Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan penindakan terhadap platform e-commerce jika menjual iPhone seri 16 dan Google Pixel, karena belum ada izin dari pemerintah terkait penjualan telepon pintar tersebut.

"e-commerce kan selalu dievaluasi, ya kalau ada yang melanggar (menjual iPhone seri 16 dan Google Pixel) nanti, tentu kita kasih tahu, jadi kita adakan penindakan dan segala macam," kata Budi ditemui di sela Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan tujuan 15 negara di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang platform belanja online atau e-commerce untuk menjual produk iPhone seri 16. Selain itu, e-commerce juga dilarang memfasilitasi penjualan smartphone Google Pixel yang diproduksi oleh Alphabet.

Pasalnya, saat ini pemerintah masih mengkaji terkait rencana penjualan produk dua smartphone tersebut lantaran belum memenuhi aturan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan bakal menerjunkan tim jika ada yang melakukan penjual iPhone seri 16 maupun Google Pixel.

"Nanti dilihat apakah memang harus perlu, (kalau perlu) ya kita lakukan," tegas Mendag.

Mendag menambahkan, terkait aturan teknis larangan penjualan iPhone seri 16 maupun Google Pixel di Indonesia, ia meminta awak media untuk mengonfirmasi langsung ke Kementerian Perindustrian.

Saat ini iPhone 16 masih dilarang untuk dijual di Indonesia lantaran belum memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Meski begitu, produk iPhone 16 dinilai sudah masuk ke Indonesia, tetapi perangkat tersebut dibawa oleh penumpang, awak pesawat, atau yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Barang tersebut tidak diizinkan untuk diperjualbelikan.

"Seri iPhone 16 yang dibawa penumpang dan dikenakan pajak adalah barang bawaan yang tidak boleh dijual, serta terbatas untuk penggunaan pribadi penumpang," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif.

Terbaru, Febri mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita untuk audiensi masalah tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Beleid tersebut salah satunya memuat terkait ketentuan soal diperbolehkannya wajib pajak mengurangi pembentukan cadangan piutang tak tertagih.

Adapun, wajib pajak yang dimaksud di antaranya dapat mencakup wajib pajak usaha bank yang meliputi bank umum dan bank perekonomian rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian, adapula wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi hingga wajib pajak perusahaan anjak piutang. Tentunya wajib pajak yang dimaksud merupakan perusahaan yang telah terdaftar atau memproleh izin serta dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbitnya aturan ini dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih, termasuk bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna, usaha dengan hak opsi dan lain-lain.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) PMK 74/2024, pembentukan cadangan piutang tak tertagih merupakan biaya yang diperoleh dari nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun Pajak dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih awal.

Lebih lanjut, cadangan piutang tak tertagih sendiri merupakan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal tahun pajak setelah memperhitungkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama tahun pajak berjalan sebagai pengurang.

Dalam pasal yang sama, wajib pajak, misalnya usaha bank boleh mengurangkan pembentukan cadangan piutang tak tertagih dari penghasilan bruto yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak melebihi batasan tertentu.

Adapun, batasan tertentu yang dimaksud tersebut diterapkan pada perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun.

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) PMK 74/2024, nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun dibentuk dan dihitung atas setiap kelompok kualitas piutang

Kelompok kualitas piutang meliputi kelompok kualitas piutang berdasarkan tahapan (staging) yaitu piutang dalam tahap baik; kurang baik; dan buruk.

Sementara itu, kelompok kualitas piutang lainnya menggunakan kelompok kualitas piutang berdasarkan pada kolektibilitas. Kelompok ini terdiri atas piutang dalam kolektibilitas lancar; perhatian khusus; kurang lancar; diragukan dan macet.

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (6) PMK 74/2024, piutang yang menjadi dasar perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak merupakan:

1. Nilai tercatat piutang kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada laporan keuangan akhir tahun pajak berjalan untuk piutang yang dikelompokkan berdasarkan tahapan/staging, atau
2. Nilai tercatat piutang kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada laporan keuangan akhir tahun pajak berjalan setelah dikurangi nilai agunan, untuk piutang yang dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas.

Adapun ketentuan pengurangan nilai agunan itu dikecualikan untuk piutang yang merupakan:

1. Nilai tercatat piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam kolektibilitas lancar (untuk bank umum, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); dan
2. Nilai tercatat piutang kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam kolektibilitas lancar (untuk Bank Perekonomian Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro dan Perusahaan Pergadaian)

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 74/2024, besarnya nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat piutang ditetapkan sebesar 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid dan 75% dari nilai agunan lainnya. Nilai agunan ini berdasarkan pada penilaian wajib pajak.

Dalam hal ini, apabila wajib pajak yang merupakan wajib pajak diwajibkan menyampaikan laporan kepada OJK, nilai agunan menggunakan nilai agunan dalam laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, ketentuan penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sejak Tahun Pajak 2024.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [18 Oktober 2024]," demikian bunyi Pasal 13 yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Lebih jelasnya, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Namun kebijakan ini dinilai tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini disusun merujuk atau mengikuti aturan serupa yang sudah berlaku di negara lain, semisal Singapura dan Australia.

"Nah RPMK ini, kenapa saya tadi bawa contoh blank packaging (kemasan tanpa merek) ini, Indonesia ini mau di apple to apple (meniru kebijakan) antara Singapura dengan Indonesia, Indonesia dengan Australia," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Padahal menurutnya negara-negara di dunia yang menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak memiliki industri hasil tembakau, baik dari sektor hulu (pertanian tembakau) maupun sektor produksi (produsen rokok).

Sehingga aturan pengetatan rokok seperti itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mereka. Berbeda dengan Indonesia di mana industri hasil tembakau ini memberikan pendapat cukai terbesar di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Di Australia itu nggak ada pertanian tembakau, enggak ada industri hasil tembakau. Singapura juga nggak ada. Mereka enggak punya petani, nggak punya industri. Indonesia punya dua-duanya," tegas Kusnasi.

Kusnasi mengatakan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat semakin berdampak terhadap para petani tembakau mengingat sekitar 99% atau hampir semua hasil panen mereka diserap oleh industri rokok.

"Kalau nanti misalnya blank packaging ini akan diterapkan di Indonesia, mau ditaruh ke mana petani kita? Nasibnya petani, saya itu, mau kemana? Karena 99,9% tembakau kita itu yang beli cuma pabrik rokok," terang Kusnasi.

Untuk itu Kusnasi berharap pemerintah dapat lebih berpihak kepada para pelaku serta mereka yang terkait dengan industri hasil tembakau. Dengan begitu mereka yang bekerja di industri ini dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian negara dengan maksimal.

"IHT ini, industri hasil tembakau ini sudah memberikan sumbang sih yang begitu luar biasa kepada negara dan masyarakat. Artinya, tolong hentikan regulasi-regulasi yang memberatkan, yang menjadi beban dari, baik itu di sektor hulu di petaninya maupun di sektor hilirnya," kata Kusnasi.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

KOMPAS.com - Apple dilaporkan menawarkan investasi hampir 10 juta dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 157 miliar) untuk Indonesia. Upaya ini kabarnya ditempuh demi memuluskan akses iPhone 16 series ke Tanah Air, setelah dijegal oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menurut sumber dalam anonim yang dikutip Bloomberg, dana investasi itu akan disalurkan ke sebuah pabrik di Bandung melalui mitra strategis Apple di Indonesia.

Nantinya, pabrik itu akan membuat produk seperti aksesori dan komponen untuk melengkapi gadget keluaran Apple.

Apple kabarnya sudah mengajukan proposal terkait rencana itu ke Kemenperin. Sementara Kemenperin, menurut sumber itu, masih mempertimbangkan proposal tersebut.

Dengan kata lain, Kemenperin belum memberikan keputusan resmi apakah mengabulkan usulan Apple sepenuhnya atau memberikan penyesuaian. Walhasil, keputusan akhirnya boleh jadi berbeda dari tawaran awal Apple.

Belum diketahui rinci pabrik mana yang dimaksud dalam laporan Bloomberg itu. Rincian aksesori yang bakal diproduksi juga masih belum jelas.

Di samping itu, Apple maupun Kemenperin juga belum memberikan tanggapan terkait laporan ini, dihimpun KompasTekno dari Business Times, Selasa (5/11/2024).

Apple minta audiensi dengan Menperin

Unsplash/Amanz Ilustrasi iPhone 16.

Kabar investasi ini muncul setelah juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bahwa Apple telah menyurati instansinya.

Febri menyebut, Apple ingin melakukan audiensi dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

"(Pihak Apple) Sudah (menghubungi). Sudah melalui surat. Apple sudah melalui surat ke Pak Menteri dan minta pertemuan," jelas Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri tidak merinci tanggal surat dari Apple tersebut. Ia mengatakan, dalam surat itu, Apple meminta waktu untuk melakukan audiensi dengan Menperin.

Tujuannya adalah untuk membahas izin edar iPhone 16 series di Indonesia yang sampai saat ini masih belum diperbolehkan.

"Minta audiensi. Ya tapi kalau bagi kami, bagi Pak Menteri, segera realisasikan itu (kesepakatan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN). Konkret saja. Yang konkret saja, enggak usah janji-janji manis yang berbunga-bunga," tegasnya.

Namun saat itu Febri belum dapat memastikan kapan jadwal audiensi berlangsung karena belum melihat isi surat dari Apple.

Alasan iPhone 16 series dilarang di Indonesia

Adapun iPhone 16 series dilarang diperjualbelikan di Indonesia, setidaknya hingga saat ini.

Penyebab utama iPhone 16 series masih belum bisa diperjualbelikan secara legal di Indonesia adalah soal pemenuhan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Agar bisa beredar secara resmi di Indonesia, Apple harus memenuhi syarat TKDN sebesar 40 persen.

Febri mengatakan, Apple sebelumnya telah menyepakati untuk memenuhi TKDN sebesar 40 persen melalui skema inovasi, yakni dengan membangun Apple Academy di sejumlah daerah di Indonesia.

Pihak Apple telah sepakat untuk melakukan investasi sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan Apple Academy. Dari kesepakatan itu, Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp 1,4 triliun.

"Nah, kan Apple investasi di situ Rp 1,7 triliun. Tapi kan, yang dia realisasi dari Rp 1,7 triliun itu kan Rp 1,4 triliun. Nah, masih ada di bawah Rp 300 miliar yang dia belum realisasi," kata Febri.

"Nah karena dia enggak realisasikan untuk yang Rp 300 miliar terakhir ini, maka TKDN-nya tidak sampai 40 persen. Jadi kalau dia investasi sekian di Apple Academy, karena dia pakai skema inovasi, langsung skornya 40 persen," tambahnya.

Sebagai informasi, Apple memilih skema investasi, yakni jalur yang berbeda dengan vendor smartphone lain di Indonesia untuk memenuhi nilai TKDN.

Cara tersebut membuat Apple terkesan "spesial" karena vendor lain, macam Samsung, Oppo dan sebagainya memilih skema hardware dengan membangun pabrik di Indonesia.

Mengacu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016, ada beberapa skema yang bisa dipilih masing-masing vendor ponsel untuk memenuhi kandungan lokal pada perangkat yang akan dipasarkan di Indonesia.

Skema pertama yaitu lewat jalur perangkat keras (hardware), misalnya dengan membangun manufaktur ponsel atau merakit ponsel di pabrik lokal di Indonesia.

Skema kedua yaitu lewat software, di mana vendor bisa menggandeng developer atau pengembang aplikasi lokal. Kemudian skema ketiga yakni memberikan komitmen investasi dalam jumlah tertentu dan direalisasikan secara bertahap.

Dari semua opsi itu, Apple memilih skema ketiga dengan investasi bidang riset dan pengembangan. Salah satunya lewat program Apple Developer Academy untuk mengembangkan talenta developer di Tanah Air.

"Mereka (Apple) memilih skema itu, skema investasi (membangun Apple Academy). Kalau mereka sudah merealisasikan investasi, maka mereka bisa dapat sertifikasi TKDN dan mereka (Apple) bisa menjual iPhone 16," kata Febri di kantor Kementerian Perindustrian di Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024) dilansir Kompas.com.

Sebagai catatan, pelarangan iPhone 16 series di Indonesia ini adalah soal izin edarnya. Artinya, penggunaan iPhone 16 secara pribadi masih diperbolehkan, asal sudah memenuhi peraturan.

Febri mengungkapkan, produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan secara aturan, boleh masuk ke Indonesia.

Dengan demikian, iPhone yang sudah masuk itu hanya terbatas untuk pemakaian pribadi penumpang.

KOMPAS.com - Apple dilaporkan menawarkan investasi hampir 10 juta dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 157 miliar) untuk Indonesia. Upaya ini kabarnya ditempuh demi memuluskan akses iPhone 16 series ke Tanah Air, setelah dijegal oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menurut sumber dalam anonim yang dikutip Bloomberg, dana investasi itu akan disalurkan ke sebuah pabrik di Bandung melalui mitra strategis Apple di Indonesia.

Nantinya, pabrik itu akan membuat produk seperti aksesori dan komponen untuk melengkapi gadget keluaran Apple.

Apple kabarnya sudah mengajukan proposal terkait rencana itu ke Kemenperin. Sementara Kemenperin, menurut sumber itu, masih mempertimbangkan proposal tersebut.

Dengan kata lain, Kemenperin belum memberikan keputusan resmi apakah mengabulkan usulan Apple sepenuhnya atau memberikan penyesuaian. Walhasil, keputusan akhirnya boleh jadi berbeda dari tawaran awal Apple.

Belum diketahui rinci pabrik mana yang dimaksud dalam laporan Bloomberg itu. Rincian aksesori yang bakal diproduksi juga masih belum jelas.

Di samping itu, Apple maupun Kemenperin juga belum memberikan tanggapan terkait laporan ini, dihimpun KompasTekno dari Business Times, Selasa (5/11/2024).

Apple minta audiensi dengan Menperin

Unsplash/Amanz Ilustrasi iPhone 16.

Kabar investasi ini muncul setelah juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bahwa Apple telah menyurati instansinya.

Febri menyebut, Apple ingin melakukan audiensi dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

"(Pihak Apple) Sudah (menghubungi). Sudah melalui surat. Apple sudah melalui surat ke Pak Menteri dan minta pertemuan," jelas Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri tidak merinci tanggal surat dari Apple tersebut. Ia mengatakan, dalam surat itu, Apple meminta waktu untuk melakukan audiensi dengan Menperin.

Tujuannya adalah untuk membahas izin edar iPhone 16 series di Indonesia yang sampai saat ini masih belum diperbolehkan.

"Minta audiensi. Ya tapi kalau bagi kami, bagi Pak Menteri, segera realisasikan itu (kesepakatan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN). Konkret saja. Yang konkret saja, enggak usah janji-janji manis yang berbunga-bunga," tegasnya.

Namun saat itu Febri belum dapat memastikan kapan jadwal audiensi berlangsung karena belum melihat isi surat dari Apple.

Alasan iPhone 16 series dilarang di Indonesia

Adapun iPhone 16 series dilarang diperjualbelikan di Indonesia, setidaknya hingga saat ini.

Penyebab utama iPhone 16 series masih belum bisa diperjualbelikan secara legal di Indonesia adalah soal pemenuhan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Agar bisa beredar secara resmi di Indonesia, Apple harus memenuhi syarat TKDN sebesar 40 persen.

Febri mengatakan, Apple sebelumnya telah menyepakati untuk memenuhi TKDN sebesar 40 persen melalui skema inovasi, yakni dengan membangun Apple Academy di sejumlah daerah di Indonesia.

Pihak Apple telah sepakat untuk melakukan investasi sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan Apple Academy. Dari kesepakatan itu, Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp 1,4 triliun.

"Nah, kan Apple investasi di situ Rp 1,7 triliun. Tapi kan, yang dia realisasi dari Rp 1,7 triliun itu kan Rp 1,4 triliun. Nah, masih ada di bawah Rp 300 miliar yang dia belum realisasi," kata Febri.

"Nah karena dia enggak realisasikan untuk yang Rp 300 miliar terakhir ini, maka TKDN-nya tidak sampai 40 persen. Jadi kalau dia investasi sekian di Apple Academy, karena dia pakai skema inovasi, langsung skornya 40 persen," tambahnya.

Sebagai informasi, Apple memilih skema investasi, yakni jalur yang berbeda dengan vendor smartphone lain di Indonesia untuk memenuhi nilai TKDN.

Cara tersebut membuat Apple terkesan "spesial" karena vendor lain, macam Samsung, Oppo dan sebagainya memilih skema hardware dengan membangun pabrik di Indonesia.

Mengacu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016, ada beberapa skema yang bisa dipilih masing-masing vendor ponsel untuk memenuhi kandungan lokal pada perangkat yang akan dipasarkan di Indonesia.

Skema pertama yaitu lewat jalur perangkat keras (hardware), misalnya dengan membangun manufaktur ponsel atau merakit ponsel di pabrik lokal di Indonesia.

Skema kedua yaitu lewat software, di mana vendor bisa menggandeng developer atau pengembang aplikasi lokal. Kemudian skema ketiga yakni memberikan komitmen investasi dalam jumlah tertentu dan direalisasikan secara bertahap.

Dari semua opsi itu, Apple memilih skema ketiga dengan investasi bidang riset dan pengembangan. Salah satunya lewat program Apple Developer Academy untuk mengembangkan talenta developer di Tanah Air.

"Mereka (Apple) memilih skema itu, skema investasi (membangun Apple Academy). Kalau mereka sudah merealisasikan investasi, maka mereka bisa dapat sertifikasi TKDN dan mereka (Apple) bisa menjual iPhone 16," kata Febri di kantor Kementerian Perindustrian di Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024) dilansir Kompas.com.

Sebagai catatan, pelarangan iPhone 16 series di Indonesia ini adalah soal izin edarnya. Artinya, penggunaan iPhone 16 secara pribadi masih diperbolehkan, asal sudah memenuhi peraturan.

Febri mengungkapkan, produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan secara aturan, boleh masuk ke Indonesia.

Dengan demikian, iPhone yang sudah masuk itu hanya terbatas untuk pemakaian pribadi penumpang.

IDXChannel – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menggabungkan (merger) sejumlah perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis serupa. Aksi korporasi itu sejalan dengan target perampingan BUMN menjadi 30 perseroan saja.

Rencana konsolidasi tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi VI DPR saat rapat kerja (raker) di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/11/2024). Adapun penggabungan BUMN dilakukan di sektor rumah sakit, farmasi, kehutanan, perkebunan, infrastruktur, hingga kepelabuhan.

Berikut perinciannya:

1. BUMN Rumah Sakit dan Bio Farma

Pemegang saham mengusulkan agar holding BUMN Rumah Sakit di-merger atau berada di bawah naungan PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi. Erick pun menyebut, konsolidasi kedua holding akan memperkuat pelayanan kesehatan atau health care nasional.

“Kita sedang juga melobi apa mungkin rumah sakit yang sudah kita mergerkan itu sudah jadi satu dipindahkan ke bawah Bio Farma, supaya ini menjadi sebuah sistem health care, antara apotek, produksi dan juga rumah sakit,” ujar Erick.

2. ASDP, Pelni, Pelindo

Di sektor pelabuhan dan transportasi laut, Erick berencana menggabungkan PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam PT Pelindo (Persero). Aksi korporasi itu bertujuan untuk mendukung industri maritim nasional.

Erick Thohir menilai, konsolidasi ketiga perusahaan akan menjadi satu kekuatan besar, terutama di sektor pelabuhan dan kelautan.

“Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” katanya.

Menurut dia, tanpa konsolidasi hanya akan membuat bisnis perusahaan pelat merah terpisah-pisah saja. Bahkan tidak bisa bersaing di pasaran.

3. Perhutani dan PTPN III

Aksi serupa juga akan berlaku bagi Perum Perhutani dan holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero). Rencananya, pemegang saham menjadikan Perhutani sebagai unit usaha PTPN.
Menurut Erick, bila PTPN III dan Perhutani digabungkan, maka luas lahan yang dimiliki perusahaan bisa mencapai 2,2 juta hektare (ha). Dengan luasan ini, BUMN bisa memetakan mana lahan yang difungsikan untuk mendukung swasembada pangan.

4. BUMN Karya

Rencana konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur terus dilakukan Kementerian BUMN. Targetnya, jumlah perseroan bakal dilebur menjadi tiga perusahaan saja.

Adapun, BUMN karya yang dilebur di antaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero).

Lalu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero ) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.

Erick mengatakan pihaknya segera merampungkan langkah ini, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.Rabu pekan ini Erick dan Dody akan bertemu dan membahas proses penggabungan tujuh BUMN karya. Dia memastikan, jika prosesnya sudah diteken, maka pekan depan sudah difinalisasi konsolidasinya.

(Ahmad Islamy Jamil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan pembangunan gedung lembaga legislatif, yudikatif, dan prasaradana dasar di IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

Basuki menjelaskan, bangunan-bangunan yang ditargetkan rampung pada 2028 itu mencakup hunian dan kantor bagi para penghuni IKN kelak.

"Kalau untuk ekosistem KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) Insya Allah karena kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki menyampaikan, Prabowo tidak memberikan arahan bahwa pembangunan IKN diperlambat, justru Prabowo ingin pembangunan ibu kota baru itu terus dilanjutkan.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu pun mengaku siap melaksanakan perintah Presiden, selama program dan anggarannya sudah dialokasikan.

"Selama itu ada programnya, ada anggarannya, saya kerjakan. Kan sudah tahu gayanya saya kerja kan? Enggak (dilambatkan) justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun, kan," ucap Basuki.

Ia pun mengeklaim sudah ada beberapa investor yang berminat untuk menanam investasi baru di IKN, nilainya disebut mencapai Rp 58 triliun.

"(Investor) Yang berminat sudah banyak. Jadi Saya kira enggak (hanya KIPP saja yang dibangun sampai 4 tahun ke depan), karena ada beberapa investor yang mungkin sudah minat, di wilayah II juga sudah ada," ungkap Basuki.

Basuki yang baru dilantik pada hari ini mengaku akan menghadap ke Prabowo untuk mematangkan target-target tersebut.

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) kembali memperkenalkan pengembangan kawasan terbarunya yakni Summarecon Tangerang. President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi menuturkan, memasuki usia ke 49 tahun, Summarecon terus berupaya memberikan kontribusi positif untuk perkembangan industri properti tanah air.

Hal ini sejalan dengan industri Properti yang merupakan salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kehadiran proyek township ke-9 yaitu Summarecon Tangerang merupakan respon terhadap permintaan pasar akan kawasan hunian di wilayah Jabodetabek. Momentum ini juga akan memperkuat bisnis Summarecon dengan mempercepat seluruh pengembangan guna memenuhi permintaan pasar,” kata Adrianto dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Director PT Summarecon Agung Tbk, Sharif Benyamin menjelaskan, Summarecon telah mengembangkan kawasan utara dan timur Jakarta melalui kehadiran Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Bekasi, Summarecon Emerald Karawang dan Summarecon Crown Gading.

"Kami melakukan pengembangan yang sama di wilayah Barat. Di samping Summarecon Serpong kini kami juga menghadirkan Summarecon Tangerang sebagai alternatif solusi untuk masyarakat yang ingin membeli hunian di Barat Jakarta,” ujar Sharif.

Memiliki luas area 109 hektar, Summarecon Tangerang hanya 200 meter dari Akses Tol Bitung, KM 26 Tol Jakarta Tangerang. Dengan waktu tempuh hanya 10 menit dari KM 18 Tol Jakarta Tangerang (Akses Tol Serpong), dengan mudah menjangkau Summarecon Serpong juga berbagai fasilitas pendidikan seperti Sekolah Terpadu Pahoa. Selain dengan kendaraan pribadi, kawasan ini juga mudah diakses dengan transportasi publik, bahkan rencananya juga akan dilintasi oleh MRT Fase 3 Jalur Cikarang - Balaraja.

“Summarecon Tangerang direncanakan bersama-sama dengan konsultan masterplan terpilih Andrew Watkins dari JZMK. Dengan pendekatan berdasar desain masterplan yang kuat, human experience berorientasi estetika kawasan, dan tentunya water engineering system, maka lahirlah konsep 6 danau yang menjadi pusat dari Summarecon Tangerang dan juga menjadi inspirasi terbesar untuk tagline Summarecon Tangerang: Six Lakes, One Vibrant City,” kata Executive Director PT Summarecon Agung Tbk, Hindarko Hasan.

Summarecon Tangerang didesain sebagai kawasan yang dapat dengan nyaman diakses berjalan kaki (walkable township) sehingga penghuninya bisa hidup lebih sehat. Berjalan kaki ataupun bersepeda di Summarecon Tangerang akan sangat menyenangkan karena tersedia jalur terowongan khusus tanpa harus khawatir akan arus kendaraan saat melintasi jalan Bulevar.

Launching perdana Summarecon Tangerang akan diadakan pada 30 November 2024 dengan penjualan cluster Havena Lakes dan Briza Lakes. Ditawarkan sebanyak 205 unit untuk cluster Havena Lakes dan 408 unit untuk cluster Briza Lakes dengan penjualan akan dilakukan secara bertahap.

Kedua cluster ini berorientasi ke danau yang eksklusif dapat diakses hanya oleh penghuni Havena Lakes dan Briza Lakes. Semua cluster di Summarecon Tangerang dilengkapi dengan fasilitas keamanan 24 jam, one gate system, clubhouse yang dilengkapi dengan kolam renang, ruang terbuka hijau, infrastruktur kabel bawah tanah yang tertata rapi.

Havena Lakes memiliki tipe 8x15 dan tipe 10x15 dengan harga mulai Rp 2 miliaran. Dan unit yang menghadap langsung ke danau dengan jumlah yang sangat terbatas terdiri dari tipe 10x18 dan tipe 12x18 dengan harga mulai Rp 4,7 miliaran.

Sedangkan Briza Lakes memiliki tipe 5x12 dan tipe 7x12 dengan harga mulai dari Rp 940 jutaan, serta unit spesial tipe 7x16 yang memiliki view langsung ke danau, dengan jumlah unit yang sangat terbatas, dengan harga mulai Rp 2,5 miliaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp 3,27 juta per bulan pada Agustus 2024. Jumlah tersebut naik 2,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Agustus 2023.

"Jadi kalau kita bandingkan antara Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, ini terjadi kenaikan upah buruh sebesar 2,81%," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Amalia menyebut rata-rata upah tertinggi berada di kategori pertambangan yaitu sebesar Rp 5,23 juta. Kemudian kategori aktivitas keuangan dan asuransi juga tinggi di atas rata-rata yakni Rp 5,08 juta.

"Yang meningkat paling tinggi adalah di listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, serta beberapa lainnya," ujar Amalia.

Sementara terendah berada di lapangan usaha kategori aktivitas jasa lainnya yaitu Rp 1,99 juta. Lapangan usaha kategori pertanian juga berada di bawah rata-rata yakni Rp 2,41 juta.

Sektor pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi di Indonesia:

1. Pertambangan Rp 5,23 juta
2. Aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,08 juta
3. Informasi dan komunikasi Rp 4,98 juta
4. Pengadaan listrik dan gas Rp 4,83 juta
5. Real estat Rp 4,30 juta
6. Administrasi pemerintahan Rp 4,16 juta
7. Aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,14 juta
8. Pengangkutan Rp 3,98 juta
9. Aktivitas kesehatan Rp 3,80 juta
10. Konstruksi Rp 3,29 juta

Sektor pekerjaan dengan Gaji rata-rata terendah Indonesia:

1. Industri pengolahan Rp 3,25 juta
2. Treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,95 juta
3. Pendidikan Rp 2,86 juta
4. Perdagangan Rp 2,85 juta
5. Akomodasi dan makan minum Rp 2,44 juta
6. Pertanian Rp 2,41 juta
7. Aktivitas jasa lainnya Rp 1,99 juta

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara Jakarta.

Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Chatib Basri, Arief Anshory Yusuf, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat sebagai anggota DEN.

Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 150/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Usai dilantik Mari Elka Pangestu menjelaskan, tugas DEN memberi saran rekomendasi kepada presiden mengenai isu strategis dan program prioritas presiden. Adapun masa jabatannya sesuai dengan masa jabatan presiden yakni tahun 2024 - 2029.

Mari mengatakan, secara garis besar DEN akan fokus pada menjaga pertumbuhan ekonomi. Sebab Indonesia menghadapi banyak ketidakpastian eksternal maupun upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Itu yang jangka pendek," ujar Mari Elka di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Kemudian, pada jangka menengah DEN berupaya menjaga pertumbuhan dan meningkatkan pertumbuhan ke depan dengan berbagai sektor. Seperti manufaktur, pertanian, program prioritas presiden mengenai swasembada pangan, swasembada energi dan mengefektifkan anggaran, pengeluaran anggaran yang merupakan prioritas presiden.

Ketika ditanya soal kekhawatiran fiskal, Anggota DEN Muhammad Chatib Basri mengatakan, hal tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh DEN.

Kemudian terkait Pemilu Presiden Amerika Serikat, Chatib bilang belum saatnya memberikan pendapat.

"Tetapi kita melakukan analisa mengenai hal itu dan kita laporkan ke ke presiden, dalam tujuan bagaimana sebaik mungkin Indonesia mengantisipasi hasilnya. Kan kita belum tahu hasilnya," jelas Chatib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menjadi tamu kehormatan mewakili pemerintah Indonesia dalam perayaan National Day Federasi Rusia yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

Kehadiran Budi Gunawan merupakan respons terhadap undangan Duta Besar Rusia.

Dalam sambutannya, Budi Gunawan mengucapkan selamat kepada pemerintah dan rakyat Rusia.

Ia juga menyampaikan harapan agar kemitraan antara kedua negara terus berkembang di berbagai bidang strategis.

"Kita terus membuat progres dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia, yang akan membawa lebih banyak peluang bisnis,” ujar Menko Polkam dalam keterangan yang diterima pada Selasa (5/11/2024).

Menko Polkam menunjukkan optimisme bahwa peningkatan kerja sama ekonomi akan saling menguntungkan kedua negara.

Dalam rangka menyambut 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia, Budi Gunawan menegaskan kembali sejarah panjang persahabatan antara kedua negara yang didasarkan pada saling menghormati dan kerja sama.

Ia juga menyambut baik penerbangan langsung baru antara Moskwa dan Denpasar yang dioperasikan oleh Aeroflot.

Budi Gunawan meyakini bahwa rute penerbangan ini akan mendukung sektor pariwisata dan pertukaran budaya antara kedua negara, serta memperkuat hubungan antarwarga yang sudah terjalin erat.

"Kehadiran Menko Polkam pada National Day Rusia ini mencerminkan eratnya hubungan kedua negara dan semangat Indonesia untuk memperkuat kolaborasi yang saling menguntungkan di panggung internasional," tulis keterangan humas Kemenko Polhukam.

Sebagai informasi, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, serta Duta Besar Rusia untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Evgeny Zagaynov

Bisnis.com, JEPANG - Bank Mandiri memperkuat komitmennya dalam mendorong ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Guna memperluas penerima manfaat program Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri menyasar PMI yang berada di Jepang.

Pemberdayaan yang dilakukan di Shinjuku Sumitomo Skyroom Building, Tokyo, Jepang ini bertujuan untuk memberikan keterampilan keuangan dan kewirausahaan yang sesuai bagi PMI.

Harapannya, lebih dari 140 orang PMI sebagai peserta Mandiri Sahabatku Tokyo dapat mencapai kemandirian finansial serta dapat memiliki usaha ketika kembali ke tanah air.

Senior Vice President Government Project Bank Mandiri Hendrianto Setiawan menyampaikan Mandiri Sahabatku merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan PMI di luar negeri melalui keterampilan praktis dan akses layanan finansial. Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi PMI untuk memperkuat sektor ekonomi yang inklusif.

“Kami ingin memastikan bahwa PMI di Jepang memiliki dukungan yang memadai untuk mencapai kemandirian finansial dan siap membuka peluang usaha saat pulang ke Indonesia. Melalui pelatihan yang sesuai minat mereka, kami berharap program ini dapat mendorong peningkatan taraf hidup serta persiapan masa depan yang lebih baik,” ujar Hendrianto dalam keterangan resmi pada Selasa (5/11).

Hendrianto menyatakan terdapat beberapa materi kunci Mandiri Sahabatku yang relevan dengan kebutuhan PMI di Tokyo. Pertama, Growth Mindset yang bertujuan untuk mengubah pola pikir PMI agar memiliki hidup yang tetap berkualitas setelah pulang dari negara penempatan serta memiliki mindset entrepreneurship.

Kedua, Pengelolaan Keuangan & Investasi Masa Depan dimana, peserta mendapatkan wawasan untuk pengelolaan keuangan pribadi dan strategi investasi jangka panjang. Ketiga, Peluang Usaha Peternakan dengan memperkenalkan bisnis peternakan yang berpotensi besar dan langkah-langkah awal yang dapat diterapkan oleh PMI untuk bisa memulai usahanya.

“Melalui Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi para PMI, mendampingi mereka untuk berinvestasi dalam perekonomian lokal dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga. Inisiatif ini sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, sambil terus mendukung kiprah PMI sebagai pahlawan devisa dan penggerak ekonomi nasional,” tutur Hendrianto.

M. Anis Syafii, PMI asal Jawa Tengah sebagai salah satu peserta Mandiri Sahabatku Tokyo mengungkapkan, kegiatan Mandiri Sahabatku ini sangat bermanfaat bagi PMI. “Terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan peluang usaha di bidang peternakan. Banyak wawasan dan kesempatan yang terbuka, dan kami juga mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk memulai usaha ketika pulang ke tanah air,” jelasnya.

Sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam implementasi prinsip Environment, Social, and Governance (ESG), program ini sejalan dengan misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri untuk memberdayakan komunitas PMI.

Sejak diluncurkan pada 2011, Mandiri Sahabatku telah menjangkau lebih dari 19.000 PMI di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, dan Malaysia.

Selain itu, Bank Mandiri memperkenalkan aplikasi Livin’ by Mandiri, yang memungkinkan PMI di Jepang untuk mengakses layanan perbankan dengan mudah, termasuk transaksi dan pembukaan rekening dengan nomor SIM lokal. Aplikasi ini memberikan fleksibilitas finansial yang mendukung kebutuhan transaksi harian hingga layanan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program lanjutan dan pendampingan bagi PMI, peserta dapat mengunjungi grup Facebook “Mandiri Sahabatku” sebagai ruang komunitas yang menyediakan dukungan tambahan dan kesempatan berbagi pengalaman.