Pemerintah menargetkan ribuan Aparatur Sipil Negara atau ASN pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai pada September 2024. Namun, bagaimana kesiapan tempat tinggal dan kantor tempat mereka bekerja?

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi menjelaskan, 12 menara Rumah Susun (Rusun) Hunian ASN-Hankam sudah siap digunakan saat perayaan HUT RI 17 Agustus di IKN. Sebanyak 12 menara rusun tersebut terdiri dari 8 menara Rusun ASN dan Empat menara rusun pegawai di bawah Keme

"Yang utamanya 8 tower (rusun) untuk ASN, tapi belum dihunikan ini, kemudian empat tower untuk Hankam," katanya.

Dalam paparannya, Imam menyampaikan bahwa 12 menara Rusun Hunian ASN-Hankam tersebut berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Adapun tiga menara Rusun ASN 1 berlokasi di KIPP.

Kemudian satu menara Rusun ASN 3 di Precint Core, KIPP, empat menara Rusun ASN 4 di West Residence, KIPP, dua menara Rusun Paspampres di Hankam Precint, KIPP, dan dua menar Rusun Polri BIN di East Precint.

Kementerian PUPR) menargetkan pembangunan 47 tower rumah susun (Rusun) ASN di IKN Nusantara, Kalimantan Timur selesai pada akhir 2024. Rusun ASN adalah hunian tempat tinggal untuk para ASN dan personel Pertahanan Keamanan (Hankam) yang bertugas di IKN Nusantara.

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN Nusantara, populasi ASN sampai dengan tahun 2045 sebanyak 100.023 personel dan Hankam sejumlah 103.742 personel. Sementara untuk tipe rumah dan luas unit hunian mengikuti ketentuan pada UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Adapun desain hunian Rusun ASN dan Hankam didesain dengan tipe unit seluas 98 m2.

Setiap tower rusun ASN dibangun setinggi 12 lantai yang terdiri dari dua lantai podium untuk fasilitas sosial dan umum, serta 10 lantai untuk hunian. Masing -masing tower memiliki 60 unit. Sebanyak 47 Tower Rusun ASN-Hankam berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-wilayah perencanaan (WP) 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektar.

Kesiapan Kantor Pemerintah

Imam menjelaskan, kantor-kantor pemerintah juga sudah dapat digunakan mulai Agustus meski masih secara fungsional. Hingga Juli, menurut dia, kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang terdiri dari empat gedung sudah bisa menampunh 2.170 ASN meski belum semua laintai di setiap gedung dapat digunakan.

"Kami berikan gambaran saja, di Juli itu total tadi yang fungsional kurang lebih ada 2.170-an orang. Tapi nanti untuk September, untuk kantor pasti akan lebih banyak, karena pemnbangunan memang sampai Oktober," kata Imam.

Ia menjelaskan, tak seluruh bagian Kantor Koordinator Perekonomian digunakan oleh ASN-nya. Empat gedung kantor Kemenko juga akan digunakan oleh Kantor Kementerian Perekonomian dan Investasi dan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Namun, hal tersebut akan diatur oleh Kementerian PAN-RB.

Menurut Imam, kantor Kementerian Sekretariat Negara sudah bisa digunakan secara fungsional dengan progres pembangunan mencapai 82,92%. Kantor Kemensesneg memiliki tiga menara, dengan empat lantai di setiap menara sudah bisa beroperasi secara fungsional. Imam menyebutkan bahwa penyelesaian pembangunan kantor Kemensetneg akan selesai setelah 17 Agustus.

"Kapasitasnya lumayan karena bisa sampai 1.700-an ASN. Kalau semua lantai dibangun itu 2.800-an. Jadi Ini sudah kita siapkan, tower 1 kurang bisa menampung 800 orang, tower 2 kurang lebih 600 orang, tower 3 kurang lebih 200 orang. Kami siapkan, jika tiba-tiba ada tamu undangan." kata dia.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menanggapi penahanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang, Supadi, oleh otoritas Arab Saudi akibat pelanggaran keimigrasian—berhaji bukan menggunakan visa haji, tapi visa ziarah.

Hafidz mengaku sempat tertarik akan ikut berhaji bersama Supadi yang hanya menggunakan visa ziarah.

"Saya tahu, dia pernah saya tanya pada saat dulu, dia jawab pakai visa ziarah itu saja. Dulu sebetulnya kami pun tertarik. Saya tertarik kok bisa haji cepat, enak, kok selamat, jadi saya dulu ya tertarik, tapi begitu ada seperti ini ya sudah tidak tertarik lagi," kata Hafidz kepada wartawan, Jumat (12/7).

Menurut Hafidz, Supadi memang sudah bolak-balik berhaji. Bahkan, politisi senior PPP itu selalu berada di Arab Saudi setiap musim haji. Namun Hafidz mengaku tidak mengetahui secara pasti kegiatan Supadi selama berada di Arab Saudi.

Saat ini, kata Hafidz, pihaknya sudah berusaha berkomunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, namun tidak memperoleh jawaban lengkap. Ia berharap Supadi tidak memperoleh sanksi yang berat dan hanya dideportasi kembali ke Indonesia.

"Setelah kita konfirmasi ternyata dari pihak Konjen KBRI tidak bisa menjelaskan secara detail. Bahkan aturan Arab Saudi itu tidak boleh dijenguk. Kalaupun ada permintaan dari yang bersangkutan, itu yang boleh hanya pengacara atau perwakilan Konjen," katanya.

"Menurut saya kita harus jujur. Kalau memang yang disita itu semua tidak miliknya dia ya disampaikan saja, apa adanya. Kalau saya ya tetap dideportasi saja dan insyaallah kalau hanya persoalan miss di situ atau hanya persoalan visa saja saya kira dideportasi saja," ujar Hafidz.

Terpisah, Kemlu RI menyatakan, Supadi ditangkap bersama 4 WNI lainnya pada 9 Juni atau jauh sebelum puncak haji yang dimulai pada 14 Juni. Mereka telah menjalani dua kali sidang, yaitu pada 4 Juli dan 11 Juli. Sidang ketiga akan berlangsung dalam waktu dekat.

MANADO - Sejumlah penderita stroke yang sering melakukan terapi kesehatan di Pantai Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), mengaku terkejut sekaligus sedih saat mendengar tempat mereka terapi akan direklamasi.

Mereka kemudian meminta agar Presiden Jokowi, sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai pemimpin negara, mau membatalkan izin reklamasi Teluk Manado, yang akan menghilangkan satu-satunya daerah pesisir pantai yang bisa terjangkau oleh mereka.

"Pak Presiden (Jokowi), kami minta agar sebelum lepas jabatan, segera perbaiki kesalahan yang memberikan izin untuk melakukan reklamasi Pantai Karangria. Ini adalah pantai yang bisa kami kunjungi secara gratis, baik untuk terapi kesehatan penyakit kami (stroke), maupun kami bisa berwisata di pantai ini dengan gratis," ujar para penderita stroke, yang ditemui di Pantai Karangria.

Tans Hinur, salah satu penderita stroke yang menjalani terapi kesehatan menggunakan pasir di pantai Karangria, kemudian menyampaikan isi hatinya (curhat) terkait dengan manfaat dari tempat tersebut untuk dirinya.

Menurut Tans, sejak dirinya mengalami stroke, kehidupannya berubah total, di mana untuk berjalan pun dia sangat susah, karena kakinya yang sulit digerakkan. Diakuinya, dia harus menyeret kaki kalau berjalan.

Namun, sejak tiga bulan terakhir dia melakukan terapi di pantai Karangria, dia merasakan perubahan yang sangat besar. Dia sudah mulai berjalan normal. Menurutnya, selama ini dia terapi sejak pukul 08.00 Wita hingga pukul 10.00 Wita. Pasir Pantai Karangria menurutnya adalah mukjizat untuknya, karena selain berhasil menyembuhkan, juga bisa digunakan secara gratis tanpa membayar.

"Makanya saya kaget dan tentunya sedih, setelah tahu pantai ini sudah akan direklamasi. Saya hanya minta agar pemerintah tidak melanjutkan rencana reklamasi, karena sangat bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman lain yang sedang berusaha sehat dengan terapi di sini," kata Tans.

Sebelumnya, Pantai Karangria menjadi satu wilayah dari Teluk Manado yang akan direklamasi. Luasan lahan reklamasi sendiri adalah 90 hektare dengan pengembang adalah PT MUP.

Penolakan reklamasi sendiri sudah dilakukan berbagai elemen, seperti nelayan dan warga pesisir. Tak hanya itu, sejumlah akademisi dan peneliti yang peduli, juga telah menyampaikan jika izin reklamasi tersebut perlu ditinjau lagi, karena mereka menemukan karang hidup dan juga biota laut yang lain di daerah teluk Manado.

febry kodongan

IDXChannel - Mana yang lebih baik BI Fast atau Realtime Online? Dalam hal keamanan dan integritas data keuangan, BI-Fast merupakan pilihan yang lebih bijaksana. Dengan fitur-fitur keamanan yang canggih, BI-Fast mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap ancaman keamanan dalam lingkungan bisnis.

Penggunaan BI-Fast dapat membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital saat ini. Kebijakan limit transaksi yang diterapkan oleh bank pada BI-Fast cenderung lebih luas dan mencakup jumlah yang lebih tinggi daripada layanan transfer Realtime Online.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (12/7/2024), IDX Channel telah merangkum mana yang lebih baik BI Fast atau Realtime Online, sebagai berikut.

BI Fast atau Realtime Online?

1. Segi Fitur Keamanan

Pertama, BI-Fast memiliki fitur yang lebih canggih dalam mendeteksi penipuan, pencucian uang, serta pendanaan untuk kegiatan terorisme. Dalam era digital, ancaman keamanan semakin kompleks dan BI-Fast mampu mengatasi tantangan ini dengan mengintegrasikan teknologi analisis data yang canggih.

Sistem ini dapat mengidentifikasi dan melacak pola-pola transaksi mencurigakan dalam sejumlah besar data keuangan secara real-time. Dengan demikian, BI-Fast dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap transaksi keuangan yang merugikan perusahaan dan masyarakat.

Di sisi lain, layanan Realtime Online tidak memiliki fitur keamanan tersebut. Layanan ini mungkin menyediakan akses ke informasi keuangan secara real-time, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah tindakan penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Hal ini menjadi kelemahan yang signifikan dalam hal keamanan, karena penipuan keuangan dan aktivitas ilegal semakin meningkat.

2. Segi Limit Transaksi

Pada umumnya, layanan transfer real time online yang disediakan oleh sebagian besar bank memiliki batas maksimal transaksi sebesar Rp25 juta. Artinya, setiap kali melakukan transfer menggunakan layanan ini, pengguna hanya dapat mentransfer hingga jumlah tersebut.

Namun, BI-Fast memiliki kebijakan yang berbeda terkait limit transaksi. Pada BI-Fast, limit transaksi ditentukan oleh masing-masing bank dan dapat bervariasi mulai dari Rp1 sampai dengan Rp250 juta. Artinya, pengguna memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam melakukan transaksi dengan jumlah yang lebih tinggi menggunakan BI-Fast.

3. Segi Biaya Transaksi

Untuk menggunakan layanan BI-Fast, biaya transfer yang dibebankan kepada nasabah hanya sebesar Rp2.500. Sementara itu, jika nasabah memilih menggunakan layanan Realtime Online, biaya transaksi yang harus dibayarkan mencapai Rp6.500.

Dengan demikian, melalui BI-Fast nasabah dapat menghemat biaya transaksi hingga Rp4.000. Disamping itu, keuntungan lain dari BI-Fast adalah kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pemindahan dana. Proses transfer melalui BI-Fasr hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja, sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama untuk memastikan bahwa dana telah mencapai rekening tujuan.

4. Segi Fitur Proxy Address

Tersedia Fitur Proxy Address pada BI-Fast memberikan keunggulan dibandingkan dengan layanan real-time online. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer dana dengan menggunakan nomor ponsel atau alamat e-mail sebagai pengganti nomor rekening.

Dalam layanan BI-FAST, proses transfer dana menjadi lebih mudah dan cepat karena pengguna dapat memasukkan nomor ponsel atau alamat e-mail penerima sebagai proxy address. Hal ini sangat menguntungkan jika pengguna tidak memiliki atau tidak ingin menggunakan nomor rekening dalam melakukan transaksi. Selain itu, pengguna juga dapat mengganti proxy address sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, layanan Realtime Online tidak menyediakan fitur proxy address. Transfer dana hanya dapat dilakukan menggunakan nomor rekening saja. Ini tentu menjadi keterbatasan bagi pengguna yang tidak memiliki nomor rekening atau ingin melakukan transfer dengan cara yang lebih praktis.

5. Segi Ketersediaan Layanan

Ketersediaan layanan BI-Fast tidak sama dengan sistem real-time online. Perbedaan utama antara ketersediaan layanan BI-Fast dan sistem Realtime Online terletak pada jumlah bank yang menyediakannya. Layanan BI-Fast saat ini hanya disediakan oleh perbankan yang tergabung dalam sistem kliring Bank Indonesia.

Artinya, tidak semua bank menyediakan layanan BI-Fast. Hal ini disebabkan oleh adanya syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti memiliki kredibilitas dan kinerja keuangan yang baik. Di sisi lain, sistem Realtime Online telah diadopsi oleh banyak bank di Indonesia. Dengan demikian, layanan Realtime Online mungkin dapat ditemukan dengan lebih mudah karena banyak bank yang menyediakannya.

6. Segi Kecepatan Transfer

BI-Fast adalah layanan transfer yang berbasis realtime yang berarti transfer akan langsung diproses saat itu juga. Hal ini memastikan kecepatan transfer yang sangat cepat, sehingga dana yang ditransfer akan segera tiba ke rekening tujuan.

Perbedaan dengan layanan transfer lainnya, seperti RTGS dan SKNBI, terletak pada waktu yang diperlukan untuk proses transfer. Layanan RTGS dan SKNBI membutuhkan waktu 2-3 hari kerja untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Sedangkan, BI-Fast memastikan kecepatan transfer yang instan.

Selain itu, layanan BI-Fast juga tersedia setiap saat selama 24 jam dalam satu minggu. Anda dapat melakukan transfer kapan saja, bahkan di akhir pekan atau hari libur. Sementara itu, layanan RTGS dan SKNBI memiliki jam operasional yang terbatas, yaitu pukul 06:30–16:30 WIB.

Itulah informasi terkait mana yang lebih baik BI Fast atau Realtime Online yang bisa Anda simak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terus update berita terkini Anda seputar bisnis dan ekonomi hanya di IDX Channel.

KOMPAS.com - Penundaan penerbangan atau delay termasuk umum terjadi. Biasanya hal itu disebabkan oleh faktor cuaca atau masalah teknis yang terjadi pada pesawat.

Delay memang tidak bisa diprediksi, tapi bukan berarti peluang terkena delay tidak bisa diminimalisasi.

• Hindari, Waktu Terbang Ini Paling Sering Delay
• Asuransi Perjalanan Juga Mencakup Delay Pesawat dan Perlindungan Rumah

Dilansir dari laman Travel and Leisure, Kamis (11/7/2024), seorang ahli metereologi afiliasi NBC 9News di Denver, Chris Bianchi mengatakan, sebaiknya jangan mengambil jadwal penerbangan pada sore atau malam hari saat musim panas. Khususnya bila bepergian di luar negeri.

"Jangan pernah memesan penerbangan pada sore hari, atau khususnya pada malam hari selama bulan-bulan musim panas di Amerika Serikat," kata Bianchi, seperti dikutip dari Travel and Leisure, Kamis (11/7/2024).

• 4 Cuaca yang Paling Sering Bikin Penerbangan Delay, Bukan Cuma Badai
• Pesawat di Texas Delay Sempat 3 Jam karena Koloni Lebah

Alasannya, Bianchi menyampaikan, pada sore atau malam hari selama musim panas di Amerika Serikat besar kemungkinan terjadi badai petir.

Apabila terjadi badai petir di tempat yang berdampak pada penerbangan, maka besar kemungkinan penerbangan akan delay atau gagal terbang.

Saran tersebut diungkapkan oleh Bianchi setelah dirinya memesan penerbangan pada waktu tersebut, dan berujung terjebak di Bandara LaGuardia, New York, pada dini hari akibat delay.

"Penting untuk bersiap mengunduh aplikasi radar penerbangan seperti FlightAware dan Flightradar24 untuk melacak penerbangan," kata Bianchi.

Sebagai bentuk antisipasi, Bianchi menyarankan wisatawan untuk memesan penerbangan kedua yang dapat dikembalikan sepenuhnya untuk beberapa jam atau bahkan keesokan harinya.

Kata Bianchi, sebaiknya pesan penerbangan pada pagi hari karena besar kemungkinan pesawat akan tiba semalam sebelumnya, dan kecil kemungkinan terjadi delay.

• Pesawat Anda Terkena Delay, Berapa Kompensasinya?
• 5 Bandara Terbaik di Dunia untuk Menunggu Saat Delay

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

PALOPO,iNewsLutra.id - Harga BBM Pertamina terbaru untuk wilayah Sulawesi, Gorontalo dan Maluku telah dirilis dan berlaku di seluruh SPBU di Indonesia Jumat (12/7/2024). Perbedaan harga di berbagai daerah disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya distribusi.

Untuk bulan ini, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, memutuskan untuk mempertahankan harga BBM nonsubsidi.

"Kami masih mengevaluasi dan memonitor pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah," kata Heppy Wulansari, Manager Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga.

Heppy menyatakan penetapan harga BBM subsidi merupakan wewenang pemerintah dan sejauh ini belum ada informasi mengenai kenaikan harga untuk Bio Solar dan Pertalite.

BerikutHarga BBM Pertamina di Pulau Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku per Jumat (12/7/2024).

Sulawesi Selatan:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Sulawesi Utara:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Gorontalo:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Sulawesi Tengah:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Sulawesi Barat:

- Pertamax: Rp13.500

- Pertamax Turbo: Rp14.750

- Dexlite: Rp14.900

- Pertamina Dex: Rp15.450

Maluku:

- Pertamax: Rp13.500

- Dexlite: Rp14.900

Maluku Utara:

- Pertamax: Rp13.500

- Dexlite: Rp14.900

Editor : Nasruddin

Kemlu RI telah memastikan Ketua DPRD Rembang, Supadi, ditahan aparat Arab Saudi sejak 9 Juni 2024 bersama 4 orang lainnya dalam kasus haji ilegal atau haji tanpa visa resmi.

Berbarengan dengan itu, beredar dokumen berbahasa Arab yang diduga merupakan berita acara penahanan Supadi.

Foto dokumen itu beredar luas. Dalam dokumen yang dilihat kumparan, Jumat (12/7), tertera nama orang yang ditangkap, yaitu Supadi bin Taslim Rawi. Dalam rilis Kemlu RI, Supadi ditulis dengan inisial STR.

Berikut terjemahan dokumen yang diduga berita acara penangkapan/penahanan Supadi:

Supadi Bin Taslim Rawi

Dari berita acara penangkapan, para terdakwa ditangkap di dalam gedung untuk keperluan haji, namun mereka tidak diberi wewenang untuk menunaikan ibadah haji. Mereka menyerahkan kepada Kerajaan Arab Saudi kepemilikan (38) kartu haji, (11) gelang tanda pengenal, (14) walki talkie, tablet Samsung, (tiga) iPhone, ponsel Samsung, (perangkat) China, printer, dan sebuah komputer (laptop), dua buah printer, sebuah modem dengan router, sebuah kamera dan mesin cetak, sebuah tablet, sebuah kotak komputer, dan sebuah mesin penghancur kertas, serta sebuah tas berwarna oranye yang berisi kertas-kertas dan kartu-kartu milik Muhammad. Selain itu ada juga sejumlah besar uang, yang diduga miliknya.

Melakukan penipuan dengan menggunakan salah satu pihak untuk secara melawan hukum merampas dana milik orang lain, sebagaimana tertulis dalam laporan penangkapan terhadap apa yang dituduhkan padanya.

Berhaji Tanpa Visa Resmi

Kepala Kemenag Rembang, Moh Muchson, menyatakan Supadi tidak terdaftar di Kemenag sebagai jemaah haji atau petugas haji resmi. Ia tidak memiliki visa haji resmi, baik untuk haji reguler, haji khusus, maupun haji furoda atau mujamalah.

"Beliau bukan jemaah yang berangkat melalui fasilitas Kemenag. Beliau tidak tercatat sebagai jemaah haji di Kemenag Rembang tahun 2024, baik sebagai jemaah haji reguler maupun petugas haji," ujar Muchson kepada kumparan, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan bahwa karena Supadi tidak terdaftar sebagai haji resmi, pihaknya tidak dapat berkomunikasi atau mengakses informasi yang berkaitan dengan Supadi.

"Kewenangan kami terbatas. Kami hanya memfasilitasi jemaah yang terdaftar di Kemenag Rembang. Setiap hari kami menerima informasi tentang jemaah atau petugas haji, tapi karena beliau tidak masuk daftar jemaah haji, kami tidak memiliki akses," jelasnya.

Kemlu Buka Suara

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan penangkapan WNI itu atas dugaan pelanggaraan keimigrasian terkait haji.

"Pada 21 Juni, KJRI Jeddah mendapatkan laporan dari WNI adanya penangkapan lima WNI atas dugaan pelanggaraan keimigrasian terkait haji," kata Judha dalam keterangannya, Jumat (12/7).

Lima WNI itu ditangkap pada 9 Juni 2024. "Terjadi penangkapan atas lima WNI di Wilayah Makkah, Arab Saudi. Kelimanya berinisial STR [Supadi bin Taslim Rawi-Red], JSA, ALD, MII, dan MPN," ungkapnya.

Dia menuturkan, kelima WNI itu sebelumnya ditahan di Kepolisian Jarwal dan kemudian dipindahkan ke Rudenim Syumaysi.

"Ditahan beberapa barang bukti berupa uang sebesar SAR 95.000, printer, dan kartu tanda pengenal," ujarnya.

Menurut Judha, Kemlu dan KJRI Jeddah melakukan langkah pelindungan untuk memastikan pemenuhan hak para WNI. Salah satunya dengan melakukan komunikasi dengan para WNI untuk mendapat kronologi kasus ini.

Sementara itu, pada 12 Juni atau 3 hari setelah penangkapan Supadi, Departemen Keamanan Arab Saudi mengunggah foto 5 WNI yang ditangkap di Makkah karena menjual jasa haji ilegal.

Kelima orang itu ditangkap bersama barang bukti berupa uang, printer, stempel, dan dokumen lainnya. Barang bukti itu dijejer di meja, sedang para tersangka diborgol dengan menghadap dinding.

Lima orang yang ditangkap itu terdiri dari 4 residen/mukimin (WNI yang menetap di Arab Saudi) dan seorang WNI pemegang visa kunjungan/ziarah. Mereka terdiri dari 4 pria dan 1 wanita.

Tak dijelaskan identitas kelima orang itu — apakah termasuk Supadi yang ditangkap karena memakai visa ziarah.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Atas pencapaian kinerja tahun buku 2023, Bank DKI kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan The Best Bank Awards 2024 kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II: Sampai dengan Rp14 Triliun, dari media Investortrust.id.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi, mewakili Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo, pada gelaran Investortrust Best Bank 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (11/07).

Dalam keterangan tertulisnya, Agus mendedikasikan penghargaan yang diterima kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya nasabah, pemegang saham dan mitra bisnis yang terus memberikan kepercayaan kepada Bank DKI.

“Pencapaian ini tentunya menjadi semangat bagi Bank DKIuntuk terus menghadirkan produk dan layanan perbankan yang mampu menjawab kebutuhan perbankan bagi para nasabah dan mitra kerja Bank DKI," ujar Agus.

Penghargaan Best Bank 2024 diberikan oleh media Investortrust.id sebagai apresiasi kepada Bank yang memiliki performa mengesankan sepanjang tahun 2023. Penilaian pemenang penghargaan The Best Bank Awards 2024 ini berdasarkan pengelompokan modal inti (KBMI) atau penilaian tertinggi atas kinerja sepanjang tahun 2023-2024. Selain itu, pemenang dari penghargaan Best Bank 2024 juga berdasarkan penilaian dan keputusan dari dewan juri Independen.

Sebagai informasi, Bank DKI terus menginisiasi pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk perluasan aksesibilitas, diantaranya pengembangan JakOne Mobile, pembayaran elektronik berbasis kartu JakCard, dukungan UMKM dengan sistem keagenan JakOne Abank, termasuk berbagai upaya kolaborasi misalnya elektronifikasi pembayaran terintegrasi pada moda transportasi, tempat wisata kelolaan Pemprov DKI, digitalisasi pembayaran pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya, hingga berbagai kolaborasi digital dengan BPD, BUMD dan entitas lainnya.

Terbaru, Bank DKI juga memperkenalkan Jakarta Tourist Pass sebagai solusi digital berbasis kartu elektronik (JakCard) dan aplikasi (JakOne Pay) yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan, seperti mengakses informasi destinasi populer, transportasi, pembayaran, serta layanan pariwisata lainnya di Jakarta.

Agus menambahkan bahwa penghargaan Indonesia Best Bank Awards 2024 yang diperoleh Bank DKI menjadi apresiasi dan memotivasi Bank DKI untuk terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan nilai tambah atas produk dan layanan, termasuk melalui berbagai langkah sinergi.

“Penghargaan ini menjadi semangat bagi seluruh insan Bank DKI dalam menghadirkan inovasi layanan perbankan dalam perwujudan capaian perusahaan untuk menjadi bank pilihan bagi masyarakat Jakarta,” lanjut Agus.

Sekretaris Perusahaan Arie Rinaldi menyampaikan, penghargaan ini juga turut mendorong Bank DKI dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta memperkuat posisi sebagai bank pembangunan daerah yang terpercaya.

"Bank DKI terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan terus memperbarui dan meningkatkan layanan digital, Bank DKI bertekad menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan perbankan nasabah,” tutup Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono hari ini, Jumat (12/7/2024).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Wahyu dipanggil penyidik sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom.

Dalam kasus ini, Wahyu akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham/pengurus PT Teknologi Riset Global Investama.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, atas nama Sakti Wahyu Trenggono," kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Tessa belum mengungkapkan materi apa yang akan didalami penyidik kepada Wahyu.

Ia hanya menyebut, pemeriksaan ini terkait kasus kerjasama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Adapun KPK saat ini tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di PT Telkom. Di antaranya menyangkut pengadaan barang dan jasa yang diduga fiktif di PT Telkom.

Kemudian, pengadaan dan penyediaan financing untuk project data center di anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (SCC).

Meski telah mengumumkan kasus ini sudah di tahap penyidikan, namun KPK belum mengumumkan identitas para tersangka.

Dalam pengadaan barang dan jasa di PT Telkom, negara diduga mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

"Perhitungan (dugaan kerugian negara) sementara mencapai ratusan miliar rupiah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Terpisah, VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif itu berawal dari audit internal PT Telkom Group.

Menurut Andri, manajemen PT Telkom berkomitmen menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Sebagai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan wujud program bersih-bersih BUMN,” kata Andri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/5/2024).

“Proses hukum yang berjalan hingga saat ini tidak mengganggu operasional bisnis dan kinerja perusahaan,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki Indonesia.

Oleh karena itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan, OJK sangat mendukung apabila masyarakat sudah tergerak untuk dapat mendapatkan perlindungan perjalanan.

"Hal tersebut juga menjadi salah satu representasi dari literasi keuangan yang meningkat di tengah masyarakat terutama pada manfaat asuransi yang mendukung sektor unggulan," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/7/2024).

Ia menambahkan, asuransi perjalanan merupakan jenis asuransi yang banyak dijual oleh industri asuransi Indonesia.

Asuransi perjalanan mempunyai beberapa manfaat, misalnya repatriasi apabila terjadi risiko sakit pada saat perjalanan, kehilangan bagasi, kecurian, dan lain-lain.

Menurut Ogi, manfaat-manfaat ini penting dimiliki oleh orang yang melakukan perjalanan wisata, karena sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan banyaknya aplikasi online pembelian tiket angkutan udara, darat dan laut serta hotel semakin mempermudah masyarakat dalam membeli produk asuransi perlindungan perjalanan yang mayoritas sudah bundling dengan aplikasi tersebut," imbuh dia.

Dilansir dari laman resmi sikapiuangmu.ojk.go.id, saat ini beberapa negara tujuan wisata maupun bisnis telah mewajibkan pengunjung untuk memiliki asuransi perjalanan.

Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat sudah banyak yang mewajibkan asuransi perjalanan ini.

Seiring dengan itu, berbagai perusahaan asuransi menawarkan asuransi perjalanan dengan tarif yang relatif rendah atau mulai dari Rp 15.000 untuk satu perjalanan. Besaran premi asuransi perjalanan sangat tergantung pada besaran pertanggungan, lama perjalanan, dan tujuan perjalanan.

Pada dasarnya asuransi perjalanan menawarkan manfaat berupa pertanggungan biaya medis wisatawan selama perjalanan.

Namun bila dirasa masih kurang, ada beberapa premi tambahan yang bisa calon nasabah pilih untuk perlindungan.

Sebagai contoh, pemegang polis dapat memilih perlindungan akan keterlambatan atau kehilangan bagasi, penundaan jadwal perjalanan hingga pembatalan penerbangan.

Tak hanya itu, asuransi perjalanan juga dapat menanggung risiko dan memberikan perlindungan terhadap rumah apabila pemiliknya bepergian meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang cukup lama.

Jakarta -

Program makan siang gratis atau yang kini dikenal dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari media asing. Program yang akan diterapkan untuk mengatasi kekurangan gizi anak ini memicu kekhawatiran tentang potensi hambatan pada keuangan negara.

Hal ini diulas dalam artikel berjudul 'Indonesia taps Japan, India, China expertise for free school meals as Prabowo battles cost concerns' yang dirilis oleh media berbasis Hong Kong, South China Morning Post (SCMP).

MBG merupakan program ambisius Prabowo dan juga bagian dari salah satu janji penting kampanye pemilu Prabowo, yang akan mengambil alih jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Oktober mendatang.

Dikutip dari SCMP, Jumat (12/7/2024), dalam proses perwujudannya, tim Prabowo belajar dari sejumlah negara mulai dari Jepang, China dan India, yang telah menerapkan dan mengeluarkan dana secara bijaksana untuk program-program serupa.

Program MBG ini disebut-sebut menyasar 83 juta anak-anak kurang mampu dan diperkirakan menelan biaya Rp 71 triliun atau US$ 4,35 miliar pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, kebanyakan sekolah tidak memberikan makanan gratis kepada siswanya.

Tim Prabowo memperkirakan, inisiatif ini akan menelan biaya hingga Rp 450 triliun jika diterapkan sepenuhnya pada tahun 2029 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,6%.

"Untuk mencapai hal ini, Prabowo dikatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah termasuk memperketat penegakan pajak dan memotong anggaran untuk proyek relokasi ibu kota Jokowi (IKN) senilai US$ 32 miliar (Rp 516,8 triliun)," tulis SCMP.

Program ini telah dikritik oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) karena berpotensi meningkatkan tingkat defisit anggaran negara. Tim Prabowo telah berjanji untuk memenuhi rasio utang dengan defisit APBN dibatasi sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB), dari yang saat ini 2,3 %.

Analis data dan keuangan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Muhammad Rafi Bakri, mengatakan program ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kekhawatiran biaya memang beralasan karena Indonesia mempunyai pengeluaran yang besar termasuk relokasi ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berguru ke 3 Negara

Prabowo dan perwakilan timnya tercatat sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke Jepang secara bergantian untuk mempelajari program makan siang gratis bagi siswa sekolah.

Di Jepang, data pemerintah menunjukkan hampir 99% sekolah dasar menyediakan makan siang pada tahun 2023. Makanan tersebut tidak selalu gratis, dengan beberapa siswa membayar rata-rata US$ 300 atau Rp 4,85 juta per tahun. Tetapi banyak juga pemerintah kota yang sepenuhnya mensubsidi biaya ini.

Selain Jepang, pemerintah juga menyoroti program serupa di India. Pada bulan April lalu, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan kepada kantor berita Antara bahwa tim Indonesia dikirim ke India untuk memahami program makan siang gratis di negara tersebut.

Gibran mengatakan, Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, memberitahunya bahwa program India menelan biaya 11 sen AS per anak per hari karena efisiensi logistik. Sebagai perbandingan, tim Prabowo memperkirakan biaya sebesar 94 sen AS per anak per hari untuk program di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Ekonom di Permata Bank Josua Pardede mengatakan, program makan siang gratis di China dan India disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor lokal. Di India, pendanaan untuk program penyediaan makan siang setiap hari kepada lebih dari 100 juta siswa dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pertama kali diluncurkan pada tahun 1995, program India menelan biaya sekitar US$ 2,6 miliar pada tahun 2023. Dalam hal ini, pemerintah federal dan pemerintah negara bagian masing-masing membayar 60% dan 40%.

"Kebijakan makanan gratis Tiongkok dimulai pada tahun 2011 dan tidak bersifat universal, kebijakan ini sangat tepat sasaran, hanya ditujukan kepada masyarakat miskin di daerah pedesaan terpencil," kata Josua.

Sedangkan menurut Rafi Bakri, India dan Tiongkok dapat menjalankan program mereka dengan sukses karena mereka menanam banyak pangan untuk konsumsi dalam negeri. Di Indonesia, produksi pangan biasanya berfluktuasi dari tahun ke tahun dan kekurangan tersebut harus dipenuhi melalui impor.

Indonesia berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dalam hal ketersediaan pangan, jauh di belakang India di peringkat ke-42 dan Tiongkok di peringkat ke-2, menurut Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2022.

"Kekhawatiran mengenai kemampuan Indonesia untuk mendanai program ini memang beralasan karena posisi keuangan Indonesia yang lemah dan ketergantungan ekonomi yang besar terhadap komoditas, yang harganya biasanya berfluktuasi, kata Josua Pardede.

(shc/rrd)

Jakarta: Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dinilai sudah sesuai. Sayangnya langkah OJK ini justru digugat oleh bos Kresna Group Michael Steven yang tidak terima atas sanksi denda dan surat peringatan tertulis yang dikeluarkan OJK.

Pengamat Hukum Denny Indrayana menilai kasus gugatan bos Kresna Group terhadap putusan OJK ini juga terbilang ''aneh bin ajaib'. Sebab meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka dan buronan Bareskrim Polri, Michael Steven masih bisa menggugat dan memenangkan bandingnya dari OJK di pengadilan.

"Kalau dia mau melakukan langkah-langkah hukum dia mesti menghadapi dong! Sepertinya dia enggak berani hadapi hukum pidana, dia gugat perdata padahal yang dirugikan banyak kepentingan. Nah OJK sudah melindungi kepentingan masyarakat malah dikalahkan oleh buron," kata Denny dilansir Jumat, 12 Juli 2024.
Padahal lanjutnya, dalam UU pencucian uang sudah ada soal pembatasan hak hukum bagi buronan dan Mahkamah Agung juga melarang buronan mengajukan praperadilan. Bahkan dalam konsep-konsep di negara maju dan negara umumnya bahwa seseorang yang mau mengambil langkah hukum mereka harus taat hukum.

"Ini dia (Michael Steven) gugat ke PTUN, dianya malah lari (buron). Kalau dalam konteks atau istilahnya ini fugitive disentitlement, artinya dia dihilangkan hak-hak hukumnya karena dia buron," ungkapnya.

Denny juga menilai dalih Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner di Kresna Group adalah modus yang disengaja untuk menempatkan dirinya sebagai pemilik manfaat terakhir di PT Kresna Asset Management. Hal ini dilakukan Michael Steven sebagai modus agar kejahatannya terlindungi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai ultimate beneficial owner meski tidak tercantum dalam anggaran dasar. Michael Steven diduga melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana demi kepentingan Kresna Group, sehingga merugikan konsumen.

"Memang beneficial owner kan mereka tidak mau muncul namanya supaya mereka kalau melakukan kejahatan tidak terdeteksi atau tidak bisa ditangkap. Yang ditangkap nanti namanya disitu sopir, orang enggak jelas," ujar Denny.

Baca juga: Sebagai Ultimate Beneficial Owner, Bos Kresna Group Michael Steven Harus Tanggung Jawab

Untuk menyeret ultimate beneficial owner ini, ada Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa pemilik manfaat harus bertanggung jawab meskipun namanya tidak ada di dalam anggaran dasar. Namun sayang ini tidak dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

"Bahwa dia yang mengatur, mengintervensi investasi saham di mana, modal ditanam ke anak-anak perusahaan afiliasi dia kan clear dibuktikan oleh OJK. Jadi jangan dikelabui karena sebenarnya dia pemilik manfaat dari transaksi-transaksi yang diselewengkan Michael Steven ini," tegas Denny.

Sementara terkait sanksi denda sebesar Rp5,7 miliar dan larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun yang dijatuhi OJK, menurutnya sudah tepat. Apalagi yang bersangkutan juga sudah menjadi tersangka.

(END)