Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi besarnya transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD) yang memakan porsi hingga 52% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun di APBN 2024 menjadi sorotan.

Penyebab masuknya anggaran pendidikan ke pos dana desa ternyata bermula dari Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beleid tersebut yang setiap tahunnya hadir mengatur mengenai prioritas penggunaan dana desa di masing-masing provinsi.

Sebagaimana untuk APBN TA 2024, prioritas anggaran dana desa hadir dalam Permendes No. 7/2023. Mulai untuk pembangunan sarana prasarana hingga insentif bagi pengajar PAUD/TK.

“Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan,” tulis huruf F ayat (2) Bab II beleid tersebut, dikutip Senin (8/7/2024).

Mengutip laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbusristek), dana desa ini dapat dipergunakan untuk pengasuhan anak, peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD.

Selaih itu, penggunaan dana desa untuk pendidikan untuk para pengajar atau guru-guru di PAUD/TK.

“Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat,” tertulis dalam beleid tersebut.

Anggaran ini pula masuk dalam rangka meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar, salah satunya pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa.

Pendidikan dalam hal ini bukan hanya untuk anak-anak, pemerintah juga menganggarkan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Melihat realisasi uang negara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024 realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa. Sementara Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut.

Hingga Mei, aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh mempertanyakan kebijakan adanya Dana Desa di dalam anggaran pendidikan.

Dia menilai seharusnya dana pendidikan hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi besarnya transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD) yang memakan porsi hingga 52% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun di APBN 2024 menjadi sorotan.

Penyebab masuknya dana desa anggaran pendidikan ternyata bermula dari Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beleid tersebut yang setiap tahunnya hadir mengatur mengenai prioritas penggunaan dana desa.

Sebagaimana untuk APBN TA 2024, prioritas anggaran dana desa hadir dalam Permendes No. 7/2023. Mulai untuk pembangunan sarana prasarana hingga insentif bagi pengajar PAUD/TK.

“Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan,” tulis huruf F ayat (2) Bab II beleid tersebut, dikutip Senin (8/7/2024).

Mengutip laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbusristek), dana desa ini dapat dipergunakan untuk pengasuhan anak, peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD.

Selaih itu, penggunaan dana desa untuk pendidikan untuk para pengajar atau guru-guru di PAUD/TK.

“Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat,” tertulis dalam beleid tersebut.

Anggaran ini pula masuk dalam rangka meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar, salah satunya pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa.

Pendidikan dalam hal ini bukan hanya untuk anak-anak, pemerintah juga menganggarkan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Melihat realisasi uang negara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024 realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa. Sementara Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut.

Hingga Mei, aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh mempertanyakan kebijakan adanya Dana Desa di dalam anggaran pendidikan.

Dia menilai seharusnya dana pendidikan hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Jawa Barat (Jabar) merespons soal Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Jabar Kombes Nurhadi Handayani menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menjalankan perintah Hakim PN Bandung.

"Penyidik akan menindaklanjuti apa yang telah dibacakan pak Hakim. Kita tetap patuh hukum," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Dia menyampaikan pembebasan Pegi akan segera dilakukan. Di samping itu, Nurhadi menyebutkan bahwa pihaknya belum berniat untuk memberikan kompensasi untuk Pegi.

"Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi dan segalanya. Jadi dihentikan penyidikan dan segera dibebaskan," tambahnya.

Sementara itu, Nurhadi belum dapat memastikan Polda Jawa Barat akan memburu terduga pelaku lainnya di kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon karena harus dikoordinasikan dengan penyidik.

"Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang menentukan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menetapkan surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," Hakim tunggal Eman Sulaeman, di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Selanjutnya, Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat (Jabar) untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan serta melepaskannya dari tahanan.

KONTAN.CO.ID - Jakarta (08/07), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terus meningkatkan komitmennya untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik dengan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Workshop Keterbukaan Informasi Publik Jasa Marga Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan pada Kamis-Jumat (4-5 Juli 2024) sebagai bagian dari upaya Jasa Marga dalam memperkuat keterbukaan informasi publik Perusahaan.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga M. Agus Setiawan, Corporate Secretary & Chief Administration Officer sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jasa Marga Nixon Sitorus, Procurement and Fixed Asset Group Head Dwimawan Heru Santoso, Legal & Compliance Group Head Syailendra Wisnu Wardhana, serta perwakilan dari setiap unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Regional, dan Sub Holding Jasa Marga. Narasumber yang hadir yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2022 Cecep Suryadi.

Dalam sambutannya, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga M. Agus Setiawan mengungkapkan bahwa Jasa Marga sebagai salah satu Perusahaan BUMN memiliki kewajiban untuk memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik Perusahaan berjalan baik. Dalam monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat untuk seluruh badan publik yang ada di Indonesia, skor Jasa Marga terus meningkat setiap tahunnya.

“Hal ini merupakan hasil dari perjalanan panjang Jasa Marga sejak tahun 2019 lalu. Alhamdulillah, dengan berbagai upaya yang kami lakukan, di tahun 2023 lalu, Jasa Marga berhasil mendapatkan predikat informatif dengan skor 96,69,” ujar Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bimtek dan Workshop Keterbukaan Informasi Publik Jasa Marga Tahun 2024 ini dapat mendorong pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses oleh publik, meningkatkan transparansi Perusahaan dan juga dapat mempertahankan predikat Jasa Marga sebagai badan publik yang informatif.

Senada dengan itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2022 Cecep Suryadi mengapresiasi komitmen manajemen Jasa Marga terkait implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU No 14 tahun 2008. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap sengketa informasi yang berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi badan publik.

“ Alhamdulillah, komitmen leadership di Jasa Marga sangat baik, tidak hanya pada level tinggi tetapi juga di level staf pelaksana. Komitmen yang disertai dengan pemahaman yang baik akan menciptakan ekosistem yang positif ke depannya,” tuturnya.

Dengan kegiatan ini, Jasa Marga berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh publik serta memperkuat praktik tata kelola Good Corporate Governance (GCG) perusahaan yang baik.

Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mencopot Irjen Akhmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jabar.

Permintaan ini disampaikan Iswandi pasca PN Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Status tersangkanya sebagai otak pembunuhan Vina da Eky, gugur.

Ia menilai, harus ada yang bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam.

Selain Kapolda, Iswandi juga meminta Kapolri agar mencopot Kombes Surawan dari jabatannya sebagai Dirreskrimum Polda Jabar.

"Ini harus bertanggung jawab. Saya meminta agar Dirkrimum bahkan Kapolda dicopot. Tanggung jawab. Ini permintaan ku kepada Kapolri. Aku minta agar dicopot, Kapolda, Dirkrimum, dan kebawahnya jajaran, termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot," kata Iswandi saat dihubungi, Senin (8/7).

"Ini kan sudah hak asasi manusia. pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan," tambah dia.

Putusan praperadilan Pegi juga, menurut Iswandi, bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka.

"Ini pelajaran buat orang polda. Biar orang polda nggak sewenang-wenang lagi terhadap perkara ini. Bukan untuk orang polda aja, untuk seluruh penyidik jangan sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan. Ini pelajaran bagi mereka," tegasnya.

Status tersangka Pegi Setiawan, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, gugur dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (8/7).

Hal itu setelah dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan Pegi oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa status tersangka Pegi tidak sah.

Salah satu yang menggugurkan adalah Pegi belum diperiksa oleh polisi pada saat ia ditetapkan tersangka.

"Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya 2 alat bukti yang cukup tapi harus ada pemeriksaan sebagai calon tersangka terlebih dahulu oleh termohon (polisi)," kata hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman.

"...maka menurut hakim penetapan status tersangka oleh termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum," kata hakim.

Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan status tersangka Pegi Setiawan batal. Ada setidaknya dua poin utama yang membuat Hakim menyatakan status Pegi sebagai tersangka pembunuhan "Vina Cirebon" tidak sah.

Pertama, terkait penetapan Pegi Setiawan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) per 15 September 2016. Status itu diunggah 15 mei 2024 dalam situs Polri. Proses masuknya Pegi dalam DPO dinilai tidak sesuai prosedur.

Hakim merujuk pada dua ketentuan dalam Peraturan Kapolri. Bahwa penetapan DPO itu didahului oleh pemanggilan terhadap tersangka terlebih dulu.

Berikut aturan yang dikutip Hakim:

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

"Tersangka yang sudah dipanggil sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang." (Pasal 31 ayat 1)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

"Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat dalam DPO dan dibuatkan surat pencarian orang." (Pasal 17)

Berdasarkan persidangan, Hakim menilai tidak ada bukti yang menunjukkan soal panggilan terhadap Pegi Setiawan.

"Tidak ada satu pun bukti adanya surat panggilan yang dilayangkan oleh termohon kepada pemohon sehingga pemohon tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam DPO," kata hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman, membacakan pertimbangan putusan praperadilan, Senin (8/7).

Dalam persidangan, terungkap bahwa penyidik pernah mendatangi rumah Pegi Setiawan di Cirebon pada 2 September 2016. Kala itu, ada ibu Pegi, Kartini. Kartini yang ditanya soal keberadaan Pegi kemudian menyebut bahwa anaknya sedang berada di Bandung.

Hakim menyebut bahwa pada saat itu penyidik tidak turut membawa surat panggilan untuk disampaikan kepada Pegi. Polda Jabar beralasan bahwa tidak perlu ada pemanggilan terhadap Pegi. Namun, Hakim tak sependapat dengan hal tersebut.

"Pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk DPO guna pembelaan diri," ujar Hakim.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa penetapan Pegi Setiawan masuk dalam DPO tidak sah.

"Penetapan DPO antara 2016-2024 tidak sah menurut hukum," kata Hakim.

Pegi Setiawan ditangkap Polda Jabar pada 21 Mei 2024. Pada hari yang sama, ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Hakim menilai ada prosedur yang dilanggar penyidik Polda Jabar.

Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 16 Maret 2015 yang memberikan telah memberikan syarat tambahan, bahwa untuk penetapan tersangka, selain 2 alat bukti, harus ada pemeriksaan calon tersangka. Hal itu agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil

"Harus ada pemeriksaan calon tersangka, sebelum Pegi Setiawan alias Perong ditetapkan tersangka, termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada pemohon," kata Hakim.

Berdasarkan persidangan, Pegi ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Mei 2024. Ia kemudian diperiksa sebagai tersangka sebagaimana BAP tersangka Pegi Setiawan alias Perong tanggal 22 Mei 2024 dan pemeriksaan lanjutan dilakukan pada 12 Juni 2024

Polda Jabar beralasan bahwa penetapan tersangka bisa berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti. Serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.

Namun, Hakim tidak sependapat. Menurut Hakim, harus pula diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu, karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan MK.

Oleh karenanya, Hakim menilai penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah.

"Fakta di sidang tidak ditemukan bukti satu pun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka, maka menurut hakim penetapan tersangka oleh termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," kata Hakim.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kemudian menyatakan praperadilan Pegi layak dikabulkan. Status tersangka dinyatakan tidak sah. Hakim pun menyatakan Pegi harus dibebaskan.

Berikut bunyi vonis hakim:

"Mengadili:

Satu, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon [...] atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Tiga, menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan [...] adalah tidak sah dan tidak berdasarkan proses hukum.

Empat, menetapkan surat ketetapan tersangka [...] batal demi hukum.

Lima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon

Enam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan terhadap pemohon

Tujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.

Delapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediakala."

MANADO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mengatakan jika mereka memperoleh informasi jika warga terdampak erupsi Gunung Ruang yang kini ada di tempat pengungsian di Pulau Siau dan Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro, masih belum ditemui oleh petugas Pencocokan dan Penelitian (Coklit KPU).

"Informasi yang diterima, pengungsi di Kecamatan Siau Barat Selatan, Tagulandang, Tagulandang Selatan dan Tagulandang Utara belum dilakukan Coklit KPU," ujar Komisioner Bawaslu Sulut, Steffen Linu.

Menurut Steffen, hal itu tidak boleh terjadi, karena seluruh masyarakat termasuk para pengungsi tetap harus dilakukan pemutakhiran data karena itu adalah hak sebagai seorang pemilih.

"Bawaslu Sulut pastikan para pengungsi terdampak erupsi Gunung Ruang, khususnya di dua desa yang hancur yakni Pumpente dan Laigpatehi, dapat menggunakan hak pilih di Pilkada 2024," ujar Steffen.

Menurut Steffen, meskipun berada di lokasi pengungsian, mereka harus tetap mendapatkan hak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

“Saat ini data di Bawaslu, pengungsi di Rusun Sagerat Satu Bitung sudah selesai dicoklit pada 26 Juli 2024, dan di lokasi BPMP Pineleng, Minahasa, sudah selesai 27 Juni 2024. Kami akan terus perhatikan semua pengungsi," ujar Steffen.

Lanjut dijelaskan, PKPU nomor 7 pasal 56 dan 57 sudah mengatur hal itu, sehingga sudah menjadi tanggung jawab dari KPU untuk menyelesaikan proses Coklit sebelum tahapan berakhir, agar tak memunculkan permasalahan.

Menurutnya, implementasi dari semua aturan dan ketentuan bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga yang berhak, dapat menggunakan hak pilih meskipun dalam kondisi darurat akibat bencana alam.

Sebelumnya, ada 702 pengungsi dari pulau Ruang yang terdampak erupsi Gunung Ruang dengan rincian, 402 dari Desa Lahingpate dan 260 dari Desa Pumpente.

febry kodongan

Jakarta: Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dijadwalkan bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Senin sore. Jadwal ini dibenarkan Juru Bicara PSI, Sigit Widodo.

"Betul," kata Sigit kepada wartawan, Senin 8 Juli 2024.

Sigit menegaskan Kaesang akan mengunjungi Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. Pertemuan akan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.
Meski demikian, Sigit belum bisa memastikan agenda pertemuan tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan pertemuan akan membahas terkait Pilkada 2024.

Baca juga: Jokowi Bantah Sodorkan Nama Kaesang ke Partai Politik

Seperti diketahui, hubungan Kaesang dan PKS sempat memanas. Kaesang menuding PKS melakukan kebohongan publik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah dari Kaesang, juga ikut berkomentar. Ia membantah kabar terkait dirinya menyodorkan nama Kaesang ke partai politik terkait Pilkada 2024.

"Saya tidak pernah menyodorkan (Kaesang) kepada siapa pun. Kepada partai juga tidak pernah," kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat, Rabu 3 Juli 2024.

Sebelumnya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk Pilkada Jakarta 2024. Hal ini dilakukan ke sejumlah partai politik.

"Sudah-sudah, (Presiden Jokowi) sudah nyodorkan (nama Kaesang)," ujar Aboe di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2024.

Aboe tak membantah atau membenarkan bahwa PKS turut ditawarkan. Ia hanya menyebut tawaran diberikan ke lebih dari satu partai.

Kaesang murka terhadap Aboe. Ia menuding Aboe melakukan kebohongan publik.

"Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," kata Kaesang dalam keterangannya, Kamis 27 Juni 2024.

(DHI)

Status tersangka yang dijeratkan pada Pegi Setiawan (27 tahun) digugurkan oleh majelis hakim di PN Bandung. Hari ini, Senin (8/7/2024) Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan pihak Pegi.

Bagaimana perjalanan kasus Pegi, mulai dari ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, hingga akhirnya dilepaskan dari tahanan?

21 Mei 2024

Pegi Setiawan ditangkap oleh polisi di Bandung. Pria ini dinilai terlibat bahkan disebut sebagai otak pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 lalu.

Kasus Vina Cirebon kembali menjadi atensi publik setelah rilis film horor "Vina: Sebelum 7 Hari" karya sutradara Anggy Umbara yang terinspirasi kisah nyata pembunuhan Vina dan Eky.

Adapun selama di Bandung, polisi menyebut Pegi sempat bekerja sebagai buruh bangunan dan mengubah namanya menjadi Robi Irawan.

"Tadi malam (21 Mei) kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku Pegi Setiawan," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules A. Abast, dalam konferensi pers.

26 Mei 2024

Polisi menggelar konferensi pers di Polda Jabar, Bandung. Saat itu, Pegi turut dihadirkan di hadapan awal media. Usai polisi menyampaikan keterangan, Pegi sempat berbicara dan menyatakan bantahan telah terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Pegi bahkan menyatakan dirinya siap mati karena dia bulan pelaku.

"Izin bicara, saya tidak pernah melakukan itu. Saya rela mati," kata Pegi di Polda Jabar.

30 Mei 2024

Presiden Jokowi meminta pengungkapan kasus Vina Cirebon transparan. Menurutnya, tidak perlu ada yang ditutupi dari kasus itu.

"Tanyakan kepada Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan," kata Jokowi, Kamis (30/5).

"Terbuka semuanya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi," perintah Jokowi.

1 Juni 2024

Pegi Setiawan kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung, terkait penetapan status tersangkanya.

"Kalau kita berbicara apa tindakan kami, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan praperadilan," kata pengacara Pegi, Insank Nasruddin, di Belmont Apartemen Jakarta Barat, Sabtu (1/6).

Gugatan praperadilan akan diajukan karena kuasa hukum meyakini kliennya itu bukan Pegi yang membunuh Vina dan kekasihnya, Eky. Insank yakin polisi telah salah menangkap orang.

Insank mengeklaim memiliki saksi yang bisa membuktikan kliennya bukan pelaku pembunuhan itu. Selain itu Pegi yang ditangkap polisi juga memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan yang ada di Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Karena DPO yang disampaikan pihak kepolisian dalam hal ini adalah klien kami, adalah dua hal yang berbeda. Orang yang berbeda, mulai dari ciri-ciri yang disampaikan, ciri rambut berbeda, domisili berbeda, bahkan saat kejadian klien kami berada di Bandung, tapi dikaitkan," ujarnya.

20 Juni 2024

Polda Jabar menyerahkan berkas perkara tahap satu tersangka Pegi Setiawan ke Kejati Jabar.

24 Juni 2024

Sidang perdana praperadilan digelar di PN Bandung. Sidang ini menarik perhatian masyarakat. Terlihat pengadilan penuh dengan warga yang tertarik mengikuti sidang tersebut.

Spanduk dukungan terhadap Pegi juga banyak dipasang di lingkungan pengadilan.

Akan tetapi, dalam sidang perdana tersebut, Polda Jabar mangkir atau tak menghadiri praperadilan. Sidang praperadilan pun ditunda sampai tanggal 1 Juli.

"Ditunda sampai 1 Juli, berarti 1 Juli kami datang lagi ke sini," kata Kuasa Hukum Pegi, Toni RM, di PN Bandung.

26 Juni 2024

Pegi yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eky. Ia pun dijerat pidana maksimal hukuman mati.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan Pegi disangkakan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan diancam dengan pidana mati.

"Pidana dengan ancaman pidana mati seumur hidup dan paling lama 20 tahun," kata dia di Polda Jabar pada Minggu (26/5).

1-2 Juli 2024

Sidang praperadilan digelar di PN Bandung dipimpin hakim tunggal Eman Sulaeman. Sidang kali ini dihadiri oleh Polda Jabar. Tim kuasa hukum Pegi dan Polda Jabar saling bantah di dalam ruang sidang.

"Ya, kita tolak semua karena memang faktanya (fakta tim kuasa hukum Pegi) dengan kami berbeda. Kami sudah mempunyai tiga alat bukti yang cukup. Semoga hakim bisa mempertimbangkan," kata Kabidkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, di PN Bandung.

2 Juli 2024

Kejati Jabar mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan ke Polda Jabar disertai berbagai petunjuk. Jaksa menyatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersebut, masih ditemukan kekurangan karena dianggap belum lengkap baik dari sisi formil maupun materiel.

8 Juli 2024

Setelah melalui rangkaian agenda persidangan praperadilan, hakim tunggal Eman Sulaeman akhirnya memutuskan bahwa status tersangka yang dikenakan terhadap Pegi tidaklah sah. Pegi harus dikeluarkan dari tahanan. Berikut ini bunyi petikan vonis hakim:

"Mengadili:

Satu, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon [...] atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Tiga, menyatakan tindakan pemohon menetapkan termohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan [...] adalah tidak sah dan tidak berdasarkan proses hukum.

Empat, menetapkan surat ketetapan tersangka [...] batal demi hukum.

Lima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon

Enam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan perintah penyidikan terhadap pemohon

Tujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.

Delapan, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sediakala."

Warta Ekonomi, Jakarta -

Guru Besar Intitut Pertanian Bogor (IPB) University, Rachmat Pambudy, berharap agar pemerintahan baru Prabowo-Gibran nantinya mampu menciptakan produk sawit yang berdaya saing serta memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis bagi pasar dalam dan luar negeri. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan proteksi maupun promosi bagi sawit yang dapat dijalankan.

Kebijakan proteksi tersebut menurut Rachmat dapat dipilih oleh pemerintah lantaran sawit kerap dapat gangguan. Maka dari itu, banyak cara yang bisa dilaukkan untuk melindungi sawit baik dengan cara aktif maupun pasif.

Dirinya menjelaskan bagwa kebijakan proteksi dan promosi sawit tersebut perlu secara aktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasalnya, sawit bisa menjadi senjata untuk menyerang sekaligus bertahan lantaran dapat dimanfaatkan sebagai produk makanan.

“Food as weapon, sawit itu bisa dipakai secara bijaksana untuk menyerang dan bertahan. Sawit ini luar biasa karena dapat menjadi senjata,” kata Rachmat, dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Senin (8/7/2024).

Rachmat pun menyinggung perihal usulan pembentukan Badan Sawit Indonesia. Dia menilai, usulan pembentukan tersebut harus memiliki dasar kuat secara argument dan data. Sebaiknya, pembentukan Badan Sawit Indonesia tersebut menjadi kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit.

“Jadi, ini (badan sawit) harus menjadi kebutuhan bersama. Aspirasi ini bukan hanya dari petani. Kita harus tahu pembentukannya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah, peraturan presiden, ini perlu dasar hukumnya dulu,” jelas Rachmat.

Di sisi lain, dia berharap jika dibentuknya Badan Sawit Nasional bisa mendongkrak produk unggulan sawit Indonesia.

“Saya merasa ini (badan sawit) bisa menjadi kebutuhan dan bagian strategi menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh berencana untuk melakukan mogok nasional setop produksi selama satu hari sambil menunggu hasil keputusan sidang judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan, rencana tersebut menjadi pilihan lantaran aksi demonstrasi yang dilakukan para buruh selama ini dinilai tidak didengar. Bahkan, pihaknya menilai bahwa MK tidak berpihak pada para buruh.

“Yang paling penting itu yang didengar oleh konstitusi, melumpuhkan ekonomi dan melumpuhkan ekonomi itu adalah mogok. Dan itu dibenarkan oleh konstitusi,” kata Said dalam aksi demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda Monas, Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi mogok nasional akan dilakukan dalam bulan ini. Kendati begitu, dia belum bisa memastikan kapan aksi ini akan dilakukan lantaran masih harus menunggu hasil keputusan sidang akhir.

Menurutnya, aksi mogok tersebut nantinya akan diikuti oleh lebih dari 5 juta buruh. Selain melakukan setop produksi, para buruh juga akan bergerak ke sentra-sentra pemerintahan untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Perbesar

Dia menyebut, aksi setop produksi oleh para buruh kemungkinan tidak hanya dilakukan selama satu hari saja.

“Berapa lamanya, kita akan perhitungkan seberapa pemerintah mau mendengar aspirasi, dan Mahkamah Konstitusi mau mendengar aspirasi cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law khususnya setidak-tidaknya adalah tentang klaster ketenagakerjaan,” jelasnya.

Dia mengharapkan, 4 dari 9 poin yang dituntut para buruh dapat dihilangkan dari Omnibus Law Cipta Cipta Kerja,

“Kalau ini 4 kita bisa dapat setidak-tidaknya mengurangi tekanan penindasan terhadap kaum buruk,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kalangan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Senin (8/7/2024) untuk menuntut UU Cipta Kerja dicabut.

Aksi demo buruh dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review omnibus law Cipta Kerja, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Perbesar

Aksi yang berlangsung sejak 11.00 WIB itu dihadiri oleh sekitar ratusan buruh yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

Terdapat sejumlah alasan pihaknya melakukan judicial review ke MK. Pertama, konsep upah minimum yang kembali pada upah murah. Kedua, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan.

Ketiga, kontrak yang berulang. Keempat, pesangon yang murah. Kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah. Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti yang dinilai menambah kerentanan dan diskriminasi di tempat kerja.

Kedelapan, kekhawatiran terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja asing. Kesembilang, hilangnya sanksi pidana sehingga dinilai memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memerah sepanjang perdagangan sesi pertama, Senin (8/7). Mengutip RTI, indeks turun 0,07% atau 5,372 poin ke level 7.248,00.

Tercatat 278 saham turun, 286 saham naik, dan 224 saham stagnan. Total volume perdagangan 11,3 miliar saham dengan nilai transaksi capai Rp 5,16 triliun.

Sebanyak tiga sector menyeret Langkah IHSG pada sesi pagi. Yakni IDX-Energy 0,42%, IDX-Finance 0,30%, dan IDX-Basic 0,02%.

Saham-saham top losers LQ45:

- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 6,15% ke Rp 1.145

- PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) turun 4,79% ke Rp 1.490

- PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) turun 3,17% ke Rp 610

Saham-saham top gainers LQ45:

- PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) naik 5,06% ke Rp 4.150

- PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) naik 4,36% ke Rp 1.555

- PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik 4,20% ke Rp 1.365