ekBis#1

Kemenkomnfo Kaji Pengunduran Lelang 700 MHz Jadi Akhir 2024, Operator Belum Siap

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempertimbangkan untuk melakukan lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz pada akhir 2024 atau mundur dari jadwal awal. Kemenkominfo mendapat masukan dari operator seluler.

Padahal sebelumnya, Kemenkominfo menyampaikan bahwa lelang frekuensi akan diadakan pada akhir Juni dan paling lambat awal Juli 2024.

“Kalau usulan ada [lelang frekuensi mundur]. Belum diputuskan. Mereka [operator] mengusulkan minta mundur [jadwal lelang frekuensi],” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ismail menuturkan bahwa operator seluler meminta agar pelaksanaan lelang frekuensi tidak dilakukan sekarang dan meminta untuk dijadwalkan ulang pada akhir tahun. Di sisi lain, Ismail juga menyebut bahwa harga dasar lelang frekuensi juga belum diputuskan.

“Intinya [operator mengusulkan] pokoknya jangan sekarang, mungkin bahasanya [ditunda sampai] akhir tahunan kalau permintaan mereka, ya, tetapi Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] belum memutuskan,” jelasnya.

Alhasil, insentif untuk lelang frekuensi juga akan mundur. “Karena kan [insentif] melekat di proses itu [lelang frekuensi],” imbuhnya.

Meski demikian, Ismail mengaku bahwa mundurnya insentif frekuensi tidak berkaitan dengan insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diserang ransomware Brain Cipher.

Sebelumnya, Ismail pernah menyebut bahwa aksi lelang frekuensi mengalami kendala karena harus berkoordinasi dengan sejumlah institusi seperti Kementerian Keuangan.

Kala itu, dia mengatakan bahwa Kemenkominfo telah mendapatkan masukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait harga dasar atau reserved price lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.

Berdasarkan catatan Bisnis, gelaran aksi lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz terus mundur dari jadwal yang telah direncanakan.

Pada minggu keempat April 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sempat mengatakan bahwa lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz direncanakan digelar pada Mei—Juni 2024. Saat itu, Budi pun memastikan bahwa lelang frekuensi akan digelar pada tahun ini.

Bergulirnya waktu, Budi menuturkan lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang semulanya direncanakan akan digelar pada Mei—Juni menjadi mundur hingga awal Juli 2024.

Pada Juni 2024, Menkominfo Budi mengatakan bahwa rentang waktu mengadakan lelang frekuensi antara akhir Juni—awal Juli 2024.

“[Lelang frekuensi] lagi di-omongin. Mungkin akhir Juni-Juli ini. Lelang tunggu, akhir bulan ini, ya, paling lambat awal bulan [Juli],” ujar Budi saat ditemui seusai Rapat Kerja Komisi I DPR di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Raih Rp75 Miliar dari IPO, Emiten Ini Cari Dana Buat Beli Bahan Baku

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUNA) salah satu produsen makanan dan kacang-kacangan dengan merk Almonesia dan John Farmer berhasil memperoleh dana segar sebesar Rp75 miliar setelah menggelar penawaran umum perdana saham (IPO).

Direktur Utama PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUNA) Ivan Cokro Saputra mengatakan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (operational expenditure), seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah.

“Dasar pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum ini untuk membeli bahan baku kacang almond dan kacang tanah yang mana keduanya adalah bahan baku utama Perseroan,” ujar Ivan, Jakarta, Selasa (7/9/2024).

Ivan mengatakan Panen raya kacang almond hanya terjadi setahun sekali, yaitu pada Agustus sampai Oktober, sehingga pada saat itu harga almond mencapai harga terendah, demikian pula untuk panen raya kacang tanah hanya terjadi sebanyak duakali dalam setahun di mana panen raya pertama terjadi pada Februari dan dan panen raya kedua terjadi pada bulan September dan Oktober.

“Oleh sebab itu aksi korporasi, yang dilakukan Perseroan ini guna melakukan pembelian bahan baku tersebut sebanyak-banyaknya untuk persedian dengan harga yang murah karena kebutuhan Perseroan untuk membeli bahan baku sangat penting guna untuk memenuhi permintaan pelanggan,” katanya.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarakan sebanyak 500 juta lembar saham baru atau setara maksimal 20% dari modal disetor dan ditempatkan perseroan. Adapun harga yang dipatok dalam IPO ini adalah Rp150 per lembar saham. Perseroan juga menggandeng PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

“IPO ini menjadi momen penting bagi Perseroan yang telah bertransformasi dari bisnis kecil keluarga menjadi perusahaan publik. Kini, Perseroan memiliki akses keuangan dan jejaring bisnis yang terbuka lebar, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan peluang pasar yang bertumbuh cepat,” ucapnya.

Adapun berdasarkan data laporan keuangan Perseroan konsolidasi per 31 Desember 2023 yang telah diaudit Perseroan memiliki total aset mencapai Rp757,09 miliar, dengan total penjualan sebesar Rp1,4 triliun dan laba neto tahun berjalan sebesar Rp94,8 miliar.

Perseroan mencetak penjualan sebesar Rp1,4 triliun utamanya diperoleh dari penjualan Perseroan dan 2 perusahaan anak, yakni PT Mitrapack Eramandiri dan PT Cubic Indonesia.

PT Mitrapack Eramandiri memiliki kegiatan usaha perusahaan manufaktur consumer goods berdasarkan kontrak pemasokan barang bagi mitra bisnis. Perseroan juga memiliki perusahaan anak PT Cubic Indonesia yang bergerak di bidang dekorasi teknologi cubic printing untuk berbagai macam industri seperti otomotif, elektronik dan alat rumah tangga.

RI Hadiri Sidang IMO di London Bahas Hal Ini

Jakarta -

Sebagai salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menghadiri Sidang IMO Council ke-132 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London Inggris sejak Senin (8/7) sampai dengan Jumat (12/7).

Sidang IMO Council ke-132 ini dipimpin oleh Victor Jimenez Fernandez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda Strategi, perencanaan dan reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Anggaran 2025-2026, konsolidasi teks konvensi-konvensi IMO, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) dan Laporan beberapa Sidang Komite IMO sebelumnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Captain Antoni Arif Priadi, yang bertindak selaku Head of Delegation (HOD) Indonesia mengungkapkan bahwa pada Sidang ini, Indonesia menjadi co-sponsor pada 3 (tiga) Dokumen, antara lain Dokumen C132/15 Protection of Vital Shipping Lanes, Developments in the Cooperative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore.

Antoni menjelaskan, Indonesia adalah salah satu co-sponsor dokumen ini, bersama dengan Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2023, Singapura menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pertemuan CF 14, TTEG 46 dan PCC 14, yang dilanjutkan dengan Extended TTEG 46 pada tanggal 30 Januari 2024. Sedangkan pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan rencananya akan menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 21 s.d 25 Oktober 2024 di Bali. Adapun Indonesia saat ini menjadi Ketua Sekretariat Aids to Navigation Fund (ANF) Fund untuk periode 2022-2024, dan laporannya juga dimuat di dalam dokumen ini.

Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada dokumen C132/16 (d)/1 External Relations, IMO Awards, Improving the recognition of women contributing to the work of the Organization. Dokumen ini melaporkan nominasi calon penerima International Maritime Prize tahun 2023 dan IMO Honors for Exceptional Bravery at Sea tahun 2024, serta tentang pengaturan Hadiah 2024 dan Penghargaan tahun ini.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mendukung proposal China terkait revisi pada Surat Edaran Dewan IMO pada International Maritime Prize (IMP), yang akan disampaikan pada Sidang ini untuk memperkuat komitmen dan pengakuan peran Perempuan dalam agenda kesetaraan gender di sektor Maritime.

Selanjutnya, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada Dokumen C132/21/3 Supplementary Agenda Items, if Any (d) Consideration of the Recognition, Observance and Designation of Eid al Fitr and Eid al-Adha as official holidays at IMO.

Selain mengikuti jalannya persidangan, Antoni mengungkapkan, Indonesia juga akan melaksanakan beberapa agenda berikut di sela-sela sidang, antara lain depositori Instrumen Ratifikasi Amendemen Konvensi IMO, 2021 serta melaksanakan promosi pengusulan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Selat Lombok dengan menjadi sponsor Coffee Break.

"Kami juga menyampaikan usulan nama untuk menerima IMO Gender Equality Awards tahun 2025, yakni Dr. Chandra Motik Yusuf Djemat dan Carmelita Hartoto," ungkap Antoni.

Pertemuan Bilateral dengan China dan UEA

Di sela-sela Sidang IMO Council 132, Indonesia berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti pertemuan bilateral dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan China untuk mendiskusikan kerjasama di Bidang Pelayaran, Flag State and Port State Implementation yang dilaksanakan pada siang hari Selasa (8/7).

Pertemuan bilateral ini dilaksanakan menurut Antoni menindaklanjuti data di mana per Mei 2024 terdapat sejumlah 1.192 orang Pelaut Indonesia yang bekerja di Kapal China. Selain itu, berdasarkan rekapitulasi perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang maritim, kedua negara juga telah memiliki kesepakatan dan masing berlangsung saat ini, khususnya MoU Concerning Recognition of Seafarer's Certificate under Regulation I/10 Konvensi STCW.

Namun demikian, lanjut Antoni, MoU yang sudah ada hanya merupakan pengakuan sepihak, di mana Indonesia mengakui sertifikat Pelaut Tiongkon dan bukan sebaliknya.

"Oleh karena itulah, kami menyarankan untuk meningkatkan atau mengubah ketentuan MoU tersebut menjadi Saling Pengakuan Sertifikat Pelaut oleh kedua Negara Pihak, tentunya dengan tetap menghormati kedaulatan dan tata kelola masing-masing," terang Antoni.

Antoni menambahkan, saat ini Direktorat Jenderan Perhubungan Laut dan Maritime Safety Authority (MSA) China sedang bersama-sama menyusun MoU mengenai implementasi Port State dan Flag State.

"MoU ini dapat membangun dan memperkuat kerjasama bilateral kedua negara dengan menerapkan prinsip-prinsip yang menguntungkan, oleh karena itu kami berharap MoU ini dapat segera ditanda tangani," tukasnya.

(kil/kil)

Gonjang-ganjing Kebijakan Impor, Menperin Usul Kembali ke Aturan Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dirinya mengusulkan agar kebijakan impor dikembalikan ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Agus mengatakan, usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas (ratas) yang membahas terkait Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," kata Agus saat menghadiri acara Sosialisasi PP Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri" di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, usulan itu disampaikan untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor adalah menetapkan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD).

Ia mengatakan penetapan BMPT dan BNAD untuk kain dan keramik sudah diselesaikan.

"Karena kain sudah siap, keramik sudah siap, dan yang lain membutuhkan waktu dan kita enggak punya waktu yang cukup waktu kita semput untuk mengahadapi gempuran dari negara tertentu yang harganya lebih murah," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, usulan terakhir adalah pemerintah tak perlu melakukan revisi Permendag 8/2024, namun menerbitkan Permendag baru yang khusus mengatur kategori sandang, pangan, dan padat karya.

"Pak Presiden sangat terbuka dan memerintahkan kepada Menperin dan Mendag untuk segera membahas itu," ucap dia.

Untuk diketahui, pemerintah melakukan relaksasi impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024 lalu.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dengan tegas menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Peraturan ini dinilai lebih berpihak pada importir umum daripada mengedepankan upaya negara untuk meningkatkan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) domestik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Danang Girindrawardana mengatakan, Permendag 8 tahun 2024 bakal membuat Indonesia tenggelam kebanjiran produk garmen atau tekstil yang sudah jadi.

Danang menilai, produk Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 seolah menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin, karena sewenang-wenang menghilangkan kewenangan Menteri Perindustrian untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung tumbuhnya industri tekstil garmen dalam negeri.

“Dalam 5 bulan terdapat 4 kali perubahan Permendag sampai dengan Permendag 8 tahun 2024 ini, menunjukkan mandulnya koordinasi produk regulasi antar kementerian,” ujar Danang dalam siaran persnya, Selasa (28/5/2024).

Menurut Danang, dua kementerian ini malah berkompetisi untuk pamer kewenangan. Ia menyampaikan kegundahan dari kalangan pengusaha dan pekerja industri tekstil dan garmen yang mempertanyakan apa motif Menteri Perdagangan melahirkan Permendag 8 tahun 2024 ini.

Infrastruktur Belum Siap, Jokowi Bakal Serahkan Nasib Keppres IKN ke Prabowo?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, tergantung progres di lapangan.

Keppres itu, kata Jokowi, bisa dikeluarkan pada masa pemerintahannya atau di pemerintahan selanjutnya. Seperti diketahui, Jokowi juga menunda rencana untuk pindah kantor dari Jakarta ke IKN dalam waktu dekat.

“Keppres bisa sebelum, bisa juga sesudah Oktober. Kita melihat kondisi di lapangan,” kata Jokowi setelah menyerahkan bantuan kemanusiaan di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024.

Jokowi menegaskan bahwa tidak ingin memaksakan sesuatu bila belum siap. Untuk itu, dia akan terlebih dahulu memperhatikan perkembangan dari pembangunan IKN sebelum meneken keppres tersebut.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum (siap). Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal progres pembangunan di IKN. Dalam laporannya itu, pembangunan Kantor Presiden belum sepenuhnya selesai.

“Sudah (terima laporan) dari PUPR, tetapi belum (siap),” kata Jokowi.

Presiden menyebut sejumlah infrastruktur yang mendukung kepindahannya ke IKN belum seluruhnya tersedia. “Airnya sudah siap, belum? Listrik sudah siap, belum? Tempatnya (kantor) sudah siap, belum? Kalau siap, pindah,” ucapnya.

Keppres IKN

Sebelumnya pada Maret 2024, pihak istana memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengatur waktu yang pas dalam urusan teknis penerbitan aturan pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sampai saat ini Jakarta masih berstatus Ibu Kota.

Staf Khusus Presiden dalam Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah akan mengatur waktu yang pas soal dua aturan yang memungkinan status ibu kota negara itu berpindah. Tujuannya supaya tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ.

“Agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapi,” kata Dini kepada Tempo pada Kamis, 7 Maret 2024.

Dini menjelaskan Jakarta tetap berstatus Ibu Kota sampai dengan terbitnya surat Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN). Dia mengatakan ini berdasarkan UU IKN Pasal 39 Tahun 2022.

“Kapan persisnya Keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden,” kata Dini.

MELYNDA DWI PUSPITA | DANIEL A FAJRI | ANTARA

Status Tersangka Pegi Batal, Anggota DPR Nilai Polisi Langgar Prosedur

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, polisi telah melakukan proses yang tak sesuai prosedur saat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunnuhan Vina dan Ekky di Cirebon.

Nasir mengatakan, pelanggaran prosedur itu tercermin dari putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengambulkan gugatan praperadilan Pegi serta mebebaskan dan menggugurkan status tersangka Pegi.

"Opini yang berkembang, Pegi itu dinilai bukan pelaku, dan kemudian polisi dinilai salah tangkap. Artinya ketika dibatalkan status tersangka Pegi Setiawan, maka pembatalan itu menunjukkan bahwa ada yang tidak prosedural," ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus Partai keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Pegi dan keluarganya telah dirugikan oleh polisi karena sempat dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina.

Nasir berharap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo betul-betul memberikan atensi terhadap pengusutan kasus Vina agar berjalan di atas kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

"Itu yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan kasus almarhum Vina dan teman laki-lakinya yang menjadi korban," kata dia.

Nasir tidak memungkiri bahwa poisi bisa saja berkilah dengan mengulangi prosedur penyidikan kasus Vina.

Akan tetapi, kata dia, dengan fakta dibebaskannya Pegi ini, maka menunjukkan bahwa kasus Vina ditangani secara tidak profesional sejak awal.

"Sehingga tidak memegang prinsip-prinsip kekinian. Dan bagaimana caranya dalam benak polisi, seharusnya ketika dia bekerja, pekerjaan itu layak dipercaya oleh masyarakat," kata Nasir.

"Jadi ini seolah-olah apa yang dilakuan oleh Polres Cirebon menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dan ditahan, itu sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh masyarakat," imbuh dia.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016.

Hakim tunggal Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satu pun Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar.

Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal dua alat bukti, tapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka yang termaktum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan atas nama Pegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar Eman di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Hakim juga menyatakan tindakan Polda Jabar menetapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

"Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum. Menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka," ujar Eman.

Gonjang-ganjing Kebijakan Impor, Menperin Usul Kembali ke Aturan Lama Halaman all - Kompas.com