KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar pinjaman online (pinjol) legal dan ilegal per Selasa (5/11/2024).

Daftar pinjol legal dan ilegal perlu diketahui masyarakat supaya mereka tidak tertipu dengan iming-iming pinjaman yang ditawarkan pihak tidak bertanggung jawab.

Mengetahui pinjol mana yang legal dan ilegal juga bisa mencegah penyebaran informasi data pribadi atau intimidasi dari debt collector tidak resmi.

Berikut daftar pinjol legal dan ilegal dari OJK.

Daftar pinjol legal per 5 November 2024

Dilansir dari laman resminya, OJK telah merilis daftar 97 aplikasi atau apk pinjol yang masih aktif dan sudah mengantongi legalitas atau berizin.

Dalam daftar yang dirilis, OJK melakukan perubahan data terhadap dua pinjol, yakni PT Anugerah Digital Indonesia dan PT Solid Fintek Indonesia.

Sebelumnya, dua aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK tersebut hanya bisa diakses melalui Android, namun sekarang sudah tersedia di sistem operasi iOS.

Beberapa pinjol yang sudah mendapatkan izin dari OJK adalah Danamas, Amartha, Dompet Kilat, Boast, Tokomodal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maucas, Finmas, dan KlikA2C.

Selain itu, aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK lainnya adalah PinjamanGo, KoinP2P, Pohondana, PinjamModal, dan DanaRupiah.

Daftar pinjol legal per 5 November 2024 secara lengkap dapat dilihat di link berikut:

• Daftar pinjol legal per 5 November 2024.

Daftar pinjol Ilegal per 5 November 2024

Sementara itu, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menemukan dan memblokir 400 pinjol ilegal pada Agustus-September 2024.

Dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihaknya sudah memblokir 9.610 pinjol tidak berizin sejak 2017 hingga September 2024.

Meski ada 400 pinjol yang sudah ditutup OJK 2024, ia meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat.

Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Daftar pinjol yang diblokir OJK 2024 dapat dilihat di sini:

• Daftar pinjol Ilegal per 5 November 2024.

Ciri-ciri pinjol legal dan ilegal

Selain mengetahui daftarnya, masyarakat perlu memahami apa saja ciri-ciri pinjol legal dan ilegal supaya lebih jelih sebelum mengajukan pinjaman.

Dilansir dari laman Pasar Modal OJK, Kamis (16/9/2024), berikut ciri-ciri pinjol legal dan ilegal:

1. Ciri-ciri pinjol legal:

• Terdaftar atau memiliki izin dari OJK
• Tidak pernah memberikan tawaran lewat saluran komunikasi pribadi
• Pihak penagih memiliki sertifikasi penagih dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
• Mempunyai layanan pengaduan
• Memberikan pinjaman dengan menyeleksi calon debitur
• Memiliki identitas alamat kantor dan pengurus yang jelas
• Bunga atau biaya pinjaman transparan
• Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
• Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain.

2. Ciri-ciri pinjol ilegal

• Tidak terdaftar atau memiliki izin dari OJK
• Memberikan tawaran lewat saluran komunikasi pribadi, seperti SMS atau WhatsApp
• Penagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan dari AFPI
• Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
• Pemberian pinjaman sangat mudah
• Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
• Melakukan ancaman, intimidasi, dan pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
• Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
• Tidak mempunyai layanan pengaduan.

Itulah daftar dan tautan pinjol legal dan ilegal yang terbaru dari OJK.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menemukan dan memblokir 498 entitas ilegal periode Januari 2024 hingga September 2024.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI Hudiyanto menerangkan sebanyak 498 entitas ilegal itu terdiri dari 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi, serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

"Selain itu, Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation)," ucapnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Berkaitan dengan temuan tersebut, Hudiyanto mengatakan Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak 2017 hingga 30 September 2024, dia menyebut Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Hudiyanto juga menyampaikan masyarakat diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui PNM Peduli sebagai bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terus berupaya melestarikan puspa dan satwa nasional. Hingga Oktober 2024, PNM melakukan penanaman 286.461 pohon dari berbagai jenis, termasuk terumbu karang.

Keberhasilan berbagai program PNM Peduli dalam aspek keanekaragaman hayati tak terlepas dari berkat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung komitmen yang sejalan dengan fokus PNM, yaitu membantu mencapai 17 indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dan bagian dari implementasi ESG Perusahaan.

Untuk itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional yang jatuh setiap 5 November, antara lain melalui aktifitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

"Ikhtiar kami untuk membantu menyukseskan komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi karbon. Tapi lebih dari itu, beberapa jenis tanaman kami tanam memberi dampak bagi ekonomi keluarga prasejahtera," kata Arief.

Adapun tanaman pangan yang telah ditanam PNM itu termasuk yang bisa langsung dimanfaatkan hasilnya, seperti bibit buah-buahan dan cabai. Selain itu, masih ada beberapa pohon lain dapat menjadi sumber penghasilan tambahan masyarakat sekitar.

"Hasil panen dari pohon buah dan sayur ataupun pohon kayu-kayuan dapat dikonsumsi oleh warga. Jika hasil panen melimpah ruah bisa dijual, jadi pemasukan tambahan juga. Produk jualan nasabah PNM Mekaar yang ada di lokasi penanaman jadi bisa lebih variatif," papar Arief.

Sebagai lembaga negara yang bertugas memberikan pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan terhadap perempuan prasejahtera pelaku UMKM agar lebih berdaya. Pembiayaan dan pendampingan secara berkesinambungan ini yang menjadi pembeda PNM dengan lembaga pembiayaan lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengeklaim tidak ada pejabat eselon 1 dan 2 dari 11 pegawai yang dinonaktifkan karena diduga kuat melindungi judi online (Judol).

Dia juga menekankan bahwa 11 pegawai itu juga tidak memegang jabatan strategis di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

“Setahu saya tidak (jabatan strategis), namun demikian yang mengetahui persis jabatan-jabatanya juga ada di kepolisian. Namun setahu saya tidak ada eselon 1 eselon 2,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Meutya menambahkan bahwa pegawai Kemenkomdigi yang dinonaktifkan karena terlibat judol masih berpotensi bertambah.

Sebab, terdapat pelaku lain yang ditangkap oleh kepolisian dan salah satu di antaranya disebut sebagai pegawai Kemenkomdigi.

“Ya kalau yang 11 itu nama-nama yang sudah kita verifikasi bekerjasama dengan kepolisian, jadi kalau namanya sudah jelas kita langsung nonaktifkan,” kata Meutya.

“Sampai saat ini nama yang kita terima ada 11. Namun kemungkinan juga ada penambahan sesuai dengan yang sudah ditahan kepolisian,” sambungnya.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online, 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini diberi kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap situs-situs judi online dan memiliki kewenangan penuh untuk memblokirnya,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan. Jika mereka sudah mengenal pengelola situs judi online, mereka tidak melakukan pemblokiran dan malah menyewa lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” tambahnya.

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Selasa (5/11). Total nominal yang dimenangkan pemerintah meningkat dibandingkan lelang dua pekan sebelumnya.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai hasil lelang kali ini kurang positif. Sebab, nominal yang dimenangkan pemerintah meningkat di tengah penurunan penawaran yang masuk dan mayoritas rata-rata yield yang dimenangkan juga meningkat.

"Jadi seperti ada kecenderungan bahwa ada kebutuhan lain, kebutuhan mendesak dari pemerintah untuk menambah penerimaan negara," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Adapun pada lelang kali ini, penawaran yang masuk sebesar Rp 16,26 triliun atau turun dari lelang dua pekan sebelumnya sebesar Rp 17,47 triliun. Sementara yang dimenangkan sebesar Rp 10,2 triliun atau naik dari lelang sebelumnya Rp 10 triliun.

Berdasarkan hasil itu, Fikri berpandangan ada potensi tekanan lanjutan untuk pasar obligasi. Dus, ia masih menyarankan investor untuk wait and see terlebih dahulu, setidaknya menantikan hasil pilpres Amerika Serikat (AS), guna mengetahui arah pemangkasan suku bunga di sisa akhir tahun ini.

Menurutnya, jika Trump menang maka potensi pemangkasan suku bunga akan lebih rendah, sehingga penurunan yield akan berkurang. Ia memperkirakan jika Trump memenangkan pilpres AS maka tahun 2025 ekspektasi pemangkasan turun menjadi 50 basis poin (bps) hingga 75 bps, sementara jika Harris yang menang maka potensi penurunan suku bunga the Fed mencapai 100 bps.

Secara umum, pasar obligasi tetap positif dengan pemangkasan suku bunga. Yang membedakan hanya besaran penurunan yield SUN acuan 10 tahun.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto turut menilai pasar obligasi juga tetap positif. Menurutnya, siapapun pemenang pilpres AS pasar akan tetap berkembang.

"Antisipasi dana asing keluar jika Trump menang itu belum tentu karena bersifat politis," katanya.

Ramdhan berpandangan pasar obligasi dalam negeri masih cukup tangguh, mengingat yield yang ditawarkan juga tetap menarik dibandingkan beberapa negara tetangga. Selain itu, kepemilikan obligasi asing di dalam negeri juga kecil, yakni 15%.

Walaupun memang, dia tak menampik bahwa kepemilikan asing di pasar obligasi memberikan warna terhadap gerak yield. Sebab, asing lebih sensitif terhadap gejolak yang terjadi, sedangkan investor dalam negeri cenderung mengikuti.

Namun, Ramdhan tetap memandang positif pasar obligasi dalam negeri. Dia mencontohkan saat pasar obligasi tertekan akibat krisis, seperti pandemi Covid-19. Namun, pulih dengan cepat. "Jadi pasar Indonesia mempunyai ketahanan yang cukup baik," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit 1 juta UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Aturan penghapusan utang ini tertulis dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Maman mengatakan, ada 1 juta pihak yang utangnya dihapuskan. Langkah penghapusan ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah alias bank Himbara. Namun ia menekankan, ada kualifikasi khusus untuk pihak yang utangnya dihapus.

"Saya harus tegaskan ya supaya tidak simpang siur, ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

Syarat kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene tidak mampu bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo meneken PP baru tersebut hari ini. Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Eramet Indonesia Mining menepis adanya tren penurunan dalam penjualan jenis baterai nikel-mangan-kobalt (NMC), jika dibandingkan dengan baterai LFP (Lithium Iron Phosphate).
Presiden Direktur Eramet Indonesia, Jérôme Baudelet mengatakan dengan banyaknya perubahan pada industri nikel, saat ini jenis baterai NMC secara harga berada pada posisi yang cukup bagus untuk bersaing dengan LFP.
Untuk diketahui, dari segi bahan baku,Jérôme bilang saat inilitium diperdagangkan kurang lebihpada level US$ 10.000-an per ton. Sedangkan nikel saat ini berada di hargaUS$ 16.000-an per ton. Ditambah posisi bahan baku lainnya dalam NMC seperti mangan yang menurutnya sudah cukup murah, dan kobalt yang merupakan produk sampingan dari penambangan nikel dirasa tidak akan menambahcosttinggi.
Dengan gambaran harga bahan baku yang tidak berbeda jauh inilah baterai NMC menurutnya memiliki posisi tawar menawar yang cukup baik di pasar baterai electronic vehicle (EV).

IDXChannel - Penyelesaian perkara dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah jadi fokus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham sepanjang lima tahun mendatang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku, banyak kasus korupsi dapen di internal perseroan negara. Perkara ini pun jadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

“Di mana kita bisa lihat banyak kasus korupsi di dana pensiun BUMN, yang kita sekarang mulai akan bertemu dengan pihak Kejaksaan Agung,” ujar Erick di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia memastikan, Kementerian BUMN kembali menggalakkan program ‘bersih-bersih’ BUMN. Salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kembali saya akan mendorong konsolidasi dana pensiun. Dan tentu ini ada PR yang tertinggal kemarin mengenai program bersih-bersih dana pensiun,” ujarnya.

Pencegahan korupsi harus dilakukan agar tidak merugikan para pensiunan perusahaan di masa mendatang.

Erick sebelumnya mengatakan akan menuntaskan tindak pidana korupsi dapen. Tercatat 70 persen dari 48 dana pensiun yang dikelola perusahaan bermasalah atau 'sakit'.

Pembenahan dana pensiun menjadi tanggung jawab utama pemegang saham.

Erick menyebut, Kementerian BUMN harus mengambil langkah pembenahan yang agresif agar pensiunan bisa menikmati atau mendapatkan haknya.

(Fiki Ariyanti)

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) selalu seru diamati. Meski dipilih langsung, seorang kandidat menjadi presiden AS bukan dengan memenangkan mayoritas suara rakyat nasional.

Namun, melalui sistem yang disebut electoral college, yang memberikan suara elektoral kepada 50 negara bagian dan Distrik Columbia berdasarkan jumlah penduduknya.

Berikut adalah beberapa aturan yang dapat menentukan persaingan pada tanggal 5 November antara Wakil Presiden Kamala Harris dan penantang dari Partai Republik Donald Trump.

APA ITU ELECTORAL COLLEGE?

Ketika pemilih pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih seorang presiden, mereka biasanya hanya melihat nama-nama kandidat presiden dan wakil presiden. Namun, pemilih sebenarnya memilih sekelompok — atau "daftar" — elektor.

Secara nasional, terdapat total 538 suara elektoral, atau elektor, yang berarti seorang kandidat harus memperoleh 270 suara untuk menang.

Elektor biasanya adalah loyalis partai yang berjanji untuk mendukung kandidat yang memperoleh suara terbanyak di negara bagian mereka. Setiap elektor mewakili satu suara di electoral college.

Pada tahun 2020, Presiden Joe Biden memperoleh 306 suara elektoral untuk mengalahkan Trump, yang memperoleh 232 suara elektoral.

Sistem yang diamanatkan Konstitusi AS ini merupakan kompromi antara para pendiri negara, yang memperdebatkan apakah presiden harus dipilih oleh Kongres AS atau melalui pemungutan suara rakyat.

APAKAH NEGARA BAGIAN MEMILIKI JUMLAH ELEKTOR YANG SAMA?

Tidak.

Setiap negara bagian memiliki elektor sebanyak jumlah perwakilan dan senator di Kongres. Ada dua senator untuk setiap negara bagian, tetapi alokasi kursi di DPR bervariasi berdasarkan jumlah penduduk.

California, negara bagian dengan penduduk terbanyak, memiliki 54 elektor.

Enam negara bagian dengan jumlah penduduk paling sedikit dan Distrik Columbia hanya memiliki tiga suara elektoral, jumlah minimum yang diberikan kepada sebuah negara bagian.

Ini berarti bahwa satu suara elektoral di Wyoming, negara bagian dengan jumlah penduduk paling sedikit, mewakili sekitar 192.000 orang. Sementara satu suara di Texas, salah satu negara bagian dengan jumlah penduduk paling sedikit, mewakili sekitar 730.000 orang.

Semua kecuali dua negara bagian menggunakan pendekatan pemenang-ambil-semua: Kandidat yang memenangkan suara terbanyak di negara bagian tersebut memperoleh semua suara elektoralnya.

Memenangkan sebuah negara bagian dengan margin yang besar sama dengan menang dengan satu suara, jadi kampanye cenderung berfokus pada negara bagian di mana perubahan kecil dapat memberikan semua suara elektoralnya. Dalam pemilihan saat ini, negara bagian medan pertempuran meliputi Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, Pennsylvania, dan Wisconsin.

DAPATKAH SEORANG KANDIDAT MEMENANGKAN PEMILU MESKIPUN KEHILANGAN SUARA POPULER?

Ya.

George W. Bush dari Partai Republik pada tahun 2000 dan Trump pada tahun 2016 sama-sama menjadi presiden meskipun kalah dalam pemungutan suara rakyat. Hal itu juga terjadi tiga kali pada tahun 1800-an.

Hal ini sering dikutip oleh para kritikus sebagai kelemahan utama sistem tersebut.

Para pendukung electoral college mengatakan, sistem ini memaksa para kandidat untuk mencari suara dari berbagai negara bagian, daripada hanya mengumpulkan dukungan di daerah perkotaan besar.

KAPAN PARA ELEKTOR MELAKUKAN PEMILIHAN?

Para elektor akan bertemu pada tanggal 17 Desember untuk secara resmi memberikan suara mereka dan mengirimkan hasilnya ke Kongres. Kandidat yang memenangkan 270 suara elektoral atau lebih akan menjadi presiden.

Suara-suara tersebut secara resmi dihitung oleh Kongres pada tanggal 6 Januari dan presiden dilantik pada tanggal 20 Januari.

APAKAH PARA ELEKTOR PERNAH CURANG?

Umumnya, pertemuan para elektor adalah acara seremonial di mana mereka hanya memberikan stempel karet suara untuk kandidat yang memenangkan negara bagian masing-masing.

Namun pada tahun 2016, tujuh dari 538 elektor mencatat suara mereka untuk seseorang selain pemenang suara terbanyak di negara bagian mereka, jumlah yang luar biasa tinggi. Tiga dari tujuh elektor ini memilih Colin Powell, mantan menteri luar negeri AS, meskipun mereka mewakili negara bagian yang memilih kandidat Demokrat, Hillary Clinton. Trump akhirnya memenangkan pemilihan itu.

Setidaknya 37 negara bagian dan Distrik Columbia mengharuskan elektor untuk memilih kandidat yang telah berjanji, menurut kelompok non-partisan Fair Vote.

APA YANG TERJADI JIKA TERJADI SERI?

Salah satu kelemahan sistem ini adalah secara teoritis dapat menghasilkan hasil seri 269-269. Jika itu terjadi, DPR yang baru terpilih akan memutuskan nasib presiden pada tanggal 6 Januari, dengan setiap negara bagian memberikan suara sebagai satu kesatuan, sebagaimana diharuskan oleh Amandemen ke-12 Konstitusi AS.

Saat ini, Partai Republik menguasai 26 delegasi negara bagian, sementara Partai Demokrat menguasai 22. Minnesota dan Carolina Utara imbang antara anggota Partai Demokrat dan Republik.

AKANKAH SISTEM DEWAN PEMILIHAN AKAN PERNAH BERUBAH?

Kongres AS mencoba memperbaiki kelemahan yang terungkap setelah pemilihan 2020, ketika Trump secara keliru mengklaim bahwa ia menang.

Pada tahun 2022, Kongres mengesahkan Undang-Undang Reformasi Penghitungan Suara untuk mengklarifikasi bahwa gubernur setiap negara bagian atau pejabat lain yang dipilih oleh negara bagian akan mengesahkan hasil pemilihan negara bagian sebelum disampaikan ke Kongres.

Undang-undang baru tersebut juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kebuntuan pemilihan tahun 1876 ketika tiga negara bagian menyerahkan "daftar elektor yang saling bertentangan" -- satu daftar disertifikasi oleh anggota parlemen negara bagiandan daftar pesaing oleh pejabat negara bagian. Undang-undang tersebut juga menetapkan batas waktu wajib untuk mengesahkan hasil, yang memberi negara bagian waktu 36 hari setelah pemilihan untuk menyelesaikan penghitungan ulang dan litigasi. Batas waktu tahun ini adalah 11 Desember.

Menghapus electoral college akan memerlukan amandemen konstitusional.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pengembagan hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan proyek strategis nasional, pengembangan kawasan industri, dan pemberian insentif pajak melalui pemberian tax holiday untuk menarik lebih banyak investasi.

"Pemberian insentif tax holiday yang sudah diberlakukan melalui PMK 69/2024. Dengan demikian diharapkan iklim investasi akan semakin baik," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Dengan meningkatnya nilai tambah dari SDA, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

"Nilai tambah SDA dan hilirisasi terus didorong untuk meningkatkan daya saing ekonomi," katanya.

Seperti yang diketahui, Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Sri Mulyani pada 8 Oktober 2024 lalu.

Terbitnya aturan ini dikarenakan insentif tax holiday yang tertuang dalam PMK 130/2020 telah habis masa berlakunya pada Oktober 2024 lalu.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memperpanjang insentif tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Selain Mari Elka, ada enam anggota Dewan Ekonomi Nasional yang juga dilantik Prabowo.

Pelantikan tersebut melengkapi kepengurusan Dewan Ekonomi Nasional yang sebelumnya baru diisi oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua.

Berikut ini profil delapan orang anggota Dewan Ekonomi Nasional mulai dari ketua, wakil ketua hingga anggotanya.

1. Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua)

Luhut Binsar Pandjaitan merupakan pensiunan militer yang kemudian aktif di pemerintahan. Setelah karier militernya selesai, Luhut menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000.

Kemudian, menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada 2000-2001.

Luhut juga menjadi menteri dalam dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Yakni sebagai Menko Polhukam pada 2015-2016 lalu berlanjut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi pada 2016-2019.

Jabatan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi berlanjut hingga 2024 setelah Presiden Joko Widodo kembali menunjuknya untuk posisi yang sama di periode kedua pemerintahannya.

2. Mari Elka Pangestu (Wakil Ketua)

Mari Elka Pangestu merupakan Menteri Perdagangan (Mendag) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat pada 2004-2011 atau pada saat periode pertama hingga kedua pemerintahan Presiden SBY.

Kemudian, ia juga pernah ditugaskan oleh SBY menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sementara pada 2008-2009.

Selain itu, pada 2011-2014, Mari diberi tugas oleh SBY menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sebelum menjadi menteri, Mari merupakan pernah bekerja di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

Ia pun tercatat sebagai Guru Besar Ekonomi Internasional di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI).

3. Chatib Basri (Anggota)

Muhammad Chatib Basri merupakan ekonom, peneliti dan dosen yang sempat menduduki sejumlah jabatan di era pemerintahan Presiden SBY.

Pada 2012 hingga 2013, Chatib Basri menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian pada 2013 hingga 2014 ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Chatib juga diketahui pernah menjadi anggota Dewan Komisaris sejumlah perusahaan publik. Antara lain di PT AstRa International dan PT Indika Energy.

Ia pun dikenal luas sebagai akademisi, profesional dan aktif menulis untuk berbagai media dan jurnal internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Selain Mari Elka, ada enam anggota Dewan Ekonomi Nasional yang juga dilantik Prabowo.

Pelantikan tersebut melengkapi kepengurusan Dewan Ekonomi Nasional yang sebelumnya baru diisi oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua.

Berikut ini profil delapan orang anggota Dewan Ekonomi Nasional mulai dari ketua, wakil ketua hingga anggotanya.

1. Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua)

Luhut Binsar Pandjaitan merupakan pensiunan militer yang kemudian aktif di pemerintahan. Setelah karier militernya selesai, Luhut menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000.

Kemudian, menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada 2000-2001.

Luhut juga menjadi menteri dalam dua periode pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Yakni sebagai Menko Polhukam pada 2015-2016 lalu berlanjut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi pada 2016-2019.

Jabatan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi berlanjut hingga 2024 setelah Presiden Joko Widodo kembali menunjuknya untuk posisi yang sama di periode kedua pemerintahannya.

2. Mari Elka Pangestu (Wakil Ketua)

Mari Elka Pangestu merupakan Menteri Perdagangan (Mendag) di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat pada 2004-2011 atau pada saat periode pertama hingga kedua pemerintahan Presiden SBY.

Kemudian, ia juga pernah ditugaskan oleh SBY menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sementara pada 2008-2009.

Selain itu, pada 2011-2014, Mari diberi tugas oleh SBY menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sebelum menjadi menteri, Mari merupakan pernah bekerja di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

Ia pun tercatat sebagai Guru Besar Ekonomi Internasional di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI).

3. Chatib Basri (Anggota)

Muhammad Chatib Basri merupakan ekonom, peneliti dan dosen yang sempat menduduki sejumlah jabatan di era pemerintahan Presiden SBY.

Pada 2012 hingga 2013, Chatib Basri menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian pada 2013 hingga 2014 ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Chatib juga diketahui pernah menjadi anggota Dewan Komisaris sejumlah perusahaan publik. Antara lain di PT AstRa International dan PT Indika Energy.

Ia pun dikenal luas sebagai akademisi, profesional dan aktif menulis untuk berbagai media dan jurnal internasional.

4. Arief Anshory Yusuf (Anggota)

Arief Anshory Yusuf merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) periode 2021-2023.

5. Haryanto Adikoesoemo (Anggota)

Haryanto Adikoesoemo merupakan seorang pengusaha. Ia antara lain pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT AKR Corporindo Tbk pada 1992.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Arthakencana Rayatama dan PT AKR Land Development.

6. Heriyanto Irawan (Anggota)

Heriyanto Irawan merupakan ekonom dari Verdana Sekuritas. Beberapa waktu lalu, nama Heriyanto sempat mengemuka di pemberitaan lantaran menyinggung soal anggaran makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto.

7. Septian Hario Seto (Anggota)

Septian Hario Seto sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kemenko Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

8. Firman Hidayat (Anggota)

Sama halnya dengan Septian Hario Seto, Firman Hidayat sebelumnya juga merupakan anak buah Luhut Pandjaitan di Kemenko Maritim dan Investasi.

Firman Hidayat sebelumnya menjadi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi.