JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan menetapkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Adapun IUPK Freeport Indonesia akan habis pada 2041.

"Karena 2041 selesai (IUPK Freeport), kalau tidak siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil juga mengatakan, Indonesia akan kembali mengakuisisi saham Freeport sebesar 10 persen. Saat ini, Indonesia sudah mengantongi 51,2 persen saham PTFI.

"Itu kita tambah saham 10 persen. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) diperpanjang hingga 2061.

Adapun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport bakal berakhir pada 2041 mendatang. Maka dengan perpanjangan ini, izinnya akan bertambah 20 tahun.

Menurut Arifin, perpanjangan izin tersebut mempertimbangkan kebutuhan pasokan bijih tembaga untuk smelter, sehingga ada kepastian proses smelting tetap terjaga.

"Iya (diperpanjang) 2061. Karena begini, dia (Freeport) bangun smelter, kapasitasnya besar, baik yang baru maupun eksistingnya. Jadi memang membutukan kepastikan pasokan ore (bijih)-nya," ujarnya saat di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Ia menjelaskan, jika Freeport hanya mengandalkan cadangan pasokan bijih yang ada saat ini, maka produksinya kemungkinan menurun sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Maka dari itu, Freeport harus melakukan eksplorasi lanjutan pada wilayah kerjanya guna memenuhi kebutuhan bijih untuk smelter. Saat ini Freeport sendiri memiliki dua smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

"Kalau dengan mengandalkan ore yang sekarang ini, kemungkinan dia produksinya akan turun. Dia rugi kan," kata dia.

"Jadi memang dengan adanya itu (perpanjangan izin), dia akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan eksplorasi di daerah kerjanya. Sehingga bisa memastikan nanti 2061 smelternya itu bisa terjamin pasokannya," lanjut Arifin.

Kebijakan mengenai perpanjangan IUPK Freeport hingga 2061 tersebut akan difasilitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Arifin belum bisa memastikan kapan pastinya revisi tersebut rampung, hanya saja dia mengungkapkan prosesnya sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini kan masih ada di Setneg. Kita tunggu saja," kata dia.

Penyebaran Islam di Pulau Jawa salah satunya berkat ulama Wali Songo. Sosok Wali Songo pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Sebagai Wali Songo pertama, banyak orang yang bertanya tentang mengapa Maulana Malik Ibrahim mudah diterima masyarakat Jawa.

Hal ini karena pada waktu tersebut masyarakat Jawa masih banyak yang memeluk agama Hindu atau Buddha. Sehingga, Maulana Malik Ibrahim harus mengatur strategi agar dakwahnya diterima masyarakat luas.

Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik adalah seorang ulama dari Kashan, Persia. Pada tahun 1371 M. Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Sayid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring.

Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 kilometer dari arah utara Kota Gresik.

Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga murah, di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo.

Melalui kegiatan dagang Ia dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual-beli, pemodal , pemilik kapal dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan.

Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi, sehingga dalam waktu yang relatif singkat Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya.

Lalu, apa jawaban dari pertanyaan mengapa Maulana Malik Ibrahim mudah diterima masyarakat Jawa?

Dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah oleh Suhailid (2020) jawaban dari pertanyaan tersebut yakni:

Demikianlah penjelasan tentang mengapa Maulana Malik Ibrahim mudah diterima masyarakat Jawa. Sehingga, agama Islam dapat menyebar dengan cepat dan menjadi agama dengan pemeluk terbesar Pulau Jawa hingga Indonesia.(MZM)

LAMPUNG SELATAN, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM di Kalianda, Lampung Selatan, pada Kamis (11/7/2024). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau kesiapan alat kesehatan (alkes) besar hingga ketersediaan tenaga medis, termasuk pelayanan kesehatan khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan.

“Ini dalam rangka persiapan, karena kita ingin mengirimkan alkes-alkes besar yang memang memerlukan persiapan ruangan, memerlukan persiapan listrik, baik itu cath lab (catheterization laboratory), mammogram, kemudian CT Scan, ada MRI,” ungkap Presiden Jokowi di Lampung Selatan.

Dia bilang, sejumlah alkes besar itu tidak hanya akan tersedia bagi RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM di Kalianda, tetapi juga diupayakan untuk RS lainnya di wilayah Lampung Selatan. Alkes tersedia secara bertahap mulai dari September 2024 sampai tahun depan.

“Jadi memang ruanganya tadi yang disiapkan untuk CT Scan sudah dalam proses. Saya minta kepada Bapak Bupati dan Gubernur, cath lab, mammogram, semuanya disiapkan oleh daerah,” jelas Kepala Negara.

Sementara itu, Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, Reny Indrayani mengatakan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan pelayanan besar dan beberapa spesialis lainnya. Di rumah sakit tersebut telah terdapat 26 tenaga dokter spesialis, namun masih memerlukan spesialis di beberapa bidang.

“Rumah sakit ini masih butuh dokter spesialis jantung, dokter saraf intervensi, dan dokter kanker yang belum kita memiliki,” ungkap Reny.

Ia pun berharap pemerintah dapat menambah fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya. Apalagi sebagian besar pasiennya merupakan peserta BPJS Kesehatan diketahui mengalami keterbatasan kapasitas.

“Saya berharap bisa menambah fasilitas-fasilitas seperti yang tadi dan bisa menambah jumlah ruangan perawatan karena dari kunjungan per bulan untuk pasien rawat inap itu sekitar 400-500 pasien, sementara tempat tidur yang tersedia hanya 250. Jadi kami sering kelebihan, over kapasitas dari pasien,” ujar Reny.

Harapan Masyarakat

Dalam kunjungan tersebut, beberapa pasien RSUD seperti Ruslinawati dan Syahrani, mengungkapkan rasa terima kasih mereka terhadap pelayanan BPJS yang telah banyak membantu masyarakat tidak mampu. "Alhamdulillah bagus (pelayanan BPJS). Saya merasa terbantu," ujar Syahrani yang telah berobat di RSUD tersebut sejak tahun 2016.

Adapun, Ruslinawati juga mengungkapkan kepuasannya atas pelayanan RSUD dan BPJS. Namun, ia berharap pemerintah dapat meningkatkan RSUD di daerahnya dengan fasilitas dan peralatan kesehatan yang lebih lengkap.

“Kalau pelayanan cukup bagus, mungkin alat-alatnya yang harus ditambah ya karena memang kalau kita mau berobat yang penyakit berat harus ke Bandar Lampung kayak poli penyakit jantung kan belum ada di sini, jadi kita harus ke Bandar Lampung. Agak jauh juga, makan waktu juga,” ungkap Ruslinawati.

Dalam beberapa kesempatan mengunjungi rumah sakit di daerah, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan fasilitas, pelayanan, dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Indonesia. Kunjungan ini menegaskan perhatian pemerintah pada pelayanan bidang kesehatan, utamanya di rumah-rumah sakit daerah.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan menetapkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.

Adapun IUPK Freeport Indonesia akan habis pada 2041.

"Karena 2041 selesai (IUPK Freeport), kalau tidak siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil juga mengatakan, Indonesia akan kembali mengakuisisi saham Freeport sebesar 10 persen. Saat ini, Indonesia sudah mengantongi 51,2 persen saham PTFI.

"Itu kita tambah saham 10 persen. Jadi total saham negara Freeport itu sebesar 61 persen," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) diperpanjang hingga 2061.

Adapun izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport bakal berakhir pada 2041 mendatang. Maka dengan perpanjangan ini, izinnya akan bertambah 20 tahun.

Menurut Arifin, perpanjangan izin tersebut mempertimbangkan kebutuhan pasokan bijih tembaga untuk smelter, sehingga ada kepastian proses smelting tetap terjaga.

"Iya (diperpanjang) 2061. Karena begini, dia (Freeport) bangun smelter, kapasitasnya besar, baik yang baru maupun eksistingnya. Jadi memang membutukan kepastikan pasokan ore (bijih)-nya," ujarnya saat di JCC Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Ia menjelaskan, jika Freeport hanya mengandalkan cadangan pasokan bijih yang ada saat ini, maka produksinya kemungkinan menurun sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Maka dari itu, Freeport harus melakukan eksplorasi lanjutan pada wilayah kerjanya guna memenuhi kebutuhan bijih untuk smelter. Saat ini Freeport sendiri memiliki dua smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

"Kalau dengan mengandalkan ore yang sekarang ini, kemungkinan dia produksinya akan turun. Dia rugi kan," kata dia.

"Jadi memang dengan adanya itu (perpanjangan izin), dia akan mengalokasikan anggaran untuk melakukan eksplorasi di daerah kerjanya. Sehingga bisa memastikan nanti 2061 smelternya itu bisa terjamin pasokannya," lanjut Arifin.

Kebijakan mengenai perpanjangan IUPK Freeport hingga 2061 tersebut akan difasilitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Arifin belum bisa memastikan kapan pastinya revisi tersebut rampung, hanya saja dia mengungkapkan prosesnya sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini kan masih ada di Setneg. Kita tunggu saja," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah selebritas kembali menghiasai bursa calon kepala daerah dalam ajang Pilkada 2024. Sekali lagi, partai politik sekadar andalkan popularitas daripada kaderisasi untuk meraih kekuasaan.

Beberapa waktu lalu, Partai Gerindra membuat heboh usai mencalonkan komika Marshel Widianto menjadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2024. Berbagai komentar bertebaran di media sosial, dari cibiran hingga candaan.

Energi potensial merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam mata pelajaran fisika. Energi potensial sendiri bisa mengalami perubahan. Seperti pertanyaan jelaskan hubungan energi terhadap usaha perubahan energi potensial.

Sebab, terdapat hubungan antara energi dan usaha pada energi potensial. Meski demikian, perubahan tersebut dapat menjadi lebih besar maupun lebih kecil tergantung bagaimana usaha dalam meningkatkannya.

Energi merupakan kemampuan dalam melakukan usaha atau kerja. Kata energi berasal dari bahasa Yunani “energia” yang artinya kapasitas untuk berusaha. Sedangkan usaha adalah jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan perubahan pada suatu sistem.

Di sisi lain, dikutip dari buku Fisikauntuk SMK/MAK Kelas X oleh Tim Kompas Ilmu (2020) energi potensial secara sederhana dapat didefinisikan sebagai energi yang dimiliki benda karena posisinya.

Dalam energi potensial, energi dan usaha memiliki hubungan yang erat. Sebab, ketika apabila terdapat energi potensial yang berubah, maka dibutuhkan adanya usaha untuk melakukan perubahan tersebut.

Sehingga, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jelaskan hubungan energi terhadap usaha perubahan energi potensial yakni usaha dapat meningkatkan atau mengurangi energi potensial suatu objek, tergantung pada arah dan jenis usaha yang diterapkan.

Contohnya adalah bola basket yang diangkat ke ketinggian tertentu. Sehingga energi potensialnya gravitasinya akan meningkat.

Artinya, terdapat usaha untuk mengangkat bola basket ke titik tertentu. Sebab, perubahan pada energi potensial memiliki beberapa faktor seperti, massa benda, percepatan gravitasi, dan ketinggian.

Maka dari itu, untuk menghitung energi potensial gravitasi menggunakan rumus:

Ep = m.g.h

Keterangan:

Sekarang, sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan jelaskan hubungan energi terhadap usaha perubahan energi potensial bukan? Semoga informasi di atas bermanfaat dan menambah wawasan tentang energi dalam ilmu fisika.(MZM)

Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah untuk memberikan 'karpet emas' kepada produsen lokal, apabila rencana karpet merah untuk investor tekstil asing masuk ke Indonesia benar akan digelar.

Wakil Ketua Umum API Anne Patricia Sutanto mengatakan bahwa produsen lokal tidak merasa terancam terkait kehadiran dan rencana penanaman modal asing (PMA) sektor tekstil di Indonesia.

"Kalau mereka dikasih karpet merah, sedangkan kami pelaku yang sudah berpuluh-puluh tahun, bukan cuma karpet merah, harusnya diberikan karpet emas," kata Anne dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan hal terpenting bagi pelaku usaha dalam negeri meminta agar level persaingan usaha atau level of playing field dan perlakuan adil, antara investor lokal maupun asing.

Menurut Anne, banyak pengusaha lokal sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah mulai berusaha dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara.

"Bukan cuma karpet merah, harusnya diberikan karpet emas untuk kita, karena kita warga negara Indonesia yang sudah kasih berjuta-juta. Ini berpuluh-puluh tahun sebelum merdeka, kenapa yang baru masuk dikasih karpet merah, kita semua harus dikasih karpet emas dari A-Z," tuturnya.

Anne menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan yang disebut akan memberikan karpet merah kepada investor tekstil asal China.

Beberapa waktu lalu, Luhut menyebutkan perusahaan tekstil asal China itu telah mendatanginya dan mengungkap rencana investasi hingga penyerapan tenaga kerja.

"Mereka mau buka dia punya industri, pegawainya yang saya senang dia bilang 'Kami pegawai 90.000, dikasih asrama, itu dia mau bangun kita usulkan di Kertajati, dekat di BYD yang dibangun disana," kata Luhut.

Bahkan, Luhut menyebutkan bahwa pabrik yang dibangun perusahaan tekstil itu akan menyerap tenaga kerja hingga 108.000 lantaran tambahan rencana pembangunan pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah. Investor itu juga berjanji akan memberikan seluruh karyawan tempat tinggal.

Mendengar rencana tersebut, Luhut tak ragu untuk memberikan karpet merah dan bersedia pasang badan apabila terjadi kendala dalam proses pembangunan, termasuk terkait pembebasan lahan untuk pabrik.

"Saya telepon Menteri ATR/BPN [Agus Harimurti Yudhoyono], saya bilag 'Gus kau bisa selesaikan gak keluarkan status tanah itu?' 'Bisa pak, seminggu'. By the next month kita akan mulai lihat konstruksinya," ujar Luhut.

Dia juga menjamin infrastruktur kebutuhan air yang nantinya akan terpenuhi dengan baik dari Waduk Jatiluhur atau Bengawan Solo. Namun, dia mewanti-wanti bahwa investasi yang dibawa perusahaan tersebut harus berupa usaha berorientasi ekspor untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6,5%-7%.

"Semua kita minta investasi yang berorientais ekspor, kalau mau tumbuh 6,5%-7% harus minta kepada investasi orientasi ekspor. Ini ekspor dia [perusahaan garmen China] bisa sampai US$18 miliar, wah ini saya bilang karpet merah," pungkasnya.

RUU Dewan Pertimbangan Presiden mendadak disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ke-22 tahun 2023-2024 pada Kamis (11/7). Dalam draf RUU Wantimpres, lembaga negara ini akan berubah namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Di RUU itu, tertulis anggota DPA merupakan pejabat negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 RUU Wantimpres yang berbunyi:

Sebagai pejabat negara, para anggota DPA tidak boleh rangkap jabatan sebagai pejabat lain, Hal itu juga diatur di Pasal 12 RUU Wantimpres yang berbunyi:

Keputusan menjadikan RUU Wantimpres ini menjadi RUU inisiatif diambil dalam rapat paripurna ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, Kamis (11/7) setelah seluruh fraksi sepakat.

“Dengan demikian ke 9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif badan legislasi DPR RI tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI?,” kata Pimpinan Rapat paripurna, Lodewijk Freidrich Paulus, kepada peserta rapat, Kamis (11/7).

“Setuju,” jawab peserta rapat.

“Terima kasih,” kata Lodewijck, kemudian Lodewicjk mengetuk palu sidang sekali tanda pengambilan keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) masih menanti respons investor asal Korea Selatan terkait kesiapannya untuk menggarap proyek MRT Fase 4 Fatmawati-Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat menuturkan, berbeda dengan tahap-tahap lain, MRT Jakarta fase 4 akan digarap dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dia mengatakan, MRT Jakarta dan Pemprov DKI telah mereview proposal yang ditawarkan oleh investor asal Korea Selatan.

Pemprov DKI Jakarta juga disebut telah memberikan respons terkait proposal kepada para investor tersebut.

Saat ini, dia mengatakan pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu respons dari investor asal Korea Selatan untuk melanjutkan keterlibatannya dalam proyek ini.

"Kita sedang menunggu respons terkait kesanggupan investor Korea Selatan. Kita tunggu saja dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan" kata Tuhiyat di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Tuhiyat menjelaskan, proyek MRT Fase 4 akan terbentang dari Fatmawati hingga TMII dengan panjang lintasan sekitar 10,9 km.

Rute tersebut nantinya akan memiliki 10 stasiun pemberhentian yang seluruhnya berada di bawah tanah atau fully underground.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis.com pada 12 September 2023, investor asal Korea Selatan itu merupakan konsorsium bernama K-Consortium yang menjadi satu-satunya calon pemodal untuk proyek MRT Fase 4.

Konsorsium asal Negeri Ginseng tersebut terdiri atas beberapa perusahaan di bidang transportasi, di antaranya adalah Korea National Railway (KNR) dan Samsung C&T Corporation.

K-Consortium juga telah menyerahkan hasil studi kelayakan untuk proyek ini ke Pemprov DKI Jakarta pada Februari lalu.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) baru saja menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama bilateral.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah melakukan penandatanganan terhadap empat MoU kerja sama pada September 2023 lalu.

Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas proyek kereta MRT fase 4 rute Fatmawati-TMII yang rencananya dapat dimulai konstruksinya pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Sedikitnya 46 ribu usaha di Israel dilaporkan tutup sejak pembalasan brutal Israel ke Jalur Gaza selepas serangan pejuang Palestina pada 7 Oktober. Kekurangan tenaga kerja akibat perekrutan pasukan cadangan dan larangan masuk pekerja Palestina ikut jadi penyebabnya.

Angka bisnis yang tutup itu juga disebut akan melonjak hingga akhir tahun ini. "Kami memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2024, sekitar 60.000 bisnis di Israel diperkirakan akan tutup," dilaporkan perusahaan Coface Bdi Israel seperti dilansir surat kabar Israel Maariv, kemarin. Perusahaan, yang mengkhususkan diri dalam informasi bisnis untuk manajemen risiko kredit, itu telah menganalisis dan memberi peringkat pada bisnis dan perusahaan dalam perekonomian Israel selama kurang lebih 35 tahun.

CEO Coface Bdi, Yoel Amir menjelaskan pada Rabu bahwa angka tersebut dianggap angka yang tinggi yang mencakup banyak sektor, dengan sekitar 77 persen bisnis tutup sejak awal perang atau sekitar 35,000 bisnis dengan hingga lima karyawan.

Media Israel melaporkan, mengutip peringkat risiko Coface Bdi, industri yang paling rentan adalah industri konstruksi dan ekosistem sekitarnya. Hal ini mencakup sektor-sektor seperti keramik, AC, aluminium, dan bahan bangunan yang terkena dampak signifikan.

Menurut Maariv, sektor perdagangan, yang mencakup fesyen, alas kaki, furnitur, peralatan rumah tangga, dan sektor jasa termasuk kafe, hiburan, layanan rekreasi, dan transportasi, sangat terkena dampaknya.

Di industri pariwisata, Israel hampir tidak mendapat kunjungan wisatawan asing. Hal ini diperburuk dengan "menurunnya moral nasional dan kawasan wisata yang kini menyerupai zona tempur". Selain itu, sektor pertanian, yang sebagian besar terletak di wilayah konfrontasi di selatan dan utara, sedang bergulat dengan kekurangan tenaga kerja, seperti yang dilaporkan oleh Maariv.

"Kerusakan terhadap perekonomian Israel sangat luas di semua lini. Ketika perusahaan-perusahaan tutup dan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka, hal ini akan berdampak pada pelanggan, pemasok, dan pihak lain dalam ekosistem mereka." Maariv menambahkan, selain penutupan usaha, terjadi penurunan aktivitas yang signifikan di berbagai sektor sejak pecahnya perang.

“Dalam survei khusus terhadap para manajer yang kami lakukan baru-baru ini, yang merupakan ketiga kalinya sejak perang, tampak bahwa sekitar 56 persen manajer memberikan kesaksian bahwa telah terjadi penurunan signifikan dalam lingkup aktivitas mereka sejak awal perang," tambah laporan itu.

Rincian menunjukkan bahwa industri konstruksi terkena dampak sebesar 27 persen, industri jasa sekitar 19 persen, dan sektor industri dan pertanian sekitar 17 persen. Sektor perdagangan mengalami dampak sekitar 12 persen, sementara teknologi tinggi dan teknologi maju mengalami penurunan sebesar 11 persen. Meski begitu, sektor makanan dan minuman hanya terdampak sekitar 6 persen.

Surat kabar Israel menyoroti sejumlah tantangan, termasuk kekurangan tenaga kerja, penurunan penjualan, tingginya biaya bunga dan pembiayaan, masalah transportasi dan logistik. Selain itu, kekurangan bahan mentah, terbatasnya akses ke wilayah pertanian di zona pertempuran, tidak adanya pelanggan yang terkena dampak konflik, gangguan rantai pasokan, meningkatnya tantangan pengadaan, dan banyak lagi.

Sebelumnya, Pelabuhan Eilat di Israel telah meminta pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan karena pelabuhan tersebut tidak aktif sejak negara penjajah melancarkan perang terbarunya di Gaza. Dalam pertemuan dengan Komite Urusan Ekonomi Knesset pada 3 Juli lalu, CEO Pelabuhan Eilat, Gideon Golber, mengatakan, “Pelabuhan tersebut tidak beroperasi selama delapan bulan karena serangan, yang berarti tidak ada pendapatan.”

Kapal-kapal yang menuju ke Eilat tidak dapat mengakses Laut Merah akibat kelompok Houthi Yaman, yang bersumpah akan menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Umm Al-Rashrash (Eilat) juga mendapat serangan rudal dan drone dari Yaman.

The Palestine Chronicle melansir, pada Desember, Golber mengatakan bahwa terjadi penurunan operasi sebesar 85 persen sejak Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) memulai serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Dia mengindikasikan pada saat itu bahwa Pelabuhan Eilat mungkin perlu memberhentikan sementara karyawannya jika situasi terus berlanjut.

Pada Maret, manajemen pelabuhan mengumumkan bahwa mereka bermaksud memecat setengah dari 120 karyawannya sebagai akibat dari penurunan tingkat operasionalnya.

Eilat, yang terutama menangani impor mobil dan ekspor kalium yang berasal dari Laut Mati, ukurannya tidak seberapa dibandingkan dengan pelabuhan Mediterania Israel di Haifa dan Ashdod, yang menangani hampir seluruh perdagangan negara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga artis Tamara Tyasmara meminta agar terdakwa pembunuhan Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante, yakni Yudha Arfandi (33), dapat dijatuhi hukuman seberat-seberatnya.

"Kami dari keluarga Tamara Tyasmara mohon doanya saja supaya terdakwa dihukum atas perbuatannya itu, seberat-seberatnya dan seadil-adilnya," kata kerabat Tamara bernama Anerti kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (11/7/2024).

Dalam sidang ketiga kasus kematian Dante yang digelar pada Kamis siang, Tamara berhalangan hadir. Ia diwakili oleh kerabat dan adik-adiknya.

"Maaf ya, Tamara berhalangan hadir karena dapat panggilan syuting untuk nanti malam," ucap Anerti.

Ia bersyukur karena dalam mengawal kasus ini, keluarganya mendapatkan banyak dukungan, terutama dari masyarakat.

"Ya kami dapat banyak dukungan dari masyarakat juga," kata dia.

"Sebelumnya kita memang enggak tahu ada sidang. Tapi, pasti nanti akan datang terus untuk mengawal kasus ini," imbuh dia.

Sidang perdana kasus kematian Dante dengan terdakwa Yudha Arfandi digelar pada 27 Juni 2024 dan bergulir hingga saat ini.

Yudha didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Dante dengan menenggelamkannya di Kolam Renang Palem Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Sabtu (27/1/2024) pukul 16.00 WIB.

Sebelum peristiwa itu, Yudha yang saat itu berstatus kekasih Tamara sering bertengkar karena cemburu.

Ia juga disebut dendam karena ibu dari Tamara, Rustiya Aryuni, tidak merestui hubungan mereka.

Yudha kemudian diduga menenggelamkan Dante ke kolam renang sebanyak 12 kali dalam rentang waktu bervariasi.

Dante kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia.

Setelah sempat dikuburkan, makam Dante sempat digali kembali untuk diperiksa. Hasilnya menyatakan bahwa Dante meninggal karena tenggelam.

Atas perbuatannya, Yudha didakwa Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Sementara dalam dakwaan sekunder, Yudha didakwa pasal 338 KUHP dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pada dakwaan kedua, Yudha disebut melakukan kekerasan pada anak.

“Kedua, mendakwa Yudha Arfandi telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati,” tulis dakwaan tersebut.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia mengingatkan Pansus tersebut tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan pribadi.

"Kalau motifnya itu misalnya ada agenda politik untuk menyudutkan Menteri atau Kementerian Agama karena hal-hal yang sifatnya personal, saya kira hal yang sifatnya pribadi ini harus kita hindari sehingga kepentingan yang berkaitan dengan Pansus itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Abdul di PP Muhammadiyah, Kamis (11/7).

Abdul Mu'ti menuturkan Pansus itu merupakan hak DPR. Selama syarat pembentukannya terpenuhi dan sudah diputuskan maka tidak masalah.

"Muhammadiyah tidak dalam posisi tidak setuju atau dalam posisi menolak itu, karena sekali lagi itu adalah hak dari kawan-kawan anggota DPR," tuturnya.

Terpenting, menurut Abdul Mu'ti, ialah tujuan pembentukan Pansus tersebut.

"Sepanjang itu dilaksanakan sesuai dengan niat awal, ya, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan jemaah haji ini tidak melanggar Undang-Undang," kata Abdul.

"Tujuannya adalah agar jemaah haji lebih baik, ya, saya kira hak DPR itu patut kita apresiasi," pungkasnya.

Pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 disahkan DPR dalam sidang paripurna pada Selasa (9/7). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Dalam paripurna tersebut, juru bicara dari Komisi VIII fraksi PDIP Selly Andriany Gantina membacakan usulan hak angket tersebut.

“Hak angket merupakan hak konstitusional dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah,” kata Selly membacakan usulan angket tersebut.

Kemudian, Cak Imin menanyakan kepada peserta sidang apakah pembentukan pansus hak angket haji itu dapat disetujui.

“Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?,” tanya Muhaimin.

“Setuju,” jawab peserta sidang yang hadir.