PT PP (Persero) Tbk atau PTPP dipercaya menggarap sejumlah proyek besar di Tanah Air. Proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, bendungan, gedung, dan dan beberapa proyek lainnya.

PTPP juga turut berpartisipasi dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebut saja proyek Istana Negara IKN, Istana Garuda IKN, hingga Bandara VVIP IKN yang sukses dibangun BUMN Karya ini.

Berikut beberapa proyek garapan PTPP:

1. Istana Negara IKN

PT PP (Persero) Tbk menjadi perusahaan pelat merah yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur di IKN, salah satunya membangun Istana Negara. Dilansir dari website PTPP, proyek tersebut menelan anggaran Rp 2,6 triliun dan mulai dibangun pada 11 November tahun 2022.

Hasil karya PTPP itu menjadi lokasi digelarnya upacara HUT RI ke-79 sekaligus yang pertama kali diselenggarakan di IKN. Bangunan megah itu didesain oleh pematung asal Bali, I Nyoman Nuarta. Tampak pilar-pilar besar menopang bagian depan istana serta lapangan luas yang membentang di depannya. Rencananya pepohonan dan aliran sungai juga akan mengelilingi Istana Negara IKN.

2. Istana Garuda IKN

Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, ruang konferensi pers, kamar tempat istirahat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

3. Bandara VVIP IKN

PTPP juga mengerjakan proyek Bandara VVIP IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. PTPP dipercaya untuk mengerjakan pembangunan sisi landasan udara yang memiliki panjang hingga 3.000 meter.

Saat ini Bandara Nusantara IKN memiliki landasan pacu berukuran 2.200 x 30 meter. Sederet uji coba terbang dan mendarat sudah dilakukan di Bandara IKN untuk melihat keselamatan dan keamanan penerbangan.

4. Bendungan Lolak Sulawesi Utara

Proyek Bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menjadi salah satu proyek yang dikerjakan PTPP. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16,23 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 101,75 Hektar.

Bendungan Lolak merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah dengan nilai kontrak senilai Rp 2,026 Triliun dan masa pelaksanaan dari 2015 sampai dengan 2023. Bendungan Lolak memiliki manfaat irigasi seluas 2.214 Hektar, Air Baku 500 lt/det, Mereduksi Banjir sampai dengan 29,42%, serta sebagai PLTMH dengan kapasitas 2,43 MW.

Proyek ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Februari 2024. Sebelumnya PTPP sudah menyelesaikan beberapa proyek bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lausimeme, Bendungan Tamblang, dan Bendungan Tiu Suntuk Paket II

5. Bali International Hospital

PTPP juga mendapat penugasan untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional pertama di Pulau Dewata, yakni Bali International Hospital (BIH)). Proyek yang berlokasi di KEK Sanur, Bali ini bekerja sama dengan Mayo Clinic USA.

Dalam proyek tersebut scope pekerjaan PTPP adalah perencanaan, persiapan, struktur, arsitektur, MEP, hingga Site Development & Infrastructure. BIH diharapkan dapat menjadikan Bali sebagai destinasi wisata kesehatan dan menghadirkan sarana pendukung kesehatan berkualitas premium di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, pentingnya inovasi dan kolaborasi antara industri dan pemerintah. Hal itu untuk mewujudkan produk-produk infrastruktur berkualitas.

Demikian disampaikan AHY saat memberikan sambutan dalam Konstruksi Indonesia (KI) 2024 yang berlangsung pada 6-8 November 2024 yang digelar ementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi.

"Konstruksi Indonesia 2024 ini menjadi ajang tahunan yang dapat membangun kapasitas dalam membangun infrastruktur bangsa melalui sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing dengan menghadirkan interkoneksi antara industri material, peralatan, teknologi konstruksi dan jasa konstruksi yang dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan infrastruktur berbasis digital," ungkap AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Executive Vice President (EVP) Sekretaris PT Hutama Karya (Persero), Adjib Al Hakim mengatakan bahwa perusahaan optimis Konstruksi Indonesia 2024 akan dampak positif bagi industri konstruksi RI.

Hutama Karya dalam acara ini menyajikan sejumlah teknologi konstruksi terkini yang diterapkan seperti Building Information Modelling (BIM) dalam pembangunan tol berbasis Virtual Reality (VR), juga teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR) dalam pemetaan topografi jalan tol yang diambil secara digital.

"Booth kami tahun ini mengusung konsep Pembangunan JTTS. Pengunjung yang datang ke booth Hutama Karya dapat mencoba langsung teknologi VR dan LiDAR dalam Pembangunan JTTS. Kami menargetkan 1.500 pengunjung booth selama berlangsungnya pameran, atau meningkat 50% dari tahun lalu," ujar Adjib.

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan anggotanya. Mari mengatakan, tugasnya di DEN utamanya akan memberikan masukan dan rekomendasi mengenai isu-isu strategis dan program prioritas dari Prabowo.

Mari mengatakan, secara garis beras untuk jangka pendek, tugasnya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena saat ini banyak ketidakpastian yang juga akan berpengaruh terhadap ekonomi.

"Kita menghadapi banyak ketidakpastian eksternal, maupun kita harus mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang jangka pendek," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sementara untuk jangka menengah, pihaknya bertugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor juga akan menjadi perhatian terutama pada program prioritas Prabowo.

"Seperti manufaktur, pertanian, sesuai dengan program prioritas Presiden, mengenai swasembada pangan, swasembada energi dan juga bagaimana mengefektifkan anggaran yang merupakan prioritas bapak Presiden," jelasnya.

Mari mengatakan, masa jabatan dari DEN ini selama Prabowo menjabat yakni 2024-2029. Pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk dilaporkan Prabowo.

"Siang ini kita harapkan bisa melaporkan ke bapak Presiden dan mendapatkan arahan dari bapak presiden sekiranya dari tugas kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai kebijakan pemerintah yang melarang penjualan Iphone 16 di Tanah Air.

Menurutnya, pemerintah terbuka dengan segala produk dan hubungan dagang untuk dilakukan di Indonesia, tetapi dia meminta raksasa teknologi yang dipimpin Tim Cook itu untuk merealisasikan komitmen investasi.

Apalagi, Pemerintah sebelumnya melihat Apple lebih memilih Vietnam sebagai lokasi pabriknya karena Negeri Paman Ho itu memberikan insentif fiskal jumbo.

“Kami semua itu sangat terbuka kepada apa saja. Apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kami ingin menciptakan lapangan kerja,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Dia menilai larangan Iphone 16 di Indonesia adalah contoh terbaru dari tekanan yang diberikan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terhadap perusahaan-perusahaan internasional untuk meningkatkan produksi lokal guna melindungi industri dalam negeri.

“Jadi kami tidak bicara hitech saja, tapi kita juga bicara mengenai labor intensive jadi seperti garment yang ada sekarang sedang anu [dibangun] apa construction di mana itu? Di Kertajati dan juga yang di dekat Solo sana,” pungkas Luhut.

Apple berupaya membujuk pemerintah guna meloloskan penjualan Iphone 16 di Tanah Air. Di sisi lain, Kemenperin masih bersikeras meminta raksasa teknologi yang dipimpin Tim Cook itu untuk merealisasikan komitmen investasi.

Pemerintah sebelumnya juga menyebut Apple lebih memilih Vietnam sebagai lokasi pabriknya karena Negeri Paman Ho itu memberikan insentif fiskal jumbo.

Pada perkembangan terbaru, Apple Inc. dikabarkan telah mengusulkan investasi hampir US$10 juta untuk membuat produk tambahan di Indonesia sebagai upaya agar larangan penjualan Iphone 16 dibatalkan.

Menteri BUMN Erick Thohir rencananya mau bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Rabu, (6/11/2024). Pertemuan tersebut untuk meminta persetujuan terkait pemangkasan BUMN Karya dari 7 menjadi 3.

"Rabu akan bertemu Pak Menteri PU yang baru. Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3," kata Erick Thohir di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, dengan persetujuan tersebut, maka bisa melakukan restrukturisasi. Selanjutnya penyehatan BUMN Karya bisa dilakukan.

"Sehingga kita bisa melakukan restrukturisasi, penyehatan tetapi juga membangun ekspert di masing-masing BUMN," kata Erick.

Saat ditanya kapan eksekusinya, Erick menjawab jika diteken minggu depan maka segala urusannya selesai. "Kalau minggu depan diteken ya selesai," kata Erick.

Sebagai informasi, dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Erick mengatakan ke depan BUMN akan dipangkas menjadi 30 dalam 11 klaster. Dalam paparannya, Erick menyebut terdapat klaster infrastruktur di mana di dalamnya terdapat Adhi Karya, Hutama Karya, Perumnas, dan PP.

"Lalu kita juga mendorong konsolidasi di infrastruktur, kita sedang menunggu suratnya kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adhi Karya, HK, Perumnas dan PP saja, jadi tidak sebanyak sebelumnya," kata Erick dalam rapat.

Menteri BUMN Erick Thohir akan merampingkan BUMN menjadi 30 perusahaan, terdiri dari 11 klaster. Menurut Erick, banyaknya BUMN tidak selalu mencerminkan sehatnya sebuah usaha.

"Banyaknya BUMN tidak mencerminkan kesehatan sebuah usaha, bahkan kadang-kadang sinergitas membunuh dari pada pengusaha daerah dan private sector. Tinggal bagaimana kita sinkronisasi market yang terbuka ini peran BUMN seperti apa," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick menjelaskan, sebelumnya jumlah BUMN mencapai 114 BUMN yang terdiri 24 klaster. Hingga 2024, jumlah BUMN sudah turun menjadi 47 BUMN yang terdiri dari 12 klaster. Jumlah BUMN akan dirampingkan hingga 30 BUMN yang terdiri dari 11 klaster.

Selain itu terdapat rencana penggabungan atau merger beberapa BUMN. Untuk klaster energi terdapat Pertamina dan PLN. Klaster pangan terdiri dari PTPN, Pupuk Indonesia dan Bulog.

"Kita sedang mengusulkan PTPN untuk merger dengan Perhutani sehingga kita punya lahan 2,2 juta hektar sehingga kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan," katanya.

Untuk klaster kesehatan ada Biofarma. Pada kesempatan itu, Erick memiliki rencana untuk menjadikan rumah sakit BUMN di bawah Biofarma.

"Kita sedang melobi apa mungkin rumah sakit yang sudah kita mergerkan itu sudah jadi satu dipindahkan ke bawah Biofarma supaya menjadi sebuah sistem healthcare antara apotek, produksi dan rumah sakit sehingga kita memaksa seluruh rumah sakit kita menggunakan obat-obat dalam negeri, tidak impor lagi," terang Erick.

Klaster mineral dan batu bara ada MIND ID. Berikutnya, klaster infrastruktur ada Adhi Karya, Hutama Karya, Perumnas, dan PP.

"Lalu kita juga mendorong konsolidasi di infrastruktur, kita sedang menunggu suratnya kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adhi Karya, HK, Perumnas dan PP saja, jadi tidak sebanyak sebelumnya," katanya.

Pada klaster keuangan terdapat Mandiri, BRI, BNI dan BTN. Kemudian, klaster pertahanan ada Defend ID. Di klaster asuransi dan dana pensiun ada IFG.

Berikutnya, klaster pariwisata ada InJourney. Erick mengatakan, Garuda Indonesia dan Pelita Air akan masuk di ekosistem InJourney.

Di klaster logistik ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Erick kemudian mengungkap, Pelni dan ASDP akan digabungkan.

"Logistik itu ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Dan kita rencana Pelindo ini pun, kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut," ujar Erick.

Terakhir, ada klaster telekomunikasi dan teknologi di mana di dalamnya ada Telkom dan Peruri.

PT Champ Resto Indonesia Tbk meraup pendapatan sebesar Rp 1,17 triliun, meningkat 12,76% secara year on year (yoy) pada kuartal III-2024. Pendapatan ini melonjak dibandingkan periode yang sama pada 2023 hanya Rp 1,03 triliun. Sedangkan laba bersih naik 35% menjadi Rp 19,74 miliar.

Chief Operating Officer Perseroan, Hade Mboi mengatakan kinerja keuangan emiten makanan dan minuman ini pada kuartal III-2024 terlihat membaik apabila dibandingkan dengan kuartal III-2023. Capaian itu tak lepas dari berbagai langkah untuk memastikan pondasi food & service quality meningkat serta melakukan pelatihan karyawan secara lebih intensif.

"Program tebar hadiah Rp.1 miliar dalam rangka HUT ke-20 Gokana Ramen & Teppan sebagai salah satu brand resto, yang telah dikampanyekan Perseroan di awal bulan September lalu, berhasil memboosting revenue," kata Hade Mboi dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/11/2024).

Dengan adanya kenaikan pendapatan, laba kotor perseroan pada September 2024 turut naik menjadi Rp 746,26 miliar, meningkat 15,91% secara tahunan. Sementara itu, laba bersih sampai dengan kuartal III-2024 sebesar Rp 19,74 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 35,93% secara tahunan. Pada periode yang sama di 2023, emiten dengan kode ENAK membukukan laba ersih sebesar Rp 14,53 miliar.

Dengan melihat kinerja keuangan year to date (ytd) September 2024, revenue ENAK diperoleh dari omset penjualan di seluruh outlet dengan brand Raa Cha Suki & BBQ, Gokana Ramen & Teppan, Monsieur Spoon, Platinum, Croco, Dewata, Baso Malang Karapitan (BMK),, Chopstix, dan GrillMan. Hade Mboi juga menambahkan bahwa peningkatan kinerja Perseroan tidak lepas dari pertumbuhan jumlah outlet..

"Saat ini Perseroan telah memiliki 327 outlet yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi," jelas dia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Keduanya membahas tentang tindak lanjut atas keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan.

Raja Juli mengatakan, Kementerian Kehutanan akan berkolaborasi dengan BPKP untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta menindak kebun-kebun sawit ilegal. Hal ini diharapkan bisa diwujudkan dengan kembali menghidupkan Satuan Tugas (Satgas) Sawit.

"Secara informal saya sudah berkomunikasi dengan Pak Mensesneg untuk dibentuk kembali Satgas Sawit seperti yang dulu pernah ada dan sudah selesai masa baktinya," kata Raja Juli, ditemui usai pertemuan di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2024).

Melalui Satgas ini, ia berharap akan mempermudah jalannya kesepakatan, rekonsiliasi data, termasuk dalam menelaah data yang paling valid dan denda atas tindakan ilegal di industri sawit.

"Mudah-mudahan saya berharap Satgas ini memang segera terbentuk sehingga sekali lagi, aksi-aksi yang akan saya ambil merupakan sebuah kesepakatan dan juga secara legalitas juga, secara government, secara tata kelolaan pemerintahan yang baik juga sesuai," ujarnya.

Namun demikian, Raja Juli belum dapat merincikan daerah-daerah mana saja yang akan menjadi fokus awal dari Satgas ini. Saat ini, pihak BPKP tengah melakukan langkah pembaruan data. Ditargetkan minggu depan pemutakhiran data rampung dilakukan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara dan memberantas kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini termasuk juga dengan kebun-kebun sawit ilegal yang di tanah di kawasan hutan melalui Satgas Sawit ini.

"Kami membicarakan hal yang sangat penting yaitu tentang keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan. Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tegakkan hukum, baik itu dalam bentuk denda administratif yang sesuai dengan undang-undang," kata dia.

Selain BPKP, ia juga telah menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan membahas pembentukan satgas ini. Raja Juli memastikan pihaknya akan berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini saya mendapatkan banyak briefing dari Pak Jaksa Agung, BPKP. Insyaallah kerjasama Jaksa Agung, BPKP dan Kemenhut akan hadirkan keadilan, bumi, air dan segala yang ada di dalamnya benar-benar akan kita peruntukkan untuk kesejahteraan, kemanusiaan rakyat Indonesia, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, penyelesaian lahan sawit di kawasan hutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diuraikan dalam dua mekanisme yaitu Pasal 110A dan 110B. Pasal 110A berlaku untuk perkebunan di kawasan hutan yang memiliki izin lokasi atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh surat keputusan pelepasan kawasan hutan jika memenuhi komitmen berupa pembayaran dana reboisasi dan penyediaan sumber daya hutan. Sedangkan perusahaan yang tidak mengurus hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.

Sementara pasal 110B berlaku untuk penyelesaian terhadap pertambangan, perkebunan, atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Perusahaan yang masuk kriteria ini akan dikenakan sanksi administratif berupa izin sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Nasaruddin mengatakan, kedatangan Luhut terkait dengan tindak lanjut penandatanganan Deklarasi Istiqlal 2024 yang dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

"Kedatangan Beliau (Luhut) untuk membicarakan tindak lanjut penandatanganan deklarasi antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang ternyata mendapatkan perhatian dunia internasional," ucap Nasaruddin dalam keterangan pers, Selasa (29/10/2024).

Dia menyebut, Deklarasi Istiqlal menjadi poin yang dibicarakan untuk gagasan besar acara internasional ke depan.

Dalam pertemuan itu, Nasaruddin juga menyebut akan ada acara internasional dalam waktu dekat di Bali yang bisa mempertemukan pemimpin negara sahabat, juga Paus Fransiskus yang dimungkinkan bergabung secara virtual.

"Ini menjadi entry poin untuk membicarakan sebuah gagasan besar yang kita rencanakan untuk mengadakan sebuah acara internasional, dan Paus akan bergabung juga secara zooming di Bali dan kita berharap pemimpin negara-negara lain akan juga meramaikan deklarasi nanti di Bali," ucap Nasaruddin.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan disusun proposal acara dan berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa membuka acara tersebut.

"Kami menugaskan Pak Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Bimas Katolik untuk menyusun rangkaian acaranya,” tutur Menag.

Nasaruddin juga berharap, acara yang belum ada namanya ini juga akan melibatkan banyak pihak, seperti DPR, NGO, maupun pemimpin-pemimpin agama.

Menurut Nasaruddin, hal ini sangat penting, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan bagaimana menjaga alam dan lingkungan.

"Bayangkan kalau semuanya ini terlibat dan menggalang hubungan secara internasional untuk menyelamatkan alam, maka itu kita berharap banyak bahwa kerusakan alam ini bisa dicegah ya," ujar dia.

JAKARTA, investor.id – PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA), emiten pengelola waralaba Pizza Hut di Indonesia mencatatkan rugi neto tahun berjalan sebesar Rp 96,71 miliar pada Januari-September 2024, atau 1,5 kali lipat lebih besar dibanding periode sama tahun lalu yang rugi Rp 38,96 miliar. Membengkaknya kerugian tersebut disebabkan turunnya penjualan perseroan dari Rp 2,75 triliun menjadi Rp 2,03 triliun.

Manajemen Sarimelati Kencana dalam laporan keuangan yang dipublikasi Selasa (29/10/2024) mengungkapkan, penurunan penjualan PZZA terjadi baik di segmen makanan maupun minuman. Sepanjang sembilan bulan 2024, penjualan dari segmen makanan hanya sebesar Rp 1,9 triliun atau berkurang 25,41% dibanding periode sama 2023 yang mencapai Rp 2,55 triliun. Penjualan di segmen minuman juga terkoreksi dari Rp 197,57 miliar menjadi Rp 132,29 miliar.

Sejalan dengan menurunnya penjualan, beban pokok penjualan turut menyusut dari Rp 927,88 miliar menjadi Rp 638,93 miliar. Sehingga, laba bruto perseroan terkoreksi 23,31% dari Rp 1,82 triliun menjadi Rp 1,39 triliun.

Tingginya beban usaha, membuat PZZA mencatatkan rugi operasi sebanyak Rp 82,41 miliar hingga akhir September 2024, melonjak dibanding periode sama tahun lalu yang hanya rugi Rp 4,23 miliar. Dampaknya, rugi neto tahun berjalan juga ikut membengkak dari Rp 38,95 miliar menjadi Rp 96,71 miliar.

Kinerja keuangan yang kurang menggembirakan tersebut juga sejalan dengan pergerakan harga sahamnya di lantai bursa. Sepanjang tahun ini (year to date/ytd), saham PZZA telah longsor 41,62% ke level Rp 216 pada penutupan perdagangan Selasa (29/10/2024). 

Editor: Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News