Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,8 triliun pada tahun anggaran 2025 untuk mendukung pengadaan angkutan penumpang KRL Jabodetabek, termasuk mendatangkan 11 rangkaian kereta baru dari luar negeri.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI Salusra Wijaya mengatakan suntikan ini dibutuhkan untuk mengganti kereta komuter yang mayoritas usianya sudah di atas 30 tahun sekaligus mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang.

"Sekarang yang terjadi cadangan sudah habis terpakai dan beberapa kereta sudah tidak dapat difungsikan, sehingga penggantian dan penambahan kereta ini mendesak," kata Salusra dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Berdasarkan catatan KAI, selama 2023 rata-rata volume pengguna komuter Jabodetabek pada hari kerja mencapai 830 ribu per hari.

Sampai dengan Juni 2024, rata-rata volume pengguna komuter Jabodetabek pada hari kerja mencapai 987 ribu per hari. Volume penumpang diproyeksikan naik setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan per 2024-2027 sebesar enam persen.

Atas dasar itu, Salusra berpendapat dibutuhkan penambahan sarana untuk menghindari terjadinya kelebihan muatan, baik di stasiun maupun di dalam kereta.

Baca juga: DPR Setuju Kasih Rp27 Triliun PMN ke 17 BUMN, Ini Daftarnya!

Jika tak ditambah, bakal ada penumpukan penumpang

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Asdo Artriviyanto menjelaskan perusahaan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek pada 2024.

Jumlah armada saat ini hanya 108 rangkaian kereta (trainset), dan 17 trainset harus diistirahatkan untuk perawatan dan peremajaan. Kondisi ini mengakibatkan sisa armada hingga akhir 2024 hanya 89 trainset, sementara kebutuhan operasional mencapai 101 trainset.

Kekurangan 12 trainset ini berpotensi menyebabkan penumpukan penumpang, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna KRL.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Asdo mengatakan KCI akan mendatangkan kereta baru impor dari Tiongkok sebanyak tiga trainset pada semester I-2025. KCI juga akan mendatangkan kereta baru impor pengganti retrofit sebanyak delapan trainset pada semester II-2025, yang juga didatangkan dari Tiongkok.

Selain itu, KCI juga akan menerima kereta baru dari INKA sebanyak 12 trainset pada semester II-2025 dan empat trainset pada 2026. KCI juga akan melakukan retrofit dua trainset di dalam negeri, yang akan diserahkan pada semester II-2025.

"Kami mengalami krisis kekurangan sarana pada semester II-2024 dan semester I-2025, dan kami akan menyelesaikan krisis ini pada 2025," ucap Asdo.

(HUS)

TEPI BARAT - Setiap hari, Ahmed Daraghmeh harus melakukan perjalanan dari kotanya Tubas, di bagian utara Tepi Barat, untuk mencapai kota Ramallah, tempat dia bekerja.

Saat mulai bekerja di kantor teknik, empat tahun lalu, Daraghmeh sudah bisa beraktivitas dengan normal.

Namun dua tahun lalu, Israel melancarkan kampanye besar-besaran terhadap kelompok Perlawanan Palestina di Tepi Barat bagian utara dan mendirikan banyak pos pemeriksaan militer dalam upaya menguasai wilayah tersebut.

Perjalanan yang biasanya memakan waktu tidak lebih dari satu jam, kini memakan waktu lebih dari lima jam, hingga kini dia mencari pekerjaan lain atau menyewa kamar di Ramallah.

Perjalanan lima jam itu bisa menjadi lebih lama lagi, tergantung pada suasana hati tentara Israel yang dikerahkan di ratusan pos pemeriksaan militer dan mengontrol lalu lintas serta pergerakan puluhan ribu warga Palestina di seluruh Tepi Barat.

?Untuk menghindari pos pemeriksaan militer, kami mulai mengambil jalan alternatif, termasuk jalan tanah, namun di sana pun, jalan tersebut tidak aman,? ujar Daraghmeh kepada The Palestine Chronicle.

?Tentara Israel terkadang mengejar kami dan buldoser menutup jalan alternatif dengan penghalang tanah untuk mencegah kami menggunakannya. Situasi ini menjadi tidak tertahankan,? papar dia.

Angka yang Mengejutkan

Pada awal tahun 2023, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mendokumentasikan adanya ?565 hambatan? terhadap pergerakan warga di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Hambatan tersebut meliputi 49 pos pemeriksaan permanen, 134 pos pemeriksaan tidak permanen, yang diawaki tentara Israel atau perusahaan keamanan swasta, 304 barikade jalan, penghalang tanah, dan gerbang jalan, serta 73 tembok tanah, parit, dan banyak lagi.

Menurut perkiraan OCHA, ?ada 642 hambatan fisik, yang secara keseluruhan merupakan peningkatan sekitar 8% dibandingkan dengan 593 hambatan yang tercatat dalam survei penutupan terakhir yang kami lakukan pada awal tahun 2020.?

Situasi menjadi lebih sulit setelah dimulainya genosida Israel di Jalur Gaza, ketika jumlah pos pemeriksaan militer berlipat ganda dan gerbang besi dipasang di pintu masuk ke sebagian besar desa, kota kecil, dan kamp.

Hambatan yang memisahkan kota-kota dan komunitas Palestina juga meningkat, dan Israel menerapkan kebijakan yang membatasi pergerakan dan melecehkan warga Palestina.

Misalnya, melewati pos pemeriksaan Kontainer, yang memisahkan Tepi Barat bagian selatan dari pusatnya, menjadi lebih menantang.

Pos pemeriksaan ditutup selama berjam-jam, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang menyesakkan.
Desa Penjara

Melihat peta pos pemeriksaan militer Israel, kita dapat melihat bahwa tujuan sebenarnya mereka bukanlah untuk menjamin ?keamanan? melainkan untuk memutus dan mengisolasi kota-kota Palestina.

Oleh karena itu, puluhan kota dan desa menjadi komunitas pemukiman terisolir. Diantaranya adalah kota Beit Iksa, barat laut Yerusalem.

Tentara Israel mendirikan pos pemeriksaan militer di pintu masuk kota, yang menghambat pergerakan penduduknya.

Wali Kota Beit Iksa, Murad Zayed, mengatakan kepada Palestine Chronicle bahwa kota tersebut sekarang sepenuhnya dikelilingi oleh pos pemeriksaan, yang mencakup satu gerbang yang dapat dibuka dan ditutup oleh tentara kapan pun mereka mau.

Pada tanggal 6 Juli, sekelompok pelajar sekolah menengah sedang dalam perjalanan ke kota terdekat Biddu untuk mengikuti salah satu ujian akhir mereka, namun tentara menutup pos pemeriksaan sepenuhnya dan mencegah mereka lulus.

?Para pelajar menjadi sangat stres dan frustrasi, jadi kami harus memindahkan mereka melalui rute alternatif yang melintasi pos pemeriksaan lain yang jauh,? ujar Zayed kepada kami.

?Bukannya lima menit, malah memakan waktu satu setengah jam dan ketika kami tiba, kondisi psikologis mereka sangat buruk,? papar dia.

Warga Palestina yang bukan penduduk Beit Iksa dilarang memasukinya kecuali melalui koordinasi terlebih dahulu dengan tentara Israel, dan karena alasan yang sangat mendesak.

Wali Kota menjelaskan, pos pemeriksaan ini menjadi kendala besar bagi warga, karena desanya terasa seperti penjara besar.

Pasien dilarang mencapai rumah sakit dan beberapa wanita hamil terpaksa melahirkan di pos pemeriksaan karena tentara Israel mencegah mereka menyeberang tanpa alasan yang sah.

?Hambatan ini mencekik kami, memutus komunikasi kami dengan dunia, dan sepenuhnya menghambat kehidupan kami,? ungkap wali kota.

Cirebon: Pegi Setiawan disambut ratusan warga di kampung halamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Didampingi kuasa hukumnya, Pegi Setiawan dan sang ibu tiba sekitar pukul 15.31 WIB.

Kedatangan Pegi dan rombongan disambut meriah ratusan warga yang sudah menunggu sejak pagi. Kursi-kursi plastik dan tenda bahkan disiapkan untuk menyambut tamu yang hadir.

"Saya hari ini sangat bahagia luar biasa sekali sambutan dari warga sini luar biasa," kata Pegi setibanya di okasi.
Pegi pun berterima kasih kepada semua pihak, termasuk masyarakat yang sudah menyambutnya di kampung halamanya dengan luar biasa.
Untuk rencana ke depan menurut Pegi dirinya untuk sementara akan beristirahat di Cirebon lalu akan kembali bekerja, baik di Bandung mauapun di mana pun. Namun Pegi pun bersyukur karena sudah ada yang menawarinya pekerjaan.

"InsyaAllah, Alhamdulillah sudah ada," jelas Pegi.

Sementara menyinggung nazar setelah gugatan pra peradilan dikabulkan Pegi mengaku jika memilliki rezeki lebih dirinya berniat untuk membangun musala atau masjid. Bahkan ia pun memiliki keinginan untuk membangun rumah sendiri untuk tempat berteduh dan masa depan dirinya dan keluarga.

(DEN)

Jakarta -

Perum BULOG terus mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, provitas lahan dan keberlanjutan pertanian. Dalam hal ini, Perum BULOG melalui Program Mitra Tani bersinergi dengan mitra budidaya pertanian dalam ekosistem yang mendukung Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan stakeholders, Program Mitra Tani Perum BULOG menggandeng Mitra Pangan Pengadaan maupun pihak swasta dalam pendampingan dan pengembangan budidaya pertanian. Adapun implementasi pilot project budidaya pertanian difokuskan pada wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi Perum BULOG, di mana SPP akan melakukan offtake atas hasil panen budidaya.

"Ada dua hal yang menjadi critical point dalam kegiatan ini, yang pertama adalah BULOG berharap untuk dapat mengetahui secara real dari basic cost of production dari para petani dan yang kedua adalah memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

"Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pupuk Indonesia ini merupakan salah satu upaya dalam pembentukan ekosistem budidaya pertanian yang ideal dapat diwujudkan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi dalam upaya menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia di Kantor Bulog, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendorong kerja sama antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas para petani.

"Potensi di program makmur ini sungguh besar, sejauh ini sudah ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Semoga dengan adanya kegiatan ini PT Pupuk Indonesia juga dapat menambah tingkat produktivitas nasional. Harapan dari PT Pupuk Indonesia adalah bersama BULOG dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan penandatangan Nota Kesepahamanan merupakan upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Harapan dari Badan Pangan Nasional adalah semakin banyak lahan binaan dari Program Makmur maka Perum BULOG harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia adalah mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program makmur serta budidaya lainnya. Pada hari yang sama, Perum Bulog juga menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama dengan stakeholders lain sebagai bentuk Pembentukan Ekosistem Budidaya Pertanian Ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agri input, pendampingan budidaya dan teknologi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen dan offtake hasil budidaya.

(akd/ega)

Jakarta -

Perum BULOG terus mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, provitas lahan dan keberlanjutan pertanian. Dalam hal ini, Perum BULOG melalui Program Mitra Tani bersinergi dengan mitra budidaya pertanian dalam ekosistem yang mendukung Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan stakeholders, Program Mitra Tani Perum BULOG menggandeng Mitra Pangan Pengadaan maupun pihak swasta dalam pendampingan dan pengembangan budidaya pertanian. Adapun implementasi pilot project budidaya pertanian difokuskan pada wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi Perum BULOG, di mana SPP akan melakukan offtake atas hasil panen budidaya.

"Ada dua hal yang menjadi critical point dalam kegiatan ini, yang pertama adalah BULOG berharap untuk dapat mengetahui secara real dari basic cost of production dari para petani dan yang kedua adalah memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

"Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pupuk Indonesia ini merupakan salah satu upaya dalam pembentukan ekosistem budidaya pertanian yang ideal dapat diwujudkan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi dalam upaya menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia di Kantor Bulog, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendorong kerja sama antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas para petani.

"Potensi di program makmur ini sungguh besar, sejauh ini sudah ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Semoga dengan adanya kegiatan ini PT Pupuk Indonesia juga dapat menambah tingkat produktivitas nasional. Harapan dari PT Pupuk Indonesia adalah bersama BULOG dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan penandatangan Nota Kesepahamanan merupakan upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Harapan dari Badan Pangan Nasional adalah semakin banyak lahan binaan dari Program Makmur maka Perum BULOG harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia adalah mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program makmur serta budidaya lainnya. Pada hari yang sama, Perum Bulog juga menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama dengan stakeholders lain sebagai bentuk Pembentukan Ekosistem Budidaya Pertanian Ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agri input, pendampingan budidaya dan teknologi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen dan offtake hasil budidaya.

(akd/ega)

Jakarta -

Perum Bulog terus mendorong kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, provitas lahan dan keberlanjutan pertanian. Dalam hal ini, Perum Bulog melalui Program Mitra Tani bersinergi dengan mitra budidaya pertanian dalam ekosistem yang mendukung Makmur BUMN.

Selain berkolaborasi dengan stakeholders, Program Mitra Tani Perum Bulog menggandeng Mitra Pangan Pengadaan maupun pihak swasta dalam pendampingan dan pengembangan budidaya pertanian. Adapun implementasi pilot project budidaya pertanian difokuskan pada wilayah yang berdekatan dengan Sentra Penggilingan Padi Perum BULOG, di mana SPP akan melakukan offtake atas hasil panen budidaya.

"Ada dua hal yang menjadi critical point dalam kegiatan ini, yang pertama adalah BULOG berharap untuk dapat mengetahui secara real dari basic cost of production dari para petani dan yang kedua adalah memberikan keuntungan dan pasokan bagi para petani," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

"Melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman bersama PT Pupuk Indonesia ini merupakan salah satu upaya dalam pembentukan ekosistem budidaya pertanian yang ideal dapat diwujudkan melalui berbagai komponen BUMN dan swasta yang berkolaborasi dalam upaya menuju Program Makmur Kementerian BUMN yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia," imbuhnya.

Hal ini disampaikannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum BULOG dan PT Pupuk Indonesia di Kantor Bulog, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mendorong kerja sama antara Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan produktivitas para petani.

"Potensi di program makmur ini sungguh besar, sejauh ini sudah ada 100.180,44 hektare lahan padi yang menjadi binaan Program Makmur. Semoga dengan adanya kegiatan ini PT Pupuk Indonesia juga dapat menambah tingkat produktivitas nasional. Harapan dari PT Pupuk Indonesia adalah bersama BULOG dapat mendukung ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan penandatangan Nota Kesepahamanan merupakan upaya dalam optimalisasi hasil produksi pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan.

"Harapan dari Badan Pangan Nasional adalah semakin banyak lahan binaan dari Program Makmur maka Perum BULOG harus siap menjadi offtaker dari hasil pertanian tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, Nota Kesepahaman yang ditandatangani antara Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia adalah mengenai optimalisasi produktivitas pertanian dan pembelian hasil panen melalui program makmur serta budidaya lainnya. Pada hari yang sama, Perum Bulog juga menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian kerjasama dengan stakeholders lain sebagai bentuk Pembentukan Ekosistem Budidaya Pertanian Ideal, yakni mulai dari pembiayaan usaha tani, penyediaan agri input, pendampingan budidaya dan teknologi pertanian, penyediaan asuransi gagal panen dan offtake hasil budidaya.

(akd/ega)

JAKARTA - Pengacara Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaluddin Koedoeboen menanggapi pantun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyindir kliennya menangis saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan pada Jumat, 5 Juli 2024. Dia menjelaskan, tangis SYL merupakan kesadaran tentang betapa kecilnya di hadapan Tuhan.

?Perlu kami sampaikan bahwa air mata yang keluar dari kesedihan adalah sebuah dialog seorang hamba yang telah tiba pada kesadaran tentang kecilnya diri dan betapa hanya pada Tuhan semata, segala kebesaran dan kekuatan itu,? kata Koedoeboen dalam sidang duplik terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan, Selasa (9/7/2024).

"Lalu mengapa kita harus berhenti mengeluarkan air mata jika itu adalah kesempatan terbaik unttuk menyentuh jiwa dan nurani kita," sambungnya.

Koedoeboen melanjutkan, mengeluarkan air mata merupakan hal yang wajar sebagai manusia. Menurutnya, sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab yang ditakuti iblis pun menangis.

"Bahkan tokoh besar seperti Umar bin Khatab yang iblis pun takut padanya, tak segan-segan menangis bercucuran air mata," ujarnya.

Perlu diketahui, dalam sidang replik Jaksa menyampaikan pantun yang menyinggung tangis SYL dalam sidang pembacaan pleidoi. Berikut pantun yang dimaksud.

Kota Kupang Kota Balikpapan

Sungguh indah dan menawan

Katanya pejuang dan pahlawan

Denger tuntutan nangis sesegukan.

PEKANBARU - Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil membongkar pembuatan pil ekstasi palsu dan menangkap tiga pelaku di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Puluhan butir pil ekstasi palsu beserta bahan pembuatnya berhasil disita oleh polisi.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Manang Soebeti, pada Selasa (9/7/2024) mengonfirmasi bahwa tiga pelaku yang diamankan oleh Subdit I adalah NA, YA, dan AY. Penangkapan ini bermula dari informasi yang diterima oleh pihak Ditresnarkoba Polda Riau mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba di sekitaran Jalan Sudirman.

Kasubdit I, AKBP Boby Putra Ramadan Sebayang, bersama anggotanya langsung melakukan pengintaian setelah mengantongi ciri-ciri para pelaku. Polisi kemudian mengincar dua pelaku, yaitu NA dan AY, yang berada di area parkiran tempat hiburan Brother's Club & KTV.

"Dari keduanya diamankan barang bukti berupa pil ekstasi palsu. Kemudian tim melakukan pengembangan," ujar Kombes Manang Soebeti.



Dari hasil interogasi terhadap NA dan AY, diketahui bahwa barang bukti tersebut mereka dapatkan dari tersangka YA. Pelaku YA kemudian terdeteksi berada di rumahnya di Jalan Duyung, Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai. Di lokasi tersebut, tim berhasil mengamankan alat-alat untuk membuat pil ekstasi palsu.

"Tim mengamankan pelaku beserta barang bukti dan membawa mereka ke Polda Riau untuk pengembangan serta proses penyidikan lebih lanjut," tambah Kombes Manang Soebeti.

Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Riau dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kombes Manang Soebeti menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan lebih luas yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran pil ekstasi palsu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tani Fund Madani Indonesia atau TaniFund telah mengajukan pembentukan tim likuidasi usai pencabutan izin perusahaan pada 3 Mei 2024.

Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, regulator masih menelaah kelayakan tim likuidasi yang diajukan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending tersebut.

“Tani Fund telah mengajukan pembentukan tim likuidasi dan saat ini OJK sedang dalam proses penelaahan kelayakan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam jawaban tertulisnya dikutip pada Selasa (9/7/ 2024).

Sebagai informasi, pelaku jasa keuangan yang dicabut izinnya wajib membentuk tim likuidasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022.

Dalam pasal 85 peraturan tersebut berbunyi penyelenggara yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan terhadap TaniFund, OJK sebelumnya menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana umum. Saat ini proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana TaniFund masih berjalan.

OJK juga menjelaskan pencabutan izin usaha terhadap TaniFund merupakan proses penegakan kepatuhan atau enforcement yang dilakukan OJK karena perusahaan ini tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Perusahaan juga tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Regulator juga memastikan telah terlebih dahulu melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU).

OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund.

Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Adapun, berdasarkan neraca penutupan inhouse yang disampaikan kepada OJK usai pencabutan izin usaha, aset TaniFund tercatat senilai Rp3 miliar.

Sementara itu, berdasarkan dari situs resminya, jumlah pinjaman tersalurkan Rp520,9 miliar dengan total yang dibayar Rp398,3 miliar. Apabila mengacu data tersebut, nilai pinjaman yang belum dikembalikan senilai Rp122,4 miliar.

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit bisa digenjot. Harvick mengatakan Jokowi memberikan perintah agar Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit bekerja lebih maksimal di akhir-akhir masa jabatannya yang berjalan hingga Oktober 2024.

Harvick menyatakan Satgas diminta untuk segera menyelamatkan masalah perkebunan sawit. Khususnya, soal penyelesaian lahan perkebunan sawit ilegal.

Hal itu, kata Harvick, dapat membuat perolehan pajak lebih tinggi utamanya pendapatan nasional dari sektor perkebunan kelapa sawit.

"Jadi tadi tindak lanjut agar Satgas bisa lebih maksimal bekerja di waktu yang sempit presiden arahkan agar mempercepat PR-PR yang menyangkut masalah perkebunan kita. Utamanya bagaimana perolehan pajak lebih tinggi lagi utamanya pendapatan nasionalnya sebelum selesai transisi pemerintahan bisa selesai," papar Harvick ditemui usai rapat internal Kelapa Sawit di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Salah satu yang digenjot adalah isu penyelesaian lahan sawit ilegal di dalam hutan. Dalam catatan detikcom, temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan di Indonesia ada 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit. Sebanyak 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.

Pada dasarnya sudah tercantum dalam pasal 110 a dan b UU Cipta Kerja. Penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja diketok, bila dihitung waktunya seharusnya semua sudah selesai akhir 2023 yang lalu. Maka dari itu, Jokowi meminta agar proses itu dipercepat.

Perlu diketahui, dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun."

Sementara itu, Pasal 110 b menyatakan, "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif."

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rapat internal yang sama dengan Harvick mengatakan Jokowi meminta agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini segera dikebut selama 1 bulan ke depan. Termasuk pengurusan sanksi apabila ada lahan-lahan sawit ilegal yang belum memiliki perizinan usaha seperti pada pasal 110 b.

"Lahan yang dipergunakan sawit itu yang dibahas, masih diberikan waktu sampai 1 bulan dari presiden untuk disampaikan," beber Airlangga.

"Yang satu, di pasal 110 b itu terkait pelanggaran. Ini harus ditagih dan dikejar," lanjutnya.

(hal/rrd)

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat menyebut kebakaran rumah mewah di Jalan Sutan Syahrir Nomor 43, Menteng, Jakarta Pusat, diduga dipicu korsleting listrik.

"Penyebabnya itu untuk sementara karena korsleting listrik," kata Pengendali Kebakaran Sektor 6 Menteng Sudin Gulkarmat Jakpus, Jon Muardi, Selasa (9/7).

Jon mengaku tak tahu persis titik pertama kali api muncul. Sebab, pemilik rumah sendiri enggan mengungkapkannya.

Menurut Jon, api paling banyak menghanguskan barang-barang di lantai 2 dan 3 rumah mewah tersebut.

"Untuk lantai 2 itu hampir 75 persen itu terbakar. Di lantai 3 itu hanya 20 persen," ungkapnya.

Tak Ada Korban

Dalam rumah yang terbakar, berisi 10 orang penghuni. Empat di antaranya merupakan bayi. Beruntung, seluruhnya selamat dalam insiden ini.

"Tidak ada korban, mereka sudah lebih dahulu mengungsi karena di sini ada empat bayi, informasi dari pemilik," beber Jon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Utara mengatasi banjir rob di daerah pesisir Jakarta, tepatnya di Muara Angke, dengan rutin mengeruk lumpur yang menyumbat saluran.

"Pengerukan sendiri dilakukan oleh Suku Dinas SDA Jakarta Utara," ucap Plt Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri saat diwawancarai oleh Kompas.com, Selasa (9/7/2024).

Pengerukan lumpur juga dilakukan di sungai dan waduk.

Dengan pengerukan lumpur itu, saluran air, sungai, dan waduk bisa menampung lebih banyak air dan mencegahnya meluap ke jalan atau permukiman warga.

Selain itu, pembangunan tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang sedang dilakukan juga jadi solusi untuk mengatasi banjir rob.

"Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengatasi banjir rob, salah satunya dengan membangun tanggul NCICD yang dibangun bertahap di beberapa wilayah di pesisir Jakarta," kata Hendri.

Sebagai informasi, air banjir rob terus menggenangi sepanjang jalan Dermaga Ujung II setiap harinya.

Menurut Bani Sadar, Ketua RW di Muara Angke, genangan air banjir rob ini sudah terjadi sejak 2022 yang disebabkan karena jalanan yang cekung.

Padahal, kata Bani, kontur jalan di wilayahnya itu awalnya rata semua. Namun, seiring berjalannya waktu, kontur jalan justru berubah dan membentuk cekungan.

Bani dan warga sudah seringkali berupaya untuk mengungi genangan air rob itu dengan mengeruk lumpur di selokan.

Namun, setelah beberapa hari dikeruk, air genangan itu kembali ada karena jalanan yang cekung.

Bani berharap, agar jalanan cekung itu bisa segera diperbaiki oleh pihak terkait.