Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa hapus buku, hapus tagih, hanya untuk kredit macet UMKM bidang pertanian dan perikanan.

Maman menjelaskan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM, petani dan nelayan di perbankan Himbara, merupakan keberpihakan pemerintah kepada sekitar 1 juta UMKM yang bergerak di bidang pertanian perikanan yang memiliki kredit macet.

Rata-rata maksimal utang badan usaha tersebut maksimal Rp 500 juta dan untuk perorangan maksimal Rp 300 juta.

Maman menegaskan, yang termasuk dalam kebijakan ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan yang notabene terkena beberapa permasalahan. Misalnya gempa bumi, bencana alam, dan Covid-19.

"Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan utang piutang, ini yang betul-betul tidak bisa tertolong lagi," ujar Maman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Maman menambahkan, para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian tersebut sudah tidak memiliki kemampuan bayar, sudah jatuh tempo, dan sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara dalam rentang waktu sekitar 10 tahun.

"Jadi kurang lebih nanti estimasi ya mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan, kurang lebih nanti ada plus minus sekitar Rp 10 triliun dan itu nanti proses mekanismenya melalui bank, jadi ini ngga ada sama sekali melalui APBN kita. PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi ataupun ruang payung hukum untuk bisa menghapus," jelas Maman.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung mengapresiasi pemerintah yang menerbitkan PP 47/2024 tersebut. Nantinya, kementerian/lembaga terkait akan menindaklanjuti PP 47/2024.

"Tapi yang pasti kredit macet yang sudah tidak mungkin dibayar, tapi petani dan nelayan dikejar-kejar terus sama hutang," kata Gulat.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Arief Zamroni mengatakan, sebelum adanya PP 47/2024, petani kakao sulit bergerak lebih untuk mengembangkan usahanya.

"Adanya PP 47/2024 ini barusan ditandatangan ini solusi luar biasa, diharapkan implementasi di lapangan sesuai harapan masyarakat," ujar Arief.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) tenteng Kementerian Koordinator baru yang dibentuk pada pemerintahannya.

Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, ketujuh perpres tersebut diunggah pada Rabu (6/11/2024).

Beleid tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian koordinator. Di samping itu, dalam aturan tersebut juga menjelaskan terkait dengan struktur organisasi masing-masing kementerian koordinator.

Adapun, aturan tersebut yakni Pepres Nomor 142/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Perpres 144/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selanjutnya, Perpres Nomor 146/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perpres Nomor 145/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selain itu, Perpres 141/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian 143/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres 147/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dalam salinan Perpres tersebut diketahui bahwa beleid tersebut diteken oleh Prabowo pada 5 November 2024.

Dikutip dari masing-masing Perpres tentang Kementerian Koordinator, maka pembagian kementeriannya yakni:

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat:

1. Kementerian Hukum;
2. Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
4. instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Kementerian Kebudayaan;
5. Kementerian Kesehatan;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
9. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

1. Kementerian Sosial;
2. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Kementerian Koperasi;
5. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan
7. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi;
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pangan:

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Kehutanan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Badan Pangan Nasional;
6. Badan Gizi Nasional; dan
7. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Komunikasi dan Digital;
5. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
6. Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

1. Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Kementerian Pariwisata; dan
8. instansi lain yang dianggap perlu

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar aset kripto berada dalam sorotan seiring dua peristiwa besar yang akan memengaruhi pergerakannya, yaitu pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) dan keputusan suku bunga Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) AS.

Harga Bitcoin (BTC) terpantau melemah ke level US$68.882 per Selasa (5/11) pukul 18.40 WIB, menurut data dari CoinMarketCap.

Setelah sebelumnya mendekati level tertinggi sepanjang masa di US$73.600, BTC kini turun 3,54% dalam sepekan terakhir.

Panji Yudha, Financial Expert di Ajaib Kripto, mengaitkan penurunan ini dengan aksi ambil untung atau taking profit.

Secara teknikal, BTC kemungkinan masih akan melemah menuju Moving Average (MA)-50 di sekitar US$65.500, yang dipandang sebagai area ideal untuk strategi “buy the dip.”

"Jika berhasil rebound, BTC berpotensi kembali menguat melewati level US$70.000," ungkap Panji dalam risetnya pada Selasa (5/11).

Di sisi lain, perdagangan ETF Bitcoin spot menunjukkan kinerja positif dengan net inflow sebesar US$2,22 miliar dalam periode 28 Oktober hingga 1 November 2024, angka tertinggi sejak Maret 2024, berdasarkan data SoSo Value.

Pemilu AS: Dampaknya pada Pasar Kripto

Panji juga menilai bahwa perkembangan politik di AS kini semakin terkait erat dengan pasar aset kripto.

Berdasarkan data dari Polymarket, kandidat Partai Republik Donald Trump masih unggul atas Kamala Harris dari Partai Demokrat, meskipun keunggulannya menurun dari 66,9% menjadi 55,9%.

Dukungan Trump terhadap Bitcoin dan minat politisi AS lainnya pada aset digital diyakini akan memberikan dorongan bagi sektor ini setelah pemilu.

Trump telah mengusulkan penggantian Gary Gensler, ketua SEC saat ini, yang sering dikritik karena regulasi ketat terhadap kripto.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasar aset kripto berada dalam sorotan seiring dua peristiwa besar yang akan memengaruhi pergerakannya, yaitu pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) dan keputusan suku bunga Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) AS.

Harga Bitcoin (BTC) terpantau melemah ke level US$68.882 per Selasa (5/11) pukul 18.40 WIB, menurut data dari CoinMarketCap.

Setelah sebelumnya mendekati level tertinggi sepanjang masa di US$73.600, BTC kini turun 3,54% dalam sepekan terakhir.

Panji Yudha, Financial Expert di Ajaib Kripto, mengaitkan penurunan ini dengan aksi ambil untung atau taking profit.

Secara teknikal, BTC kemungkinan masih akan melemah menuju Moving Average (MA)-50 di sekitar US$65.500, yang dipandang sebagai area ideal untuk strategi “buy the dip.”

"Jika berhasil rebound, BTC berpotensi kembali menguat melewati level US$70.000," ungkap Panji dalam risetnya pada Selasa (5/11).

Di sisi lain, perdagangan ETF Bitcoin spot menunjukkan kinerja positif dengan net inflow sebesar US$2,22 miliar dalam periode 28 Oktober hingga 1 November 2024, angka tertinggi sejak Maret 2024, berdasarkan data SoSo Value.

Pemilu AS: Dampaknya pada Pasar Kripto

Panji juga menilai bahwa perkembangan politik di AS kini semakin terkait erat dengan pasar aset kripto.

Berdasarkan data dari Polymarket, kandidat Partai Republik Donald Trump masih unggul atas Kamala Harris dari Partai Demokrat, meskipun keunggulannya menurun dari 66,9% menjadi 55,9%.

Dukungan Trump terhadap Bitcoin dan minat politisi AS lainnya pada aset digital diyakini akan memberikan dorongan bagi sektor ini setelah pemilu.

Trump telah mengusulkan penggantian Gary Gensler, ketua SEC saat ini, yang sering dikritik karena regulasi ketat terhadap kripto.

Jika Trump terpilih kembali, hal ini diprediksi dapat memperkuat optimisme di kalangan investor aset kripto, terutama setelah Trump menyatakan akan menjadikan Bitcoin sebagai cadangan strategis AS dan mengklaim diri sebagai “Crypto President.”

Beberapa investor juga berharap ada dukungan dari kubu Demokrat, khususnya jika Kamala Harris terpilih.

Data historis menunjukkan bahwa harga BTC cenderung naik setelah pemilu AS; misalnya, pada pemilu 2020, BTC naik 28,24% sebelum pemilu dan 42,06% setelahnya.

Prediksi The Fed Pangkas Suku Bunga

Selain pemilu, pasar juga memantau keputusan FOMC yang akan diumumkan pada 6-7 November. Data terbaru dari CME Group menunjukkan bahwa kemungkinan besar The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin, dari 4,75% menjadi 4,50%.

Penurunan ini diprediksi akan menurunkan suku bunga target The Fed ke kisaran 4,25%-4,5% pada akhir 2024.

Panji mengingatkan agar para trader dan investor mempersiapkan strategi stop loss guna meminimalisir risiko, mengingat volatilitas pasar yang dapat meningkat pekan ini.

"Investor juga harus berhati-hati terhadap potensi koreksi, terutama dengan sentimen pemilu AS dan keputusan suku bunga The Fed yang akan menentukan apakah Bitcoin mampu bertahan atau bahkan mencetak rekor baru dalam waktu dekat," jelas Panji.

Dengan perkembangan besar yang tengah berlangsung, pekan ini menjadi sangat krusial bagi para pelaku pasar kripto untuk mencermati dinamika harga Bitcoin dan aset kripto lainnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait dengan status penjualan iPhone 16 di Indonesia.

Airlangga menyebut bahwa penjualan produk Apple terbaru di Indonesia ini akan bergantung pada kecocokan produk tersebut dengan ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

"Terkait dengan iPhone, nanti kita lihat dulu TKDN-nya," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong agar perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Apple bisa memenuhi regulasi TKDN yang berlaku di Indonesia.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus memantau dan menyempurnakan kebijakan terkait TKDN, seiring dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi.

"TKDN tentu juga akan kita dorong, dan juga timnya juga nanti akan disempurnakan dengan adanya perubahan. Nanti kita monitor," katanya.

Sebelumnya, diberitakan oleh Bloomberg, Apple Inc telah mengajukan rencana investasi hampir US$ 10 juta untuk meningkatkan produksi di Indonesia.

Langkah ini diambil seiring dengan usaha perusahaan teknologi asal AS tersebut untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Dalam Negeri.

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, Apple berencana untuk berinvestasi dalam sebuah pabrik di Bandung, yang terletak di tenggara Jakarta.

Pabrik ini akan dibangun bekerja sama dengan beberapa pemasok yang sudah ada dalam jaringan Apple.

Jakarta: Setelah merilis lagu "Raksasa", Giant Jay kembali memperkenalkan single terbarunya yang berjudul "Teman saja". Lagu ini berkisah tentang cinta tak terbalas.

Giant Jay membagikan cerita cinta yang dialami dirinya ketika merasa terjebak dalam perasaan kepada seorang wanita yang menganggap dirinya hanya sebagai teman. Dalam single ini Giant tidak sendirian, dirinya berkolaborasi bersama musisi berbakat Valdy Emily.

"Lagu ini refleksi dari perjalanan yang kita semua alami, mencintai seseorang yang tidak melihat kita lebih dari sekadar teman. Ini adalah pengalaman universal yang banyak orang bisa hubungkan," kata Giant Jay.
Giant membawa warna baru pada single ciptaannya. Duet dengan Valdy Emily di lagu "Teman Saja" menjadi symbol konsistensi terhadap dua musisi dalam berlomba untuk menciptakan karya yang dapat dirasakan dengan mendalam bersama para pendengar.

baca juga: 7 Lagu Penyemangat di Pagi Hari

Giant Jay berharap jika lagu ciptaanya bersama Valdy dapat dinikmati di berbagai platform music digital. Tidak lupa single "Teman Saja" menjadi tujuan dari Giant Jay untuk menciptakan musik yang menyentuh hati.

"Saya harap lewat lagu ini pendengar dapat merasakan kedalaman emosi dan perjalanan cinta yang penuh harapan meskipun seringkali berujung pada pengertian menyakitkan," kata Giant Jay.

Diketahui jika Giant Jay menjadi penyanyi yang memiliki eksistensi yang tidak dapat diragukan lagi di Industri Musik. Dirinya baru saja masuk dalam Nominasi Anugerah MUSIK Indonesia (AMI) Awards 2024 yang tercatat menjadi pendatang baru terbaik dengan single yang dibawakan berjudul "Raksasa".

Dalam lagunya yang berjudul "Raksasa", Giant jay memberikan pesan terhadap pentingnya persahabatan dan rasa keberanian dalam melawan tindakan bullying. Lagu "Raksasa" sendiri sudah memberikan banyak inspirasi dan mendukung terhadap pendengar yang berada dalam situasi sulit. (Victor Rodam)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi FintechSyariah Indonesia (AFSI) menyampaikan, pengembangan fintechsyariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM).

Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya menuturkan, fintech syariah di Indonesia pada dasarnya memiliki salah satu kekuatan yakni pada syariah compliance atau pemenuhan aturan.

"Secara peringkat dan parameternya, kita paling tinggi di salah satu hal yakni di syariah compliance," kata dia dalam konferensi pers, ditulis Selasa (5/11/2024).

Ia menambahkan, regulator sendiri dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga selalu memastikan pemenuhan aturan yang dijalankan oleh penyelenggaran fintech syariah.

"Regulator juga pasti menanyakan, ini yang mana? Akadnya sudah sama atau belum," imbuh dia.

Adapun, tantangan dalam pengembangan fintech syariah datang dari kapasitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pihaknya melakukan jemput bola dengan melakukan pengembangan kemampuan di area kampus dengan harapan memunculkan minat di industri fintech.

Selani itu, harapannya informasi seputar fintech juga dapat diserap oleh orang generasi muda. Harapannya, dengan semakin banyak anak muda yang paham, semakin cepat juga inkluasi keuangan akan terjadi. Anak muda juga diharapkan menjadi jembatan untuk mendorong literasi di kelompok umur yang lebih matang.

Lebih lanjut, Ronald menuturkan, fintech syariah sangat berkesinambungan dengan sektor riil. Artinya, ketika sektor riil turun, penyaluran pembiayaan fintech syariah kemungkinan juga akan melandai.

"Karena kami juga harus lebih hati-hati. Jangan sampai dana masyarakat mengalami kerugian karena tidak hati-hati." tutup dia.

Ia menjabarkan, saat ini fintech syariah Indonesia berada di posisi ketiga dunia di bawah Arab Saudi dan Malaysia. Meskipun demikian, Indonesia lebih unggul perihal besarnya penyaluran pembiayaan dan banyaknya entitas yang memiliki usaha.

AFSI sendiri bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), serta pelaku industri akan menyelenggarakan The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024.

Acara ini akan berlangsung pada 12-13 November 2024 berlokasi di The Kasablanka Hall Jakarta dengan mengusung tema Technology Convergence: Shaping the Future of Finance and Beyond.

Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bidang fintech dan inovasi keuangan digital bersama dengan regulator dan praktisi industri baik di tingkat domestik maupun global.

Kegiatan IFSE ini merupakan acara puncak dari pelaksanaan Bulan Fintech Nasional (BFN) selama satu bulan penuh mulai 11 November 2024 yang bertepatan dengan momentum Hari Fintech Nasional hingga 12 Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok aturan baru dalam formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Putusan tersebut bakal mempengaruhi penetapan upah minimum 2025 yang bakal diputuskan dalam waktu dekat. Sebagai tindak lanjut atas putusan MK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar aturan baru tentang formula penghitungan UMP selesai pada 7 November 2024.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -WASHINGTON. Menurut para pakar, hasil penghitungan suara awal di negara bagian medan tempur AS mungkin bukan indikator yang baik untuk menentukan apakah kandidat Demokrat Kamala Harris atau pesaingnya dari Partai Republik Donald Trump yang menang. Ini karena aturan penghitungan suara dan keanehan di beberapa negara bagian utama.

Melansir Reuters, pada pemilihan umum 2020, beberapa negara bagian menunjukkan "fatamorgana merah", di mana Trump unggul pada malam pemilihan, sebelum akhirnya "pergeseran biru" membuat Demokrat Joe Biden menyalipnya saat surat suara yang lebih banyak pemilih Demokrat dihitung.

Para ahli telah secara akurat meramalkan hal itu akan terjadi. Akan tetapi, Trump masih menggunakan pergeseran itu untuk memperkuat klaimnya bahwa hasil pemilihan umum telah dicurangi.

Kondisi itu bisa terjadi lagi pada minggu ini, terutama di Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin.

Kebalikannya, “fatamorgana biru” yang tampaknya menunjukkan hasil yang kuat bagi Harris hanya untuk “pergeseran merah” untuk membalikkan tren, juga dapat terjadi minggu ini, terutama di North Carolina dan Georgia.

Tim kampanye Trump mengatakan bahwa ia berencana untuk menyatakan kemenangan ketika timnya yakin pihaknya telah melewati 270 suara Electoral College yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan.

Situasi tersebut bisa jadi prematur, tergantung pada berapa banyak suara yang belum dihitung dan dari mana suara-suara itu berasal.

Bagaimana semuanya berjalan akan tergantung pada bagaimana dan kapan sejumlah besar surat suara yang masuk atau surat suara awal diproses dan dihitung di berbagai negara bagian.

Faktor lainnya adalah bahwa Demokrat cenderung tinggal di daerah perkotaan yang lebih padat penduduknya, di mana penghitungan suara membutuhkan waktu lebih lama.

Ada tujuh negara bagian medan pertempuran yang kemungkinan akan menentukan hasil pemilihan, masing-masing dengan aturannya sendiri untuk menangani dan menghitung surat suara.

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diharapkan pada Hari Pemilihan dan setelahnya:

PENNSYLVANIA

Pennsylvania tidak memiliki pemenang yang jelas pada tahun 2020 selama empat hari setelah Hari Pemilihan, karena para pejabat memilah-milah tumpukan besar surat suara yang belum dikirim.

Negara bagian ini merupakan satu dari segelintir negara bagian yang tidak mengizinkan petugas pemilu untuk memproses atau menghitung surat suara melalui pos hingga pukul 7 pagi ET pada Hari Pemilihan, yang berarti kemungkinan akan memakan waktu berhari-hari lagi sebelum hasilnya diketahui.

Dengan lebih banyak Demokrat daripada Republik yang memberikan suara melalui pos, hasil awal – berdasarkan suara langsung pada Hari Pemilihan – mungkin akan menunjukkan Trump unggul, tetapi keunggulannya kemungkinan akan menyusut karena lebih banyak surat suara melalui pos yang dihitung.

Pola tersebut pada tahun 2020 mendorong Trump untuk secara keliru mengklaim adanya kecurangan. Tahun ini, undang-undang baru mengharuskan sebagian besar daerah untuk mengumumkan pada tengah malam pada malam pemilihan berapa banyak surat suara yang masih harus dihitung dalam upaya untuk mencegah teori konspirasi.

WISCONSIN

Seperti Pennsylvania, Wisconsin tidak mengizinkan petugas pemilu untuk memproses atau menghitung surat suara melalui pos hingga pagi hari pemilihan, yang berarti dapat terjadi penundaan dalam pelaporan hasil pemungutan suara awal tersebut.

Selain itu, banyak kota terbesar di negara bagian tersebut mengirimkan surat suara melalui pos ke lokasi terpusat untuk diproses dan ditabulasi. Hal itu dapat menyebabkan sejumlah besar suara dilaporkan sekaligus pada dini hari Rabu.

Pada tahun 2020, Trump dan sekutunya secara keliru mengklaim adanya kecurangan setelah Milwaukee, kota terbesar di negara bagian tersebut, melaporkan hampir 170.000 surat suara tidak hadir sekitar pukul 3:30 pagi CT (0830 GMT), memberikan Biden lonjakan besar yang membuatnya memimpin untuk pertama kalinya.

Peningkatan itu sudah diprediksi karena cara kota tersebut memproses surat suara tersebut dan fakta bahwa Demokrat lebih cenderung memilih melalui pos. Pola serupa mungkin terjadi pada tahun 2024.

GEORGIA

Pemungutan suara langsung lebih awal populer di Georgia, di mana para pejabat memperkirakan 65% hingga 70% surat suara akan diberikan di lokasi pemungutan suara lebih awal.

Surat suara tidak hadir atau surat suara melalui pos, yang mungkin mencakup sekitar 5% suara, dapat diproses - yang mencakup langkah-langkah seperti memverifikasi tanda tangan - mulai dua minggu sebelum pemilihan, meskipun para pekerja harus menunggu hingga Hari Pemilihan untuk mulai menghitungnya.

Semua suara awal – secara langsung dan melalui pos – harus dihitung dan dilaporkan paling lambat pukul 8 malam ET (0000 GMT) pada malam pemilihan, menurut undang-undang negara bagian.

Para pejabat bertujuan untuk menghitung semua suara, termasuk yang dari Hari Pemilihan, pada tengah malam.

Surat suara dari luar negeri dan pemilih militer akan diterima hingga tiga hari setelah pemilihan jika diberi cap pos paling lambat 5 November.

Ada lebih dari 21.000 surat suara yang diminta, jadi pemilihan yang sangat ketat mungkin tidak akan terselesaikan hingga suara-suara tersebut dihitung.

ARIZONA

Pemungutan suara melalui pos sangat populer di Arizona; hampir 90% pemilih memberikan suara mereka lebih awal, sebagian besar melalui pos, pada tahun 2020.

Petugas pemilu di Arizona dapat mulai memproses dan menghitung surat suara melalui pos setelah diterima, tetapi hasilnya tidak dapat dirilis hingga satu jam setelah pemungutan suara ditutup.

Surat suara melalui pos yang diserahkan pada Hari Pemilihan itu sendiri tidak dapat diproses hingga pemungutan suara ditutup. Dan jumlahnya cukup besar – pada tahun 2022, suara tersebut mencakup seperlima dari semua surat suara di Maricopa County, wilayah terbesar di negara bagian tersebut – dan dapat memakan waktu berhari-hari untuk dihitung.

Hasil awal pada malam pemilihan sebagian besar akan berupa suara awal, yang dapat menguntungkan Harris, sebelum angka beralih ke Trump saat suara Hari Pemilihan dihitung.

Angka tersebut dapat kembali ke Harris pada hari-hari berikutnya saat surat suara yang datang terlambat dihitung.

MICHIGAN

Sejak pemilihan umum 2020, Michigan telah memberlakukan pemungutan suara langsung lebih awal untuk pertama kalinya dan mulai mengizinkan wilayah hukum dengan lebih dari 5.000 orang untuk mulai memproses dan menghitung surat suara delapan hari sebelum Hari Pemilihan.

Wilayah hukum yang lebih kecil dapat melakukannya sehari sebelum 5 November.

Para pejabat berharap perubahan tersebut akan memungkinkan negara bagian untuk melaporkan hasil lebih cepat daripada tahun 2020, ketika surat suara tidak dapat diproses terlebih dahulu.

Hal itu menciptakan "fatamorgana merah" pada malam pemilihan, ketika penghitungan awal suara Hari Pemilihan negara bagian menguntungkan Trump.

Biden akhirnya mengungguli Trump dalam hal surat suara, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dihitung. Trump secara keliru mengklaim bahwa ia adalah korban penipuan.

NORTH CAROLINA

Pejabat pemilu mulai memproses dan memindai surat suara sebelum Hari Pemilihan. Setelah pemungutan suara ditutup, hasil pertama yang dilaporkan kemungkinan besar sebagian besar adalah surat suara serta suara langsung lebih awal.

Suara Hari Pemilihan akan dihitung dan dilaporkan sepanjang malam, dengan hasil lengkap diharapkan dilaporkan pada tengah malam.

Harris mungkin tampak unggul lebih awal berkat surat suara yang dikirim melalui pos, sementara Trump dapat memperkecil selisih saat penghitungan suara Hari Pemilihan.

Jika hasil pemilihannya seketat yang ditunjukkan oleh jajak pendapat, hasil di North Carolina mungkin masih belum jelas selama seminggu atau lebih.

Surat suara yang datang pada tanggal 5 November, serta surat suara dari luar negeri dan pemilih militer, dihitung selama periode penghitungan suara 10 hari setelah Hari Pemilihan.

Pada tahun 2020, media tidak mengumumkan kemenangan Trump di North Carolina hingga tanggal 13 November, 10 hari setelah pemilihan.

Tonton:Peluang Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat Tiba-tiba Terjun Bebas

NEVADA

Penghitungan suara yang lambat di Nevada pada tahun 2020 – media tidak mengumumkan kemenangan Biden di negara bagian tersebut hingga lima hari setelah Hari Pemilihan – memunculkan banyak meme.

Tetapi para pejabat mengatakan perubahan sejak saat itu akan mempercepat prosesnya. Yang paling menonjol, daerah-daerah diizinkan untuk mulai memproses dan menghitung surat suara lewat pos pada tanggal 21 Oktober.

Selain itu, para pekerja dapat mulai menghitung suara langsung lebih awal pada pukul 8 pagi Waktu Pasifik (15.00 GMT) pada Hari Pemilihan, daripada menunggu hingga pemungutan suara ditutup.

Namun, Nevada mungkin masih belum akan segera mendapatkan hasil. Pemungutan suara lewat pos telah menjadi populer di negara bagian tersebut, dan merupakan satu-satunya medan pertempuran yang menerima surat suara lewat pos yang datang terlambat.

Setiap surat suara yang diberi cap pos sebelum tanggal 5 November akan tetap dihitung jika tiba dalam waktu empat hari. Surat suara yang datang terlambat tersebut secara historis menguntungkan Demokrat, sehingga pergeseran ke arah Harris dapat terjadi saat suara dihitung setelah Hari Pemilihan.

Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding akan menertibkan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang nakal. Penertiban itu untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kami akan mendorong menertibkan LPK-LPK nakal ini. Jadi ada beberapa LPK nakal itu yang sebenarnya punya tugas melatih, tetapi sebagian jadi semacam ‘oknum calo’, nah, inilah yang biasanya perdagangan orang ilegal di sini banyak, sehingga coba kita rapikan pelan-pelan,” ujar Abdul dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar dikutip dari Antara, Rabu, 6 November 2024.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeringkatan LPK. Kemudian, memangkas para oknum LPK yang mengancam keamanan para pekerja migran.
“Ada pemeringkatan mana LPK yang bagus, mana yang pelat kuning, dan mana yang memang harus kita gunting karena tidak sehat bagi kemanusiaan dan para pekerja migran,” ucapnya.

Selain menertibkan LPK, ia menyatakan pihaknya memberikan bantuan pelatihan dan mencarikan skema bagi para PMI yang kembali ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya mereka bisa berusaha sendiri.

“Ke depan kita berharap sebenarnya ini kan PMI yang bekerja di luar rata-rata uangnya habis dikirim ke keluarganya. Oleh karena itu ke depan kita ingin mencari format bagaimana caranya mereka bisa aman untuk rumah dan modal kerja, dan untuk hidup mereka di negara bekerja sekarang, juga untuk dikirim ke keluarganya, kalau itu bisa kita bungkus dengan bagus, maka masalah pelindungan dan pemberdayaan ini bisa selesai,” paparnya.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengemukakan, para purna PMI ketika kembali ke Indonesia harus terhubung dengan unit-unit kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, baik itu koperasi maupun ekonomi kreatif.

“Purna PMI itu harus terkoneksi dengan unit-unit kegiatan ekonomi di negeri kita, baik itu UMKM, koperasi, maupun ekonomi kreatif dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Tugas kita di sini untuk bersinergi, termasuk agar para purna PMI ini juga mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja dengan pengalaman yang didapatkan di dalam negeri,” tuturnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) telah digelar, Selasa (5/11). Kamala Harris dari Partai Demokrat berhadapan dengan Donald Trump dari Partai Republik pada pemilihan presiden AS.

Kedua kandidat bersaing untuk mendapatkan dukungan dengan mempertaruhkan posisi mereka pada berbagai isu termasuk aborsi, ekonomi, dan kebijakan luar negeri.

Berikut adalah hasil awal dari jajak pendapat yang dilakukan Edison Research seperti dikutip Reuters. Hasil akan diperbarui saat tanggapan jajak pendapat tambahan dikumpulkan.

* 44% pemilih secara nasional mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan yang baik terhadap Trump, dibandingkan dengan 46% yang mengatakan demikian dalam jajak pendapat Edison Research tahun 2020. 54% memandangnya tidak baik, dibandingkan dengan 52% pada tahun 2020.

* 48% pemilih secara nasional mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan yang baik terhadap Harris, dibandingkan dengan 52% yang mengatakan hal yang sama terhadap Biden dalam jajak pendapat Edison Research tahun 2020. 50% berpandangan negatif terhadapnya, dibandingkan dengan 46% yang berpandangan seperti itu terhadap Biden pada tahun 2020.

* 31% pemilih di seluruh negeri mengatakan ekonomi menjadi faktor terpenting dalam menentukan cara memilih dalam pemilihan presiden. 11% mengatakan imigrasi, 14% aborsi, 34% keadaan demokrasi, 4% kebijakan luar negeri.

* 45% pemilih di seluruh negeri mengatakan situasi keuangan keluarga mereka lebih buruk daripada empat tahun lalu, dibandingkan dengan 20% yang mengatakan demikian dalam jajak pendapat exit poll Edison Research tahun 2020. 24% mengatakan mereka lebih baik daripada empat tahun lalu, dibandingkan dengan 41% pada tahun 2020. 31% mengatakan situasi keuangan mereka tidak berubah.

* 51% pemilih di seluruh negeri mengatakan mereka lebih percaya Trump untuk menangani ekonomi. 47% mengatakan mereka lebih percaya Harris.

* 39% pemilih di seluruh negeri mengatakan sebagian besar imigran tidak berdokumen di Amerika Serikat harus dideportasi ke negara asal mereka. 57% mengatakan mereka harus diberi kesempatan untuk mengajukan status hukum.

* 51% pemilih di seluruh negeri mengatakan mereka lebih percaya Harris untuk menangani masalah aborsi. 44% mengatakan mereka lebih percaya Trump.

* 31% pemilih di seluruh negeri mengatakan dukungan AS untuk Israel terlalu kuat. 30% mengatakan tidak cukup kuat dan 31% mengatakan sudah tepat.

* 73% pemilih di seluruh negeri mengatakan mereka menganggap demokrasi di AS terancam. 25% mengatakan aman.

* 57% pemilih di seluruh negeri mengatakan mereka tidak memiliki gelar sarjana, dibandingkan dengan 59% dalam jajak pendapat Edison Research tahun 2020. 43% memiliki gelar, dibandingkan dengan 41% pada tahun 2020.

* 53% pemilih di seluruh negeri adalah perempuan, dibandingkan dengan 52% dalam jajak pendapat Edison Research tahun 2020. 47% adalah laki-laki, dibandingkan dengan 48% pada tahun 2020.

* 71% pemilih di seluruh negeri berkulit putih, dibandingkan dengan 67% dalam jajak pendapat Edison Research tahun 2020. 11% berkulit hitam, dibandingkan dengan 13% pada tahun 2020. 12% adalah Hispanik, dibandingkan dengan 13% pada tahun 2020.

* 34% pemilih di seluruh negeri adalah laki-laki kulit putih, dibandingkan dengan 35% dalam jajak pendapat Edison Research tahun 2020. 37% adalah perempuan kulit putih, dibandingkan dengan 32% pada tahun 2020.

* 5% pemilih secara nasional adalah laki-laki kulit hitam, dibandingkan dengan 4% pada tahun 2020. 7% adalah perempuan kulit hitam, dibandingkan dengan 8% pada tahun 2020.

* 6% pemilih secara nasional adalah laki-laki Hispanik, dibandingkan dengan 5% pada tahun 2020. 6% adalah perempuan Hispanik, dibandingkan dengan 8% pada tahun 2020.

Jajak pendapat exit poll hanya mencerminkan sebagian kecil dari puluhan juta orang yang telah memberikan suara, baik sebelum maupun pada hari pemungutan suara, dan hasil awal dapat berubah sepanjang malam karena lebih banyak orang yang disurvei.

Hasil jajak pendapat exit poll nasional memberikan gambaran penting tentang pemikiran bangsa, tetapi mungkin tidak secara langsung sejalan dengan tujuh negara bagian medan pertempuran yang diharapkan akan menentukan pemilihan presiden.

Jajak pendapat exit poll menangkap variasi di antara jumlah pemilih dalam berbagai kelompok demografi, seperti pemilih pria vs. pemilih wanita atau pemilih berpendidikan perguruan tinggi vs. pemilih non-perguruan tinggi, dan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana jumlah pemilih telah berubah dari pemilihan sebelumnya.

Salah satu keuntungan utama dari jajak pendapat exit poll adalah semua orang yang disurvei, menurut definisi, adalah orang-orang yang memberikan suara dalam pemilihan ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja pendapatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) masih mengalami tekanan sepanjang Januari – September 2024. Namun demikian, di atas kertas perusahaan BUMN ini mampu mencetak laba bersih secara tahunan.

Melansir Laporan Keuangan konsolidasi akhir September 2024, Rabu (6/11/2024), kinerja pendapatan emiten BUMN karya ini menurun 16,78% secara tahunan dari Rp15,07 triliun menjadi Rp12,54 triliun hingga kuartal III/2024.

Koreksi itu disebabkan oleh segmen infrastruktur dan gedung yang meraih pendapatan Rp6,01 triliun, turun 25,67% year on year (YoY). Pendapatan segmen energi dan industrial plant ikut terkoreksi 19,32% secara tahunan menjadi Rp2,08 triliun.

Turunnya pendapatan WIKA juga diikuti oleh beban pokok yang menyusut dari Rp13,86 triliun menjadi Rp11,48 triliun. Hal itu membuat perseroan mencatatkan laba kotor sebesar Rp1,06 triliun atau melemah 12,71% secara tahunan.

Meski demikian, penurunan laba kotor masih ditambal oleh pendapatan lain-lain yang meraih Rp5,25 triliun. Mayoritas nilai tersebut berasal dari keuntungan restrukturisasi dengan nilai mencapai Rp4,48 triliun.

Alhasil, WIKA meraih laba usaha Rp3,94 triliun atau berbalik dari rugi Rp3,66 triliun. Emiten konstruksi pelat merah ini juga mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp728,05 miliar sepanjang Januari – September 2024.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain, WIKA meraih laba yang diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp741,43 miliar per kuartal III/2024. Perolehan ini berbalik dari posisi tahun lalu yang menorehkan kerugian Rp5,84 triliun.

Dari sisi neraca keuangan, WIKA membukukan aset Rp66,98 triliun hingga September 2024 atau naik 1,52% year to date (YtD). Adapun liabilitas menguap 10,08% YtD menjadi Rp50,72 triliun dan ekuitas melonjak 214,47% YtD ke Rp16,26 triliun.

Arus kas dan setara kas perseroan pada akhir periode September 2024 mencapai Rp5,6 triliun, melesat 214,47% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp1,78 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyampaikan perseroan turut memperbaiki kolektibilitas piutang hingga 30,4% atau dari posisi Rp9,50 triliun pada tahun lalu menjadi Rp6,61 triliun per kuartal III/2024.

“Selain itu, WIKA juga terus berupaya maksimal untuk melakukan pembayaran kepada mitra kerja, sehingga utang usaha perseroan tercatat menurun hingga 50,7% di periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Di samping itu, current ratio WIKA naik menjadi 191,8% dengan rasio solvabilitas seperti rasio utang berbunga terhadap ekuitas dan debt to equity ratio (DER) turun menjadi 2,18 kali dan 3,12 kali dari posisi sebelumnya 3,10 kali dan 5,07 kali.

Agung mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah mendukung upaya penyehatan WIKA, baik kepada lembaga keuangan atas selesainya proses restrukturisasi keuangan maupun pemerintah yang telah memperkuat struktur permodalan WIKA.

“Dengan meningkatkan tata kelola, perkuatan manajemen risiko, keunggulan eksekusi proyek, fokus terhadap likuiditas serta pengelolaan struktur modal kerja yang baik, perseroan akan mampu menjaga nilai kompetitifnya di masa mendatang,” ucapnya.

___________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.