JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji merenovasi Stadion Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ) di Petojo, Jakarta Pusat, jika terpilih sebagai gubernur Jakarta.

Selanjutnya, Pramono berencana menjadikan stadion tersebut sebagai markas Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta (Persija).

"Salah satunya jadi basecamp Persija, kan klub yang besar. Tentunya tempat latihannya juga kalau memang sudah bagus ya enggak apa-apa. Kalau belum ya jangan," kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Pramono bilang, Stadion VIJ Petojo menjadi cikal bakal Persija yang saat itu diinisiasi oleh tokoh Betawi Muhammad Husni Thamrin.

"Sehingga ini menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki," ujarnya.

Menurut Pramono, Stadion VIJ harus segera direnovasi karena kini tak terawat. Tempat bersejarah tersebut kerap dilanda banjir. Lahan parkir di sekitar stadion juga minim.

Mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Maju itu menyebut, renovasi Stadion VIJ sangat mungkin dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta lantaran anggarannya tersedia.

"Sebenarnya kalau anggaran pasti ada karena Jakarta ini kan anggarannya besar sekali. Hanya memang tergantung hobi dari pemimpin, karena kebetulan kalau saya ini hobinya sebenarnya sepak bola, basket, sepeda," kata Pramono.

Seperti diketahui, ada tiga calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkompetisi pada Pilkada Jakarta 2024.

Ketiganya yakni, pasangan nomor urut 1 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Ridwan Kamil-Suswono. Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sementara, nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.

Adapun masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai pada 25 September 2024. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024.

Sementara, hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif selama periode Januari-September 2024. Sejalan dengan itu, manajemen INET optimistis tren positif ini akan berlanjut hingga tutup tahun.

Melansir laporan keuangan per 30 September 2024, INET meraup pendapatan bersih sebesar Rp 23,38 miliar. Ini tumbuh 17,75% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 19,77 miliar.

Dari sisi bottom line, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk INET mencapai Rp 2,1 miliar atau mengembang 37,27% secara tahunan dari Rp 1,53 miliar per September 2023.

Direktur Utama Sinergi Inti Andalan Prima Muhammad Arif mengatakan pencapaian kinerja hingga kuartal III-2024 ini sejalan dengan ekspektasi perusahaan dan pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia.

Berkaca dari capaian kinerja per September 2024 ini, Arif menyampaikan manajemen INET optimistis bisa menghadapi sisa patuh kedua tahun ini dengan strategi yang telah disiapkan.

"Kami berencana untuk terus meningkatkan penetrasi pasar melalui inovasi produk dan layanan baru, yang selaras dengan kebutuhan digital di Indonesia," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Dia bilang fokus utama INET adalah memperkuat kolaborasi strategis dengan mitra industri telekomunikasi terkemuka untuk memperluas jangkauan ekosistem digitalnya.

“Dengan hasil kinerja yang solid, kami optimistis menghadapi tantangan kuartal terakhir ini dan terus berkomitmen untuk memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham dan pelanggan," jelas Arif.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) membeberkan sejumlah upaya dalam mendukung program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Berbicara di Bisnis Indonesia Forum dengan topik ‘Tingkat Kemiskinan Mengancam Indonesia Emas 2045, Bagaimana Solusinya?’, Dani Wildan selaku Head Ultra Micro Business Division BRI mengatakan bahwa pihaknya selalu terlibat dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui penguatan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Karena kami juga bersama Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] lain, dengan mitra pemerintah, [terlibat] dalam penyaluran bantuan sosial dan juga beberapa program lainnya,” katanya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, berdasarkan portofolio pembiayaan yang disalurkan BRI dengan nominal sekitar Rp1.500 triliun per September 2024, 82% di antaranya merupakan pembiayaan kepada segmen wong cilik.

Selain itu, pihaknya juga berupaya berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan untuk segmen yang sama. Menurut Dani, inklusi keuangan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari model bisnis yang dijalankan bank pelat merah ini.

“Bahkan kami cita-cita ingin mengkontribusikan di akhir tahun ini 72,2% inklusi keuangan dari BRI, dari cita-cita pemerintah 90%. Seperti itu,” lanjutnya.

Dia lantas menjelaskan bahwa inklusi keuangan didorong terutama pada level masyarakat yang belum layak usaha (unfeasible) maupun belum layak kredit (unbankable), meskipun juga mencakup level-level di atasnya.

Pihaknya menyadari bahwa pendampingan pemberdayaan yang diperlukan untuk masing-masing level tersebut berbeda. Literasi keuangan dasar diberikan bagi masyarakat unfeasible dan unbankable, sedangkan masyarakat feasible dan bankable ditekankan pada literasi bisnis dan digital.

Terkait pembiayaan atau kredit, Dani menyebut bahwa hal itu merupakan salah satu bagian dari pemberdayaan UMKM secara keseluruhan. Bersama entitas pembiayaan lain dalam Grup BRI, pihaknya menyalurkan kredit sesuai dengan pembagian sektor dan tujuan yang ada dalam masyarakat.

“Misalnya Bapak-Ibu sudah sangat familiar dengan kredit usaha rakyat. Di mana kami adalah mitra pemerintah dalam menyalurkan KUR atau kredit usaha rakyat ini,” tuturnya.

Adapun, sejumlah tokoh turut hadir dan berbicara dalam Bisnis Indonesia Forum edisi kali ini, di antaranya Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko; Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita; serta Staf Ahli Bidang Makroekonomi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi.

Selain itu, hadir pula Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional Joko Setyo Putro; Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Ari Anindyo; Corporate Secretary PNM Dodot Patria Ary; serta Ekonom Arif Budimanta.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara merespons keinginan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mendapat dukungan pemerintah berupa regulasi yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan investasi di luar negeri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus mendorong lembaga pengelola dana sosial tersebut melakukan investasi dengan menyesuaikan karakteristik kewajiban di setiap program BPJS Ketenagakerjaan.

"OJK terus mendorong penempatan investasi di BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan sesuai dengan karakteristik kewajiban yang ada, yang dituangkan dalam kebijakan investasi yang direviu secara berkala," kata Ogi dalam jawaban tertulis, Selasa (5/11/2024).

OJK memahami karakteristik manfaat yang dijamin dalam program yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan bervariasi sehingga membutuhkan kebijakan investasi yang berbeda. Adapun program kelolaan BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemutusan Kerja (JPK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

"Di samping itu, karakteristik pemupukan dana pensiun, khususnya terkait dengan program JHT dan JP, juga harus dioptimalkan sejalan dengan karakteristik yang bersifat jangka panjang," kata Ogi.

Selain itu, OJK juga terus mendorong penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik untuk dapat mengoptimalkan hasil investasi yang baik, salah satunya melalui penempatan investasi dengan mekanisme life cycle fund.

"Mekanisme investasi ini dapat mengoptimalkan hasil investasi melalui mekanisme penempatan investasi pada media investasi sesuai dengan jangka waktu menuju usia pensiun dari pekerja, sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal namun tetap terukur dari sisi pengelolaan risiko yang baik," pungkas Ogi.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut payung hukum yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan dapat berinvestasi di luar negeri diperlukan untuk menunjang pengembalian investasi dari dana kelolaan agar lebih optimal.

"Saat ini, kita ketahui, instrumen di dalam negeri pertumbuhan pasarnya 3-5%, sementara dana investasi kami tumbuhnya sekitar 13%. Jadi instrumen dalam negeri pada waktu tertentu akan terbatas dan risiko akan semakin besar," kata Anggoro saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).

Adapun per September 2024 dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp776,76 triliun, tumbuh 13,23% year on year (yoy) dengan yield on investment (yoi) sebesar 6,92%. Sementara itu hasil investasi yang tercatat pada periode tersebut sebesar Rp38,45 triliun.

Anggoro menjelaskan intrumen investasi tersebut sebesar 68% ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN), 20% di bank-bank himbara dan bank pembangunan daerah (BPD), serta sisanya ditempatkan di dalam saham indeks LQ45.

Bila regulasinya sudah ada, Anggoro mengatakan pihaknya akan menempatkan investasi di negara-negara yang sudah diseleksi ketat. Menurutnya, penempatan investasi dana sosial yang ditempatkan di lebih dari satu negara sudah menjadi hal lazim di negara-negara lainnya.

"Pertimbangannya sederhana, pasar domestik semakin lama semakin tidak mampu, semantara kita harus pastikan semua hasil investasi punya yield yang baik dengan risiko yang termitigasi," tegasnya.

JAKARTA - PT Tatar Kertabumi, unit usaha dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), secara resmi mengumumkan kerja sama dengan PT Harmoni Enam Saudara, perusahaan yang mengelola Restoran Kampung Kecil . Penandatanganan kerja sama ini berlangsung pada hari Selasa (29/10/2024) di APL Tower, Jakarta, menandai rencana pembukaan cabang Kampung Kecil yang ke-50 di Kota Kertabumi, Karawang.

Acara yang dihadiri oleh Sumarni selaku Direktur PT Harmoni Enam Saudara serta jajaran Dewan Direksi Agung Podomoro Land, di antaranya yaitu Direktur PT Tatar Kertabumi, Franky M. Martono didampingi oleh Tedi Guswana selaku Regional Marketing Director.

Kerja sama ini diharapkan dapat menghadirkan konsep kuliner baru di pusat Kota Karawang yang memberikan pengalaman unik bagi pengunjung.

?Hari ini kami melakukan penandatanganan kerja sama dengan Restoran Kampung Kecil. Dengan adanya Kota Kertabumi sebagai perumahan mewah yang berlokasi strategis di pusat Karawang, kami optimis rencana pembangunan cabang ke-50 di Karawang ini akan sukses," ujar Tedi Guswana.

"Kehadiran stasiun KCIC yang segera beroperasi juga membuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi lokal. Restoran ini akan menjadi fasilitas eksklusif bagi para penghuni Kota Kertabumi untuk menikmati hidangan Nusantara berkelas premium,? sambungnya.



Restoran Kampung Kecil yang akan dibuka di area perumahan Kota Kertabumi ini menempati lahan seluas �2.300 m�. Sebagai cabang pertama yang hadir di Karawang, Kampung Kecil memperkenalkan konsep bangunan tradisional berbentuk saung dengan dekorasi kolam ikan yang asri, memberikan suasana pedesaan yang berbeda dan nyaman bagi para pengunjung.

Mengusung konsep tradisional, Kampung Kecil menghadirkan interior yang didominasi oleh bahan alami seperti kayu dan bambu, serta dilengkapi dengan kolam ikan dan tanaman hijau. Selain menawarkan suasana yang nyaman, restoran ini juga memiliki beragam menu khas Nusantara yang dirancang khusus untuk memanjakan selera pengunjung.

?Karawang kini memiliki titik-titik yang berkembang. Dulu mungkin lebih dikenal sebagai wilayah industri, tapi dengan adanya banyak perumahan baru, ekonomi yang berkembang pasti akan berdampingan dengan sektor kuliner. Kami berharap, dengan adanya perkembangan di Kota Karawang, Kampung Kecil dapat menghadirkan suasana baru bagi masyarakat Karawang,? kata Operation Manager Kampung Kecil, Makfud.

Kehadiran Restoran Kampung Kecil di Kota Kertabumi ini disambut dengan antusiasme tinggi. Dengan lokasinya yang strategis di pusat Kota Karawang dan diapit oleh dua jalan utama, restoran ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Kampung Kecil juga akan memperkaya pilihan gaya hidup di kawasan Kota Kertabumi, menjadikan kawasan ini semakin lengkap dan menarik sebagai destinasi hunian dan rekreasi.

CIREBON, iNews.id - Kebakaran rumah terjadi di perkampungan padat penduduk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Penyebabnya diduga karena tindakan anak pemilik rumah yang sengaja membakar kasur hingga menyambar ke seluruh bagian rumah.

Pantauan iNews di lokasi kejadian, rumah yang terbakar milik Junaedi warga Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Api berkobar hebat di antara permukiman warga hingga sempat menimbulkan kepanikan. Bahkan saksi mata sempat mendengar suara ledakan dari rumah Junaedi.

Di lokasi petugas damkar tampak langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Dikerahkan tiga unit armada damkar untuk pemadaman yang berlangsung selama hampir 1 jam.

Warga Desa Gombang Haris mengatakan, peristiwa kebakaran berawal saat masyarakat melihat api yang sudah membubung tinggi dan menjalar ke hampir seluruh bagian rumah. Kebakaran dipicu aksi nekat anak pemilik rumah yang sempat terlihat cekcok dengan orang tuanya.

"Setahu saya dibakar anaknya pemilik rumah dari kamar rumah. Kalau penyebabnya soal apa saya kurang tahu," ujar Haris, Selasa (5/11/2024).

Sementara Kapolsek Depok AKP Affandi mengatakan, terduga pelaku pembakaran sudah diamankan petugas. Saat ini pelaku berinisial RJ masih diperiksa Unit Reskrim Polsek Depok. 

"Dugaan sementara pelaku sakit hati dengan orang tuanya hingga sengaja membakar rumah karena emosi," katanya.

Hasil pemeriksaan dari keterangan pemilik rumah, pelaku sudah menikah dan memiliki anak namun belum bekerja. Pelaku juga meminta dibelikan motor yang belum bisa dipenuhi orang tuanya.

"Pelaku mengaku merasa dikucilkan dan kurang diperhatikan. Keterangan orang tuanya, anaknya ini manja dan tidak bekerja, punya istri dan anak yang lagi dirawat. Anaknya minta sesuatu seperti kendaraan bermotor namun belum bisa dipenuhi," ucapnya.

Tidak ada korban jiwa akibat kejadian anak bakar rumah orang tua ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini pelaku sudah diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

Editor: Donald Karouw

Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) Irwan Tirtariyadi meninggal dunia pada Minggu (3/11).

Irwan wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada pukul 04.30 WIB.

Head of Corporate Communication Sinar Mas Agribusiness and Food Stephan Sinisuka menyebut Irwan Tirtariyadi bergabung dengan SMART sejak 2020.

Menurutnya, sebagai Bos Sinar Mas Agro, Irwan dikenal ramah dan anutan para karyawan.

"Sebagai Direktur Utama PT SMART Tbk, beliau dikenal sebagai pemimpin yang ramah, inovatif, berdedikasi dan menjadi teladan bagi seluruh karyawan," kata Stephan dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Ia menjelaskan terkait pergantian posisi jabatan dirut yang ditinggalkan Irwan, termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SMART Tbk akan diinformasikan lebih lanjut.

Denpasar -

Pemerintah masih melarang iPhone 16 dijual di Indonesia. Masih ada syarat investasi yang harus dipenuhi Apple, perusahaan yang memproduksi iPhone.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan turut buka suara terkait larangan itu. Apple diminta menuntaskan komitmen investasinya sebelum iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Luhut menyoroti terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi Apple. Luhut menegaskan Indonesia sangat terbuka dengan kerja sama.

"Kami semua itu sangat terbuka terhadap apa saja (kerja sama), apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja," kata Luhut, Selasa (5/11/2024), dikutip dari detikFinance.

Menurutnya, pemerintah tidak menetapkan kualifikasi produk berteknologi tinggi seperti iPhone sebagai yang utama dalam kerja sama, yang terpenting bagaimana kerja sama tersebut bisa membuka kesempatan kerja lebih besar bagi masyarakat.

"Jadi kita tidak bicara hi-tech saja, tapi kami bicara mengenai labor intensive," ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyinggung investor China yang akan membangun pabrik garmen di kawasan Kertajati, Jawa Barat dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Investasi tersebut contoh dari investasi dengan peluang pembentukan lapangan kerja baru yang besar.

Kemenperin Larang iPhone 16 Masuk Pasar Indonesia

Diketahui Kementerian Perindustrian melarang jual-beli iPhone 16 di Indonesia. Izin edar iPhone 16 terkendala komitmen investasi Apple yang belum direalisasikan sepenuhnya.

Menyangkut hal ini, Apple belum merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy keempatnya di Bali. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, realisasi ini sebagai upaya memperoleh Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya, di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri juga bilang, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Febri mengatakan, Agus bersedia untuk bertemu dengan Apple. Hanya saja, ia meminta agar diskusi yang akan berjalan nantinya konkret. Dalam hal ini, Apple diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen investasinya dalam membangun Apple Academy keempat di Bali.

Kemenperin mengendus produk iPhone 16 tersebut sudah diperjualbelikan di internet. Diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Selain itu, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnyadi sini!

(dpw/dpw)

Jakarta -

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merapat ke Istana Negara untuk melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan utamanya adalah mengenai perhatian pemerintah pada kelas menengah.

Usai rapat, Airlangga menjabarkan ada penurunan daya beli di tengah kelas menengah. Dia dan Luhut membahas usulan-usulan yang bisa menjaga daya beli kelas menengah dengan Prabowo. Sayangnya Airlangga enggan merinci program apa saja yang mau dilakukan.

"Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

"Semua masih kami proses di pemerintahan dan dalam waktu dekat akan dibuat menjadi langkah kebijakan sampai akhir tahun dan ke depan," lanjutnya.

Kemudian pihaknya juga membahas soal kebijakan subsidi energi yang mau diubah menjadi lebih tepat sasaran.

Airlangga hanya bilang subsidi akan diberikan dalam bentuk-bentuk yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia tak mau mendalami opsi apa saja yang dibahas, yang jelas pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," sebut Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga juga bilang dirinya dan Luhut sempat bicara soal hasil dari Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit. Satgas itu dibentuk sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Luhut yang kala itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi menjadi Ketua Satgas.

"Kemudian ketiga tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya, ini sedang diperhatikan," sebut Airlangga.

Kemudian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memaparkan soal beberapa catatan pada penyelenggaraan proyek strategis yang belum selesai. Percepatan proyek strategis yang mampu meningkatkan kemudahan berusaha diharapkan segera dilakukan.

"Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu proyek yang bisa meningkatkan ICOR juga jadi catatan," pungkas Airlangga.

(hal/fdl)

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

PMK tersebut dirilis pada 18 Oktober 2024. Dalam beleid tersebut, PMK 81/2024 mengatur pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel.

Selain itu, penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ini juga dilakukan untuk mendukung proses bisnis masyarakat karena pada pelaksanaannya didukung oleh teknologi informasi berbasis data.

"Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025,” bunyi Pasal 484 PMK tersebut," dikutip Selasa, (5/11).

Secara umum, PMK 81/2024 ini menyesuaikan ketentuan terkait dengan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak serta layanan administrasi perpajakan.

Jika dilihat lebih rinci, PMK yang terdiri atas 11 bab dan 484 pasal ini mengatur soal 7 ruang lingkup, antara lain:

1. Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik.

2. Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

4. Tata cara penyampaian dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa.

5. Tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan.

6. Ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan

7. Contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/ atau pelaporan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo mengatakan, sekolah-sekolah di Jakarta yang ikut dalam program sekolah swasta gratis 2025 tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa.

"Konsep sekolah swasta gratis itu biaya pendidikannya ditanggung. Sekolah tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa," ujar Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

Dalam program sekolah swasta gratis 2025, biaya pendidikan termasuk ke dalam bantuan sosial pertama.

"Bantuan sosial berikutnya adalah bantuan biaya personal, yang ditujuannya untuk memastikan anak itu sekolah," tuturnya.

Biaya personal diberikan untuk siswa kurang mampu yang sebelumnya mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Gunanya biaya personal ini untuk membeli seragam serta alat tulis.

"Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP," ucapnya.

Untuk klasifikasi sekolah, Pemprov bakal mengajak kerja sama sekolah swasta di Jakarta yang menerima dana bantuan opersional sekolah (BOS) selama tiga tahun ke belakang.

"Kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan enggak teruma BOS. Maka syaratnya harus sekolah itu menerima BOS selama tiga tahun terakhir berturut-turut," ucapnya.

Karena itu, sekolah swasta yang grade tinggi tidak ikut dalam kerja sama ini. Pemprov akan menggaet sekolah dari kelas menengah.

"Sekolah gratis itu kita bagi nih menjadi klaster-klaster, kalster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang high class, sekolah yang muridnya dari keluarga mampu," imbuh dia.

Sebelumnya, DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, menjadi prioritas dalam APBD 2025.

"Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah," ujar Khoirudin di gedung DPRD Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Dengan penandatanganan Mou, tegas dia, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.

"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," tutur Khoirudin.

BEKASI, KOMPAS.com - Seorang pria berinisial BN (40) menjadi korban perampasan dengan modus gendam sepulang bekerja di Jalan Damai, Kelurahan Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Senin (4/11/2024) sekitar pukul 22.00 WIB.

Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik korban, yakni sepeda motor, ponsel, dan uang tunai sebesar Rp 256.000, dibawa kabur oleh pelaku.

"Kerugian satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2011, handphone Poco X 3GT, uang setoran dagang minuman es lemon Rp 256.000," ungkap Kapolsek Jatisampurna Iptu Didik Mulyanto, Selasa (5/11/2024).

Didik menjelaskan, insiden ini terjadi saat korban pulang dari tempat kerjanya di toko minuman di Perumahan Kranggan Permai, Jatisampurna, dan melintasi jalan arah Cibubur.

Saat berhenti di lampu merah depan Plaza Cibubur, korban merasa ditepuk oleh seseorang, lalu kehilangan kesadaran.

"(Korban) merasa dihipnotis," ujar Didik.

Ketika tersadar, BN mendapati dirinya berada di kebun kosong di Jalan Damai dengan kondisi tangan, kepala, dan kaki terikat lakban.

Didik menambahkan bahwa pelaku memukul dahi korban menggunakan helm milik korban sendiri yang sudah diambil.

Pelaku kemudian mengambil uang setoran Rp 256.000 dari tas selempang korban, serta ponsel dan sepeda motor korban sebelum melarikan diri.

Setelah para pelaku pergi, BN berhasil melepaskan ikatan lakban dan mencari bantuan di rumah warga setempat.

Di sana, korban bertemu seorang warga berinisial AW yang meminjamkan ponsel, sehingga korban bisa menghubungi temannya, Ridwan, untuk dijemput.

"Setelah dijemput, selanjutnya korban ke Polsek Jatisampurna untuk melaporkan kejadian tersebut," ujar Didik.

Kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan, termasuk menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengidentifikasi pelaku.

"CCTV masih kita telusuri, hasil keterangan korban pelaku diduga dua orang," tambah Didik.