JAKARTA,investor.id - Pemerintah akan mengubah Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Langkah ini dilakukan agar eksportir bisa menyimpan dana mereka lebih lama dalam pasar keuangan domestik.

“Kita membutuhkan (DHE) agar hasil ekspor itu masuk lebih besar ke Indonesia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (4/11/2024).

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pemerintah menerbitkan regulasi agar eksportir mau menyimpan dana mereka lebih lama di Indonesia. Nantinya dengan dana tersebut memungkinkan agar investor menggunakan DHE sebagai modal kerja bagi usaha mereka. Namun, dia belum merinci terkait penambahan lama penyimpanan DHE di pasar keuangan dalam negeri.

“Sedang dibahas, lebih lama tapi bisa digunakan untuk modal kerja,” terang Airlangga.

Sebelumya pemerintah menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.  Dalam PP 36/2023 , pemerintah menyiapkan skema tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan terkait insentif perpajakan terhadap DHE yang bisa dimanfaatkan eksportir. Pada skema tenor 1 bulan, pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari 20% menjadi 10 persen. Sementara bila eksportir mengkonversi dolar AS menjadi rupiah, maka pemerintah menurunkan bunganya menjadi 7,5%. Untuk tenor 3 bulan, insentif PPh atas bunga deposito yang diberikan adalah sebesar 7,5% untuk DHE dolar AS dan 5% untuk DHE rupiah. Sedangkan skema untuk tenor 6 bulan, PPh atas bunga deposito menjadi 2,5%. Bila dikonversi ke dalam bentuk rupiah, tidak dikenakan PPh bunga deposito.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan bila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu penempatan DHE SDA, maka diperlukan penyesuaian skema insentif yang lebih komprehensif dan menarik bagi eksportir.

“Perpanjangan periode penempatan berarti opportunity cost yang lebih besar bagi eksportir karena likuiditas mereka akan tertahan lebih lama di dalam negeri,” tutur Yusuf.

Idealnya  waktu yang efektif untuk penempatan DHE SDA di dalam negeri  pada kisaran tiga hingga enam bulan. Hal ini berkaca dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa periode retensi devisa yang lebih panjang berpotensi meningkatkan stabilitas cadangan devisa dan mendukung stabilitas nilai tukar.

“Dengan waktu yang lebih panjang memperbesar peluang mengatasi fluktuasi harga komoditas global dan siklus bisnis ekspor yang biasanya berlangsung lebih lama,” ucap Yusuf.

Yusuf mengatakan pemerintah dapat menawarkan beberapa insentif seperti suku bunga premium bagi dana DHE SDA yang ditempatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, pengurangan pajak yang lebih besar, atau kemudahan dalam akses pembiayaan ekspor. Selain itu, prioritas dalam perizinan ekspor juga dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan eksportir terhadap kebijakan ini.

“Dengan insentif yang lebih menarik, eksportir akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA, sekaligus mencegah upaya penghindaran atau pengalihan dana keluar negeri,” terang Yusuf.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Ia menyebutkan dua parameter yang digunakan dalam pengujian dengan lebih dari 100 sampel itu, yakni parameter kualitatif dan kuantitatif. “Secara kualitatif (residunya) ada, namun secara kuantitatif di bawah ambang batas. Berarti ada, tetapi bisa dibersihkan,” tuturnya dalam jumpa pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Menurut keterangannya, uji residu pestisida Chlorpyrifos di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM menggunakan metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry atau GC/MSMS. Hasilnya, diketahui Limit of Detection atau LOD yang terkandung di dalamnya sebanyak 0,02 mikrogram per kilogram (ug/kg) dan Limit of Quantification atau LOQ tercatat sebanyak 0,07 mikrogram per kilogram (ug/kg).

Meski hasil tersebut menunjukkan anggur shine muscat aman dikonsumsi, BPOM mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Salah satunya mengenali dan memilih pangan yang aman dan bermutu serta memperhatikan dan menerapkan cara penyimpanan pangan yang dianjurkan Bapanas.

“Kemudian, untuk buah-buahan yang bisa dikonsumsi tanpa mengupas disarankan seperti tadi, dari Badan Pangan Nasional, mengarahkan untuk mencuci terlebih dahulu dengan air bersih,” kata dia melanjutkan. Namun, untuk kehati-hatian terhadap residu pestisida tertentu disarankan dilanjutkan dengan pengupasan kulit buah. “Pencucian, pengupasan dapat mengurangi risiko paparan residu cemaran,” ucap Taruna. “Jadi kunci pertama yaitu membersihkan dengan air yang mengalir.”

Sebelumnya, ada temuan residu pestisida di atas batas aman pada anggur shine muscat di Thailand. Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Administration (FDA) Thailand belakangan telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan produk anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi.

Adapun, tes cepat (rapid test) yang sebelumnya digelar Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di hampir 100 titik kabupaten/kota memiliki kesimpulan serupa, bahwa anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi.

Pelaksana Harian Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, mengungkapkan sebagian besar yakni 90 persen hasil uji cepat tersebut membuktikan anggur itu negatif residu pestisida. Sedangkan, 10 persen sisanya mengandung residu dalam jumlah aman.

Bapanas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan praktik baik atau good practices sebelum mengonsumsi buah anggur. Praktik baik itu di antaranya memilih anggur yang memiliki izin edar dan mencuci anggur dengan air yang bersih sebelum dikonsumsi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Ia menyebutkan dua parameter yang digunakan dalam pengujian dengan lebih dari 100 sampel itu, yakni parameter kualitatif dan kuantitatif. “Secara kualitatif (residunya) ada, namun secara kuantitatif di bawah ambang batas. Berarti ada, tetapi bisa dibersihkan,” tuturnya dalam jumpa pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Menurut keterangannya, uji residu pestisida Chlorpyrifos di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM menggunakan metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry atau GC/MSMS. Hasilnya, diketahui Limit of Detection atau LOD yang terkandung di dalamnya sebanyak 0,02 mikrogram per kilogram (ug/kg) dan Limit of Quantification atau LOQ tercatat sebanyak 0,07 mikrogram per kilogram (ug/kg).

Meski hasil tersebut menunjukkan anggur shine muscat aman dikonsumsi, BPOM mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Salah satunya mengenali dan memilih pangan yang aman dan bermutu serta memperhatikan dan menerapkan cara penyimpanan pangan yang dianjurkan Bapanas.

“Kemudian, untuk buah-buahan yang bisa dikonsumsi tanpa mengupas disarankan seperti tadi, dari Badan Pangan Nasional, mengarahkan untuk mencuci terlebih dahulu dengan air bersih,” kata dia melanjutkan. Namun, untuk kehati-hatian terhadap residu pestisida tertentu disarankan dilanjutkan dengan pengupasan kulit buah. “Pencucian, pengupasan dapat mengurangi risiko paparan residu cemaran,” ucap Taruna. “Jadi kunci pertama yaitu membersihkan dengan air yang mengalir.”

Sebelumnya, ada temuan residu pestisida di atas batas aman pada anggur shine muscat di Thailand. Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Administration (FDA) Thailand belakangan telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan produk anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi.

Adapun, tes cepat (rapid test) yang sebelumnya digelar Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di hampir 100 titik kabupaten/kota memiliki kesimpulan serupa, bahwa anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi.

Pelaksana Harian Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, mengungkapkan sebagian besar yakni 90 persen hasil uji cepat tersebut membuktikan anggur itu negatif residu pestisida. Sedangkan, 10 persen sisanya mengandung residu dalam jumlah aman.

Bapanas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan praktik baik atau good practices sebelum mengonsumsi buah anggur. Praktik baik itu di antaranya memilih anggur yang memiliki izin edar dan mencuci anggur dengan air yang bersih sebelum dikonsumsi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Investasi industri dana pensiun di instrumen saham tercatat menurun menjadi Rp 26,4 triliun pada Agustus 2024 dari Rp 29,1 triliun pada Agustus 2023.

Selain itu, obligasi korporasi juga turun dari Rp 61,6 triliun menjadi Rp 57,7 triliun.

Mengenai penurunan instrumen itu, Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) menilai hal tersebut lebih kepada risk appetite dari dana pensiun yang menurun terhadap eksposur saham dalam portofolio mereka.

"Disebabkan adanya risiko volatilitas harga saham tahun ini yang sangat dipengaruhi oleh faktor global, terutama kondisi gelopolitik yang penuh ketidakpastian," kata Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri Abdul Hadie kepada Kontan.co.id, Senin (4/11).

Sementara itu, Hadie menerangkan Dana Pensiun Bank Mandiri mencatatkan total investasi sebesar Rp 10,25 triliun per Agustus 2024. Nilai itu tumbuh sebesar 3,38%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Dia bilang porsi terbesar masih pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 43,65%. Diikuti instrumen obligasi korporasi sebesar 30,73%.

Seiring adanya potensi penurunan suku bunga lagi dan sentimen window dressing, Hadie menyebut strategi investasi Dana Pensiun Bank Mandiri tidak banyak berubah hingga akhir 2024.

Dia bilang strategi masih akan sesuai dengan rencana bisnis 2024, yakni tetap mengutamakan investasi pada SBN, Obligasi Korporasi, dan SRBI, dengan risiko yang terukur dan sesuai arahan investasi.

Sebagai informasi, di tengah penurunan nilai investasi di saham dan obligasi korporasi, total investasi dana pensiun malah meningkat. Data OJK mencatat total investasi dana pensiun gabungan per Agustus 2024 sebesar Rp 366,26 triliun, atau naik sebesar 4,9% dari Rp 349,16 triliun per Agustus 2023.

Jakarta: Rumah123 Flash Report edisi Oktober 2024 mencatat tiga kota dengan pertumbuhan harga rumah seken tertinggi pada kuartal III-2024. Kota tersebut yakni Makassar dengan kenaikan 13,3 persen, Surakarta 4,6 persen, dan Denpasar 4,5 persen.

Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan Makassar menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam harga rumah seken, melampaui laju inflasi tahunan dengan selisih sebesar 11,6 persen.

"Sebagai gerbang utama perdagangan di Indonesia Timur didukung pengembangan infrastruktur besar seperti proyek tol, jalur kereta api, dan pelabuhan semakin memperkuat posisi kota ini sekaligus menarik bagi perkembangan pasar properti di kawasan timur Indonesia," jelas dia dalam laporan dikutip Senin, 5 November 2024.
Di Jawa Tengah, Surakarta atau Solo mencatat pertumbuhan harga yang ditopang oleh perkembangan sektor bisnis, pendidikan, pariwisata dan budaya. Sementara itu, Denpasar masih diperkuat dengan posisinya sebagai destinasi wisata global.

"Hal ini yang mendongkrak permintaan terhadap properti premium, termasuk jelang akhir tahun dimana arus wisatawan dalam negeri dan mancanegara berpotensi meningkat," jelas dia.

Baca juga: Kalahkan Yogya dan Bandung, Harga Rumah Seken di Semarang Naik Tertinggi

Dari segi perbandingan permintaan (enquiries) di antara tiga kota tersebut, sejak Januari 2024 lalu, Denpasar merupakan kota yang menunjukkan pertumbuhan cukup konsisten, meski pada bulan September mengalami perlambatan.

Secara year to date, Januari-September 2024, permintaan hunian seken yang dijual di Denpasar tumbuh 24,8 persen, Makassar 19,7 persen dan Solo turun 23,9 persen. Sementara Surakarta menunjukkan tren permintaan yang cukup fluktuatif dibandingkan Denpasar dan Makassar.

Misalnya, pada Maret hingga April 2024 terjadi lonjakan permintaan di Surakarta hingga 2 kali lipat, kemudian kembali mengalami penurunan di bulan-bulan selanjutnya.

Denpasar cukup konsisten mengalami pertumbuhan, meski pada bulan-bulan tertentu mengalami perlambatan, seperti pada Mei dimana sempat terjadi penurunan permintaan sebesar 17 persen.

Sementara Makassar mengalami lonjakan permintaan pada bulan Juli 2024 sebesar 55,4 persen kemudian kembali melambat pada bulan Agustus dan September.

Jika dibandingkan dari sisi permintaan rumah yang dijual dan yang disewa, sepanjang 2024, permintaan untuk rumah yang disewa di Denpasar dan Makassar tercatat signifikan.

Di Denpasar, proporsi orang yang ingin menyewa rumah seken sebesar 58,7 persen, sementara Makassar 56,9 persen. Hal ini cenderung berbeda karakter di Surakarta, di mana sepanjang tahun ini masih didominasi oleh orang yang berminat pada rumah yang dijual, yaitu sebesar 63,7 persen.

Denpasar menunjukkan preferensi berdasarkan harga yang cukup berbeda dibandingkan dua kota lainnya. Denpasar sangat diminati para pencari properti segmen kelas menengah dan menengah atas.

Dengan preferensi untuk rumah dengan segmen harga Rp1-3 miliar sebesar 45,2 persen, sementara Surakarta dan Makassar segmen harga yang lebih diminati adalah di rentang Rp400 juta-Rp1 miliar. Di Surakarta sebesar 31,9 persen dan Makassar 42,3 persen.

Pada segmen rumah di atas Rp5 miliar, proporsi yang cukup besar dialami oleh Surakarta dengan angka 12,3 persen dan Denpasar 11,4 persen, dan Makassar 8,2 persen.

Di Denpasar, pada segmen menengah-bawah yakni di rentang harga Rp400 juta hanya mencatatkan 2,7 persen proporsi permintaan. Sementara Makassar 22,2 persen dan Surakarta mencapai 26,2 persen.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, MEDAN – Tim Survei Bisnis Indonesia memulai kegiatan lapangan menemui pemangku kepentingan yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Sumatra Utara dan Sumatra Selatan untuk mencari ide-ide perbaikan pelaksanaan program tersebut di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui, PSR ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan sawit Indonesia dengan memberi hibah atau bantuan dana kepada para petani/pekebun sawit untuk melakukan replanting tanaman yang telah tidak produktif.

Di tahun pertama peluncuran PSR, tiap petani akan mendapat dana hibah dari Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare untuk melakukan peremajaan tanaman mereka. Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani sawit karena membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir. Namun ternyata sejak diluncurkan pada 2017 lalu realisasi program PSR sulit memenuhi target.

Di Sumatra Utara, misalnya, data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menunjukkan ada sekitar 490.000 hektare lahan sawit rakyat dari total 1,4 juta hektare luas sawit. Sejak 2017 hingga 2023, lahan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh bantuan PSR hanya mampu menyentuh angka 25.581 hektare.

Di tahun 2024 ini, Disbunak Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Hingga November, realisasi PSR di salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia ini hanya sekitar 3.000 hektare.

Pada kegiatan ini Tim Survei Bisnis Indonesia di Sumut menjelajah ke Kabupaten Serdang Bedagai untuk mendalami akar masalah sulitnya PSR mencapai target realisasi. Hal ini mengingat PSR merupakan salah satu jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus di Sumatra Utara yang sebagian besar dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) nya disumbang dari sawit serta turunannya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara M Syarif Zakir Daulay mengatakan, permasalahan lambatnya realisasi program PSR di Sumut sejatinya telah dipetakan pihaknya. Selain karena faktor lahan petani yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, faktor lain yang mencuat ialah persyaratan PSR bagi petani yang masih berubah-ubah.

Zakir menilai isu ini penting untuk dicarikan solusi agar kesejahteraan petani sawit di Sumut meningkat.

“Kami juga berharap adanya masukan atau informasi yang diperoleh oleh rekan-rekan baik dari media maupun stakeholder lainnya karena dalam mengumpulkan data di lapangan kami juga butuh second opinion dan masukan dari berbagai pihak,” kata Zakir Daulay, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatra Utara di acara pelepasan Tim Survey Bisnis Indonesia dalam rangka kegiatan Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, Senin (4/11/2024).

Zakir berharap kegiatan ini nantinya bisa membawa masukan yang diterima tim dari lapangan demi tercapainya program pemerintah untuk ketahanan pangan yang berkedaulatan itu.

Adapun Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting berharap, kegiatan Tim Survei Bisnis Indonesia ke dua provinsi terkait program PSR ini dapat membantu mengurai kemelut program pemerintah pusat tersebut di lapangan.

“Adanya event yang menyoroti perkembangan sawit khususnya program PSR yang ada di Indonesia khususnya Sumut ini akan semakin mengungkap akar masalahnya sehingga permasalahan itu bisa ditemukan solusinya,” kata Timbas.

Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia Sumatra Utara Irsad mengatakan, survei ini diawali dengan riset media yang dilakukan tim untuk mengetahui isu yang berkembang di seluruh media terkait sawit. Dia mengatakan, program PSR menjadi yang paling banyak diperbincangkan atau menjadi perhatian serius di jejaring internet.

“Dari riset isu tersebutlah kami berangkat ke lapangan untuk bertemu dan berdialog dengan pemangku kepentingan di bidang sawit. Temuan di lapangan akan kami bawa ke focus group discussion (FGD) yang dijadwalkan akan menghadirkan Menteri Pertanahan juga Dirjen Perkebunan. Hasil FGD nanti akan jadi rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemangku kepentingan,” tutup Irsad.

Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama antara harian Bisnis Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Sumatra Utara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk melihat lebih jauh pelaksanaan lapangan dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Bisnis Indonesia menurunkan Tim Survey ke Sumatra Utara dan Sumatra Selatan selama kurang lebih sepekan untuk bertemu dengan pemangku kepentingan program PSR yang menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Tanah Air. (K68)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal mengatakan, sekitar 5 juta buruh dari berbagai sektor industri di Indonesia berencana menggelar aksi mogok selama dua hari menyusul proses penetapan upah minimum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mogok nasional ini rencananya akan melibatkan buruh dari sedikitnya 15.000 pabrik dan sektor jasa, termasuk pelabuhan dan transportasi.

Said Iqbal menuturkan, rencana mogok nasional akan dilakukan antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024.

"Salah satu alasan utama aksi mogok nasional ini adalah persoalan upah minimum yang diatur dalam putusan MK terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). MK memutuskan bahwa terdapat 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ia menyebutkan, norma-norma tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh MK.

MK juga menilai sejumlah norma dalam UU Ciptaker merugikan hak konstitusi pekerja dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh.

"Namun, pemerintah, melalui Menko Perekonomian, justru merespons putusan MK dengan menyusun kebijakan baru yang dinilai mengabaikan putusan tersebut, terutama dalam penetapan upah minimum," ungkap Said Iqbal.

"Usulan dari Apindo dan Kadin (pengusaha) yang diterima pemerintah mengarah pada pemberlakuan aturan perhitungan upah minimum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi buruh," lanjutnya.

Said Iqbal menekankan bahwa norma hukum mengenai upah minimum yang ditetapkan dalam putusan MK adalah soal fundamental bagi buruh.

Norma ini mencakup ketentuan bahwa upah minimum harus mengikuti prinsip kelayakan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Putusan MK, terutama norma hukum nomor 8 hingga nomor 17, menegaskan perlunya upah minimum yang adil dan tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha. Tindakan pemerintah yang menyusun peraturan tanpa mengacu pada putusan MK dianggap sebagai upaya yang membahayakan kesejahteraan buruh serta melanggar konstitusi," jelasnya.

Meski melakukan mogok, ia menekankan aksi tersebut akan berlangsung secara damai dan konstitusional.

"Mogok nasional ini adalah bentuk unjuk rasa serempak, bukan sekadar mogok kerja. Aksi ini dilakukan dalam koridor hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dengan demikian, aksi ini sah secara hukum dan dilakukan dengan tertib serta damai," jelas Said Iqbal.

Pihaknya pun telah menyiapkan pemberitahuan resmi kepada Mabes Polri, Polda, dan Polres di seluruh Indonesia sebagai bagian dari prosedur hukum yang sah.

Di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serikat buruh juga akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian.

"Sektor jasa seperti pelabuhan dan transportasi umum juga akan turut berhenti beroperasi selama dua hari sebagai bagian dari unjuk rasa solidaritas untuk menuntut hak-hak buruh yang dijamin konstitusi," tutur Said Iqbal.

Presiden Partai Buruh itu pun mengungkapkan, pihaknya juga menginstruksikan seluruh jajaran partai di 38 provinsi dan 393 kabupaten/kota untuk mendukung aksi mogok nasional.

Partai Buruh bersama serikat-serikat buruh juga mengajak elemen masyarakat, mahasiswa, dan komunitas lainnya untuk mendukung perjuangan buruh dalam menegakkan konstitusi dan menuntut pemerintah menghormati putusan MK.

Said Iqbal menegaskan bahwa Partai Buruh dan serikat-serikat buruh percaya Presiden Prabowo Subianto akan menghormati konstitusi dan memastikan pemerintah mematuhi putusan MK terkait upah minimum dan ketentuan lainnya.

"Kami menaruh kepercayaan penuh pada komitmen Presiden Prabowo untuk menegakkan konstitusi dan melindungi hak-hak pekerja," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal mengatakan, sekitar 5 juta buruh dari berbagai sektor industri di Indonesia berencana menggelar aksi mogok selama dua hari menyusul proses penetapan upah minimum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mogok nasional ini rencananya akan melibatkan buruh dari sedikitnya 15.000 pabrik dan sektor jasa, termasuk pelabuhan dan transportasi.

Said Iqbal menuturkan, rencana mogok nasional akan dilakukan antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024.

"Salah satu alasan utama aksi mogok nasional ini adalah persoalan upah minimum yang diatur dalam putusan MK terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). MK memutuskan bahwa terdapat 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Ia menyebutkan, norma-norma tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum oleh MK.

MK juga menilai sejumlah norma dalam UU Ciptaker merugikan hak konstitusi pekerja dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh.

"Namun, pemerintah, melalui Menko Perekonomian, justru merespons putusan MK dengan menyusun kebijakan baru yang dinilai mengabaikan putusan tersebut, terutama dalam penetapan upah minimum," ungkap Said Iqbal.

"Usulan dari Apindo dan Kadin (pengusaha) yang diterima pemerintah mengarah pada pemberlakuan aturan perhitungan upah minimum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi buruh," lanjutnya.

Said Iqbal menekankan bahwa norma hukum mengenai upah minimum yang ditetapkan dalam putusan MK adalah soal fundamental bagi buruh.

Norma ini mencakup ketentuan bahwa upah minimum harus mengikuti prinsip kelayakan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Putusan MK, terutama norma hukum nomor 8 hingga nomor 17, menegaskan perlunya upah minimum yang adil dan tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha. Tindakan pemerintah yang menyusun peraturan tanpa mengacu pada putusan MK dianggap sebagai upaya yang membahayakan kesejahteraan buruh serta melanggar konstitusi," jelasnya.

Meski melakukan mogok, ia menekankan aksi tersebut akan berlangsung secara damai dan konstitusional.

"Mogok nasional ini adalah bentuk unjuk rasa serempak, bukan sekadar mogok kerja. Aksi ini dilakukan dalam koridor hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dengan demikian, aksi ini sah secara hukum dan dilakukan dengan tertib serta damai," jelas Said Iqbal.

Pihaknya pun telah menyiapkan pemberitahuan resmi kepada Mabes Polri, Polda, dan Polres di seluruh Indonesia sebagai bagian dari prosedur hukum yang sah.

Di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serikat buruh juga akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian.

Indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 65 persen dan 75 persen

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan peningkatan literasi keuangan digital mendorong masyarakat bijak melakukan aktivitas keuangan dan memahami risiko keuangan, sehingga tidak terjebak dengan pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online.

“Kenapa kami perlu penting ini terkait dengan literasi keuangan digital ini? Karena sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan ini di media karena rendahnya literasi keuangan digital. Apakah itu penggunaan aplikasi judol? Banyaknya yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi-aplikasi yang lain. Kenapa ini terjadi? Ya kembali lagi. Karena literasi keuangan digital kita yang memang masih rendah dan perlu ditingkatkan,” kata Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan Djoko pada konferensi pers pre-event Bulan Fintech Nasional (BFN) dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024 di Gedung OJK Menara Radius Prawiro.

Berdasarkan survei Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 65 persen dan 75 persen.

Sedangkan, data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2023 menunjukkan indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 62 persen dan yang paling rendah jika dibandingkan negara ASEAN yang rata-rata mencapai 70 persen.

Seiring dengan perkembangan digitalisasi, Djoko menuturkan masyarakat semakin mudah mengakses layanan dan produk keuangan atau melakukan aktivitas keuangan, hanya melalui telepon genggam atau smartphone.

“Cuma permasalahannya adalah apakah mereka-mereka yang mem-provide layanan di dalam handphone ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya, apakah kita-kita yang menggunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah pula memahami dampak risiko dari yang kita lakukan dengan HP kita? Nah, itulah yang juga ingin kita kejar selama BFN ini,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat perlu lebih meningkatkan pemahaman risiko dan bijak dalam mengelola keuangan agar tidak mengalami kerugian finansial akibat pinjol ilegal dan judi online.

“Ketika kita ngomongin digital, maka di situlah potensi untuk orang yang menggunakan atau digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi literasi terhadap keuangan digital ini yang kita perlukan,” tuturnya.

Menurut dia, di balik kemudahan yang ditawarkan dari kehadiran inovasi dan teknologi seperti kecerdasan artifisial, blockchain, kripto, machine learning, ada potensi risiko yang harus diketahui bersama, misalnya penipuan.

Melalui penyelenggaraan BFN dan IFSE 2024, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko dari berbagai aktivitas keuangan juga semakin meningkat sehingga dapat menghindari aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol dan judi online.

“Kita ingin tingkatkan selama penyelenggaraan kegiatan itu untuk semuanya itu mempunyai tingkat awareness yang sudah lebih memadai dibandingkan dengan sebelumnya,” ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Meski kinerjanya membaik di Kuartal III-2024, namun saham emiten bank digital sepertinya masih belum layak untuk dikoleksi dalam jangka panjang.

Analis saham menilai, rata-rata harga saham emiten bank digital sudah overvalued, sementara itu pergerakan sahamnya juga cenderung stagnan, bahkan betah di zona merah.

Ambil contoh saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) yang berdasarkan data RTI Business selama tiga bulan terakhir harga sahamnya hanya naik 0,37%. Sementara itu pergerakan harga saham ARTO dalam sepekan terakhir telah turun sebesar 6,21%. Adapun pada perdagangan Senin (4/11), harga sama ARTO ditutup di harga Rp 2.270 per sahamnya, turun 2,86%.

Sementara emiten bank digital lainnya seperti PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) mencatatkan pergerakan harga saham di zona hijau selama tiga bulan terakhir, yakni naik sebesar 7,44%. Namun harga sahamnya terkoreksi 2,26% dalam sepekan terakhir.

Adapun harga saham AGRO pada perdagangan Senin (4/11) ditutup di harga Rp 260 per sahamnya, turun 0,76%.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Nafan Aji Gusta menyatakan, harga saham emiten bank digital sudah dalam kondisi overvalued. Di sisi lain, pergerakan sahamnya pun cenderung sideways.

"Jadi untuk jangka panjang bank digital tidak cocok, jadi cocoknya hanya trading,"ungkapnya kepada Kontan, Senin (4/11).

Nafan juga menyebut rata-rata kinerja emiten bank digital cenderung dipengaruhi oleh pendapatan bunga bersih hingga likuiditas bank. Bank digital perlu meningkatkan likuiditasnya untuk meningkatkan penyaluran kredit.

Maklum, bank digital dikenal paling getol tawarkan bunga simpanan dan deposito tinggi, alhasil ini turut mempengaruhi tingginya beban bunga bank. Namun jika bunga bersih mampu tetap tumbuh tinggi, tentu ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Padahal jika melihat lagi kinerja bank digital seperti ARTO dan AGRO di kuartal III-2024, laba bersih ARTO naik 70,69% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 85,84 miliar. Kreditnya juga tumbuh 59% yoy menjadi Rp 17,3 triliun.

Ini turut didukung oleh kecukupan likuiditas ARTO dalam mendukung penyaluran kreditnya, terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh 64% yoy menjadi Rp 16,9 triliun, dengan 57% merupakan segmen dana murah (CASA).

Begitu pun dengan kinerja anak usah BRI Group ini, laba bersih AGRO melesat 130,95% yoy menjadi Rp 33,88 miliar pada Kuartal III-2024. DPK juga tumbuh 11,2% yoy mencapai Rp 7,8 triliun.

"Masalahnya walaupun overvalued, pergerakan sahamnya cenderung sideways, jadi untuk jangka panjang bank digital tidak cocok, jadi cocoknya hanya trading,"ungkapnya kepada Kontan, Senin (4/11).

Senada, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus juga menilai pergerakan saham bank digital memang belum belum menunjukkan momentum kenaikan saat ini.

"Dengan situasi dan kondisi yang ada, mungkin nanti di tahun depan ketika kembali mendapatkan momentum, mungkin berpotensi mengalami kenaikan. Namun untuk saat ini mungkin akan bergerak secara terbatas," ungkapnya.

Meski begitu, masih ada potensi terhadap saham-saham bank digital jika terus diperkuat secara fundamental dan dengan dukungan ekosistem yang kuat.

"Prospeknya masih baik, namun kuncinya adalah membangun ekosistem yang mampu memberikan nilai manfaat bagi industri yang ada saat ini," ungkap Nico.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pada periode Januari-September 2024 atau kuartal III, laba bersih Indoritel Makmur (DNET) melonjak 25 persen dari periode sama tahun lalu sebesar Rp596,12 miliar, sehingga kini menjadi Rp596,12 miliar.

Dengan melonjaknya laba bersih DNET 25 persen, laba per saham dasar ikut melejit dari sebelumnya Rp42,03 menjadi 52,53.

Kemudian pendapatan dari kontrak dengan pelanggan melonjak 1,94 persen dari periode sama tahun lalu Rp1,03 triliun, sehingga menjadi Rp 1,05 triliun. Lalu bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama surplus 62 persen menjadi Rp607,78 miliar dari Rp374,19 miliar. Beban penjualan Rp713,44 miliar, bengkak dari Rp565,96 miliar.

Beban umum dan administrasi dari Rp94,4 miliar menjadi Rp117,31 miliar. Pendapatan lainnya dari Rp567 juta melejit hingga Rp14,55 miliar. Laba usaha mengalami lompatan dari Rp745,57 miliar menjadi Rp849,66 miliar. Penghasilan keuangan dari Rp342,11 miliar melesat ke Rp376,67 miliar.

Biaya keuangan dari Rp405,34 miliar bertambah menjadi Rp423,69 miliar. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan dari Rp682,33 miliar mengalami lonjakan menjadi Rp802,64 miliar. Sedangkan beban pajak dari Rp21,76 miliar membengkak ke Rp33,41 miliar. Sementara laba periode melejit dari Rp660,57 miliar ke Rp769,23.

Total ekuitas mengalami peningkatan dari periode akhir 2023 senilai Rp13,07 triliun menjadi Rp13,85 triliun. Jumlah liabilitas berkurang dari episode akhir tahun lalu Rp7,63 triliun menjadi Rp7,62 triliun. Total aset mengalami lonjakan dari episode akhir tahun sebelumnya Rp20,71 triliun menjadi Rp21,48 triliun.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Platform fintech lending Kredit Pintar menginisiasi langkah untuk memperluas pasar di Indonesia Timur melalui program literasi keuangan bertajuk “Kelas Pintar Bersama” yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Program ini menyasar masyarakat umum, pelaku UMKM, dan generasi muda untuk meningkatkan pemahaman mengenai keuangan, sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi perusahaan jasa keuangan agar mendorong literasi dan inklusi keuangan.

Direktur Bisnis & Operasi Kredit Pintar, Kokko Cattaka, menjelaskan bahwa Kelas Pintar Bersama merupakan upaya berkelanjutan Kredit Pintar untuk mendukung terbukanya basis ekonomi baru di daerah. “Dengan adanya akses keuangan yang lebih luas, bertanggung jawab, dan produktif, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi nasional semakin kuat,” ujar Kokko.

Sejak diluncurkan pada 2021, Kelas Pintar Bersama telah menjangkau 450 peserta hingga September 2024 melalui acara daring dan tatap muka. Di Makassar, kegiatan kali ini berlangsung di Bikin Bikin Creative Hub, Nipah Mall, dengan tema “Pahami Kredit untuk Keuangan yang Lebih Baik.” Kegiatan ini menghadirkan Rista Zwestika, seorang perencana keuangan bersertifikat (CFP), yang membahas pentingnya pengelolaan kredit secara bijak.

Puji Sukaryadi, Brand Manager Kredit Pintar, menambahkan bahwa literasi keuangan menjadi penting dalam mengedukasi masyarakat tentang penggunaan kredit yang bijaksana. “Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat memilih kredit yang tepat dan menghindari utang berlebih, terutama di era digital,” ujar Puji.

Selain literasi keuangan, Kredit Pintar memperluas brand exposure di Sulawesi Selatan melalui kemitraan dengan klub sepakbola PSM Makassar. “Kerja sama ini adalah bagian dari strategi kami untuk menjangkau masyarakat Indonesia Timur melalui media olahraga,” tambah Puji.

Hingga Oktober 2024, Kredit Pintar telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp6,5 triliun. Di Sulawesi Selatan sendiri, total penyaluran kredit mencapai Rp135 miliar sepanjang tahun ini. Dengan capaian tersebut, Kredit Pintar optimistis dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Sejak berdiri pada 2017, total penyaluran Kredit Pintar telah mencapai Rp48,5 triliun, menjadikannya salah satu platform P2P lending terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 33 juta unduhan.