komentar terbaru yang dibuat oleh Herzog, adalah

Kahanisme merujuk pada Partai Kach dari Rabbi Meir Kahane. Meskipun sekarang dilarang, Kach telah muncul kembali dalam berbagai bentuk, termasuk dalam partai Otzma Yehudit milik Ben-Gvir. Sebagai murid Kahane, Ben-Gvir bertekad untuk mencapai visi sang rabi ekstremis: pembersihan etnis secara menyeluruh terhadap rakyat Palestina.

Ben-Gvir dan rekan-rekannya sepenuhnya menyadari kesempatan bersejarah yang kini tersedia bagi mereka untuk menyulut perang agama yang sangat mereka idam-idamkan. Mereka juga tahu bahwa jika perang di Gaza berakhir tanpa memajukan rencana utama mereka untuk menjajah wilayah-wilayah lain yang diduduki, maka kesempatan itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi.

Kesibukan Ben-Gvir yang berhaluan kanan-jauh untuk memenuhi agenda keagamaan Zionis bertentangan dengan bentuk tradisional penjajahan Israel, yang didasarkan pada “genosida bertahap” terhadap warga Palestina dan pembersihan etnis secara perlahan terhadap masyarakat Palestina dari Yerusalem Timur dan Tepi Barat.

BACA JUGA:Protes Keras RS Medistra Soal Jilbab, Siapa Dr Diani? Kakeknya Tokoh Utama Muhammadiyah

Militer Israel percaya bahwa pemukiman ilegal sangat penting, tetapi mereka menganggap koloni-koloni ini dalam bahasa strategis sebagai penyangga “keamanan” bagi Israel.

Pemenang dan pecundang dari perang ideologi dan politik Israel kemungkinan besar akan muncul setelah berakhirnya perang Gaza, yang hasilnya akan menentukan faktor-faktor lain, termasuk masa depan negara Israel, sesuai dengan perkiraan Jenderal Yitzhak Brik sendiri.

Sumber: midleeastmonitor

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau supaya pemerintah dan masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dari pengaruh agen-agen Zionisme, yang dianggap bisa berpotensi memecah belah kerukunan publik demi meraih keuntungan yakni dukungan kepada Israel.

"Upaya Zionis, agen-agen Zionis Israel terus bergerak, karena itulah waspadalah jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, jaga martabat, dan kedaulatan bangsa Indonesia dari pengkhianatan perjuangan," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, dalam aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu (21/7/2028) kemarin, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Sudarnoto menuding agen-agen Israel dan Zionisme sudah mulai bergerak di sekolah sampai masjid di Indonesia buat menggalang dukungan publik.

Dia mengatakan, beberapa warga Indonesia malah ada yang terang-terangan bertemu serta melakukan pembicaraan langsung dengan tokoh Israel.

Sudarnoto juga mengajak semua elemen masyarakat tetap menjaga semangat persatuan. Langkah itu, menurut dia, penting sebagai upaya mendukung perjuangan bangsa Palestina buat mencapai kemerdekaan.

"Jangan sampai ada masjid yang disusupi oleh para pengkhianat, jangan ada sekolah yang disusupi oleh pengkhianat, jangan sampai ada kampus yang disusupi oleh pengkhianat, dan jangan sampai ada ormas apapun yang disusupi oleh pengkhianat," papar Sudarnoto.

"Siapa mereka? Mereka adalah yang sudi untuk berbicara, dipengaruhi dan bekerja sama dengan agen Israel, agen Zionis di Indonesia dan di mana saja," lanjut Sudarnoto.

Pemerintah Indonesia sampai saat ini secara resmi tidak pernah mengakui Israel. Indonesia bersikap terus mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel, serta mendukung solusi 2 negara.

Sebagai informasi, lima kader Nahdlatul Ulama (NU) yang diajak bertemu Presiden Israel Isaac Herzog beberapa waktu lalu mengabdi di beberapa badan otonom NU.

Mereka adalah Zainul Maarif yang merupakan mantan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Akibat pertemuan itu dia juga dicopot dari posisi Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jakarta.

Kemudian, Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa.

Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.

Sedangkan Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.

Terkait sanksi terhadap kelimanya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf pernah menyebut bahwa diserahkan badan otonomi masing-masing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah menjaga martabat dan nama baik negara dengan tidak melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan tokoh-tokoh Israel.

“Majelis Ulama Indonesia ingin menyampaikan pandangan agar pemerintah menjaga muruah bangsa ini, terbebas dari para pengkhianat yang telah melakukan pembicaraan dengan tokoh Israel,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Minggu (21/7/2028) kemarin, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Sudarnoto, jika pemerintah Indonesia menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Israel maka akan bertentangan dengan ideologi Pancasila, kemanusiaan, dan juga hukum internasional.

Sudarnoto juga mengingatkan masyarakat supaya mewaspadai pergerakan agen-agen pro Israel dan Zionisme yang menurut dia berkeliaran di Indonesia buat memengaruhi masyarakat dari berbagai sisi.

“Semua kampus, semua masjid, semua fasilitas umum, mahasiswa, anak muda harus dijaga dari pengaruh-pengaruh gerakan yang bisa memengaruhi,” ujar Sudarnoto.

Pemerintah Indonesia sampai saat ini secara resmi tidak pernah mengakui Israel. Indonesia bersikap terus mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel, serta mendukung solusi 2 negara.

Sebagai informasi, lima kader Nahdlatul Ulama (NU) yang diajak bertemu Presiden Israel mengabdi di beberapa badan otonom NU.

Mereka adalah Zainul Maarif yang merupakan mantan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Akibat kunjungan itu dia diberhentikan dari posisi Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jakarta.

Kemudian, Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa.

Nurul Barul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.

Sedangkan Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.

Terkait sanksi terhadap kelimanya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf pernah menyebut diserahkan badan otonomi masing-masing.

REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Satu keluarga keturunan Yahudi diusir dari sebuah restoran di Hanoi, Vietnam, setelah sang pemilik restoran menegaskan, "Resto saya tidak menerima orang dari negara anda!". Cerita pengusiran keluarga asal Israel dari restoran bernama Railway Tuan Cafe itu kemudian viral di media sosial khususnya X.

Dilansir dari Jerusalem Post, Dani Namdar dan istrinya Raizel, bersama kedua anak balita mereka tengah berlibur di Vietnam saat insiden itu terjadi pada pekan lalu. Dalam video yang diunggahnya di Instagram, Namdar menulis kutipan, "Ini bukan Jerman pada 1938. Ini adalah pemilik restoran 'Pro Palestina di Veitnam. Anda bilang Anti Zionisme bukan Anti Yahudi? Kami tengah bersantai di Hanoi untuk foto-foto saat pemilik resto mulai mengancam anak kami saat ia melihat anak kami mengenakan kippah," kata Namdar.

Dalam video itu, pemilik resto terekam menghardik keluarga Namdar, yang mengambil foto di depan restonya. "Keluar dari resto saya. Keluar! Jangan duduk di sini. Resto saya tidak menerima orang dari negara anda," ujar pemilik resto tersebut kepada keluarga Namdar.

Saat Namdar bertanya apakah keluarganya ditolak karena mereka adalah Yahudi, pemilik resto menolak tuduhan itu dan bilang, "Tidak, tidak, tidak. Saya tidak menerima."

"Sungguh ini adalah pengalaman traumatis bagi anak-anak kami," kata Namdar.

Cek video keluarga Daniel Namdar diusir pemilik Railway Tuan Cafe:

Di video kedua yang diunggah Namdar, terlihat pemilik toko yang sama mengacungkan jari tengah kepada keluarga Namdar, sambil berkata, "Palestina Merdeka," dan "Kami hanya menerima manusia, anjing, dan kucing. Kamu bukan manusia, pergi!"

Langkah Namdar mengunggah video pengalamannya diusir di restoran Vietnam tampak seperti upaya menggalang solidaritas dengan bingkai dirinya menjadi korban perilaku antisemit. Namun, di media sosial, sang pemilik toko Railway Tuan Cafe justru mendapat banyak simpati atas keberaniaannya itu yang dinilai sebagai refleksi atas solidaritas dunia terhadap penindasan warga Palestina, khususnya Gaza oleh zionis Israel saat ini. Dari ribuan warganet yang berkomentar di video yang diunggah Namdar di akun @thatjewishfamily, justru bersimpati terhadap pemilik Railway Tuan Cafe.

Lebih dari 38 ribu warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 87 ribu orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Hampir sembilan bulan setelah perang Israel dan sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, serta obat-obatan,

Israel telah dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang putusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum negara itu diinvasi pada 6 Mei. Israel yang juga mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina, Hamas, pada 7 Oktober.

Pada pekan lalu, Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk Gaza Sigrid Kaag menyatakan, bahwa serangan Israel di daerah kantong Palestina itu telah memicu badai penderitaan manusia.

"Warga sipil Palestina di Gaza telah terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Rumah mereka hancur, kehidupan mereka berubah," kata Sigrid Kaag kepada Dewan Keamanan PBB, Selasa (2/7/2024) dikutip Anadolu.

Kaag melaporkan, bahwa sistem kesehatan publik di Gaza telah runtuh, dengan hancurnya sekolah-sekolah dan sistem pendidikan, hingga menimbulkan ancaman serius bagi generasi mendatang. Ia memperingatkan tentang suhu udara yang melonjak ketika musim panas dan krisis layanan dasar seperti pengelolaan limbah, fasilitas sanitasi dan pasokan air, serta momok wabah penyakit menular.

"Sebanyak 1,9 juta orang kini mengungsi di seluruh Gaza," kata Kaag.

Dia pun mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait perintah evakuasi terbaru di Khan Younis, dengan menyebut bahwa di Gaza, tidak ada tempat yang aman. Kaag juga menggarisbawahi penurunan signifikan jumlah bantuan yang masuk dan didistribusikan di seluruh Gaza setelah serangan Israel terhadap Rafah dan penutupan perbatasan Rafah.

Memperhatikan bahwa bantuan kemanusiaan akan dibutuhkan selama bertahun-tahun, Kaag mengatakan bahwa fokus juga harus diarahkan pada proses rekonstruksi dan pemulihan di Gaza, tanpa penundaan.