Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2019-2022.

Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).

Kini, lembaga antirasuah telah menetapkan 21 orang tersangka baru dalam kasus tersebut.

"Bahwa dalam surat perintah penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Yaitu empat tersangka sebagai penerima, 17 lainnya sebagaia tersangka pemberi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Secara terperinci, empat orang tersangka penerima suap pada pengembangan kasus itu meliputi tiga orang penyelenggara negara dan satu orang staf mereka.

Kemudian, 17 tersangka pemberi suap meliputi 15 orang pihak swasta dan 2 orang penyelenggara negara.

KPK pun telah melakukan serangkaian penggeledahan pada kasus tersebut selama 8-12 Juli 2024. Penggeledahan itu dilakukan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, Bangkalan, Sampang dan Sumenep.

Tessa lalu menjelaskan, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang Rp380 juta, dokumen terkait dengan pengurusan dana hibah serta kuitansi dan catatan penerima uang bernilai miliaran rupiah.

"Bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," terang Tessa.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu masih enggan mengungkap siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus itu, serta nilai dugaan suapnya.

Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.

Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abudl Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

Sebagai penerima, Sahat dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Abdul Hamid dan Ilham sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi tak ambil pusing soal namanya yang diusung Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Ia mengatakan, saat ini dirinya masih berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang fokus bekerja untuk melayani masyarakat Jakarta.

"Saya masih fokus kerja, calon-calon yang maju sekarang nama namanya cukup baik, (saya) fokus kerja," ujar Heru saat ditanya awak media saat ditemui di Cikoko, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Mengenai keputusannya untuk maju atau tidak sebagai bakal calon gubernur Jakarta, Heru Budi menyerahkannya kepada masyarakat.

"Berarti kalau disandingkan, Bapak dianggap mumpuni seperti mereka, gimana?" tanya awak media.

"Yang menilai masyarakat, saya kerja," ujar Heru sembari tersenyum.

Sebelumnya, Heru mengaku tidak berpengalaman di bidang politik saat ditanya ketertarikan untuk maju sebagai bacagub Pilkada Jakarta 2024.

"Saya kan ASN, tidak pengalaman, tidak pengalaman di bidang politik, bagaimana?" kata Heru di Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Heru menuturkan, calon gubernur mendatang mempunyai banyak tantangan untuk memajukan Jakarta sebagai kota global.

"Ya ke depannya banyak tantangan kan, calon-calonnya bagus-bagus ya," imbuh dia.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta dan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan Heru Budi sebagai salah satu bakal calon gubernur (cagub).

Namun, sejauh ini belum ada keputusan dari DPP Demokrat dan DPD PSI berkait nama yang dipilih untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024.

Viral soal seleksi CPNS 2024 dibuka 15 Juli nanti. Apakah benar seperti itu?

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Aparatur Aba Subagja buka suara soal seleksi umum Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang mencakup CPNS dan calon PPPK.

Aba mengatakan, saat ini Kementerian PANRB tengah bersiap-siap dalam penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menyusul proses itu, setelahnya barulah penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kemarin kita persiapan untuk penetapan formasi, penyandingan, dan sebagainya. Tapi Pak Menteri sudah tanda tangan sih (setujui penetapannya). Akan kita rapikan dulu dan sebagainya," kata Aba, saat dihubungi detikcom, Jumat (12/7/2024).

Melihat prosesnya yang masih cukup panjang, menurutnya seleksi belum bisa dibuka dalam waktu dekat. Hal ini sekaligus menjawab kabar yang beredar di media sosial tentang seleksi CPNS dibuka 15 Juli atau 3 hari lagi.

"Nggak (dibuka 15 Juli), belum. Nanti kan kita baru mau penetapan formasi untuk yang PNS dulu. Belum menyiapkan yang PPPK kan. Belum (akan dibuka dalam waktu dekat) sih," ujar dia.

"Iya (kemungkinan melewati tanggal 15) sekarang sudah tanggal berapa? (terlalu mepet). Ya mudah-mudahan sih lebih cepat," sambungnya.

Barulah setelah itu, PANRB akan melakukan penetapan formasi. Setelah prosesnya rampung, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan merilis jadwal resmi dari seleksi CASN.

"Setelah itu kan nanti kita harus bagi ke kementerian/lembaga (KL). Nah KL nanti persiapan, jadwal kan di BKN. Nanti mereka nunggu dari kita (PANRB)," tuturnya.

Saat ditanya apakah prosesnya bisa rampung segera dan seleksi dibuka bulan Juli ini, Aba belum dapat memastikannya. Ia berharap, seleksi tetap akan dibuka bulan ini. "Mudah-mudahan," kata Aba.

Sebagai tambahan informasi, dalam timeline besarnya, seharusnya rangkaian seleksi dibuka dengan CPNS Sekolah Kedinasan (Sekdin) pada bulan Maret. Sayangnya, seleksi baru dibuka pada bulan Mei 2024. Sedangkan untuk seleksi CASN secara umum mulanya dijadwalkan dibuka Juni.

Namun akhirnya, seleksi pun jadi mundur ke bulan Juli. Rencana seleksi CASN mundur ke Juli tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini bulan Juni lalu.

"Mudah-mudahan sih, kita sih mintanya Juni harusnya sudah selesai (penetapan formasi), supaya Juli bisa (buka seleksi). Tapi kita belum tahu ya kapan, masih nunggu penetapan dari Pak Menteri (PAN-RB)," kata Rini ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Sementara itu, Plh. Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN, Suharmen mengatakan, kebutuhan formasi belum difinalisasi lantaran Kementerian PANRB terlebih dulu menyelesaikan coaching clinic dan pematangan Kembali detail formasi. Dalam hal ini, apakah sesuai dengan penyelesaian tenaga non-ASN alias honorer.

"Tapi CPNS kemarin dapat laporan dari KemenPANRB sudah selesai, namun belum bisa ditetapkan karena Pak Menteri masih melaksanakan ibadah haji. Kita masih menunggu itu. Kalau Pak Menteri sudah menetapkan secara prinsip, sistemnya sudah siap untuk diumumkan penerimaan untuk CPNS. Tapi untuk PPPK masih ada beberapa yang harus diverifikasi datanya," katanya, ditemui terpisah.

Di samping itu, salah satu hal yang membuat formasi belum dapat ditetapkan ialah karena ada sejumlah kementerian/Lembaga (KL) pusat maupun daerah yang belum mengumpulkan formasi. Salah satunya Kementerian Agama yang masih dalam proses pendetailan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Pribadi (Sespri) Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sendi Fardiansyah, bakal berlaga pada Pilkada Kota Bogor 2024.

Ia bersikukuh mencalonkan diri sebagai wali kota, dan enggan jika dicalonkan sebagai wakil wali kota Bogor.

Sendi mengaku telah mengantongi restu dari Iriana dan Jokowi untuk berlaga di panggung pilkada. Jokowi pun berpesan supaya Sendi lebih dulu fokus meningkatkan elektabilitasnya.

Apalagi, dia berpeluang melawan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Dedie Rachim yang pada April 2024 lalu baru saja meletakkan jabatannya sebagai wakil wali kota Bogor.

Jokowi juga berpesan supaya Sendi tak buru-buru memilih partai politik sebagai kendaraannya maju di pilkada.

Sendi sendiri membuka peluang ke banyak partai politik. Ia mengikuti penjaringan pencalonan kepala daerah yang dibuka PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebagai orang yang dekat dengan kekuasaan, adakah hak istimewa yang didapat Sendi untuk melenggang ke panggung pilkada?

Simak obrolan selengkapnya di Gaspol! Kompas.com bersama Sendi Fardiansyah.

Tayang Premiere
Jumat, 12 Juli 2024
Pukul 19.00 WIB di Youtube Kompas.com

Klik link video di bawah ini untuk menyaksikan. Selamat menonton!

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perusahaan asuransi PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) mencatatkan kinerja positif terkait lini bisnis asuransi marine cargo.

Marketing Director Great Eastern General Insurance Indonesia Linggawati Tok mengatakan pendapatan premi dari asuransi marine cargo sebesar Rp 45 miliar pada Semester I-2024.

"Nilai itu meningkat sebesar 20%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujarnya kepada Kontan, Jumat (12/7).

Linggawati menerangkan pertumbuhan premi tersebut disebabkan peningkatan volume pengiriman kargo baik domestik maupun ekspor-impor.

Dia bilang pengiriman kargo domestik didominasi jenis kargo kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan produk makanan dan minuman. Adapun pengiriman kargo ekspor-impor didominasi oleh barang-barang, seperti bahan makanan dan olahan, mesin industri, material kontruksi, dan hasil pertambangan.

Linggawati menyampaikan Great Eastern General Insurance Indonesia menargetkan pendapatan premi asuransi marine cargo bisa mencapai Rp 96 miliar. Pada Semester I-2024, perusahaan telah mencapai 47% dari total target sepanjang 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Linggawati mengatakan pihaknya berharap bahwa konflik Rusia-Ukraina bisa mereda dan segera selesai. Dengan demikian, impor dari kedua negara tersebut, terutama untuk gandum dan bahan pupuk, dapat dibuka kembali dengan lancar, begitu juga dengan keamanan di kawasan Timur Tengah.

"Kami juga berharap bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menjadi stabil sehingga volume permintaan arus barang menjadi menguat kembali. Selain itu, kami berharap sektor industri domestik menguat sehingga meningkatkan arus perdagangan domestik," tuturnya.

Linggawati juga menyebut GEGI menargetkan dapat meraih volume premi yang signifikan dari pengiriman barang antarpulau di Indonesia baik dari sektor kebutuhan pokok maupun pengiriman hasil-hasil pertambangan untuk diolah di dalam negeri, serta kargo material konstruksi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan kawasan industri lainnya.

Dari ekspor-impor, dia menyampaikan GEGI menargetkan dapat meraih kenaikan premi dari ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, serta dapat meraih kenaikan impor bahan makanan dan minuman dari kawasan Eropa dan Asia Pasifik.

Untuk prospek ke depan, Linggawati menyebut GEGI sangat optimistis dengan potensi asuransi marine cargo. Hal itu seiring dengan meningkatnya kebutuhan domestik rumah tangga dan meningkatnya investasi atau pembukaan kawasan industri baru di Indonesia. Begitu juga dengan meningkatnya arus barang ekspor dan impor dari dan ke Indonesia akan meningkatkan kebutuhan asuransi marine cargo.

Sementara itu, Linggawati mengungkapkan ada sejumlah tantangan yang masih dihadapi perusahaan asuransi di lini bisnis asuransi marine cargo. Salah satunya, yakni sanksi yang diberikan kepada Rusia oleh Negara Barat dan Uni Eropa cukup berimbas kepada ekspor-impor komoditi gandum dan pupuk yang cukup besar ke Indonesia. Adapun pembatasan kegiatan ekpor dari Rusia ke Indonesia sangat terasa di asuransi marine cargo.

Dia bilang lini bisnis asuransi marine cargo juga cukup terdampak perang Rusia-Ukraina yang masih belum menemui titik penyelesaian hingga saat ini.

"Begitu juga situasi di Timur Tengah sangat mempengaruhi arus barang dari dan ke wilayah tersebut. Selain itu, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang melemah mempengaruhi permintaan barang dari luar negeri yang menjadi makin mahal," kata Linggawati.

Sebagai informasi, berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), asuransi marine cargo membukukan pendapatan premi sebesar Rp 1,76 triliun pada kuartal I-2024. Nilai itu tumbuh 18,6% secara Year on Year (YoY).

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut partisipasi Indonesia cenderung mengalami penurunan dalam rantai pasok global atau Global Value Chain (GVC), baik forward maupun backward.

Sebagai catatan, forward GVC menandakan bahwa suatu negara memasok nilai tambah domestik dengan cara mengekspor produk intermediate ke negara lain. Adapun backward GVC adalah kondisi di mana suatu negara menggunakan intermediate input dari negara lain untuk menghasilkan produk/jasa akhir.

Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional Kementerian PerindustrianSyahroni Ahmad mengatakan, pada 2000 silam, rasio partisipasi forward GVC Indonesia mencapai 21,5%. Angka ini kemudian turun menjadi 12,9% pada 2017. Rasio partisipasi backward GVC Indonesia juga turun dari 16,9% pada 2000 menjadi hanya 10,1% pada 2017.

Rasio partisipasi forward GVC yang lebih tinggi ketimbang backward GVC memperlihatkan bahwa Indonesia masih lebih banyak terlibat dalam aktivitas di sektor hulu. Jika dipetakan dalam smiling curve, keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global masih didominasi pada aspek produksi yang berada di periferi rantai suplai, namun masih sedikit yang ada pada aspek riset dan pengembangan yang perannya lebih strategis dalam rantai pasok global.

“Ini yang membedakan negara maju dan negara berkembang terlibat dalam sebuah rantai pasok. Negara maju lebih banyak berkontribusi pada aspek R&D, desain, pemasaran, dan jasa,” ungkap Syahroni dalam paparannya, Jumat (12/7).

Dia melanjutkan, beberapa strategi dapat dijalankan baik di tingkat perusahaan maupun pemerintah untuk mendongkrak keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global. Pihak perusahaan dapat menggenjot aspek pendidikan dan pelatihan, efisiensi manajemen, aliansi strategis, serta pemenuhan standar internasional.

“Pemerintah dapat memberikan pelatihan teknis khususnya bagi IKM, kebijakan fasilitasi dalam perdagangan internasional, serta market intelligence,” imbuh dia.

Lebih lanjut, pemerintah dapat memberi dukungan baik pada aktivitas primer dalam rantai nilai seperti inbound logistic, operasi, outbound logistic, marketing, jasa, maupun aktivitas pendukung.

Khusus aktivitas pendukung, pemerintah bisa memberi insentif tax holiday untuk memperkokoh infrastruktur, super tax deduction untuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, dan bea masuk.

“Pemerintah juga merumuskan aturan terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai inbound logistic dan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai outbound logistic, termasuk juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” tutur Syahroni.

Dengan penguatan partisipasi dalam jaringan rantai pasok global, industri dalam negeri diharapkan dapat mengalami peningkatan kualitas SDM dan produk, mendorong munculnya inovasi dan spesialisasi produksi, lebih efisien dan berdaya saing. Ujung-ujungnya, akses ke pasar internasional dapat lebih mudah terbuka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 380 juta hingga kwitansi dan catatan penerimaan uang senilai miliaran rupiah dalam rangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Timur.

Operasi penggeledahan itu dilakukan terkait penyidikan pengembangan perkara dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

"KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa uang kurang lebih Rp 380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kwitansi dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah," kata Tessa saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Selain itu, penyidik juga menyita dokumen pembelian rumah, salinan sertifikat rumah, hingga barang elektronik yang digunakan sebagai media penyimpanan data.

Penggeledahan itu dilakukan di Surabaya, Blitar, Pasuruan, Tulungagung, Sumenep, Bangkalan, dan Sampang.

"Untuk kegiatan sampai dengan hari ini, informasi terakhir masih berlangsung," ujar Tessa.

Tessa menyebutkan, barang-barang yang disita akan didalami oleh penyidik.

Untuk diketahui, kasus suap dana hibah Pemprov Jatim berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada penghujung 2022.

Saat itu, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa TImur, Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka suap.

Sahat menerima suap untuk mengusulkan Pokir. Usulan itu diklaim datang dari berbagai kelompok masyarakat (Pokmas). Namun, nama-nama organisasi itu juga aneh.

Di antara namanya adalah Pokmas Kalang Kabut, Pokmas Sadis, Pokmas Paterpan, Lidah Buaya, Tak Mampu, Staples, Itachi (nama karakter dalam animasi Naruto), dan lainnya.

Sahat didakwa menerima suap 39,5 miliar. Ia kemudian divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

DEPOK, KOMPAS.com - Kota Depok baru saja meluncurkan transportasi umum baru yakni angkutan perkotaan (angkot) yang dilengkapi dengan AC.

Saat ini ada 10 unit angkot listrik yang selama dua pekan akan melakukan tahap uji coba untuk mengantarkan penumpang.

Lantaran berbeda dari angkot pada umumnya, angkotan AC ini punya sejumlah aturan yang harus dipatuhi bagi para penumpang. Salah satunya tidak boleh merokok di dalam angkot

"Angkot ini dilengkapi AC sehingga tidak diperbolehkan merokok. Hal itu tentunya akan mengganggu kenyamanan penumpang lain. Baik penumpang atau pengemudi tidak boleh merokok selama di dalam angkot," kata salah satu pengemudi angkot AC di Depok kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Selain itu, dilarang untuk mengamen di dalam angkot ini. Sebab setiap penumpang harus membayar menggunakan kartu uang elektronik pada mesin tab yang tersedia.

Untuk mengantisipasi kejahatan, angkot ini juga dilengkapi GPS dan CCTV yang terkoneksi dengan bagian pusat.

"Kalau mau naik langsung di stop seperti naik angkot pada umumnya saja karena untuk sementara ini halte-halte masih melakukan koordinasi untuk pembangunan," kata pengemudi angkot AC tersebut.

KOMPAS.com/FATHAN Wuling Confero jadi angkot AC di Depok

Sekedar informasi, pada tahap uji coba ini angkot AC tersebut melayani trayek Terminal Depok - Terminal Jatijajar. Adapun pada masa uji coba hanya dikenakan tarif Rp 1.000 secara non tunai.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Sumatera Barat bakal digelar Sabtu (13/7). Salah satu kendala PSU tersebut adalah persiapan dengan waktu yang sangat singkat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen saat meninjau salah satu gudang lokasi penyimpanan logistik PSU di Kota Padang bersama Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos.

“Kendala karena proses pengadaan logistik yang dilakukan untuk pemungutan suara ulang ini waktu yang tersedia buat KPU provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota itu cuma 13 hari,” kata Surya di salah satu gudang logistik PSU di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (12/7).

Surya mengungkapkan bahwa persiapan PSU tersebut berbeda pada saat menyelenggarakan Pemilu serentak lalu dengan persiapan yang lebih panjang. Kendala lainnya adalah proses pencetakan logistik Pemilu serta distribusi ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Proses pengadaan ini di Pemilu tahun 2024 yang lalu dilaksanakan selama 75 hari. Jadi proses 75 hari, saat ini kami lakukan hanya 13 hari sampai di TPS. Dengan proses yang sama,” ungkapnya.

Kendati begitu, kendala tersebut dapat diatasi oleh KPU Sumbar maupun KPU daerah untuk menghadapi PSU imbas dari putusan MK untuk pengisian calon anggota DPD tersebut.

Selain itu, dalam penyelenggaraan PSU tersebut, petugas TPS bakal diisi oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang juga dipersiapkan untuk kontestasi Pilkada serentak pada November mendatang.

Pelaksanaan PSU di Sumbar bakal digelar Sabtu (13/7) mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. PSU dilakukan dalam rangka mematuhi putusan MK nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh mantan Ketua DPD, Irman Gusman. Irman menggugat keputusan KPU nomor 360 sekaligus keputusan KPU yang mencoret dirinya dari daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD provinsi Sumatera Barat.

KPU diperintahkan untuk menggelar PSU calon anggota DPD dengan mengikutsertakan Irman. Kendati begitu, MK juga mengamanatkan bahwa Irman harus mengumumkan jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Sebagaimana beleid pasal 196 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur bahwa jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah sebanyak empat orang.

Pada hasil rekapitulasi KPU sebelumnya, empat orang peraih suara tertinggi calon anggota DPD dari provinsi Sumbar adalah Cerint Iralozza dengan 489.942 suara; Emma Yohanna 377.605 suara; Jelita Donal meraih 308.986 suara, dan Muslim Yatim memperoleh 275.203 suara.

Empat orang calon anggota DPD ini kemudian harus bertarung kembali di PSU dengan tambahan Irman Gusman. Total calon anggota DPD Sumbar usai putusan MK adalah 16 orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memulai tahun akademik baru pada bulan September 2024, Universitas Kristen Indonesia (UKI) akan menghadirkan mata kuliah "Introduction to AI" sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa baru di delapan fakultas UKI. Hal ini merupakan salah satu inisiatif kolaborasi UKI dan University of Southern California (USC), sebuah universitas terkemuka dari Amerika Serikat.

Mata kuliah 'Introduction to AI' pendini mencerminkan komitmen UKI dalam memberikan pendidikan yang relevan dan mutakhir kepada para mahasiswanya dan upaya membentuk pusat kecerdasan buatan (AI Center) berbasis universitas.

Mata kuliah “Introduction to AI” dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada dasar-dasar AI, termasuk perkembangan AI dari tahun 1955 sampai dengan saat ini. Pemahaman AI secara mendasar diharapkan mendorong mahasiswa untuk menjadi inovator dan pemimpin masa depan. Dengan meningkatnya peran AI dalam berbagai aspek kehidupan, semua mahasiswa UKI dari berbagai disiplin ilmu akan dibekali untuk menjadi inovator dan pemimpin di berbagai bidang dan profesi yang mereka jalankan di masa depan.

Rektor UKI, Prof Dhaniswara K. Harjono mengharapkan para mahasiswa baru dari delapan fakultas di UKI yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Sastra dan Bahasa (FSB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), dan Fakultas Vokasi, dapat mengembangkan pemahaman awal tentang AI dan mulai menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks, baik akademik maupun profesional.

"Pada tahun 2030, AI diperkirakan akan berkontribusi pada pendapatan domestik bruto (PDB) global sebesar 3 triliun dolar AS atau sekitar Rp 47.295 triliun dan menjadi salah satu pendorong utama yang mendisrupsi berbagai jenis pekerjaan. Hal ini mendorong pentingnya pendidikan AI bagi generasi muda, agar siap beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi AI ini," kata Prof Dhaniswara dalam siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Inisiatif ini dinilai merupakan langkah penting untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era Generative AI.

"Pendidikan AI tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan analitis dan berpikir kritis yang sangat diperlukan di dunia kerja saat ini,” kata Pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia, Erwin Soeryadjaya, menambahkan.

Menjadikan mata kuliah pengantar AI sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa UKI disebut sebagai langkah besar ke depan.

"Ini menunjukkan komitmen universitas untuk merangkul perubahan dan mengikuti perkembangan terbaru yang memengaruhi masyarakat, yang pasti akan didorong oleh AI,” ujar Project Advisor UKI AI Center, alumni USC, sekaligus anggota Dewan Pembina di Yayasan Alumni USC Indonesia, Holip Soekawan

Langkah ini menjadi inisiatif untuk mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh revolusi teknologi AI .

“Dengan kolaborasi antara UKI dan USC dalam membentuk AI Center berbasis universitas, mahasiswa UKI akan mendapatkan akses ke sumber daya dan keahlian terbaik di bidang AI dan mempersiapkan untuk menjadi bagian dari generasi penerus yang akan memimpin perkembangan teknologi di masa depan,” tutur Ketua Pengurus Yayasan UKI, Edward Sirait.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN berharap adanya stimulus baru untuk menjaga kelangsungan bisnis midstream dan downstream hilir gas bumi perseroan.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan perseroan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing industri lewat kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

"PGN berharap dapat terus menjadi pemain sentral dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Mengingat infrastruktur masih sangat dibutuhkan berbagai daerah baik bagi pelaku usaha industri, UMKM serta rumah tangga yang belum mendapatkan,” kata Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini saat Customer Business Meeting bersama perwakilan dari asosiasi industri, dikutip lewat siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Ratih mengatakan PGN tetap berkomitmen dan support terhadap kebijakan pemerintah termasuk mendukung pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri tertentu.

“PGN telah menyalurkan seluruh volume HGBT yang diterima dari pemasok kepada seluruh industri penerima HGBT sesuai alokasi HGBT masing-masing penerima yang telah ditetapkan pemerintah,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas. Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Sementara itu, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan realisasi lifting gas bumi untuk keperluan domestik pada periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Realisasi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing atau capital inflow masuk ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp 5,59 triliun pada minggu kedua atau 8-11 Juli 2024. Jumlah itu terdiri dari beli neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN), pasar saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Nonresiden tercatat beli neto Rp 5,59 triliun terdiri dari beli neto Rp 3 triliun di pasar SBN, beli neto Rp 0,32 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 2,27 triliun di SRBI," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Secara keseluruhan selama 2024, nonresiden tercatat jual neto Rp 28,82 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 6,75 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 153,20 triliun di SRBI.

Erwin menjelaskan untuk premi risiko investasi (Credit Default Swaps/CDS) Indonesia lima tahun turun per 11 Juli 2024 menjadi 69,03 basis poin (bps).

BI juga menyampaikan perkembangan nilai tukar. Pada 11 Juli 2024 rupiah ditutup di level (bid) Rp 16.190 per dolar AS dan dibuka di level (bid) Rp 16.120 per dolar AS pada 12 Juli 2024.

Sementara itu, Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,88%. DXY atau indeks dolar melemah ke level 104,44, Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke level 4,21%.

"BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," tutur BI.