TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Bank Jago Tbk. buka suara atas dugaan penggelapan dana nasabah senilai Rp 1,39 miliar oleh bekas karyawannya yang berinisial IA. Corporate Communication Bank Jago, Marchelo, menyebut keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama mereka.

"Kami menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata Marchelo dalam keterangan resmi pada Rabu, 10 Juli 2024.

Melalui proses tersebut, kata dia, perusahaan berkode saham ARTO ini berhasil mendeteksi tindakan fraudsejak dini. Kemudian, perusahaan juga memeriksa dan proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. "Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan dana."

Sebelumnya, Rio Franstedi selaku kuasa korban melaporkan dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem milik Bank Jago sekitar tanggal 18 Maret 2023 sampai 31 Oktober 2023. IA diduga membuka 112 akun rekening yang sudah diblokir dan memindahkan dananya ke rekening penampung yang sudah dipersiapkan.

Dia diduga mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain, melalui perintah transfer dana palsu dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Laporan tersebut masuk ke kepolisian pada tanggal 7 Desember 2023. "Atas kejadian tersebut korban (Bank Jago) telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp 1.397.280.711," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan resmi pada hari ini.

Ade menjelaskan, Penyidik Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menangkap IA pada 4 Juli 2024 sekitar pukul 00. 50 WIB. "Penyidik telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka IA di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dan membawa tersangka ke Kantor Subdit IV Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan."

Dia menambahkan, IA secara ilegal membuka blokir akun rekening nasabah Bank Jago yang telah diblokir berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana. Untuk membuka blokir rekening tersebut, IA memerintahkan agent command center untuk mengajukan permintaan buka blokir. Dia menyetujui permintaan itu karena hal tersebut memang kewenangannya sebagai contact center specialist Bank Jago.

IA diketahui telah melakukan 112 approval atau persetujuan pembukaan blokir rekening Bank Jago. Total dana sebesar Rp. 1.397.280.711 pun telah dialihkan ke rekening penampungan yang dia siapkan.

Bank Jago mengapresiasi aparat kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Bank Jago menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum atas tindakan fraud tersebut.

"Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," kata Marchelo.

Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 85+600 arah Jakarta pada Rabu (10/7) menyebabkan seluruh jalur di tol tersebut tertutup kendaraan. Kemacetan sempat terjadi di sana.

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Agni Mayvinna mengatakan kecelakaan itu terjadi pukul 15.20 WIB. Petugas Jasamarga dan kepolisian langsung menuju lokasi kecelakaan untuk mengevakuasi kendaraan dan korban.

"Pukul 16.47 WIB, dua lajur telah berhasil dibuka dan lalu lintas mulai dapat dilalui kembali, namun proses evakuasi masih terus berjalan," kata Agni dalam keterangannya.

Di akun X PT Jasamarga mengimbau pengendara mencari jalur alternatif imbas adanya kecelakaan tersebut. Pengendara bisa keluar di Cikamuning.

Agni mengatakan Jasamarga meminta maaf kepada pengguna jalan tol akibat insiden ini. Pengguna jalan tol tetap diminta berhati-hati selama berkendara.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian ini, diimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu yang ada, pastikan kondisi kendaraan laik jalan. Jika lelah dapat beristirahat di tempat yang telah disediakan," ujarnya.

Dalam keterangannya, Jasamarga mencatat ada 10 kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Namun data kepolisian menyebut kecelakaan itu melibatkan 9 kendaraan.

Kecelakaan diduga disebabkan sopir bus Primajasa mengantuk. Bus itu lalu menabrak kendaraan lainnya.

"Dugaan sementara, sopir mengantuk, banting setir ke kanan menabrak mobil lain," kata Ka Induk PJR Cipularang, Kompol Joko Prihantono.

"Ini belum diketahui apakah rem blong atau tidak, tapi kalau rem blong pasti korban lebih banyak lagi. Korban sementara 3 orang, luka-luka. Infonya, seluruh korban dari mobil kecil," ujar Joko.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun ini akan membengkak. Hal ini imbas nilai tukar rupiah yang terus melemah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pembayaran bunga utang meningkat sekitar Rp 1,5 triliun, yakni dari sebesar Rp 497,31 triliun menjadi sekitar Rp 498 triliun lantaran depresiasi rupiah.

"Jadi sekitar Rp 1,5 triliun deviasi. Ya di antaranya kan kurs, enggak banyak berubah hanya sekitar Rp 1,5 triliun," kata Suminto di Gedung DPR RI, Selasa (9/7).

Kendati membengkak, Suminto bilang, biaya pembayaran bunga utang tersebut masih sesuai dengan prediksi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengurangi porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun ini sebesar Rp 241,6 triliun.

"Jadi masih on track, makanya outlook kita hanya deviasi Rp 1,5 triliun dari Rp 497 triliun ke Rp 498 triliun koma sekian, dan itu karena kurs tadi karena kan penerbitan juga berkurang," katanya.

Mengutip Buku II Nota Keuangan APBN 2024, Pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring dengan penambahan outstanding utang pemerintah, dimana dari alokasi pembayaran bunga utang tahun 2019 sebesar Rp 275,9 triliun meningkat menjadi Rp 441,4 triliun pada tahun 2023.

Pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri mengingat porsi instrumen SBN yang dominan dalam portofolio utang.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan. Melalui kerja sama pembiayaan yang telah dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang berhasil ditekan agar tidak membebani APBN dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Jakarta: Perubahan iklim global menjadi salah satu tantangan terpenting yang dihadapi seiring dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Transisi energi menuju energi terbarukan telah muncul sebagai solusi penting dalam menghadapi tantangan global yang mendesak.

baca juga: Geo Dipa Diminta Pecut Eksplorasi Panas Bumi

Untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia perlu fokus pada pengembangan sumber energi terbarukan. Dari berbagai macam jenis energi terbarukan, panas bumi menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang prioritas untuk dikembangkan di Indonesia serta akan menjadi tulang punggung ketenagalistrikan di Indonesia.

Energi panas bumi di miliki oleh Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Hingga Juni 2024, pemanfaatan panas bumi di Indonesia baru mencapai 2,4 GW dari total potensi 23,9 GW.

Hal ini menjadi seruan untuk secara strategis memanfaatkan sumber daya yang kurang dieksplorasi sehingga harus diiringi dengan kemampuan beradaptasi dalam mendukung transisi menuju energi hijau. Namun, upaya untuk mempercepat eksplorasi panas bumi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan hingga saat ini.
Ketua Umum Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) Julfi Hadi menjelaskan esensi kolaborasi yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam ini. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar.

"Potensi panas bumi tersebar di berbagai wilayah, tetapi pengembangannya sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat setempat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini," tegas dia dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta adalah kunci dalam menggerakkan industri panas bumi di Indonesia. Langkah-langkah kebijakan yang mendukung, insentif fiskal, dan kerangka regulasi yang jelas dapat membuka pintu bagi investasi yang lebih besar dalam pengembangan proyek-proyek panas bumi.

Namun, untuk berhasil mengoptimalkan potensi ini, diperlukan inovasi teknologi yang terus-menerus. Kolaborasi antara industri, lembaga riset, dan perguruan tinggi dapat mempercepat pengembangan teknologi baru yang diperlukan untuk mengekstraksi panas bumi secara efisien dan berkelanjutan.

Kolaborasi dalam mengedukasi masyarakat tentang energi bersih ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga mendukung penerimaan sosial terhadap proyek-proyek panas bumi di daerah mereka. Dalam keseluruhan, tema ini mewakili panggilan untuk kesatuan dan kerjasama aktif dari semua pemangku kepentingan.

"Hanya melalui kolaborasi yang erat, kita dapat mengoptimalkan potensi panas bumi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkembang sambil mendukung visi transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan," tegas dia.

Direktur Jenderal Ebtke ESDM Eniya Listiani Dewi berharap dengan acara The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 akan menjadi titik temu bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi, mengidentifikasi peluang baru, dan merumuskan strategi bersama untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh industri panas bumi saat ini.

"Sinergitas yang dibentuk secara bersama-sama ini dapat mewujudkan visi misi untuk memperkuat industri panas bumi dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi semua di Indonesia," tegas dia.

Mendorong kolaborasi berbagai pihak

Ketua Panitia Pelaksana The 10th IIGCE 2024 Boyke Bratakusuma menjelaskan The 10th IIGCE 2024 dirancang untuk mendorong dialog dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan panas bumi untuk membahas isu-isu utama untuk membuka peluang-peluang panas bumi dan mempercepat pembangunan panas bumi untuk mendukung transisi energi.

"Selain itu kegiatan ini menjadi wadah dalam mempromosikan kemajuan terbaru dalam penciptaan teknologi panas bumi, manajemen proyek, serta skema bisnis yang dipimpin oleh para ahli di industri," tegas dia.

The 10th IIGCE 2024 in merupakan acara tahunan yang didukung oleh Direktorat Jenderal Energi Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta On Us Asia yang bersamaan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-24 berusaha mendukung perkembangan dan percepatan panas bumi di Indonesia.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menyebut proyek-proyek fase lanjutan LRT Jakarta yang telah ditawarkan cukup diminati oleh para investor. Perusahaan juga menyebut telah menerima ketertarikan dari calon investor luar negeri.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin telah menawarkan beberapa fase lanjutan LRT Jakarta kepada para investor, yakni fase 1D dengan trase Dukuh Atas-Pesing, fase 2A Kelapa Gading-JIS, serta fase 2B Velodrome-Klender.

Iwan menuturkan, sejauh ini minat terhadap proyek-proyek tersebut terbilang positif. Dia juga menyebut ada sejumlah calon investor asing yang berminat untuk menggarap fase lanjutan LRT Jakarta ini.

Meski demikian, Iwan enggan memperinci asal negara para calon investor tersebut. Dia menuturkan, Jakpro masih terus melakukan komunikasi dengan para calon pemodal asing tersebut untuk menindaklanjuti ketertarikannya.

"Komunikasi terus kita lakukan ke pihak global dan investor internasional. Tetapi, ini kan proses yang panjang dan rigid," kata Iwan di Jakarta pada Rabu (10/7/2024).

Iwan melanjutkan, pihaknya akan terus berupaya mencari pendanaan untuk proyek LRT baik dari investor dalam negeri maupun asing. Skema pendanaan alternatif akan terus diupayakan agar proyek LRT Jakarta ke depannya tidak membebani APBD.

Iwan melanjutkan, pertimbangan perusahaan untuk menawarkan fase-fase tersebut adalah untuk meningkatkan Integrasi antarmoda. Dia menjelaskan, proyek-proyek LRT fase 1D, 2A, serta 2B sudah memiliki fasilitas atau moda transportasi lain yang siap diintegrasikan dengan LRT Jakarta.

"Master plan transportasi itu nyawa utamanya adalah integrasi, jadi fase-fase itu dulu yang menjadi utama. Tujuannya agar nanti bisa terintegrasi dengan moda-moda lain," jelas Iwan.

Dia menjelaskan, melalui jalur-jalur pada fase tersebut, mobilitas masyarakat nantinya akan semakin tinggi karena proses integrasi yang semakin optimal. Iwan menuturkan, jalur-jalur LRT Jakarta itu nantinya akan menghubungkan masyarakat ke moda transportasi lain, mulai dari MRT, LRT Jabodebek, TransJakarta, hingga Kereta Cepat WHOOSH.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 10 Juli 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kemudian informasi mengenai pemerintah merevisi aturan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.

Selain itu berita tentang perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta pemerintah segera atasi masalah banjir tekstil impor yang marak belakangan ini. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi hal ini usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan alasan penyatuan lembaga pengelolaan kakao dan kelapa dengan sawit adalah untuk pembibitan hingga riset. "Untuk subsidi silang. Paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS sawit," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini usai rapat.

Ia mencatat dana pengelolaan BPDPKS Rp50 triliun rata-rata per tahun. Menurut dia pungutan ekspor bagi kakao dan kelapa tidak akan ditagih lagi setelah digabung dengan BPDPKS.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Jokowi Minta Pembebasan Lahan di IKN Dilakukan Lebih Manusiawi, seperti Apa?

Pemerintah merevisi aturan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.

"Pemerintah pusat melakukan perubahan terhadap regulasi pembebasan lahan di IKN agar tidak ada warga yang merasa dirugikan," kata Penjabat (Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun di Penajam, Kalimantan Timur, Selasa, 9 Juli 2024.

Lahan milik warga yang bakal dibebaskan setelah perbaikan aturan itu rampung, yakni lahan di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Ketua Klaster Batik Kendal Ini Cerita Dampak Banjir Tekstil Impor Cina Bagi Perajin Lokal

Perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta Pemerintah segera atasi masalah banjir tekstil impor yang marak belakangan ini. Ia mengaku resah dengan kehadiran produk batik cetak atau printing, khususnya dari Cina.

Menurut dia, produksi dari negeri tirai bambu tersebut bukan batik asli, karena dibuat dengan mesin. Batik warisan budaya Indonesia bentuknya cap dan batik tulis, yang diakui dunia lewat Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, UNESCO. “Di saat ada produk lain dari Cina dan India dalam bentuk batik, memang harus ada pembatasan dan pengetahuan ke masyarakat,” ujarnya ditemui di acara Apkasi Otonomi Expo, Jakarta Convention Center, Rabu 10 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 10 Juli 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kemudian informasi mengenai pemerintah merevisi aturan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.

Selain itu berita tentang perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta pemerintah segera atasi masalah banjir tekstil impor yang marak belakangan ini. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi hal ini usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan alasan penyatuan lembaga pengelolaan kakao dan kelapa dengan sawit adalah untuk pembibitan hingga riset. "Untuk subsidi silang. Paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS sawit," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini usai rapat.

Ia mencatat dana pengelolaan BPDPKS Rp50 triliun rata-rata per tahun. Menurut dia pungutan ekspor bagi kakao dan kelapa tidak akan ditagih lagi setelah digabung dengan BPDPKS.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Jokowi Minta Pembebasan Lahan di IKN Dilakukan Lebih Manusiawi, seperti Apa?

Pemerintah merevisi aturan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.

"Pemerintah pusat melakukan perubahan terhadap regulasi pembebasan lahan di IKN agar tidak ada warga yang merasa dirugikan," kata Penjabat (Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun di Penajam, Kalimantan Timur, Selasa, 9 Juli 2024.

Lahan milik warga yang bakal dibebaskan setelah perbaikan aturan itu rampung, yakni lahan di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Ketua Klaster Batik Kendal Ini Cerita Dampak Banjir Tekstil Impor Cina Bagi Perajin Lokal

Perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta Pemerintah segera atasi masalah banjir tekstil impor yang marak belakangan ini. Ia mengaku resah dengan kehadiran produk batik cetak atau printing, khususnya dari Cina.

Menurut dia, produksi dari negeri tirai bambu tersebut bukan batik asli, karena dibuat dengan mesin. Batik warisan budaya Indonesia bentuknya cap dan batik tulis, yang diakui dunia lewat Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, UNESCO. “Di saat ada produk lain dari Cina dan India dalam bentuk batik, memang harus ada pembatasan dan pengetahuan ke masyarakat,” ujarnya ditemui di acara Apkasi Otonomi Expo, Jakarta Convention Center, Rabu 10 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 10 Juli 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kemudian informasi mengenai pemerintah merevisi aturan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.

Selain itu berita tentang perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta pemerintah segera atasi masalah banjir tekstil impor yang marak belakangan ini. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi hal ini usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan alasan penyatuan lembaga pengelolaan kakao dan kelapa dengan sawit adalah untuk pembibitan hingga riset. "Untuk subsidi silang. Paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS sawit," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini usai rapat.

Ia mencatat dana pengelolaan BPDPKS Rp50 triliun rata-rata per tahun. Menurut dia pungutan ekspor bagi kakao dan kelapa tidak akan ditagih lagi setelah digabung dengan BPDPKS.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Jokowi Minta Pembebasan Lahan di IKN Dilakukan Lebih Manusiawi, seperti Apa?

Pemerintah merevisi aturan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.

"Pemerintah pusat melakukan perubahan terhadap regulasi pembebasan lahan di IKN agar tidak ada warga yang merasa dirugikan," kata Penjabat (Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun di Penajam, Kalimantan Timur, Selasa, 9 Juli 2024.

Lahan milik warga yang bakal dibebaskan setelah perbaikan aturan itu rampung, yakni lahan di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Ketua Klaster Batik Kendal Ini Cerita Dampak Banjir Tekstil Impor Cina Bagi Perajin Lokal

Perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta Pemerintah segera atasi masalah banjir tekstil impor yang marak belakangan ini. Ia mengaku resah dengan kehadiran produk batik cetak atau printing, khususnya dari Cina.

Menurut dia, produksi dari negeri tirai bambu tersebut bukan batik asli, karena dibuat dengan mesin. Batik warisan budaya Indonesia bentuknya cap dan batik tulis, yang diakui dunia lewat Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, UNESCO. “Di saat ada produk lain dari Cina dan India dalam bentuk batik, memang harus ada pembatasan dan pengetahuan ke masyarakat,” ujarnya ditemui di acara Apkasi Otonomi Expo, Jakarta Convention Center, Rabu 10 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 411 pengaduan berindikasi pelanggaran pelindungan konsumen khususnya terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector dari Januari hingga Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan financial technology (fintech).

"Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman,” kata Friderica dilansir Antara, Rabu, 10 Juli 2024.

Baca juga: OJK Pede Target Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tercapai

Lebih lanjut, Friderica menyampaikan OJK senantiasa melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) termasuk bagaimana perilaku petugas penagihan yang mewakili PUJK dalam melakukan tugasnya.

Pada beberapa waktu lalu, ujar Friderica, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terhadap perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

"Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi konsumen, namun bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen," jelas dia.

Temuan pelanggaran yang ditemukan OJK

Beberapa temuan pelanggaran yang ditemukan OJK di antaranya termasuk petugas penagihan yang belum memiliki lisensi resmi, namun telah melakukan penagihan.

Selain itu, catat OJK, cara berpakaian petugas penagihan yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan oleh ketentuan atau lebih dari pukul 20.00 waktu setempat, dan sikap penagihan yang cenderung agresif serta disertai dengan ancaman.

“Hal ini telah menjadi perhatian OJK. Dan OJK memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector baik internal maupun eksternal,” ucap Friderica.

Dengan adanya pengenaan sanksi, OJK berharap agar hal ini menjadi awareness bagi PUJK untuk senantiasa mematuhi ketentuan khususnya Peraturan OJK (POJK) No. 22 Tahun 2023.

Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan dan bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kami mengharapkan agar konsumen dan/atau masyarakat tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK,” tutur Friderica.

(ANN)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN) siap pada bulan ini. Artinya, IKN siap menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya berencana ngantor di sana pada bulan Juli ini.

Basuki mengatakan, infrastruktur air minum, kelistrikan hingga telekomunikasi akan siap pada bulan ini. Dengan demikian, IKN siap untuk ditempati pada bulan ini.

"Yang namanya Juli itu kan tanggal 31. Dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk, karena tadi saya baru kumpulin untuk energi dan komunikasi. Telkom, PLN, tadi sudah melapor," kata Basuki, ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Menurut Basuki, terlalu cepat untuk menyimpulkan batalnya wacana berkantor di IKN mengingat bulan Juli masih panjang. Namun menurut Basuki, batal atau tidaknya rencana berkantor di IKN tersebut perlu dipastikan langsung ke Jokowi sendiri.

"Kalau soal pindah tanyakan beliau. Nanti kan setelah tanggal 20, tanggal 22 kan ke Papua rayakan Hari Anak ya. Setelah itu insyaallah beliau (Jokowi) akan ke sana (IKN untuk mengecek)," ujarnya.

Di samping itu, menurutnya Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan bahwa rencana berkantor di IKN pada bulan Juli ini batal. Selama ini, Jokowi hanya kembali melempar pertanyaan kepada awak media terkait dengan kesiapan sarana di IKN.

"Beliau kan nggak mengatakan batal kan, beliau hanya bilang 'sudah belum? belum, sudah, belum'. Gitu aja kan? Tapi yang Namanya Juli, sekarang tanggal berapa? Nah iya baru tanggal 10 kan, masih ada 20 hari lagi," kata dia.

Lebih lanjut, Basuki pun merincikan sarana yang tengah disiapkan Kementerian PUPR di IKN. Pertama ada sarana air minum, akan mulai commissioning atau masuk ke IKN pada tanggal 15 Juli. Dipastikan, sarana ini siap di bulan Juli.

Selanjutnya, sarana telekomunikasi atau internet dan energi seperti kelistrikan juga telah siap. Berdasarkan laporan PLN, lanjut Basuki, sinkronisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 10 Megawatt (MW) sudah siap dan saat ini tengah proses untuk sinkronisasi 40 MW.

"Lalu gas untuk untuk di (Tower) ASN 4, ASN 2, ASN 1, ada tanggalnya tadi tapi masih dalam bulan Juli sudah ada," sambungnya.

Sementara untuk bangunannya, Kantor Kemenko 1 hingga 4 juga sudah siap dioperasikan sebanyak tiga lantai. Dengan demikian, bangunan ini udah bisa dimanfaatkan untuk para petugas pendukung Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di sana.

(shc/rrd)

PT Bank Jago Tbk buka suara terkait eks karyawannya berinisial IA (33) yang 'membobol' rekening nasabah hingga Rp1,3 miliar. Kejadian pencurian dana terjadi pada 18 Maret sampai 31 Oktober 2023.

Berdasarkan keterangan resmi, Bank Jago mengatakan akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan tidak ada nasabah yang dirugikan atas kejadian tersebut.

"Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan dana," ujar Corporate Communication Bank Jago Marchelo, Rabu (10/7).

Bank Jago juga memastikan keamanan dana dan data nasabah adalah prioritas utama. Hal ini tercermin dari penerapan manajemen risiko dan strategi anti-fraud perusahaan sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal.

Langkah tersebut membuat Bank Jago mendeteksi lebih awal tindakan 'pencurian' yang dilakukan oleh mantan karyawannya tersebut.

"Melalui proses tersebut Bank Jago berhasil mendeteksi tindakan fraud sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut," jelasnya.

Sebelumnya, seorang mantan karyawan bank swasta berinisial IA (33) ditangkap karena mencuri uang Rp1,3 miliar dari rekening yang diblokir perusahaan.

IA ditangkap berdasarkan laporan yang diterima Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana kasus ilegal akses bank yang terjadi pada 18 Maret hingga 31 Oktober 2023.

Setelah penyelidikan, polisi menangkap IA di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Kamis (4/7) sekitar pukul 00.50 WIB.

Berdasarkan pemeriksaan, IA melakukan aksinya itu dengan cara memerintahkan agen command center untuk mengajukan pembukaan blokir rekening. Permintaan IA disetujui karena hal itu merupakan kewenangannya sebagai contact center specialist.

"Dari perbuatannya, IA diketahui telah melakukan 112 approval pembukaan blokir rekening Bank Jago dengan total uang yang dipindahkan sebesar Rp1.397.280.711 yang kemudian dialihkan ke rekening penampungan yang telah disiapkan oleh IA," kata Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Kini, IA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap pembatasan pembelian energi bersubsidi tak cuma diberlakukan pada bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga elpiji.

Ia mengatakan, pihaknya mendorong agar revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM bisa cepat rampung.

Namun, di sisi lain Erick menilai pembatasan juga perlu dilakukan pada pembelian elpiji 3 kilogram (kg), sebab impornya terus meningkat.

"Kami sangat mendukung (revisi) Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang," ujarnya saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia menuturkan, pemerintah saat ini terus mendorong penyaluran BBM dan elpiji subsidi agar tepat sasaran, yakni hanya digunakan oleh orang miskin, bukan malah dikonsumsi oleh orang kaya.

"Ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," imbuh Erick.

Sejalan dengan upaya mendorong penyaluran energi subsidi yang tepat sasaran, pemerintah juga mendorong penggunaan bioetanol melalui implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

Menurut Erick, bioetanol menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sebab pemerintah tak ingin Indonesia terus bergantung pada impor minyak mentah.

Di sisi lain, Indonesia memang mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, maka selain menggenjot penggunaan kendaraan listrik, tapi juga diharapkan bioetanol bisa menjadi alternatif bahan bakar pada kendaraan yang berbasis energi fosil.

"Karena ke depan, Indonesia kan kebijakannya tidak mau terlalu banyak impor minyak mentah, tetapi dengan adanya 50 persen market EV (kendaraan listrik), dan 50 persen combustion engine atau mobil yang kita kenal, tetapi di situ lebih friendly penggunaan BBM-nya. Apalagi kita punya gula, punya sawit (untuk jadi bahan bakar nabati), itu kan sesuatu yang bagus," papar Erick.