Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sangat besar, oleh karena itu kebutuhan bahan bakar di Indonesia akan sangat tinggi. Hal ini membuka peluang tersendiri bagi yang ingin membuka bisnis bahan bakar.

Selama ini, pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor.

Namun, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan akan melakukan pembatasa subsidi BBM mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, rencana tersebut diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Penerapan kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” tuturnya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Selain membatasi penerima bahan bakar subsidi, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah juga berencana mendorong bioetanol masuk menggantikan bensin. Menurutnya, selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Namun, adanya pembatasan subsidi tersebut tak menutup peluang bisnis bahan bakar minyak.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 menunjukkan bahwa total jumlah kendaraan bermotor mencapai 148.261.817 unit. Jumlah tersebut didominasi oleh sepeda motor dan mobil roda empat.

Pertamina sendiri sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan bahan bakar, juga membuka kesempatan untuk kemitraan.

Dengan mengikuti kemitraan, para mitra dapat membuka bisnis stasiun pengisian bahan bakar dengan merek yang sudah ternama sehingga tidak perlu takut sepi pelanggan dan tidak dapat untung.

Adapun, mengutip laman resmi Pertamina menyebutkan syarat menjadi mitra bisa dilakukan secara online terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Calon Mitra harus berbentuk Badan Usaha Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi)

2. Calon Mitra harap mempersiapkan beberapa dokumen diantaranya :

- KTP Pengusaha

- NPWP Perusahaan

- Akta Pendirian Perusahaan

- Akta Perubahan Perusahaan (jika ada)

- Rekening koran/tabungan/deposito/giro selama periode 3 bulan terakhir atas nama pemilik atau Badan Usaha

Selanjutnya, calon mitra juga harus menyediakan dana investasi berikut ini:

1. Untuk SPBU Reguler: akumulasi rekening saldo minimal Rp2 miliar

2. Untuk SPBU Mini & Kompak: akumulasi rekening saldo minimal Rp 1 Miliar

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Sertifikat Standar (SS)

5. Bukti kepemilikan lahan

Selanjutnya, calon mitra juga perlu memperhatikan luas minimal lahan tergantung dari letak lahan yang akan dibangun menjadi sebuah SPBU.

Dalam pembangunan sebuah SPBU, luas minimal lahan tergantung dari letak lahan yang akan dibangun menjadi sebuah SPBU dengan lebar muka minimum 20 meter. Ada 4 (empat) tipe SPBU dengan standar desain sebagai berikut :

1. Reguler

- Minimal luas lahan 1.000 m2

- Minimal 2 (dua) Pulau Pompa

- Wajib menyediakan PLTS Atap

- Investasi ± Rp6 miliar di luar tanah

2. Mini

- Minimal luas lahan 600 m2

- Maksimal 1 (satu) Pulau Pompa

- Investasi ± Rp2,5 miliar di luar tanah

3. Kompak

- Minimal luas lahan 200 m2

- Bangunan permanen atau modular (dengan sarana fasilitas Tangki/Drum/IBC Tank)

- Sarana penyimpanan minimal 1 Kiloliter

- Investasi ± Rp1 miliar di luar tanah

Adapun, Pertamina juga menawarkan dua bentuk kerja sama. Pertama, CODO (Company Owned Dealer Operated), yaitu SPBU sebagai bentuk kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan pihak-pihak tertentu, antara lain kerja sama pemanfaatan lahan milik perusahaan maupun individu untuk dibangun SPBU Pertamina.

Kemudian, DODO (Dealer Owned Dealer Operated) merupakan SPBU bentuk kerja kerja sama, yang mana lokasi dan investasi dilakukan seluruhnya oleh individu calon mitra.

JAKARTA,investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan  pemerintah tidak membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Saat ini fokus utama pemerintah adalah mengatasi polusi udara dengan cara menurunkan kadar sulfur di udara.

“Tidak ada pembatasan, yang dibahas adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM, tentu kita harus melihat udara jakarta,  kualitas udaranya  mengkhawatirkan bagi kesehatan. tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah,” ucap Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (11/7/2024).

Airlangga mengatakan sampai saat ini pemerintah  masih membahas  revisi  Peraturan Presiden   Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dia menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah tidak ada berencana untuk menaikan tarif  BBM subsidi. Selama ini  jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah biosolar dan pertalite.

“Tidak ada rencana kita naik, cuma harus jelas yang disubsidi pertalite, sedangkan pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” tutur dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengurangi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran pada saat yang sama hal tersebut juga akan mengurangi polusi udara yang terjadi karena penggunaan BBM bersubsidi.

”Untuk pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya , Pertamina sedang menyiapkan pada 17 Agustus 2024 ini  kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi ,“ ucap  dia.

Bila pemerintah bisa mengurangi penggunaan BBM bersubsidi maka akan berdampak positif terhadap sektor kesehatan. Pasalnya dengan pengurangan  BBM bersubsidi akan mengurangi jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA).

“Nah itu juga (berdampak ke) kesehatan sampai Rp 38  triliun ekstra pembayaran BPJS . Jadi sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negara ini yang sekarang sedang dibereskan secara bertahap,” tutur Luhut. 

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa ibu senang memberikan makanan manis kepada anak-anaknya sebagai kudapan pelengkap makanan berat.

Misalnya saja roti panggang berisi meses coklat dan kental manis vanila. Sementara makanan berkabohidrat seperti kombinasi mi dan nasi sering dibawakan sebagai bekal sekolah atau kegiatan berenang.

Padahal, terlalu banyak mengonsumsi makanan manis dan penuh karbohidrat tanpa takaran yang tepat memiliki dampak pendek dan dampak panjang pada anak-anak.

“Yang ditakutkan dari pola makan seperti itu adalah jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya, anak hanya makan seperti apa yang dia doyan, karena (makanan) manis memberi rasa kecanduan,” jelas ahli gizi masyarakat DR.dr. Tan Shot Yen, M.hum kepada Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Dengan kata lain, ada kemungkinan anak lebih suka makanan manis daripada makanan bergizi karena rasanya “kurang sedap”. Tentunya, ini mengkhawatirkan bagi anak-anak yang sejak awal sudah sulit makan.

Meski masih bisa makan makanan penuh gizi, makanan manis bisa menjadi hal wajib yang diminta anak-anak setelahnya.

Alias, mereka hanya ingin makan dengan benar apabila camilan setelahnya adalah makanan manis.

Sementara makanan penuh karbohidrat tanpa tambahan gizi lainnya dapat menyebabkan anak menjadi gemuk dan obesitas. Belum lagi ketika makanan dicampur dengan yang manis-manis. Contohnya adalah roti dengan kental manis.

“Hasilnya, anaknya tidak pintar dan tidak tinggi karena cuma gemuk saja, tapi pendek. Untuk bisa tinggi, anak butuh karbohidrat dan protein,” papar dr. Tan.

Untuk efek jangka panjangnya, tentu kebiasaan makan yang tidak sehat bakal terbentuk pada anak-anak ketika dewasa.

Lantaran tidak dibiasakan makan makanan penuh gizi, atau setidaknya mengimbangi makanan manis dengan gaya hidup sehat, anak berisiko terjangkit penyakit ketika dewasa.

“Yang kita takutnya, anak ini dewasanya menjadi punya risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, bahkan keropos tulang. Lalu gangguan hormonal karena pola makannya berantakan. Obesitas sudah otomatis menjadi bagian dari itu,” ucap dr. Tan.

View this post on Instagram

A post shared by KOMPAS Lifestyle (@kompas.lifestyle)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil harus berjuang berat jika maju di Pilkada Jakarta 2024.

Namun, jika maju di Pilkada Jabar 2024, Kang Emil, sapaannya, diprediksi akan menang mudah sebagai incumbent atau petahana.

"Kami lihat bahwa RK dalam survei-survei praktis tidak tertandingi di Jabar. Tapi kalau di Jakarta tentu membutuhkan perjuangan yang cukup berat," ujar Eddy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Menurut Eddy, terkait apakah Ridwan Kamil maju di Jabar atau Jakarta, harus dirembuk terlebih dahulu, mengingat yang bersangkutan merupakan kader Golkar.

Dia menyebut satu-satunya pihak yang bisa menentukan Ridwan Kamil maju di Jakarta atau Jabar hanya Golkar.

"Jadi itu yang akan kita bahas bersama-sama," ucapnya.

"Kita kembali lagi, para ketum dari KIM akan berembuk untuk memutuskan dua pilkada, terutama ya yaitu DKJ, dan Jabar. Tentu nama RK yang paling banyak dibahas untuk hal ini," sambung Eddy.

Sementara itu, Eddy menyebut Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan di mana Ridwan Kamil akan bertarung.

Dia menilai, mereka tidak ingin membuat keputusan hanya berdasarkan desakan dari publik yang cepat-cepat ingin tahu siapa calon yang akan resmi berkompetisi.

"Tetapi survei sedang berjalan. Mudah-mudahan survei ini dalam 1-2 minggu selesai untuk kita bisa betul-betul melakukan evaluasi dan memutuskan secara tepat dan jernih siapa yang akan diajukan. Karena bagaimanapun juga KIM ingin bersatu," imbuhnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil menegaskan Partai Golkar belum memutuskan apakah dirinya akan maju di Pilkada DKI Jakarta atau Pilkada Jabar 2024.

Adapun Partai Golkar telah menggelar rapat pleno terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 secara tertutup pada Rabu (10/7/2024) malam ini.

"Per malam ini, tadi disampaikan masih belum ada keputusan, khususnya Jabar, DKI. Mungkin dalam seminggu, dua minggu," ujar Ridwan Kamil di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu.

"Tadi masih diputuskan sedang dihitung-hitung dulu. Jadi hari ini belum ada keputusan," sambungnya.

Jakarta: PT Transportasi TransJakarta menargetkan pengoperasian 300 bus listrik di akhir tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, TransJakarta harus menambah 200 bus listrik.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menjelaskan bus listrik TransJakarta yang beroperasi hingga saat ini sudah mencapai 100 unit. Oleh karenanya, Transjakarta perlu menambah 200 unit lagi demi mencapai target.

“Tahun ini kita akan tambah 200 jadi total akan mengoperasikan 300 bus listrik di akhir tahun,” kata Welfizon Yuza seperti dikutip dari Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Baca juga: Damri Usulkan PMN Rp1 Trilun untuk Beli Bus Listrik & Peremajaan Unit

Welfizon mengungkapkan tidak ada kendala teknis maupun operasional dalam dua tahun pengoperasian bus listrik, hasilnya juga sangat memuaskan. Ia pun berharap penambahan bus listrik akan berjalan lancar hingga dapat tercapai di akhir tahun 2024.

Sementara itu, Welfizon menerangkan penambahan bus listrik merupakan salah satu komitmen TransJakarta untuk menyambut elektrifikasi transportasi publik, serta mengurangi emisi dan polusi di Jakarta.

Baca juga: Peralihan Ke Kendaraan Listrik Harus Utamakan Angkutan Umum

Ia juga mengatakan bahwa ke depannya, armada TransJakarta diharapkan sudah menggunakan bus listrik. Hal ini sebagaimana regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemprov DKI dimana tahun 2030 ditargetkan semua armada TransJakarta sudah menggunakan bus listrik,” kata Welfizon.

(WAN)

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatpremi asuransi kredit meningkat sebesar 20,94% atau senilai Rp 9,93 triliun per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK,Ogi Prastomiyono mengatakan, bahwa peningkatan premi itu sejalan dengan perbaikan penetapan tarif premi sebagai upaya penguatan dan penyehatan asuransi kredit. Terkait dengan penguatan asuransi kredit, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak Desember 2023.

"Yang pada intinya memuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola serta proses bisnis penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit," ujar Ogi dalam jawaban tertulis, Senin (8/7).

Ia menjelaskan, salah satu upayanya adalah terkait dengan risk sharingantara bank dan perusahaan asuransi, penurunan biaya akuisisi dan penegasan area pertanggungan yang dapat di-coveroleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Adapun dampak dari penguatan tata kelola ini justru diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan risiko yang lebihprudentpada kedua belah pihak sehingga memberikan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan asuransi dan mitra bank.

Selain itu, OJK juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung penguatan asuransi kredit seperti mendorong penyesuaian T/C dan tarif premi sesuai dengan profil risiko yang dipertanggungkan atas dasar kerja sama bisnis yang saling menguntungkan tentunya sesuai dengan koridor yang diatur dalam POJK 20/2023.

Kemudian OJK juga mengembangkan sistem informasi host to hostsehingga memudahkan rekonsiliasi dan monitoring atas data pertanggungan asuransi kredit serta melakukan evaluasi secara periodik terkait dengan kinerja asuransi kredit dengan meminta perusahaan asuransi menyampaikan kinerja asuransi kredit kepada OJK.

Memantau dan mendorong perusahaan asuransi segera melakukan penyesuaian produk asuransi kredit sesuai POJK 20/2023. Penyesuaian produk asuransi kredit tersebut selanjutnya dapat diterapkan pada perubahan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit (perbankan, pembiayaan dan fintechP2P).

Selain itu, lanjut Ogi, sinergi dan kolaborasi juga terus dilakukan oleh OJK khususnya dalam kaitannya dengan adanya ketentuan mengenai penerapan risk sharingantara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit. Penerapanrisk sharingtersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan serta stabilitas keuangan secara efektif khususnya bagi industri perasuransian dan perbankan.

Terakhir, OJK juga telah mendorong perusahaan reasuransi agar memiliki database pertanggungan atau portofolio yang sama (mirroring) dengan perusahaan asuransi agar perusahaan reasuransi dapat melakukan pricing yang lebih optimal serta memiliki pemahaman profil risiko yang sama atas objek asuransi yang ditanggung.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI), bank digital baru besutan dari Kredivo Group, tengah mengembangkan kerjasama dengan platform digital seperti pinjol atau skema channeling.

Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan menyatakan, pihaknya tengah berupaya untuk mengembangkan kerjasama channeling pembiayaan, tidak hanya dengan pemegang saham pengendalinya Krom juga akan menjajaki kerjasama dengan platform digital lainnya.

Krom Bank kini masih dalam tahap penjajakan mitra channeling dengan beberapa pihak. Menurutnya, diperlukan kehati-hatian dalam memilih mitra channeling untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi selama kolaborasi tersebut terjalin.

“Kami benar-benar harus tahu semua angka dalam laporan keuangan mereka kenapa bisa begitu, ke mana uang itu beredar, kemudian bagaimana cara mereka underwriting, kemudian apakah mereka konsisten. Dalam memilih partner lihat rekam jejaknya, performa dalam sekian tahun, dan bagaimana cara mitigasi risikonya. Itu yang akan kami jalankan dan review,” katanya saat diskusi bersama media, Selasa (9/7).

Anton membeberkan, terdapat sejumlah segmen yang tengah menjadi fokus dalam mengembangkan kerjasama secara channeling, yakni segmen konsumtif (paylater) serta segmen UMKM (working capital, invoice financing, dan supply chain financing).

Adapun tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL) Krom Bank hingga Juni 2024 disebut Anton masih terjaga pada kisaran 3,97%.

“Itu angkanya yang kami tahan, mudah-mudahan di bawah itu terus. Tetapi, komitmen kami akan menjaga supaya bisa terus di bawah 5% hingga akhir tahun,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai, hanya di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), anak, keluarga, dan orang terdekat presiden bisa dengan bebas berkecimpung di dunia politik.

Hal itu disampaikan Djarot usai ditanya tentang menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang digadang-gadang maju Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.

Menurut Djarot, fenomena di mana anak, menantu, serta orang terdekat Jokowi ini perlu dicatat dalam sejarah perpolitikan nasional.

"Kita melihat sejarah yang perlu dicatat sejarah perpolitikan yang perlu kita catat bersama, sejak masa Pak Jokowi inilah, anak-anak dan menantu sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik," kata Djarot saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Djarot mengatakan, fenomena seperti ini tidak terjadi pada masa pemerintahan presiden RI sebelumnya.

Mulai dari Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah terjadi fenomena tersebut.

"Baru kali ini. Mulai dari anaknya, menantunya, mungkin cucunya, mungkin saudaranya akan disiapkan (berpolitik)," imbuh Djarot.

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku hal itu tak bermasalah dalam demokrasi secara prosedural.

Namun, dia mengingatkan bahwa dalam berpolitik ada etika dan moral.

"Sepanjang itu memenuhi aturan silakan, tapi begitu aturan itu direkayasa ini kalau menurut saya cacat etika, cacat moral," katanya.

"Ini pendidikan politik yang kurang baik, zaman Pak Harto selama sekian puluh tahun itu tidak pernah itu anak-anaknya terlibat politik praktis, cuma dia di bisnis. Sekarang ini politik iya, bisnis iya," katanya lagi.

Seperti diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dan memenangi kontestasi itu.

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang kini masih menjabat Wali Kota Medan juga akan maju dalam Pilkada Sumut 2024.

Putra bungsu Jokowi yang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep juga digadang-gadang akan maju Pilkada serentak November mendatang.

MACH Metals Australia Pty Ltd, salah satu entitas bisnis Grup Salim, dikabarkan mengajukan penawaran untuk mengakuisisi perusahaan tambang tembaga Australia, Rex Minerals.

Nilai akuisisi ini dikabarkan mencapai 393 juta dolar Australia atau setara Rp4,3 triliun (asumsi kurs Rp10.948 per dolar Australia).

Menurut keterbukaan informasi di Bursa Efek Australia oleh Rex, MACH Metals sudah membeli hampir 16 persen dari Rex Minerals. Kemudian pada Senin (8/7) silam, bisnis milik konglomerat Anthony Salim mengajukan penawaran kembali untuk memperoleh sisanya sebesar 0,47 dolar Australia per saham secara tunai.

Penawaran bernilai Rp4,3 triliun itu mewakili premi 79 persen dari harga perdagangan rata-rata tertimbang volume selama 30 hari. Saham perusahaan ditutup naik 56 persen pada Senin (8/7) usai pengumuman tersebut.

Direksi Rex sepakat menyetujui penawaran tersebut, yang masih harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham, Badan Peninjauan Investasi Asing Australia dan penilaian independen. Rapat pemegang saham untuk menyetujui proposal tersebut diharapkan akan diadakan pada Oktober 2024 mendatang.

Tawaran ini menyusul pencarian mitra oleh Rex untuk proyek Hillside Copper-Gold yang diusulkan di Semenanjung Yorke, Queensland, Australia.

Tambang terbuka ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 854 juta dolar Australia. Menurut situs perusahaan, tambang tersebut mengandung 1,9 juta ton tembaga dan 1,5 juta ons emas.

Pimpinan eksekutif Rex Richard Laufmann mengatakan bahwa MACH siap untuk "menaruh uang mereka di tempat yang tepat" dan mengembangkan tambang tersebut, dengan target untuk mulai berproduksi pada 2026 atau 2027.

"Jelas, mereka adalah organisasi yang sangat besar, jadi ini bukan pembiayaan yang dipertanyakan, ini adalah pembiayaan yang dijamin sekarang," kata Laufmann seperti dikutip Nikkei Asia.

"Ini bukan pendekatan tentatif. Mereka ingin membangun tambang. Mereka tidak membelinya untuk mempelajarinya kembali, mereka ingin melanjutkannya," imbuhnya.

MACH Energy, yang merupakan anak perusahaan Grup Salim, mengelola tambang batu bara Mt Pleasant di New South Wales, Australia.

Direktur Utama MACH Ferdian Purnamasidi mengatakan bahwa proyek Hillside sejalan dengan strategi perusahaan untuk mendiversifikasi portofolio asetnya.

"Fokus kami yang kuat pada tembaga sangat penting untuk proses transisi energi," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Kami tetap berkomitmen untuk memajukan pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh Rex di Semenanjung Yorke, termasuk mendukung tenaga kerja lokal dan masyarakat Semenanjung Yorke yang lebih luas selama transisi kepemilikan," sambungnya.

Badan Energi Internasional memperkirakan permintaan tembaga meningkat menjadi 36.379 kiloton pada 2040 dari 25.855 kiloton pada 2023, seiring dengan meningkatnya penggunaan tembaga dalam teknologi bersih dan perluasan jaringan listrik.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Ina Perdana TBK (BINA) membuka kantor cabang baru di Bogor. Kantor cabangBank Ina tersebut berlokasi di Jl Raya Pajajaran Nomor 8, Sukasari, Bogor Timur.

"Kehadiran kantor cabang Bogor merupakan upaya Bank Ina untuk memperluas jangkauan layanan perbankan, khususnya kepada masyarakat yang tinggal di area Bogor dan sekitarnya, di mana hal ini sejalan dengan visi Bank Ina untuk hadir lebih dekat dan menjadi bank nasional pilihan utama masyarakat Indonesia," kata Direktur Utama Bank Ina Henry Koenaifi dalam siaran pers, Kamis (11/7/2024).

Khusus terkait pembukaan kantor cabang baru ini, Bank Ina menghadirkan program pembukaan deposito untuk nasabah baru dengan suku bunga 5,75 persen per tahun, yang berlaku hingga 30 September 2024.

Nominal penempatan dana di deposito tersebut mulai dari Rp 10 juta, dengan jangka waktu satu, tiga, enam, atau 12 bulan.

Bank Ina juga memiliki program tabungan, yaitu Tabina Triple Untung yang memberikan cashback 50 persen untuk transaksi menggunakan QRIS Ina Mobile, 20 kali gratis biaya transaksi per bulan, serta hadiah langsung voucher belanja Indomaret sebesar Rp 50.000.

Untuk produk pembiayaan, perseroan juga memiliki kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit tanpa agunan (KTA), kredit multiguna, kredit kendaraan bermotor (KBB), dan Ina Ready Cash dengan suku bunga bersaing dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Bank Ina juga memiliki layanan digital, yakni BINA Digital, berupa produk tabungan yang saat ini memiliki suku bunga hingga 5,5 persen per tahun dan berlaku hingga 19 September 2024, serta produk pembiayaan dengan proses cepat dan limit hingga Rp 25 juta.

Saat ini perseroan memiliki 46 kantor cabang serta terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM yang tergabung dalam jaringan ATM Prima dan ATM Bersama.

Sepanjang tahun 2023, perseroan mencatat kenaikan aset sebesar 18,64 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 24,38 triliun. Adapun dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 24,9 persen (yoy) menjadi Rp 19,3 triliun.

Penyaluran kredit perseroan tumbuh 30 persen (yoy) menjadi Rp 12,67 triliun. Laba bersih perseroan tercatat tumbuh 32,2 persen (yoy) menjadi Rp 207,8 miliar.

Jakarta: Mahasiswa tingkat akhir memiliki kewajiban untuk menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan. Masa-masa menyusun skripsi ini kerap membuat mahasiswa terbuai hingga akhirnya lulus tidak tepat waktu.

Nah, supaya menyelesaikan kuliah tepat waktu, kamu mesti memiliki manajemen waktu yang baik. Ini agar kamu tetap produktif dan terorganisasi.

Berikut ini empat tips manajemen waktu bagi mahasiswa tingkat akhir agar bisa lulus tepat waktu dilansir dari laman Instagram ditjen.dikti:

Tips manajemen waktu mahasiswa tingkat akhir

1. Tentukan skala prioritas

Tentunya, prioritas utamamu adalah menyelesaikan tugas akhir. Biasanya, kamu akan ke kampus ketika bimbingan tugas akhir saja. Nah, sisa waktu yang masih ada bisa kamu manfaatkan dengan mengikuti kegiatan di luar kampus.
Kamu bisa mengikuti magang, berkontribusi dalam suatu organisasi eksternal kampus, ataupun menjadi sukarelawan (volunteer) di acara kemanusiaan saat akhir pekan.

2. Buatlah catatan aktivitas

Tulislah urutan aktivitas yang akan kamu lakukan dalam satu hari. Tujuannya agar mempermudah kamu dalam menjalankan aktivitas. Setelah menulis, kamu bisa menandai dan menuliskan evaluasi singkat mengenai aktivitas yang sudah dilakukan.

3. Perhatikan tenggat

Kamu juga perlu memperhatikan deadline atau tenggat waktu yang ditentukan. Deadline penting untuk diperhatikan karena kamu bisa melihat dan memilih tugas yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu, berguna juga untuk melihat seberapa padat atau banyaknya tugas mendatang.

4. Kenali batas kemampuan diri sendiri

Hal ini membuat kamu peduli dengan dirimu sehingga bisa menghindar dari situasi toxic productivity atau burnout yang membuat kamu stres. Tentunya, perlu diingat mengisi waktu sebagai mahasiswa akhir lebih rumit. Maka, kamu harus lebih memperhatikan terhadap tugas akhir agar bisa lulus tepat waktu.

Bagi mahasiswa akhir, itulah empat tips yang bisa kamu lakukan. Tetap semangat dan tetap produktif dalam mengerjakan tugasmu. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Marak Plagiasi, Apa itu Skripsi? Pengertian, Metode, hingga Tahapan Penyusunannya

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha sawit menyebut dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak akan mencukupi apabila harus turut membiayai kakao dan kelapa.

Adapun, teranyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas tambahan kepada Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS untuk turut membiayai pengembangan komoditas kakao dan kelapa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono ragu bahwa dana BPDPKS yang selama ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit akan mencukupi untuk pengembangan kakao dan kelapa. Musababnya, kondisi produksi sawit saat ini cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Sementara konsumsi minyak sawit di dalam negeri terus melonjak.

Dia menjelaskan, saat peningkatan konsumsi di dalam negeri tidak diiringi dengan kenaikan produksi, maka ekspor minyak sawit dipastikan menyusut. Alhasil, saat volume ekspor menyusut dipastikan pungutan yang bisa dikumpulkan oleh BPDPKS akan berkurang.

"Kalau terjadi seperti ini maka dana BPDPKS juga akan berkurang dan justru tidak akan cukup apabila terbebani dengan komoditi lain," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, kata Eddy, BPDPKS juga masih punya tugas mendesak yang belum terealisasi yaitu menaikkan dana hibah untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) dari semula Rp30 juta per hektare, menjadi Rp60 juta per hektare. Pemerintah pun sebelumnya mengeklaim bahwa penambahan alokasi dana PSR tersebut sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi kebun sawit rakyat.

Oleh karena itu, Eddy menegaskan bahwa dana untuk PSR yang perlu disiapkan BPDPKS masih cukup besar. Apalagi, saat ini terdapat sekitar 2,4 juta hektare kebun petani yang mendesak untuk dilakukan replanting.

"Sebaiknya dana sawit fokus untuk perbaikan produktivitas dulu, jangan sampai ini [PSR] terhambat dengan kebijakan tersebut [tugas baru BPDPKS mengurusi kakao dan kelapa]," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

Zulhas menjelaskan, alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi.

Presiden Jokowi menilai apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun badan baru maka akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.