Bisnis.com, JAKARTA- PT Masmindo Dwi Area (MDA) menginisiasi pertemuan dengan Petrosea dan seluruh mitra kerja untuk merumuskan inisiatif penting dalam mendorong pemerataan ekonomi di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan, terutama di area terdampak kegiatan pertambangan.

Inisiatif ini menegaskan komitmen semua pihak yang terlibat untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Terutama, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Petrosea adalah rekanan yang ditunjuk oleh MDA untuk melaksanakan proyek konstruksi pembangunan fasilitas pertambangan.

Petrosea dipilih karena telah memenuhi persyaratan dan memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun beroperasi di industri jasa pertambangan dan konstruksi.

Pengalaman panjang ini memberikan Petrosea keunggulan dalam memahami dan mengelola proyek-proyek yang kompleks.

Dalam pelaksanaan kerjanya, Petrosea akan banyak melibatkan mitra kerja dan sumber daya manusia (SDM) lokal. Oleh sebab itu, guna terciptanya keadilan dan pemerataan ekonomi, MDA mengambil peran untuk memastikan distribusi proyek secara berimbang dan adil.

Turut hadir dalam pertemuan beberapa mitra kerja yang mendukung terciptanya pemerataan tersebut, di antaranya PT Puma Jaya Utama, PT Alonzo Trimulya, PT Piranti Jagad Raya, PT Oumar Dwi Selaras, CV Belia Persada, PT Belopa Trans Utama, dan beberapa UMKM mitra MDA dan Petrosea.

Para mitra kerja diminta perannya untuk bisa menyerap semaksimal mungkin segala potensi dari masyarakat desa di sekitar wilayah operasi tambang, seperti tenaga kerja, kendaraan operasional, suplai daging, telur, dan sayur, dll.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, melainkan bisa mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pertambangan, sehingga tidak ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan.

Kepala Teknik Tambang MDA Mustafa Ibrahim menyatakan bahwa langkah ini adalah komitmen Perusahaan untuk memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal.

"Diharapkan, jika nantinya MDA sudah masuk pada fase produksi penambangan serta pengolahan, akan lebih banyak lagi peluang untuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi pengusaha lokal dan UMKM dan masyarakat Luwu secara luas," ungkap Mustafa, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/7/2024).

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno buka suara menanggapi temuan pungli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun. Menurutnya, aksi pungli tersebut harus ditindak tegas.

Menteri Sandiaga mengungkapkan, bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor yang memerlukan integritas. Dengan begitu, agar sektor parekraf bisa maju maka dibutuhkan kepercayaan antara pelaku dan juga wisatawan.

"Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," katanya dalam agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Ia kemudian mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga.

"Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," ujar Menparekraf.

"Saya yakin ini hanya satu atau dua oknum, bukan masyarakat Raja Ampat yang saya kenal, saya cukup rutin ke Raja Ampat," lanjutnya.

Untuk diketahui, KPK menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.

Ironisnya, Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal.

"Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria.

Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyepakati kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan PT Sinergi Energi Utama terkait pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjadi bahan baku co-firing biomassa.

Pengolahan sampah menjadi biomassa ini akan menjadi produk alternatif untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Banyumas yang saat ini telah menghasilkan produk olahan sampah bernilai ekonomis seperti pupuk kompos, paving, bata dan biji plastik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan biomassa dari bahan baku sampah menjadi salah satu upaya penting PLN dalam mewujudkan transisi energi. Selain memberikan solusi dalam mengatasi sampah perkotaan, upaya ini juga turut berperan menurunkan emisi di tanah air.

”Pengolahan sampah menjadi biomassa tentunya sejalan dengan penerapan ekonomi sirkular di mana kami secara langsung ikut serta memecahkan problematika sampah untuk dijadikan produk multiguna dan disulap menjadi bahan baku energi bersih,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Jumat (12/7).

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara berharap kolaborasi bersama ini mampu mengintegrasikan pengelolaan potensi dan sumber daya sampah menjadi biomassa secara efektif dan efisien. Sehingga, upaya ini akan mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Iwan, PLN EPI sebagai integrator dan aggregator energi primer yang ramah lingkungan, siap menyerap hasil pengolahan sampah menjadi biomassa yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan PT Sinergi Energi Utama.

"Keberhasilan kesepakatan ini diharapkan menjadi model yang akan direplikasi di berbagai lokasi lain sehingga semakin meningkatkan konstribusi dalam pencapaian Net Zero Emissions,” terang Iwan.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Sinar Energi Utama Taufiqqullah Ande menyatakan, komitmennya untuk menyukseskan kolaborasi hijau ini. Pihaknya selaku offtaker sampah di Banyumas siap melakukan pengolahan lebih lanjut sehingga bubur sampah tersebut memenuhi persyaratan biomassa untuk co-firing di PLTU.

"Hal ini akan sama-sama menguntungkan semua pihak, yakni berkurangnya sampah Banyumas, penurunan emisi dari tumpukan sampah, meningkatkan perekonomian lokal dan peningkatan penyediaan biomassa oleh PLN EPI," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Tbk mendorong agar pembahasan skema "power wheeling" dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) dilakukan pada pemerintahan yang baru.

SP PLN membantah argumentasi pentingnya skema ini menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, yang mengatakan kekhawatiran apabila PLN tidak mampu menyediakan energi listrik apabila terjadi demand yang tinggi.

Keterangan ini sebelumnya disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/5/2024).

"Soal nanti ada lonjakan demand, PLN akan mengantisipasinya dengan pertumbuhan jumlah pembangkit baru," kata Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali melalui keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Sebagai informasi, power wheeling adalah mekanisme di mana perusahaan pembangkit listrik swasta dapat membangun pembangkit listrik dan menjual listrik secara langsung ke masyarakat.

Penjualan listrik dalam skema power wheeling juga bisa melalui jaringan transmisi badan usaha milik negara (BUMN), dalam hal ini PLN. Jika skema ini diberlakukan, maka bisnis PLN yang paling terkena dampaknya.

Menurut Abrar, skema power wheeling jika dimasukkan dalam RUU EBET, tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta.

"Implikasinya krusial, yakni PLN tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyer and single seller (SBSS), tapi membentuk multi buyer and multi seller system
(MBMS),“ ungkap Abrar.

Dengan demikian, SP PLN menilai terkait soal power wheeling ini masih harus membutuhkan kajian yang lebih lanjut.

"Pembahasan RUU EBET hendaknya dilanjutkan pada masa presiden periode 2024-2029 mendatang. Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan pembahasannya, sehingga
tidak ada yang dirugikan," katanya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan skema power wheeling berpotensi menambah beban APBN dan merugikan negara.

Alasannya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.

"Penurunan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Dampaknya dapat membengkakkan APBN untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Tbk mendorong agar pembahasan skema "power wheeling" dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) dilakukan pada pemerintahan yang baru.

SP PLN membantah argumentasi pentingnya skema ini menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, yang mengatakan kekhawatiran apabila PLN tidak mampu menyediakan energi listrik apabila terjadi demand yang tinggi.

Keterangan ini sebelumnya disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/5/2024).

"Soal nanti ada lonjakan demand, PLN akan mengantisipasinya dengan pertumbuhan jumlah pembangkit baru," kata Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali melalui keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Sebagai informasi, power wheeling adalah mekanisme di mana perusahaan pembangkit listrik swasta dapat membangun pembangkit listrik dan menjual listrik secara langsung ke masyarakat.

Penjualan listrik dalam skema power wheeling juga bisa melalui jaringan transmisi badan usaha milik negara (BUMN), dalam hal ini PLN. Jika skema ini diberlakukan, maka bisnis PLN yang paling terkena dampaknya.

Menurut Abrar, skema power wheeling jika dimasukkan dalam RUU EBET, tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta.

"Implikasinya krusial, yakni PLN tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyer and single seller (SBSS), tapi membentuk multi buyer and multi seller system
(MBMS),“ ungkap Abrar.

Dengan demikian, SP PLN menilai terkait soal power wheeling ini masih harus membutuhkan kajian yang lebih lanjut.

"Pembahasan RUU EBET hendaknya dilanjutkan pada masa presiden periode 2024-2029 mendatang. Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan pembahasannya, sehingga
tidak ada yang dirugikan," katanya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan skema power wheeling berpotensi menambah beban APBN dan merugikan negara.

Alasannya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.

"Penurunan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Dampaknya dapat membengkakkan APBN untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian," katanya.

Perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata Tbk (EXCL) telah menandatangani Sale and Purchase Agreement untuk membeli 100.000 saham atau 100% saham Axiata Global Services Pte Ltd (AGS) dari Axiata Enterprise, Sdn Bhd. Nilai pembelian 100.000 saham AGS dari Axiata Enterprise itu hanya sebesar US$1 (Rp 16.200).

Corporate Secretary XL Axiata Ranty Astari Rachman menyatakan transaksi ini akan memberikan dampak positif bagi EXCL. "Transaksi ini memungkinan perseroan untuk sepenuhnya memonetisasi aset yang dimiliki dengan melakukan transaksi langsung dengan pelanggan global dan dapat menjadi penyedia layanan telekomunikasi internasional yang membawa kemampuan digital global ke dalam perseroan," ujar Ranty dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Kamis (11/7).

Lewat transaksi ini, EXCL dapat memanfaatkan kemampuan perusahaan maupun grup perusahaan untuk mendapatkan pasar internasional. "Perseroan juga akan mendapatkan kesempatan besar dalam menargetkan pasar telekomunikasi lintas batas negara," kata Ranty. Setelah transaksi ini selesai, AGS akan menjadi anak usaha XL Axiata.

Berdasarkan informasi di situs Axiata Group Berhad, AGS dan XL merupakan perusahaan yang terafiliasi di bawah naungan grup tersebut. AGS sebelumnya merupakan anak usaha Axiata Business Services Sdn Bhd.

AGS yang berkantor pusat di Singapura didirikan pada 22 Januari 2018. Kegiatan usahanya mencakup transaksi bisnis ke bisnis regional, termasuk memberikan layanan bersama untuk Grup Axiata.

Hingga pukul 10.30 WIB, harga saham EXCL terpantau naik 1,32% ke level Rp 2.300 per saham. Nilai transaksi saham EXCL pagi ini mencapai Rp 27,92 miliar. Volume transaksi mencapai 12,08 juta saham dan frekuensi saham EXCL berpindah tangan sebanyak 1.600 kali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Tbk mendorong agar pembahasan skema "power wheeling" dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) dilakukan pada pemerintahan yang baru.

SP PLN membantah argumentasi pentingnya skema ini menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, yang mengatakan kekhawatiran apabila PLN tidak mampu menyediakan energi listrik apabila terjadi demand yang tinggi.

Keterangan ini sebelumnya disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/5/2024) lalu.

"Soal nanti ada lonjakan demand, PLN akan mengantisipasinya dengan pertumbuhan jumlah pembangkit baru," kata Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali melalui keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Sebagai informasi, power wheeling adalah mekanisme di mana perusahaan pembangkit listrik swasta dapat membangun pembangkit listrik dan menjual listrik secara langsung ke masyarakat.

Penjualan listrik dalam skema power wheeling juga bisa melalui jaringan transmisi badan usaha milik negara (BUMN), dalam hal ini PLN. Jika skema ini diberlakukan, maka bisnis PLN yang paling terkena dampaknya.

Menurut Abrar, skema power wheeling jika dimasukan dalam RUU EBET, tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta.

"Implikasinya krusial, yakni PLN tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyer and single seller (SBSS), tapi membentuk multi buyer and multi seller system
(MBMS),“ ungkap Abrar.

Dengan demikian, SP PLN menilai terkait soal power wheeling ini masih harus membutuhkan kajian yang lebih lanjut.

"Pembahasan RUU EBET hendaknya dilanjutkan pada masa presiden periode 2024-2029 mendatang. Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan pembahasannya, sehingga
tidak ada yang dirugikan," katanya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan skema power wheeling berpotensi menambah beban APBN dan merugikan negara.

Alasannya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.

"Penurunan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Dampaknya dapat membengkakkan APBN untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian," katanya.

Kementerian ESDM Jalan Terus

Sebagai informasi, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya tidak pernah ragu dan mendorong masuknya skema power wheeling dalam RUU EBET.

Menurut Arifin, skema power wheeling memungkinkan untuk dijalankan selama ada pihak yang mau membangun mekanisme tersebut dan memiliki pasar tersendiri, sepanjang tidak mengganggu sistem yang sudah ada.

"Kalau ada demand (permintaan) tinggi, terus yang penyediaannya harus PLN sendiri, bisa nggak direspons semuanya?" ujar Arifin sebagaimana dilansir Antara, Jumat (22/3/2024).

Update terakhir, pembahasan RUU EBET Bersama DPR RI tinggal membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hijau atau Green RUPTL.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, terkait skema power wheeling atau sewa transmisi dalam RUU EBET, Eniya mengatakan soal harga dan ketentuannya ditentukan oleh Menteri ESDM.

Dia menuturkan, skema power wheeling sebetulnya itu sudah dijelaskan melalui Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Itu sama persis yang kami cantumkan di RUU EBET ini. Hanya penekanan kami ada di kata-kata bahwa untuk khusus energi terbarukan," ucap Eniya.

Selanjutnya dia berharap, RUU EBET dapat diputuskan pada tahun ini agar pemerintah bisa segera menindaklanjuti dan mengakselerasi investasi dalam bidang EBET.

Jakarta: Tether Operations Limited, perusahan dalam industri digital aset, mengumumkan penandatanganan MoU dengan D3 Labs, penyedia solusi berbasis blockchain terkemuka bagi perusahaan, untuk melakukan evaluasi dan edukasi inovasi blockchain di Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan platform manajemen aset berbasis blockchain dan ekosistem Web3 yang mutakhir, yang dirancang agar dapat merevolusi industri teknologi keuangan yang ada.

D3 Labs melalui SeaSeed Network berdedikasi untuk menghadirkan solusi blockchain inovatif untuk memberdayakan bisnis dan mendorong ekosistem web3. Kerja sama ini akan mengeksplorasi kemungkinan untuk memfasilitasi diskusi terkait peluang kolaborasi dengan pelaku industri di Indonesia untuk mendorong ekosistem aset kripto, terlebih manfaat dari Bitcoin, Stablecoin, Blockchain, dan teknologi P2P.

Kerja sama ini juga akan menganalisa pengembangan dari kegiatan yang berfokus terhadap edukasi terkait blockchain untuk mendorong inovasi dan kolaborasi di dalam komunitas blockchain di Indonesia.
Selain itu, baik D3 Labs melalui SeaSeed Network maupun Tether juga akan menjajaki bagaimana pemanfaatan baru dari token USDt dan EURt, dengan kemungkinan mendorong adopsi stablecoin ini ke tingkat institusi dan perbankan melalui solusi Aset Dunia Nyata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Real World Asset (RWA).

“D3 Labs sangat senang bisa bekerjasama dengan Tether dalam penjajakan kolaborasi yang sangat potensial ini,” ujar Chung Ying (CY) selaku Co-CEO D3 Labs.

“Kami yakin bahwa upaya bersama ini berpotensi membawa kemajuan signifikan pada lanskap teknologi keuangan atau fintech, khususnya dalam hal manajemen aset. Peluncuran SeaSeed Network yang akan segera hadir memungkinkan penggunaan revolusioner dalam ekosistem Web3. Penandatanganan kerjasama ini sangat penting dalam mendorong edukasi blockchain tidak hanya di Indonesia, namun hingga Asia Tenggara dan sekitarnya."

“Sebagai perusahaan terbesar di industri aset digital, kami berkomitmen untuk mendorong inovasi berkelanjutan dalam ekosistem blockchain. Kolaborasi kami dengan D3 Labs melalui SeaSeed Network berpotensi untuk memperluas kehadiran kami di Asia Tenggara sebagai bentuk dari komitmen Tether dalam membina ekosistem blockchain dan menjajaki peluang baru untuk terus tumbuh dan berkembang,” kata Paolo Ardoino, CEO Tether.

(MMI)

Jakarta: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah mengatakan perwakilan sembilan negara di Afrika mengikuti workshop untuk mempelajari inseminasi buatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari di Malang.

baca juga: Mentan Minta Keseriusan Pemda Antisipasi Krisis Pangan Dunia

Dia mengatakan workshop tersebut sebagai implementasi kesepakatan kerja sama Indonesia-Afrika yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kenegaraannya pada akhir 2023.

"Hari ini kita implementasikan hasil kunjungan Bapak Presiden untuk kerja sama di subsektor peternakan. Dalam hal ini, untuk peternakan difokuskan kepada teknologi inseminasi buatan di mana negara-negara Afrika sangat membutuhkan untuk peningkatan mutu genetik dan juga peningkatan populasi," kata Nasrullah, dilansir Antara, Kamis, 12 Juli 2024.

Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari menyelenggarakan Workshop on Artificial Insemination Management for African Countries yang dihadiri oleh 18 High Level Officer dari negara-negara Afrika.
Kegiatan yang berlangsung 9 sampai 21 Juli 2024 itu diikuti perwakilan dari negara-negara Afrika yakni Madagaskar, Senegal, Tanzania, Mozambik, Kenya, Zimbabwe, Sudan, Nigeria dan Ethiopia. Workshop tersebut merupakan kerja sama antara Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) dengan BBIB Singosari.

Menurut Nasrullah, teknologi inseminasi buatan Indonesia sudah berkembang sangat baik didukung dengan peralatan-peralatan yang sangat memadai sehingga bisa ditransformasikan ke peternak di negara-negara peserta workshop.

"Pelatihan ini kita bagi dua, ada yang sifatnya manajerial yang hari ini dan juga nanti secara teknis. Selanjutnya kita akan melakukan pendampingan ke negara tersebut," imbuhnya.

Bagian dari diplomasi

Sementara itu, Direktur Utama LDKPI Tormarbulang Lumbantobing menyampaikan workshop itu merupakan bagian dari diplomasi dalam upaya Indonesia terlibat dalam proses pembangunan khususnya peternakan di negara-negara Afrika.

"Intinya kami sangat mendukung bagaimana skill ataupun pengalaman best practice yang sudah kita punya, kita bagikan dengan negara lain, karena kita kan bangsa yang senang berbagi, bahkan pada saat kita susah pun kita masih memikirkan negara lain," kata Tormarbulang.

BBIB Singosari adalah salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan yang memiliki tugas melaksanakan produksi, pemasaran dan pemantauan mutu semen unggul ternak, serta pengembangan inseminasi buatan.

Kepala BBIB Singosari Akbar mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan berbagai upaya dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada daging sapi, khususnya mengembangkan potensi sapi lokal.

"Melalui penggunaan semen beku sexing diharapkan populasi terutama sapi perah angka kelahiran ternak betina yang akan digunakan sebagai akseptor meningkat jumlahnya untuk meningkatkan percepatan populasi ternak sapi potong dan perah nasional,” kata Akbar.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Krisis iklim adalah tantangan besar abad ini, dengan dampak yang

semakin nyata di kehidupan kita. Di sisi lain, Indonesia berambisi mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan 8% di tahun 2045 untuk terlepas dari middle-income trap. Sebagai jantung maritim, hutan, dan keanekaragaman hayati dunia, Indonesia perlu menyelesaikan dilema ini secara bijak dan terukur.

Pijar Foundation mengambil langkah dengan menyelenggarakan Global Future Fellows (GFF) 2024: Forging a Climate-Economy Equilibrium, yang mengumpulkan 41 tokoh muda dari multi-sektor (Pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk merumuskan Rencana Aksi Kolaborasi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan aksi iklim.

Program ini berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 Juli 2024 di Kuta, Bali. Para peserta terpilih melalui seleksi ketat berdasarkan rekam jejak dan komitmen terhadap kolaborasi.

Dari 400 pendaftaran yang diterima oleh panitia, hanya 41 yang berhasil terpilih mengikuti program ini.

GFF 2024 dihadiri oleh beberapa tokoh penting dari multi-sektor yang memberikan pandangan dan dukungan mereka. Dr. Muhammad Taufiq, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara

(LAN) Republik Indonesia menyatakan, pengambil kebijakan harus menjadi pemimpin, tidak

hanya business as usual. Pemimpin kebijakan tidak boleh memiliki mindset jangka pendek, melainkan harus mendorong inovasi menuju masa depan yang berkelanjutan.

“Isu perubahan iklim merupakan tantangan bagi Indonesia yang masih mengejar pertumbuhan

ekonomi besar. Namun, dengan mengembangkan empati dan kolaborasi antar multi-sektor,

GFF 2024 dapat menghasilkan Rencana Aksi Kolaborasi Ekonomi-Iklim yang solutif namun

praktis,” kata Cazadira F. Tamzil, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation.

Selama empat hari, peserta GFF 2024 mengikuti berbagai kegiatan seperti diskusi panel,

masterclass, dan kunjungan lapangan ke Ekowisata Mangrove Batu Lumbang. Pada puncak

acara, 41 tokoh muda GFF 2024 mempresentasikan Rencana Aksi Kolaborasi untuk Indonesia dalam menghadapi krisis iklim, yang tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

GFF adalah program rutin Pijar Foundation sejak tahun 2022. Pada edisi-edisi sebelumnya, GFF mengangkat beragam tema futuris, termasuk transisi energi berkelanjutan, ketahanan pangan nasional di tengah tensi global, dan transformasi kesehatan Asia Tenggara di era AI Technology dan Big Data. Tiap penyelenggaraan GFF selalu sukses menghasilkan Rencana Aksi Kolaborasi multi-sektor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Abraham Damar Grahita menyampaikan rasa terima kasihnya kepada klub Satria Muda Pertamina Jakarta atas gelar Local Most Valuable Player (MVP) Indonesian Basketball League (IBL) Awards 2024 yang dia dapatkan.

"Kredit utamanya jelas untuk organisasi Satria Muda, yang membantu saya balik lagi main di liga tertinggi. Kredit juga untuk coaching staf, teman-teman yang bisa bantu saya bermain maksimal musim ini," ujar Abraham dalam keterangan pers.

Penghargaan ini terasa sangat emosional bagi Abraham mengingat situasinya tahun lalu yang sempat terlibat konflik dengan klub sebelumnya dan membuatnya tidak bisa bermain basket. "Penghargaan kali ini cukup emosional, apalagi mengingat situasi saya tahun lalu, dan bisa balik lagi ke posisi ini, itu sesuatu yang spesial," tambahnya.

Pria berusia 28 tahun itu berhasil menyisihkan empat kandidat lainnya, yaitu Yudha Saputera (Prawira Harum Bandung), Abraham Wenas (Bali United Basketball), Fisyaiful Amir (Amartha Hangtuah Jakarta), dan Kaleb Ramot Gemilang (Dewa United Banten).

Guard kelahiran 8 Oktober 1995 itu diumumkan sebagai pemenang oleh manajemen IBL sesaat sebelum pertandingan perdana babak playoff antara Satria Muda Pertamina Jakarta melawan Kesatria Bengawan Solo di Britama Arena, Jakarta, Kamis (11/7/2024) malam. Trofi gelar individu untuk pemain lokal terbaik itu langsung diserahkan oleh Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah di hadapan para penonton yang hadir.

Selama babak reguler di musim ini, pria kelahiran Pangkalpinang itu berhasil membukukan rata-rata 14,2 poin per gim (ppg), 2,9 assist per gim (apg), dan 2,9 rebound per gim (rpg), memberikan kontribusi besar bagi timnya.

Pemain setinggi 1,8 meter tersebut mengawali karier profesionalnya di Klub Stadium Jakarta pada IBL 2015-2016, kemudian pindah ke Stapac Jakarta 2016-2020, Indonesia Patriots 2020-2021, dan Prawira Harum Bandung 2021-2022.

Pada musim 2023, Bram, panggilan akrabnya, sempat berkarier di Liga Basket Jepang dengan bergabung bersama Veltex Shizuoka. Namun, kepindahannya ke Jepang membuatnya bermasalah dengan timnya, Prawira Harum Bandung. Akibat konflik tersebut, Abraham tidak bisa membela timnas basket Indonesia dan melewatkan beberapa pertandingan internasional penting.

Setelah menyelesaikan kasus hukumnya, Abraham akhirnya kembali ke IBL dan bergabung dengan klub Satria Muda. Penampilan impresifnya selama musim reguler 2024 mengantarkannya meraih penghargaan MVP Lokal IBL.

IDXChannel-PT Bank J Trust Indonesia Tbk (BCIC)mencatatkan laba bersih sebesar Rp44,02 miliar pada Kuartal I-2024.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai mengatakanpeningkatan kinerja tersebut dipicu oleh pertumbuhan kredit bruto sebesar Rp26,10 triliun atau tumbuh 30,15 persen YoY (Year-on-Year).

"Pada perolehan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh menjadi Rp33,53 triliun atau sebesar 31,69 persen YoY. Rasio NPL Kuartal I 2024 J Trust Bank juga semakin baik yaitu NPL net berada di level 0,67 persen," katanya dalam rilis Jumat (12/7/2024).

Dia menyampaikan kinerja bisnis J Trust Bank yang terus membaik berjalan selaras dengan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan.

"Program CSR kami implementasi merujuk pada Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs). Kami bertekad menjadi bagian dari solusi atas permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah operasional perusahaan," ujarnya.

Sejalan dengan implementasi aspek economic, social, dan governance (ESG) perseroan juga berkomitmen mengembangkan tiga pilar utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yaitu (1) Pilar Sosial; (2) Pilar Ekonomi; dan (3) Pilar Lingkungan.

Selama Juni 2024, J Trust Bank bersama mitra kerja menjalankan tiga kegiatan yang berfokus pada Pilar Sosial.

Dalam rangka memaknai World Blood Donor Day yang jatuh pada tanggal 14 Juni, J Trust Bank menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat dan Pengelola Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini ini diikuti 600 peserta donor darah. Donor darah yang rutin diselenggarakan dua kali setahun ini sebagai upaya J Trust Bank berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Di kesempatan yang lain, J Trust Bank juga turut serta merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dengan menyumbangkan satu ekor sapi seberat 517 kg.

Penyerahan hewan kurban ini dilakukan di Masjid An NiMah, Duren Tiga, Jakarta Selatan oleh Direktur J Trust Bank, Helmi A. Hidayat, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat dhuafa dan yang membutuhkan di sekitar wilayah operasional J Trust Bank.

Pada bencana banjir lahar dingin, banjir bandang, dan longsor di beberapa kabupaten di Sumatera Barat yang terjadi pada Mei 2024 lalu, J Trust Bank bersama United Tractors (UT) Group memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Corporate Secretary Division Head J Trust Bank, Ridyawan Amnar, dan Branch Manager United Tractor cabang Padang, Danny Suriatna, kepada Bupati Kabupaten Tanah Datar, Eka Putra.

Bantuan yang diberikan J Trust Bank meliputi vitamin, tas sekolah, selimut, dan popok bayi, sementara United Tractors Group menyumbangkan excavator, kebutuhan sekolah, alat kebersihan, serta personil psikososial dari Universitas Putra Indonesia, Padang, Sumatera Barat.



(SAN)