JAKARTA, KOMPAS.com - Badan SAR Nasional (Basarnas) melaporkan, 11 orang meninggal dunia akibat longsor di pertambangan emas tradisional di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Jumlah tersebut bertambah seiring dengan ditemukannya 3 korban meninggal pada Senin (8/7/2024), setelah dilakukan pencarian sejak Minggu (7/7/2024).

”Hingga Senin (8/7/2024) pagi ini, korban meninggal sebanyak 11 orang. 8 orang yang ditemukan sebelumnya sudah di evakuasi, 3 masih di lokasi,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gorontalo Heriyanto, Senin (8/7/2024).

Saat ini, kata Heriyanto, tim gabungan masih mencari keberadaan 22 korban hilang akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada Minggu kemarin.

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa longsor dipicu oleh hujan deras yang berlangsung sejak Sabtu (6/7/2024).

Sebanyak 33 orang menjadi korban dalam bencana tersebut. Sebanyak 5 korban di antaranya selamat dan sudah dievakuasim eski mengalami luka-luka.

“Kejadian ini juga mengakibatkan satu unit jembatan terputus dan beberapa rumah terdampak,” ucap Abdul.

Ia mengatakan bahwa hujan lebat disertai angin kencang masih mungkin terjadi di Kabupaten Bone Bolango dan sebagian Provinsi Gorontalo lainnya hingga Selasa (9/7/2024) besok.

Untuk itu, dia mengimbau warga untuk mewaspadai bencana longsor susulan, khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

“BNPB mengimbau kepada para pemangku kebijakan di daerah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi adanya bencana susulan yang bisa terjadi,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Tasikmalaya bikin heboh dunia pendidikan. Kali ini mereka mengumumkan kerja sama strategis dengan SMP Bustanul Ulum.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kami sangat antusias dengan kerja sama ini karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di kedua belah pihak. Ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen Universitas BSI kampus Tasikmalaya sebagai Kampus Digital Kreatif untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan masyarakat melalui pengabdian yang berkelanjutan," kata Deddy Supriadi selaku Kaprodi Sistem Informasi Universitas BSI kampus Tasikmalaya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Bustanul Ulum, Habib Munajat, juga menambahkan, kolaborasi ini membuka peluang besar bagi siswa SMP Bustanul Ulum untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam berbagai bidang ilmu yang diajarkan di Universitas BSI.

"Kami berharap kerja sama ini dapat membekali siswa kami dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan," katanya.

Ada beberapa poin utama dari kerja sama ini yang bikin makin seru. Mulai dari Program Magang, Penelitian Bersama, Pelatihan dan Workshop, hingga Pengabdian kepada Masyarakat. Semua kegiatan ini dijamin bikin siswa dan mahasiswa makin aktif dan berprestasi.

"Beberapa poin utama dari kerja sama ini meliputi, Program Magang, Penelitian Bersama, Pelatihan dan Workshop serta Pengabdian kepada Masyarakat," tambah Deddy.

Kolaborasi ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kedua institusi serta masyarakat sekitar. Dengan sinergi yang terjalin, Universitas BSI kampus Tasikmalaya dan SMP Bustanul Ulum berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yuk, kita dukung bersama!

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menghentikan kegiatan yang dilakukan influencer asal Makassar Ahmad Rafif Raya, yakni penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada 4 Juli 2024, Satgas Pasti telah memanggil Ahmad Rafif Raya melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya dalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp71 miliar," kata Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

OJK juga membekukan sementara izin Rarif sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Ahmad Rafif Raya adalah pengurus dan pemegang saham PT Waktunya Beli Saham, yang tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer dan penasihat investasi.

Menurut OJK, Rafif sebagai WMI dan WPPE seharusnya bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang efek.

Namun menurut OJK, Raffi menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan, yang tidak termasuk wewenang WMI dan WPPE..

Hudiyanto mengatakan bahwa Rafif telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

Ia juga menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi, Rafif menggunakan nama sejumlah pegawai PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Berdasaran hasil pemeriksaan terhadap Rafif, Satgas Pasti memutuskan memerintahkan influencer menghentikan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga diminta bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak.

Rafif diminta bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut.

Menurut Hudiyanto, Rafif menerima keputusan rapat Satgas Pasti tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani pada 4 Juli 2024.

OJK menyatakan, masyarakat yang ingin berinvestasi di pasar modal diimbau agar selalu memastikan aspek legalitasnya dan menghindari penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan fantastis.

Masyarakat diharapkan dapat mengecek kelengkapan perizinan yang dimiliki oleh perseorangan, maupun perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal. Kelengkapan perizinan tersebut meliputi WMI, WPPE, penasihat investasi, manajer investasi, serta perusahaan efek. Daftar tersebut dapat ditanyakan dan dipastikan ke OJK.

OJK kini membidik Ahmad Rafif dengan Pasal 237 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) karena melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang dana masyarakat yang sudah terlanjur masuk, Rafif menyatakan siap mengembalikannya. "Ahmad Rafif Raya menyatakan kesediaannya menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai tertanggal 4 Juli 2024," tulis Hudiyanto.

ADIL AL HASAN | TAMARA AULIA | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menghentikan kegiatan yang dilakukan influencer asal Makassar Ahmad Rafif Raya, yakni penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pada 4 Juli 2024, Satgas Pasti telah memanggil Ahmad Rafif Raya melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya dalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp71 miliar," kata Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

OJK juga membekukan sementara izin Rarif sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Ahmad Rafif Raya adalah pengurus dan pemegang saham PT Waktunya Beli Saham, yang tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer dan penasihat investasi.

Menurut OJK, Rafif sebagai WMI dan WPPE seharusnya bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang efek.

Namun menurut OJK, Raffi menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan, yang tidak termasuk wewenang WMI dan WPPE..

Hudiyanto mengatakan bahwa Rafif telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

Ia juga menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi, Rafif menggunakan nama sejumlah pegawai PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Berdasaran hasil pemeriksaan terhadap Rafif, Satgas Pasti memutuskan memerintahkan influencer menghentikan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga diminta bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak.

Rafif diminta bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut.

Menurut Hudiyanto, Rafif menerima keputusan rapat Satgas Pasti tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani pada 4 Juli 2024.

OJK menyatakan, masyarakat yang ingin berinvestasi di pasar modal diimbau agar selalu memastikan aspek legalitasnya dan menghindari penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan fantastis.

Masyarakat diharapkan dapat mengecek kelengkapan perizinan yang dimiliki oleh perseorangan, maupun perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal. Kelengkapan perizinan tersebut meliputi WMI, WPPE, penasihat investasi, manajer investasi, serta perusahaan efek. Daftar tersebut dapat ditanyakan dan dipastikan ke OJK.

OJK kini membidik Ahmad Rafif dengan Pasal 237 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) karena melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang dana masyarakat yang sudah terlanjur masuk, Rafif menyatakan siap mengembalikannya. "Ahmad Rafif Raya menyatakan kesediaannya menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai tertanggal 4 Juli 2024," tulis Hudiyanto.

ADIL AL HASAN | TAMARA AULIA | ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sebagai calon gubernur dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memastikan pengusungan tersebut. Menurutnya, PKS meyakini Bobby Nasution merupakan sosok yang akan memenangkan Pilkada Sumut 2024.

"Ya PKS mengusung beliau [Bobby Nasution], dan tentu kita mempercayakan lah kepada beliau," jelas Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dia juga mengaku PKS tidak akan mensyaratkan wakil calon gubernur kepada Bobby. PKS, lanjutnya, mengusung Bobby tanpa syarat.

Syaikhu memastikan para kader PKS akan turun ke bawah untuk memastikan wali kota Medan itu memenangkan ajang Pilkada Sumut 2024.

"Mesin partai kita sudah siap untuk menjadi salah satu pemenangan bagi beliau," ujarnya.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby.

KOMPAS.com - Sebanyak 17 tempat wisata di Kepulauan Bangka Belitung dilengkapi fasilitas jaringan internet nirkabel atau WiFi gratis.

Tujuan fasilitas tersebut adalah untuk mendorong perkembangan pariwisata, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.

"Kita berharap pemasangan hotspot dan WiFi gratis ini dapat memudahkan masyarakat mempromosikan keindahan obyek wisata di daerahnya," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sudarman, dilansir dari Antara, Senin (8/7/2024).

Sudarman melanjutkan, pemasangan hotspot dilakukan di 17 tempat wisata yang tersebar di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.

• Berwisata di Bukit Pinteir Bangka Belitung, Lintasan Hiking Sudah Dilengkapi Gazebo
• Festival Api Tujuh Likur di Bangka Belitung Hadirkan Gapura dari Obor Menyala

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

"Dengan adanya pemasangan hotspot ini tidak hanya memudahkan masyarakat mempromosikan obyek wisata, tetapi juga memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata tersebut," tuturnya.

Menurut Sudarman, seharusnya seluruh daerah di Bangka Belitung sudah dilengkapi jaringan internet, apalagi sebagai daerah tujuan wisata.

"Tetapi kenyataannya masih ada daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan internet," kata dia.

Adapun ia menambahkan bahwa koneksi internet nirkabel ini diperuntukkan bagi masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman.

• Di Mana Letak Bangka Belitung? Ketahui Sejarah Singkatnya
• 8 Pesona Desa Wisata Tari Rebo Bangka Belitung, Ada Festival Peh Cun

Washington: Boeing setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kriminal setelah Amerika Serikat mendapati manufaktur pesawat itu melanggar kesepakatan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahah setelah dua kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat 737 Max yang menewaskan 346 penumpang dan awak. Departemen Kehakiman (DoJ) mengatakan pembuat pesawat itu juga setuju untuk membayar denda pidana sebesar USD243,6 juta atau sekitar Rp3.961 triliun.

Namun, keluarga korban tewas dalam penerbangan lima tahun lalu mengkritiknya sebagai ‘kesepakatan manis’ yang akan memungkinkan Boeing untuk menghindari tanggung jawab penuh atas kematian tersebut.

Dengan mengaku bersalah, Boeing akan terhindar dari tontonan persidangan pidana, sesuatu yang telah ditekankan oleh keluarga korban. Perusahaan itu telah mengalami krisis atas catatan keselamatannya sejak dua kecelakaan yang hampir identik yang melibatkan pesawat 737 Max pada tahun 2018 dan 2019. Hal itu menyebabkan pesawat itu dilarang terbang secara global selama lebih dari setahun.
Pada tahun 2021, jaksa mendakwa Boeing dengan satu tuduhan konspirasi untuk menipu regulator, dengan tuduhan menipu Badan Penerbangan Federal (FAA) tentang sistem kontrol penerbangan atau MCAS. MCAS dianggap sebagai biang dalam kedua kecelakaan tersebut.

Jaksa setuju untuk tidak menuntut Boeing jika perusahaan tersebut membayar denda dan berhasil menyelesaikan periode tiga tahun peningkatan pemantauan dan pelaporan. Namun pada bulan Januari, sesaat sebelum periode tersebut berakhir, panel pintu di pesawat Boeing yang dioperasikan oleh Alaska Airlines meledak segera setelah lepas landas dan memaksa jet tersebut mendarat.

Tidak ada yang terluka selama insiden tersebut, tetapi hal itu meningkatkan pengawasan atas seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai Boeing dalam meningkatkan catatan keselamatan dan kualitasnya. Pada Mei, DoJ mengatakan telah menemukan Boeing telah melanggar ketentuan perjanjian, yang membuka kemungkinan penuntutan.

Keputusan Boeing untuk mengaku bersalah masih menjadi noda hitam yang signifikan bagi perusahaan tersebut karena itu berarti bahwa perusahaan tersebut -,yang merupakan kontraktor militer terkemuka untuk pemerintah AS,- sekarang memiliki catatan kriminal.

Perusahaan tersebut juga merupakan salah satu dari dua produsen jet komersial terbesar di dunia. Tidak jelas bagaimana catatan kriminal akan memengaruhi bisnis kontrak perusahaan tersebut. Pemerintah biasanya melarang atau menangguhkan perusahaan yang memiliki catatan untuk berpartisipasi dalam tender, tetapi dapat memberikan keringanan.

Namun, Paul Cassell, seorang pengacara yang mewakili beberapa keluarga korban tewas dalam penerbangan tahun 2018 dan 2019, mengatakan: "Kenangan atas 346 orang tak berdosa yang dibunuh oleh Boeing menuntut keadilan yang lebih besar dari ini."

Dalam surat kepada pemerintah pada bulan Juni, ia mendesak DoJ untuk mendenda Boeing lebih dari USD24 miliar. Ed Pierson, direktur eksekutif Foundation for Aviation Safety dan mantan manajer senior di Boeing, mengatakan permohonan itu "sangat mengecewakan" dan "kesepakatan yang buruk untuk keadilan".

"Alih-alih meminta pertanggungjawaban individu, mereka pada dasarnya hanya memberi mereka kartu bebas dari penjara," kata Pierson.

Sebuah pesawat Boeing 737 Max yang dioperasikan oleh Lion Air Indonesia jatuh pada akhir Oktober 2018 tak lama setelah lepas landas, menewaskan semua 189 orang di dalamnya. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesawat Ethiopian Airlines jatuh, menewaskan seluruh 157 penumpang dan awaknya.

Dalam kesepakatan tahun 2021, Boeing juga setuju untuk membayar USD2,5 miliar untuk menyelesaikan masalah tersebut, termasuk denda pidana USD243 juta dan USD500 juta untuk dana korban.
Kesepakatan itu membuat marah anggota keluarga, yang tidak diajak berkonsultasi tentang ketentuan tersebut dan telah menyerukan agar perusahaan itu diadili.

Staf senior di DoJ merekomendasikan penuntutan, CBS News, mitra berita BBC AS melaporkan pada akhir Juni. Pada sidang di Juni, Senator Richard Blumenthal mengatakan dia yakin itu adalah "bukti yang hampir meyakinkan" bahwa penuntutan harus dilakukan.

Pengacara anggota keluarga mengatakan DoJ khawatir tidak memiliki kasus yang kuat terhadap perusahaan itu. Mark Forkner, mantan pilot teknis Boeing yang merupakan satu-satunya orang yang menghadapi tuntutan pidana yang timbul dari insiden itu, dibebaskan oleh juri pada tahun 2022.

Pengacaranya berpendapat dia digunakan sebagai kambing hitam. Mark Cohen, seorang profesor emeritus di Universitas Vanderbilt, yang telah mempelajari hukuman korporasi, mengatakan jaksa penuntut sering kali lebih memilih kesepakatan pembelaan atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, yang memungkinkan mereka menghindari risiko persidangan dan dapat memberi pemerintah kekuasaan yang lebih besar atas perusahaan daripada hukuman biasa.

"Karena lebih mudah didapatkan daripada diadili, hal itu dapat meringankan beban jaksa penuntut, tetapi jaksa penuntut juga mungkin percaya bahwa itu adalah sanksi yang lebih baik [karena] mereka mungkin dapat memberlakukan persyaratan yang biasanya tidak ada dalam pedoman hukuman," sebut Cohen.

Dia mengatakan tidak ada keraguan bahwa status Boeing sebagai kontraktor utama pemerintah berperan dalam menentukan bagaimana melanjutkan.

"Mereka harus memikirkan konsekuensi tambahan. Anda tidak menganggap enteng kasus-kasus semacam ini,” ujar Cohen.

Masalah dengan MCAS bukanlah pertama kalinya Boeing berhadapan dengan hukum. Perusahaan itu juga telah membayar denda jutaan dolar kepada Administrasi Penerbangan Federal sejak 2015 untuk menyelesaikan serangkaian klaim tentang pembuatan yang tidak tepat dan masalah lainnya. Perusahaan itu juga terus menghadapi penyelidikan dan tuntutan hukum yang dipicu oleh insiden tersebut.

(FJR)

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait informasi yang beredar seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Hal itu ditegaskan tidak benar.

"Beberapa hari ini beredar informasi seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Dipastikan hal tersebut tidak benar!" kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam cuitannya di X atau Twitter, Senin (8/7/2024).

Prastowo menjelaskan bahwa TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) atau kini TKD (Transfer ke Daerah) adalah skema transfernya, bukan peruntukan program atau kegiatan. Perubahan nomenklatur terjadi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Dana pendidikan sendiri dialokasikan melalui TKD non Dana Desa, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan komponen lainnya. Prastowo memastikan tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD.

"Tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD. Dana Desa dialokasikan untuk keperluan lain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di desa," tegas Prastowo.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang APBN 2024, total anggaran pendidikan tahun 2024 adalah Rp 665 triliun. Alokasi itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp 241,4 triliun, TKD Rp 346,5 triliun dan pembiayaan Rp 77 triliun.

Untuk TKD, alokasi anggaran pendidikan melalui skema DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 212,1 triliun, DAK Rp 132,1 triliun (terdiri dari DAK Fisik Rp 15,8 triliun dan DAK Non Fisik Rp 116,3 triliun), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 2,2 triliun.

Prastowo menyebut anggaran pendidikan 2024 diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih layak. Manfaat nyata yang diterima yaitu seperti bantuan PIP, KIP, BOS, hingga Prakerja.

Sementara itu, sebanyak Rp 135,5 triliun anggaran pendidikan melalui TKD yang sudah direalisasikan (per 31 Mei 2024) bermanfaat langsung untuk DAU earmark Pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah, bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa, dan bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

"Dalam pelaksanaan dan tata kelolanya, mari kita terus kawal bersama karena #APBN itu uang kita untuk kita," tutur Prastowo.

Sebelumnya, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk meninjau, meredefinisi, dan mereformulasi anggaran pendidikan. Pemerintah diminta memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk pendidikan dengan alokasi yang adil berbasis unit cost, prioritas dan berdampak maksimal.

Desakan ini muncul usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan tokoh masyarakat yang pernah bertugas sebagai menteri pendidikan di Jakarta, Selasa (2/7).

Mantan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2014-2019 Mohamad Nasir menyebut kebijakan dan realisasi anggaran pendidikan antar tingkat pendidikan belum sinkron, yakni rendah di pendidikan dan tinggi di TKD. Sementara itu, anggaran pendidikan untuk daerah tidak diaudit karena menjadi 'gelondongan'.

"Mungkin sangat terjadi alokasi biaya pendidikan yang disampaikan ke daerah itu digunakan bukan untuk pendidikan karena nggak ada report yang jelas ini," ucap Nasir.

(aid/das)

Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto menanggapi rekomendasi soal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan uang negara. Prabowo bakal menjalankan rekomendasi BPK.

"BPK andalan kita. BPK harus lebih ketat mengawasi. Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran. Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Prabowo di Istana Merdeka, Senin, 8 Juli 2024.

Hal tersebut diungkap Prabowo saat hendak menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo mendukung pidato Jokowi yang ingin pemerintah selanjutnya mengikuti rekomendasi BPK.

Menurut Prabowo, rekomendasi BPK sangat penting untuk dijalankan. Seban, setiap rupiah mesti dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
"Setiap rupiah harus kita harus kita amankan, harus kita yakinkan, berguna untuk bangsa dan rakyat. Oke," kata Prabowo.

Kedatangan Prabowo di Istana Merdeka hari ini merupakan pertama kali pascaoperasi kaki kirinya dua pekan lalu. Dia hadir pada pukul 12.32 WIB dengan mobil Toyota Alphard putih dengan plat nomor 1-00. Prabowo tampak mengenakan kemeja putih, berkaca mata hitam, tampak bugar, dan bahkan bisa memeragakan pose silat, saat menyapa para awak media.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi korporasi atau akuisisi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dipastikan batal.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan BTN telah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat sejak awal tahun ini.

Namun seiring berjalannya due diligence, BTN mengambil keputusan tak melanjutkan proses akuisisi terhadap bank syariah pertama di Indonesia tersebut.

"Pada dasarnya kami tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka [Bank Muamalat]. Tapi secara umum kami sampaikan, tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat," ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Aksi korporasi itu awalnya dirancang BTN sebagai bagian dari upaya pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) mereka yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS).

Dalam perjalanan spin off, BTN pun menjajaki akuisisi Bank Muamalat.

Rencananya, setelah BTN akuisisi Bank Muamalat, UUS BTN yakni BTN Syariah akan dimerger dengan Bank Muamalat.

Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence terhadap Bank Muamalat rampung April 2024.

Namun, hal tersebut tak kunjung berbuah hasil sehingga memunculkan kabar batalnya aksi akuisisi tersebut.

Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemegang saham pengendali Bank Muamalat pun buka suara.

Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaky mengatakan sebenarnya hasil putusan due diligence sendiri berada di tangan BTN.

“Bolanya kan ada di BTN sekarang. Sampai saat ini prosesnya sesungguhnya masih terus berlangsung. Kami enggak punya [hasil due diligence], tentu yang punya [hasil due diligence] pasti yang berminat [BTN],” ujarnya kepada Bisnis, bulan lalu (27/6/2024).

Dia pun menyebut semua kebutuhan data untuk due diligence, termasuk data pengkreditan telah diberikan kepada BTN.

Zaky juga menuturkan, sejauh pengamatan BPKH, BTN masih melakukan review atas hasil due diligence.

“Timeline yang sudah dibuat memang sedang beproses, bahwa ada beberapa yang mungkin mundur misal masih di-review segala macam, jawaban ya atau tidak, ya kita kira mereka [BTN] masih mempertimbangkan hasil due diligence itu,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya kerja sama joint venture antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Singapore Airlines semakin dekat terealisasi setelah berhasil mengantongi persetujuan dari Komisi Kompetisi dan Konsumen Singapura atau Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS).

Mengutip keterangan resmi Singapore Airlines pada laman resmi perusahaan, Senin (8/7/2024), dengan persetujuan ini, kedua maskapai dapat memperdalam kemitraan strategis mereka dalam kegiatan komersial yang lebih luas yang akan memberikan manfaat lebih besar bagi kedua maskapai penerbangan, serta Indonesia dan Singapura.

Kerja sama tersebut dapat berupa bagi hasil (revenue sharing) pada rute-rute bersama antara kedua negara, mengkoordinasikan jadwal penerbangan untuk menawarkan lebih banyak pilihan dan konektivitas tanpa batas antara Singapura dan Indonesia dan sekitarnya kepada wisatawan, dan menjajaki inisiatif penjualan dan pemasaran bersama yang memberikan nilai lebih besar bagi pelanggan kedua maskapai penerbangan.

Adapun, Garuda Indonesia dan Singapore Airlines telah menandatangani perjanjian untuk memperdalam kemitraan mereka pada Mei 2023. Sejak saat itu, kedua perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk memberikan opsi kepada anggota GarudaMiles dan KrisFlyer untuk mendapatkan dan menukarkan miles pada rute codeshare.

Adapun, GIAA dan Singapore Airlines saat ini melakukan codeshare pada berbagai penerbangan, termasuk antara Singapura dan kota-kota di Indonesia seperti Bali, Jakarta, Medan, dan Surabaya, serta pada rute jarak jauh antara Singapura dan Johannesburg, London (Heathrow), dan Mumbai.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyebut, hal ini menandai kemajuan signifikan terhadap komitmen perseroan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memperluas jaringan Garuda Indonesia dan Singapore Airlines melalui kemitraan yang lebih mendalam.

"Inisiatif joint venture yang kami persiapkan saat ini merupakan salah satu strategi untuk memastikan penciptaan nilai yang luas bagi pelanggan setia kami. Memiliki persetujuan peraturan sebagai langkah pertama dalam perjanjian komersial akan memberikan lebih banyak peluang untuk mengembangkan ide-ide strategis yang dilaksanakan dengan baik," kata Irfan dalam keterangan resmi tersebut.

Lebih lanjut, Irfan berharap perjanjian joint venture ini dapat memberikan layanan yang mulus bagi penumpang dengan pilihan jadwal penerbangan yang lebih banyak serta kemudahan dalam memperoleh dan menukarkan mileage.

Selain itu, kolaborasi ini juga dapat menghasilkan tindakan nyata untuk berkontribusi meningkatkan aktivitas pariwisata Indonesia. Hal ini nantinya akan mendukung kemajuan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Sementara itu, CEO Singapore Airlines, Goh Choon Phong menuturkan, kemitraan strategis yang kuat antara kedua maskapai telah memungkinkan pihaknya memperluas layanan codeshare selama beberapa tahun terakhir, menawarkan lebih banyak pilihan penerbangan kepada pelanggan kami.

Phong menuturkan, dengan persetujuan CCCS, pihanya siap memperdalam kolaborasi di cakupan aktivitas komersial yang lebih luas.

"Kemitraan ini menggarisbawahi komitmen kedua maskapai untuk meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Singapura dan sekitarnya, meningkatkan perjalanan bisnis dan rekreasi, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Phoong.

Manila: Pemerintah Filipina dan Jepang resmi menandatangani pakta pertahanan yang memungkinkan kedua negara menempatkan serta mengerahkan pasukan militer di wilayah masing-masing. Penandatanganan ini merupakan upaya Manila dan Tokyo dalam memperkuat pertahanan untuk merespons Tiongkok yang semakin agresif di kawasan.

Dikutip dari Channel News Asia, Senin, 8 Juli 2024, perjanjian Reciprocal Access Agreement (RAA) ditandatangani di Manila, di mana Menteri Pertahanan Jepang, Minoru Kihara, dan Menteri Luar Negeri, Yoko Kamikawa, mengadakan pembicaraan dengan mitra Filipina mereka, Gilberto Teodoro dan Enrique Manalo.

Perjanjian yang mulai dinegosiasikan sejak November ini menyediakan kerangka atau dasar hukum bagi Jepang dan Filipina untuk mengirim personel pertahanan ke wilayah masing-masing untuk tujuan pelatihan dan operasi lainnya.
Teodoro dan Kamikawa menandatangani perjanjian tersebut di istana kepresidenan, menurut pernyataan sekretaris komunikasi kepresidenan, Cheloy Garafil, kepada AFP.

Filipina dan Jepang adalah sekutu lama Amerika Serikat (AS), yang telah memperkuat aliansinya dengan berbagai negara seperti Filipina hingga Jepang untuk menghadapi kekuatan militer dan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan. Sebelumnya, Tiongkok menuduh AS berusaha membentuk NATO versi Asia-Pasifik.

Penandatanganan RAA terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Tiongkok dan Taiwan serta isu Laut Cina Selatan, yang memicu kekhawatiran potensi konflik yang bisa melibatkan AS. Ada peningkatan konfrontasi di Laut China Selatan antara kapal-kapal Tiongkok dan Filipina, di saat Beijing meningkatkan upaya mendorong klaimnya atas hampir seluruh jalur perairan strategis tersebut.

Insiden paling serius terjadi pada 17 Juni, ketika personel penjaga pantai Tiongkok yang membawa pisau, tongkat, dan kapak mengepung dan menaiki tiga kapal angkatan laut Filipina yang sedang dalam misi pasokan ulang ke Second Thomas Shoal di Kepulauan Spratly. Seorang pelaut Filipina kehilangan jempolnya dalam insiden tersebut.

Tokyo dan Beijing juga berselisih atas pulau-pulau yang disengketakan Jepang di Laut China Timur.

Jepang menginvasi dan menduduki Filipina selama Perang Dunia II. Tetapi sejak saat itu, kedua negara semakin dekat karena perdagangan dan investasi, dan baru-baru ini bersama-sama melawan langkah agresif Tiongkok. Jepang adalah pemasok utama peralatan keamanan ke Filipina, termasuk kapal patroli untuk penjaga pantai dan sistem pengawasan radar pesisir.

Duta Besar Tokyo untuk Manila, Kazuya Endo, dalam pidatonya pada Kamis lalu menyebutkan adanya "perkembangan signifikan" dalam pasokan peralatan pertahanan Jepang ke Filipina. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: ‘Garis Merah’ dalam Konflik Tiongkok-Filipina di Laut China Selatan

(WIL)