JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-79, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mencatatkan prestasi dengan menyabet empat penghargaan bergengsi di ajang tahunan ini. Penghargaan ini menunjukkan komitmen kuat perusahaan terhadap keberlanjutan energi dan dampak positif terhadap lingkungan.

“Penghargaan ini mengukuhkan peran PLN EPI sebagai agen perubahan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, dalam pernyataannya, Minggu (3/11/2024).

Pada ajang penghargaan HLN yang diselenggarakan pada 28 Oktober 2024, PLN EPI berhasil meraih Juara 1 untuk kategori TJSL Officer yang diberikan kepada Mamit Setiawan, Sekretaris Perusahaan PLN EPI.

Selain itu, perusahaan juga meraih Juara 2 untuk kategori Desa Berdaya melalui Program Desa Berdaya Energi di Gunungkidul dalam CID Awards 2024. PLN EPI juga mendapat peringkat ketiga dalam ESG Awards 2024 untuk kategori Innovation for Climate Action, serta Bronze dalam Risk Awards 2024 untuk kategori Risk Improvement.

Dalam pidatonya, Iwan menegaskan bahwa perusahaan akan terus berinovasi untuk mendukung transformasi energi nasional. "Kami akan mendukung pencapaian target Net Zero Emissions (NZE) 2060 dengan berfokus pada efisiensi dan pengembangan energi bersih,” tambahnya.

Sebagai informasi, Hari Listrik Nasional (HLN) yang diperingati setiap tanggal 27 Oktober menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang sektor kelistrikan Indonesia.

HLN ke-79 tahun ini juga menggarisbawahi pentingnya energi yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat dan ketahanan energi nasional.

Perayaan ini semakin memperkuat komitmen para pemangku kepentingan di sektor energi untuk bersama-sama mewujudkan masa depan kelistrikan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka memuluskan program tiga juta rumah, pemerintah memberi sinyal bakal menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank tersebut akan menjadi pemimpin pembiayaan sindikasi untuk memberikan KPR Subsidi untuk program tersebut.

Pemilihan BTN tentunya bukan tanpa sebab, mengingat bank ini memang sudah dikenal dengan kredit di sektor properti. Sementara, pemilihan BRI bertujuan untuk membantu BTN yang memiliki likuiditas cukup ketat.

Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando membenarkan bahwa pihaknya memang memberi masukan kepada Satgas Perumahan agar pada tahap pertama program 3 Juta Rumah berjalan, dapat dilakukan sharing penyaluran KPR subsidi antara BTN dan bank lainnya.

Dengan usul tersebut, Ramon memastikan BTN sebagai pemimpin pasar siap mendukung karena telah memiliki pengalaman panjang dalam mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.” ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ia juga menambahkan menambahkan untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan mencari pendanaan dari berbagai sumber. Mengingat rasio likuiditas mereka cukup ketat yang tercermin dari rasio LDR per Juni 2024 sudah menyentuh level 96%.

“Selain berasal dari APBN, sumber dana juga berasal dari dalam negeri dan luar negeri lewat berbagai macam cara,” tambah Ramon.

Ramon pun mencontohkan misalnya adanya sekuritisasi aset yang merupakan salah satu metode untuk mendapatkan dana jangka panjang dan dapat ditawarkan ke investor luar negeri. Selain itu, akan terbantu juga dengan pemerintahan baru yang rencananya akan menggulirkan dana investasi, meskipun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut.

Di sisi lain, pihaknya juga bilang bahwa BTN akan mendukung dari sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal.

“Dengan adanya program pembangunan perumahan yang masif, tentunya permintaan kredit konstruksi akan semakin meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, KONTAN juga telah mencoba meminta tanggapan BRI terkait rencana penugasan baru. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari bank yang selama ini fokus pada kredit wong cilik ini.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat bahwa penugasan baru tersebut tergantung pada bagaiamana aturan untuk program pemerintah ini. Sebab, bagi bank sejatinya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana risiko kreditnya.

Menurutnya, selama risiko tersebut bisa dimitigasi melalui program maka akan lebih baik bagi bank. Sebab, di tengah penurunan daya beli, sektor properti merupakan salah satu yang perlu menjadi perhatian.

“Tergantung isi ketentuannya, harapannya bila ada kredit bermasalah dari program, ada jalan keluar yang jelas dari pemerintah dan dapat meminimalisasi risiko bank,” ujarnya.

Sementara itu, ia sependapat bahwa pemilihan BRI bisa terbilang tepat dikarenakan memiliki rasio LDR yang jauh lebih longgar. Per September 2024, rasio LDR BRI secara konsolidasi ada di level 89%.

“Likuiditas BRI masih cenderung baik di mana LDR masih terjaga di bawah 90% sementara BTN sekitar 96%,” ujarnya.

Di sisi lain, kolaborasi keduanya memang bisa membantu program tiga juta rumah berjalan mulus. Sebab, BTN sudah tergolong lama dalam pembiayaan perumahan, sedangkan BRI punya channeling sampai ke daerah pelosok.

Sebelumnya, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah merencanakan hapus buku dan hapus kredit macet dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk petani dan nelayan yang ada di bank-bank BUMN. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap payung hukum dapat segera diterbitkan untuk mendukung ketahanan dan kelangsungan UMKM, petani dan nelayan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengungkapkan, payung hukum hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM, petani dan nelayan saat ini dalam tahap perumusan oleh Kementerian Keuangan. Bentuknya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

UU PPSK sejatinya telah memberi amanat bahwa bank-bank umum milik negara dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih dari kredit UMKM. Bank-bank yang dimaksud adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Selanjutnya, pemerintah menyusun peraturan teknis, termasuk mengenai kriteria debitur yang layak mendapat kesempatan hapus buku dan hapus kredit tersebut.

“Saat ini sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu, serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” kata Mahendra dalam konferensi pers, dikutip Minggu (3/11/2024).

Dia menyatakan, OJK sebagai pengawas dan regulator sektor perbankan siap mendukung kebijakan pemerintah itu, kendati memang sebenarnya OJK sudah memiliki aturan yang membahas mengenai hapus tagih dan hapus buku.

“Kami berharap amanat dari UU PPSK yang kembali diketengahkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan tim pemerintah sebagai prioritas memang sudah tepat. Dan kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama. Karena sejak UU itu sendiri sampai sekarang, sudah hampir dua tahun diterbitkan tapi peraturan mengenai hal ini masih atau sedang dirumuskan,” urai Mahendra.

Menurut dia, payung hukum berupa RPP itu mesti segera diterbitkan untuk mendukung ketahanan dan kelangsungan seluruh UMKM, termasuk petani dan nelayan. Lebih dari itu, aturan yang dimaksud juga dipercaya dapat medukung berbagai sektor prioritas laindari pemerintah seperti untuk mencapai ketahanan pangan dan mendorong program 3 juta rumah. Hapus buku dan hapus tagih kredit macet ini bakal memperkuat hal-hal tersebut.

Cuma Bank-Bank BUMN

Dalam kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan, OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu sektor keuangan yang berkembang di industri dan masyarakat.

“Dalam kaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan debitur UMKM, OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan RPP dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah,” ujar Dian.

Dia menjelaskan, hapus buku dan hapus tagih piutang macet UMKM pada prinsipnya telah diatur dalam UU PPSK. Ketentuan ini dirancang untuk mendukung kelancaran akses pembiayaan ke UMKM, mengingat selama ini tak sedikit UMKM yang memiliki kredit macet menemui kesulitan untuk kembali memperoleh pendanaan, baik berupa kredit atau pembiayaan.

“Hal tersebut dapat dilakukan oleh bank BUMN dan/atau LJK non-bank BUMN dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih,” kata Dian.

Selanjutnya, kata dia, UU PPSK juga menegaskan kerugian atas kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang macet UMKM oleh bank BUMN dan LJK non-bank BUMN bukan merupakan kerugian negara. Ini sepanjang lembaga terkait dapat membuktikan bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih dilakukan berdasarkan itikad baik dan prinsip tata kelola yang baik.

“OJK tentu mendukung pengaturan dimaksud dan menyadari bahwa pemberian akses kepada UMKM itu merupakan hal vital dalam mendukung ketahanan perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut tentu OJK memandang perlu dijabarkan dalam RPP yang pada saat ini masih dalam tahap penyusunan—mudah-mudahan semakin memperjelas rencana penghapusbukuan maupun penghapustagihan,” jelas Dian.

Dia menambahkan, isu terkait hapus buku dan hapus tagih merupakan spesifik untuk bank-bank BUMN, karena menyangkut isu kerugian negara. Sementara bank-bank swasta sudah terbiasa untuk melakukan hal itu dan bahkan bisa melakukan itu setiap saat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenali panduan transfer antar rekening BRI melalui BRImo hingga Agen BRILink. Nasabah Bank Rakyat Indonesia perlu mengetahui langkah-langkah transfer antar sesama rekening BRI.

Transfer antar rekening BRI berarti memindahkan dana dari satu rekening BRI ke rekening BRI lainnya, antara nasabah yang sama-sama menggunakan layanan BRI.

Proses ini bisa dilakukan melalui layanan perbankan digital seperti internet banking atau mobile banking. Kini, nasabah dapat dengan mudah mentransfer dana antar rekening BRI melalui berbagai cara, mulai dari mobile banking hingga ATM.

Cara transfer ke sesama BRI

Bank Rakyat Indonesia atau BRI memberikan kemudahan transfer ke sesama nasabah tanpa biaya admin pada platform tertentu.

Beberapa metode transfer ke sesama BRI tersedia melalui ATM, BRImo, IB BRI, dan BRIlink, namun transfer melalui BRIlink mungkin dikenai biaya.

Bagi nasabah tanpa akses layanan perbankan digital, BRILink dan ATM bisa dimanfaatkan untuk melakukan transfer.

Pahami panduan cara transfer BRI ke sesama lewat ATM hingga BRImo yang bisa dicoba oleh nasabah.

1. Transfer ke sesama BRI melalui BRImo

Nasabah dapat menerapkan cara transfer BRI ke BRI lain dengan aplikasi m-banking berikut.

• Buka BRI mobile.
• Masukkan USER ID dan Password.
• Pilih menu Transfer.
• Klik Tambah Daftar Baru.
• Pilih Bank BRI.
• Masukan nomor rekening BRI.
• Klik Lanjutkan.
• Masukan nominal transfer BRI.
• Klik Transfer.
• Periksa transfer BRI dari nama dan jumlah uang.
• Klik Transfer.
• Terakhir masukan PIN BRImo.

2. Transfer ke sesama BRI melalui ATM

Berikutnya, nasabah dapat transfer BRI ke BRI lain melalui mesin ATM terdekat.

• Datang ke ATM BRI terdekat.
• Masukkan kartu ATM BRI ke mesin.
• Pilih bahasa Indonesia.
• Isi PIN ATM.
• Klik Menu Transaksi Lainnya.
• Klik menu Transfer.
• Masukkan kode 002 + nomor rekening BRI.
• Masukkan nominal transfer BRI.
• Klik Benar saat konfirmasi.
• Masukkan nomor referensi.
• Klik Ya.
• Pilih rekening Tabungan atau Giro.
• Tunggu bukti transfer BRI muncul.

3. Transfer ke sesama BRI melalui Internet Banking

Kemudian, untuk nasabah bisa ikuti cara transfer BRI ke BRI lain dengan fasilitas internet banking ini.

• Buka laman https//ib.bri.co.id pada browser.
• Login user ID dan password.
• Pilih Transfer.
• Klik Transfer Sesama BRI.
• Masukkan nomor rekening tujuan, bank tujuan, nominal transfer BRI..
• Klik Kirim pada menu konfirmasi.
• Masukkan password.
• Klik Permintaan m-Token BRI.
• Masukkan m-Token dari SMS BRI.
• Klik Kirim.
• Tunggu notifikasi transfer BRI berhasil.

4. Transfer ke sesama BRI dengan BRIlink

Pengguna yang dekat dengan BRILink bisa datang untuk transfer uang melalui agen terdekat..

• Datang ke BRIlink terdekat.
• Berikan nomor rekening dan uang tunai.
• Tunggu agen BRIlink untuk proses transfer.
• Biaya Admin akan dikenakan.

5. Transfer ke sesama BRI via SMS banking

Terakhir, fitur SMS Banking dapat dimanfaatkan untuk transfer BRI ke sesama dengan tarif pulsa Rp 250/pesan.

• Buka menu SMS/Message.
• Ketik TRANSFER (Spasi) BRI+Nomor Rekening Tujuan (Spasi) Nominal (Spasi) PIN.
• Kirim ke 3300.
• Tunggu SMS balasan transfer BRI berhasil.

Untuk nasabah yang melakukan transfer BRI ke Bank lain bisa diterapkan dengan tambahan biaya admin. Itulah penjelasan terkait cara transfer ke sesama BRI lain secara online dan offline yang bisa dilakukan oleh nasabah.

PT Champ Resto Indonesia Tbk meraup pendapatan sebesar Rp 1,17 triliun, meningkat 12,76% secara year on year (yoy) pada kuartal III-2024. Pendapatan ini melonjak dibandingkan periode yang sama pada 2023 hanya Rp 1,03 triliun. Sedangkan laba bersih naik 35% menjadi Rp 19,74 miliar.

Chief Operating Officer Perseroan, Hade Mboi mengatakan kinerja keuangan emiten makanan dan minuman ini pada kuartal III-2024 terlihat membaik apabila dibandingkan dengan kuartal III-2023. Capaian itu tak lepas dari berbagai langkah untuk memastikan pondasi food & service quality meningkat serta melakukan pelatihan karyawan secara lebih intensif.

"Program tebar hadiah Rp.1 miliar dalam rangka HUT ke-20 Gokana Ramen & Teppan sebagai salah satu brand resto, yang telah dikampanyekan Perseroan di awal bulan September lalu, berhasil memboosting revenue," kata Hade Mboi dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/11/2024).

Dengan adanya kenaikan pendapatan, laba kotor perseroan pada September 2024 turut naik menjadi Rp 746,26 miliar, meningkat 15,91% secara tahunan. Sementara itu, laba bersih sampai dengan kuartal III-2024 sebesar Rp 19,74 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 35,93% secara tahunan. Pada periode yang sama di 2023, emiten dengan kode ENAK membukukan laba ersih sebesar Rp 14,53 miliar.

Dengan melihat kinerja keuangan year to date (ytd) September 2024, revenue ENAK diperoleh dari omset penjualan di seluruh outlet dengan brand Raa Cha Suki & BBQ, Gokana Ramen & Teppan, Monsieur Spoon, Platinum, Croco, Dewata, Baso Malang Karapitan (BMK),, Chopstix, dan GrillMan. Hade Mboi juga menambahkan bahwa peningkatan kinerja Perseroan tidak lepas dari pertumbuhan jumlah outlet..

"Saat ini Perseroan telah memiliki 327 outlet yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi," jelas dia.

IDXChannel - Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebutkan dua alasan dilanjutkannya kebijakan tax holiday oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kebijakan tax holiday memiliki peran penting dalam hal investasi.

"Tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25 persen," ujar Rosan di Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Meski demikian, kebijakan tax holiday tetap mengikuti aturan Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen yang sudah diberlakukan lebih dari 100 negara. Sebab, jika Indonesia tidak menerapkan pajak, negara asal investor yang akan memungut pajak.

"Kita sampaikan bahwa memang apabila Global Minimum Tax (GMT) ini diberlakukan, kalau kita tidak memungut pajak 15 persen, negara yang bersangkutan yang akan memungut. Jadi azas manfaatnya tidak di kita," kata Rosan.

Namun, Rosan mengatakan perusahaan domestik tidak perlu khawatir atas GMT 15 persen tersebut, karena hanya diterapkan kepada investor asing.

"Jadi ini sebenarnya untuk mendorong untuk domestik untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan penerima tax holiday," kata Rosan.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah bakal menindaklanjuti terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan dari serikat pekerja hingga partai buruh.

Adapun salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait klaster ketenagakerjaan, soal penyusunan upah minimum hingga pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

“Terkait keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti putusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong,” ujarnya usai rapat kementerian di bidang perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).

Airlangga menjelaskan, dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan nantinya bakal ada konsekuensi dari perubahan yang tertuang dalam putusan MK tersebut. Selain itu, terdapat pula nomenklatur pemisahan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Nomenklatur pemisahan kementerian tenaga kerja dengan BP2MI dan tentu ada konsekuensi terhadap undang-undang,” jelasnya.

Sementara itu, Airlangga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Kemenaker bakal mempersiapkan perumusan upah minimum sebagaimana yang juga terdapat pada putusan MK tersebut. Namun, lanjut Airlangga, mengenai hal teknis mengenai upah ini perlu disampaikan lebih dulu ke Presiden Prabowo Subianto.

“Secara bertahap dari Kementerian Ketenagakerjaan akan mempersiapkan tentu yang terkait dengan jangka pendek adalah upah minimum, kemudian upah sektoral kemudian akan ada pemberitahuan kepada para Gubernur yang siklusnya ada di sana, namun hal teknisnya kami harus lapor pak Presiden dulu,” tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Adapun, beberapa poin penting dari putusan MK tersebut di antaranya, pembuatan UU Ketenagakerjaan baru, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama lima tahun. Berikutnya, terkait pekerja alih daya, alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), besaran uang pesangon hingga tumpang tindih norma yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Jakarta, Investor.id- PT Mekar Agung Sejahtera (MAS Group) menargetkan serah terima klaster perdana Areum Parc, Bogor, Jawa Barat pada Oktober 2024.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) klaster perdana Areum Parc, Ipnamu digelar Sabtu (2/11/2024).

“Selain itu dalam waktu dekat ini kita segera melakukan akad massal agar sejalan dengan progres pembangunan, dimana jadwal serah terima unit sudah kita tetapkan pada Oktober tahun depan,” tutur Director of Business Development MAS Group M Adhiguna Sosiawan dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily dikutip Minggu (3/11/2024).

Adhiguna menerangkan, Ipnamu dipasarkan  sejak akhir Juni 2024. Dari total 212 unit yang dipasarkan tersisa 6 unit.

“Animo masyarakat yang antusias membeli unit rumah di Areum Parc membuat kami happy dengan progres penjualan ini. Dan groundbreaking ini sebagai bukti komitmen kita pada konsumen yang telah membeli unit rumah di Areum Parc,” jelas Adhiguna.

Dia menambahkan, kelak ada 4 klaster di Areum Parc. Kini, 2 klaster telah dikenalkan kepada public, yakni Ipnamu dan Jungwon.

Areum Parc yang berlokasi di kawasan Kemang, Bogor Barat dengan luas 15,7 hektare berdekatan dengan ruas tol Bogor Outer RingRoad (BORR) sehingga akan memudahkan aktivitas penghuni.

Dalam pengembangannya Areum Parc yang dikemas dengan konsep Korean Dreams dan menjadi kekuatan MAS Group dalam memasarkan proyek ini.

“Konsep ini melahirkan gaya hidup Korean lifestyle dengan fasilitas lengkap yang menawarkan kehidupan yang sehat, mewah dan estetik seperti gaya hidup yang diterapkan oleh orang-orang Korea saat ini. Selain itu yang menjadi kekuatan Areum Parc adalah kekuatan produk dan juga progres pembangunan yang juga signifikan,” kata Adhiguna.

Progres pembangunan menjadi kekuatan dalam menarik konsumen. Kini sudah beroperasi fasilitas club house seluas 2.000 m2 serta rumah contoh.

Selain itu, jalan boulevard yang membentang hingga ke ujung proyek sejauh 1,6 kilometer pembangunannya sudah 50%. Jalan ini dilengkapi dengan jalur pedestrian dan lansekap menawan.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Airlangga mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mengakui keputusan final tentang soal kenaikan PPN akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, kubu Presiden Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun depan. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan karena rencana kenaikan PPN sudah diatur dalam UU HPP maka pembatalannya hanya bisa melalui revisi beleid tersebut. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyatakan dari sisi pebisnis, kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah permasalahan apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis.

Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," ungkapnya.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Raksasa kendaraan listrik China, BYD (002594.SZ), meningkatkan produksi hampir 200.000 unit dari Agustus hingga Oktober.

Dalam pernyataan yang diunggah di Weibo pada hari Sabtu, Wakil Presiden Eksekutif He Zhiqi mengungkapkan bahwa perusahaan juga telah merekrut sekitar 200.000 karyawan baru di sektor manufaktur mobil dan komponen.

Kinerja Keuangan yang Kuat

BYD melaporkan kenaikan laba bersih kuartal ketiga sebesar 11,5%, mempertahankan momentum penjualan yang kuat.

Pendapatan untuk periode Juli hingga September melonjak 24% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 201,1 miliar yuan (sekitar US$28,24 miliar).

Ini merupakan kemenangan yang signifikan bagi BYD dalam hal pendapatan kuartalan dibandingkan dengan Tesla, sejak produsen mobil asal China tersebut menghentikan produksi kendaraan bermesin bensin pada tahun 2022.

Strategi Pertumbuhan

Peningkatan produksi dan perekrutan besar-besaran ini mencerminkan strategi agresif BYD untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik global. Dengan fokus pada inovasi dan efisiensi, BYD berusaha untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk kendaraan listrik, seiring dengan pergeseran dunia menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Meskipun BYD telah menunjukkan kinerja yang baik, persaingan di sektor kendaraan listrik semakin ketat, terutama dari Tesla dan perusahaan-perusahaan lain yang juga berinvestasi besar dalam teknologi dan produksi kendaraan listrik.

Namun, dengan basis pelanggan yang terus berkembang dan dukungan dari kebijakan pemerintah, BYD berada dalam posisi yang baik untuk terus tumbuh dan berinovasi di pasar ini.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyesuaikan tarif baru untuk kegiatan penggunaan drone di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Dasar hukum aturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Atas kebijakan tersebut, pengunjung yang ingin menerbangkan drone di kawasan TN Gunung Gede Pangrango dikenakan tarif sebesar Rp 2 juta per unit per hari.

Humas Balai Besar TNGGP Agus Denie menyatakan, tarif PNBP untuk penggunaan drone ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Besar TNGGP Nomor SK.276/BBTNGGP/Tek/B/10/2024 mengikuti PP Nomor 36 Tahun 2024.

"Pungutan kegiatan penggunaan atau menerbangkan drone dikenakan tarif sebesar Rp 2.000.000 per unit per hari, berlaku sejak 30 Oktober 2024," ujar Agus Denie kepada Kompas.com, Minggu (3/11/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya tak ada tarif untuk menerbangkan drone di kawasan TNGGP. Kala itu, pengunjung harus memerlukan surat izin khusus penggunaan drone berdasarkan tujuannya.

Namun saat ini pengunjung yang menggunakan drone sudah dikenakan tarif PNBP tanpa membedakan tujuan penggunaan komersial atau non-komersial.

Untuk WNI-WNA dan komersial maupun non-komersial

Aturan tarif terbaru ini berlaku untuk seluruh pengunjung, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

"Dulu tidak dikenakan tarif PNBP karena belum ada dasar hukumnya, tapi harus mengajukan surat terlebih dahulu. Untuk sekarang, tarif PNBP sudah ditentukan sesuai ketentuan yang tertuang di Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2024 kang," ujarnya.

"Penggunaan drone tidak dipilah untuk komersial/non-komersial (harga berlaku untuk keduanya) dan berlaku untuk WNI dan WNA juga," imbuhnya.

Setelah ada dasar hukumnya, sambung Denie, pengunjung yang ingin menerbangkan drone tidak lagi memerlukan izin khusus, tetapi mereka wajib membeli tiket khusus drone yang tersedia di pintu masuk wisata atau jalur pendakian.

KOMPAS.COM / VITORIO MANTALEAN Alun-alun Suryakencana usai hujan.

Adapun waktu penerbangan drone, pengunjung atau pendaki bisa sepuasnya menerbangkan drone. Namun tetap harus menyesuaikan tarif.

Berdasarkan ketentuan tarifnya, satu unit drone dikenakan pungutan per hari sebesar Rp 2 juta.

"Ketentuan hitungannya per hari. Iya apabila selama dua hari, berarti tarifnya Rp 4 juta," pungkasnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga, atau aturan tentang pemutihan utang UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat program-program pemerintah di masa lalu yang terkait dengan sektor pertanian.

Apabila tidak ada hapus buku-hapus tagih, maka kepada daftar masyarakat petani/nelayan yang mendapatkan program dan bermasalah, masuk di dalam database sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan lagi.

Oleh karena itu, Airlangga bilang hal ini semacam "moraturium" kepada mereka yang pernah bermasalah. Bagi bank BUMN, hapus buku bisa, tetapi hapus tagih tidak bisa.

Sehingga dengan hapus buku-hapus tagih ini, diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali.

"(Aturan pemutihan utang UMKM) Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," kata Airlangga konferensi pers, Minggu (3/11).

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro tak bisa mengakses kredit perbankan.

Hal ini karena bank masih memiliki hak tagih meski utang tersebut telah dihapus bukukan.

Dengan demikian, data 6 juta orang tersebut bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hashim yang juga Adik Prabowo ini mengatakan, utang tersebut ada yang berasal dari 20 tahun lalu.

"Mereka sekarang terpaksa, mereka kemana? Ke rentenir dan pinjol karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan. Setiap kali mereka masuk SLIK di OJK ditolak," ujar Hashim dalam Dialog Ekonomi Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).