Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 Tenaga Teknis Tahap I pada, Selasa (1/10/2024).

Untuk Tahap II, pendaftaran dibuka pada 17 November 2024 hingga 31 Desember 2024.

Berdasarkan keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Periode pertama yakni untuk pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN.

Kemudian yang kedua, pendaftaran bagi pelamar tenaga non-ASN di instansi pemerintah yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus akan dibuka oleh BKN pada 17 November 2024.

Pada tahap I sudah memasuki pengumuman hasil seleksi administrasi pada Rabu (30/10/2024).

Bagi peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap ini, tersedia kesempatan untuk mengajukan sanggahan.

Para peserta yang terlewat mendaftar di tahap I juga bisa mendaftar di tahap II untuk mengisi sejumlah formasi.

Berikut ini jadwal lengkap pendaftaran PPPK Tahap II yang ditujukan untuk tenaga non-ASN di instansi pemerintah yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir seperti lulusan PPPG dan Guru.

Jadwal Lengkap Seleksi PPPK Tahap II

• Pengumuman Seleksi: 1-30 November 2024
• Pendaftaran Seleksi: 17 November - 31 Desember 2024
• Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024 - 3 Februari 2025
• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 4-18 Februari 2025
• Masa Sanggah: 19-21 Februari 2025
• Jawab Sanggah 20-27 Februari 2025
• Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 22-28 Februari 2025
• Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
• Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi: 8-23 Maret 2025
• Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret - 8 April 2025
• Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 9-16 April 2025
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April - 16 Mei 2025
• Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April -21 Mei 2025
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 25 April - 17 Mei 2025
• Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 30 April-22 Mei 2025
• Pengumuman Hasil Kelulusan: 22-31 Mei 2025
• Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
• Usul Penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025

Bisnis.com, TRENGGALEK - Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berhasil mengevakuasi seekor ular piton dewasa berukuran empat meter (Python reticulatus) yang menyerang peternakan warga dan memangsa puluhan unggas di Desa Sukowetan, Kecamatan Karangan.

Kepala Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Non-Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Trenggalek, Wasis Widodo, Kamis (31/10/2024), mengatakan, evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima pengaduan dan permintaan bantuan dari warga.

Sebelumnya warga RT 06/RW 10 Dusun Karangsoko, Desa Sukowetan, dihebohkan oleh kehadiran ular piton yang diduga telah memangsa 25 ekor ayam milik pelaku usaha ternak unggas atas nama Riza. Kejadian berlangsung pada Rabu (30/10) itu menarik perhatian warga sekitar.

"Dari hasil identifikasi di lapangan, tercatat ada 25 ekor ayam yang mati," katanya.

Mulanya, pemilik ternak tidak menyadari kehadiran ular yang terkenal dengan lilitannya yang mematikan itu. Namun, ia curiga setelah mendengar keributan dari arah kandang ayam miliknya. Saat dicek, ia menemukan ular piton tengah memangsa ayam-ayamnya.

"Lokasinya memang di kandang ayam. Yang bersangkutan adalah peternak ayam," kata Wasis.

Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi ular setelah menerima laporan dari pemilik ternak. Ular piton berukuran besar, dengan panjang mencapai empat meter, berhasil diamankan oleh tim evakuasi.

"Sementara ular ini kami amankan di kantor pemadam kebakaran. Nantinya, akan dilepasliarkan kembali ke habitat yang jauh dari permukiman warga karena bukan termasuk satwa dilindungi," jelasnya.

Wasis juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya memasuki musim peralihan seperti saat ini. Menurutnya, kasus permintaan evakuasi hewan liar di Trenggalek meningkat pada periode-periode serupa.

"Rata-rata yang dievakuasi di Trenggalek adalah ular, kemudian tawon jenis Vespa affinis. Beberapa hewan dilindungi juga pernah kami tangani," pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tak terasa, libur akhir tahun semakin dekat. Banyak keluarga yang mulai menyusun rencana liburan ke destinasi pilihan. Sebagai inspirasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai tiga provinsi tujuan di tanah air yang paling banyak dikunjungi turis lokal pada tahun 2023.

Namun kemanapun destinasinya, perencanaan keuangan perlu disiapkan agar dapat menikmati momen spesial bersama keluarga tanpa khawatir pengeluaran membengkak.

Charles Budiman, Head Digital Banking Maybank Indonesia menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan yang matang dapat membantu mewujudkan liburan tanpa menimbulkan masalah finansial di masa depan.

“Liburan keluarga cenderung membutuhkan perencanaan yang lebih rinci dan biaya lebih besar dibandingkan berlibur sendiri. Maka sebelum melakukan perjalanan, baik ke dalam maupun luar negeri, pastikan mengatur budget dan memantau pengeluaran agar tidak mengganggu kondisi keuangan setelah berlibur. Melalui layanan perbankan digital, proses ini dapat menjadi lebih efisien, membuat pengaturan budget liburan, untuk momen keluarga yang berkualitas, menjadi lebih mudah.”

Punya rencana mengajak keluarga pergi liburan? Mari simak 6 cara mudah mengatur budget agar perjalanan kali ini tak kalah berkesan!

1. Menetapkan batas budget yang realistis

Sebelum berangkat, tentukan anggaran yang realistis untuk setiap kategori pengeluaran, mulai dari transportasi, akomodasi, atraksi wisata, kuliner, hingga oleh-oleh. Jika memutuskan mengajak keluarga bepergian ke luar negeri, hitung juga pengeluaran untuk keperluan mempersiapkan passport, visa, dan asuransi perjalanan dari seluruh anggota keluarga agar liburan tetap nyaman dan aman.

2. Menabung dana liburan secara rutin

Setelah menetapkan perkiraan budget, kini waktunya menyisihkan penghasilan, bonus, atau sumber pendapatan lainnya untuk tabungan liburan. Jika rencana berlibur masih cukup jauh, mulailah untuk menabung dana liburan dari sekarang secara rutin dengan memisahkan pendapatan setiap bulan hingga mencapai target budget. Untuk mempermudah, bedakan juga tabungan konsumsi dan liburan.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Impor daging jenis lembu (sapi dan kerbau) berpotensi mengalami lonjakan pada 2025 mendatang. Hal ini seiring langkah pemerintah yang hendak menggulirkan program makan bergizi gratis.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana mengatakan, salah satu menu makanan bergizi gratis akan mengandung protein hewani yang tentu diperoleh dari daging. Dari situ, kebutuhan daging untuk program makan bergizi gratis akan meningkat signifikan.

Tentu tidak mungkin seluruh kebutuhan daging tersebut didapat dari hasil produksi dalam negeri. Sebagai gambaran, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pernah menyebut, total kebutuhan daging sapi-kerbau nasional mencapai 774.410 ton pada 2024 dengan produksi dalam negeri diperkirakan sebesar 268.324 ton. Adapun kuota impor daging tahun ini tercatat sebanyak 270.352 ton.

"Kemungkinan besar impor daging akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2025," ujar Teguh, Rabu (30/10).

Pihak APPDI belum bisa memproyeksikan total kebutuhan impor daging lembu pada 2025 mendatang seiring berjalannya program makan bergizi gratis. Ini mengingat kuota impor daging ditetetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dalam negeri.

Lagi pula, Presiden Prabowo Subianto mengubah nomenklatur sejumlah kementerian, sehingga APPDI belum mengetahui secara pasti apakah pembahasan dan penetapan kuota impor daging akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Ekonomi atau Bidang Pangan.

"Biasanya ada Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) untuk penetapan kuota impor daging pada bulan November nanti, tapi kami masih menanti kepastian siapa yang menangani program ini," ungkap dia.

Terlepas dari itu, APPDI memastikan para anggotanya siap mendukung kebijakan makan bergizi gratis dan memastikan pasokan daging untuk program tersebut dapat terpenuhi. Jika tidak ada gejolak ekonomi global, semestinya kegiatan impor daging pada 2025 dapat berjalan lancar.

Terlebih lagi, pemerintah sudah membuka pintu lebih lebar untuk mengimpor daging. Dahulu, daging yang diimpor Indonesia terkonsentrasi berasal dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada. Sekarang Indonesia memiliki lebih banyak opsi untuk mengimpor daging, misalnya dari India dan Brazil.

Teguh juga menyebut, jika program makan bergizi gratis langsung dilaksanakan pada awal 2025, maka saat itu pula lonjakan impor daging lembu akan terjadi. Sebab, pada periode yang sama, para importir juga mesti menyiapkan lebih banyak pasokan daging untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran Idulfitri yang berlangsung pada kuartal I-2024.

Capaian impor daging

Sebagaimana diketahui, badan Pusat Statistik (BPS) menyebut realiasi impor daging lembu tercatat sebesar 99.120 ton pada Januari-September 2024. Volume impor ini setara dengan nilai US$ 375,68 juta.

Mayoritas impor daging Indonesia berasal dari Australia, India, dan AS. Rinciannya, impor daging dari Australia mencapai 71.400 ton, India 11.890 ton, dan AS 6.670 ton.

Teguh mengungkapkan, sebagian besar impor tersebut berupa daging beku yang telah terealisasi 70% sampai 80% dari total kuota impor daging tahun ini. APPDI juga menyebut Indonesia juga mengimpor daging dalam bentuk sapi hidup yang realisasinya sudah sekitar 30%--40%. Sapi hidup ini akan digemukkan selama tiga bulan paska diimpor, baru kemudian disembelih dan diolah dagingnya.

Berkaca pada realisasi tersebut, APPDI memandang bahwa bisnis importasi daging lembu masih sangat menjanjikan. Pasalnya, kebutuhan daging di Indonesia terus meningkat sedangkan produksi lokal terbatas..

"Faktanya banyak pihak yang masih melakukan impor daging, sehingga membuktikan bahwa bisnis ini masih mampu menghasilkan margin yang menguntungkan," pungkas Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana mengubah skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kian kencang berembus. Presiden Prabowo Subianto pun telah memanggil para menteri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksekusi rencana tersebut.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun dipanggil untuk menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait subsidi pada Rabu (30/10/2024) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pada ratas tersebut Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi. Ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di lokasi.

Prabowo pun disebut menugaskan para menteri dan pejabatnya agar menuntaskan soal pendataan penerima subsidi ini dalam kurun waktu dua pekan.

Ini termasuk menelusuri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di beberapa instansi/lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah ditugaskan untuk memimpin pendataan tersebut.

Lantas, apakah perubahan skema penyaluran BBM subsidi menjadi BLT tersebut benar-benar mutakhir? Apa saja untung ruginya?

Ancaman Bagi Kelas Menengah

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan perubahan skema subsidi BBM ke BLT perlu diperhatikan. Pasalnya, penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Faktanya kan yang menggunakan BBM bersubsidi ada kelas menengah rentan juga. Mau dikatakan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, membuat kelas menengah rentan ini candu beli BBM bersubsidi,” kata Bhima saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Oleh karena itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin. Sebab, mereka tak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ucapnya.

Karenanya, Bhima mengingatkan agar rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap. Selain itu, dibutuhkan cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.

Persoalan data

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan sukses tidaknya penyaluran BBM lewat BLT tergantung pada data yang presisi. BLT, tuturnya, jadi suatu isu besar kalau datanya tidak tepat sehingga akan melahirkan politisasi.

“Kalau datanya kurang presisi maka akan terjadi protes, Mampukah pemerintah membuat data BLT jadi valid?" kata dia.

Menurutnya, jika hanya disalurkan kepada masyarakat miskin yang berjumlah 26 juta jiwa, tentu implikasi terhadap perekonomian tidak terlalu signifikan. Pasalnya, masih ada masyarakat yang sebenarnya tidak miskin, namun rentan miskin, yang akan terjerembab dan tidak mendapatkan BLT jika kebijakan pengetatan subsidi terjadi.

Setidaknya ada 130 juta masyarakat kelas menengah yang rentan miskin atau sering disebut aspiring middle class. Menurut Eko, kalau BLT tidak menyentuh level ini, dia khawatir pengetatan subsidi BBM berimplikasi pada aktivitas ekonomi kelompok tersebut.

“Kalau diperlebar ke kelompok itu seberapa jauh juga. Waktu Covid bantuan juga merambah kelas menengah ini,” pungkasnya.

Belum Saatnya

Eko pun menilai kebijakan pengetatan BBM subsidi itu tidak tepat diterapkan di situasi ekonomi domestik saat ini yang tidak mendukung. Situasi ekonomi tak mendukung ini ditandai dengan penurunan daya beli serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat.

“BBM itu vital untuk ekonomi, termasuk industri dan transportasi. Kalau saya melihat jika terjadi pengetatan subsidi saat ini memang tidak akan menaikkan inflasi namun dipastikan akan gerus pertumbuhan ekonomi dan tambah efek psikologi bertambah,” ujarnya.

Kondisi masyarakat saat ini menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat pada penurunan jumlah tabungan masyarakat yang berada di bawah Rp100 juta.

Saat ini, rerata uang yang berada pada tabungan masyarakat menengah ke bawah hanya sebesar Rp1,5 juta. Dengan kondisi itu, kalau ada hentakan harga konsumsi akan berimplikasi makin dalam pada perekonomian.

“Momennya harus pas, tapi setidak jangan saat masyarakat sedang ekonominya lesu,” tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 2,33 triliun sampai dengan September 2024. Nilai ini turun sekitar 8,9 persen dari capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2,56 triliun.

Penurunan itu terjadi meskipun pendapatan bunga bersih perusahaan meningkat. Tercatat pada pos pendapatan bunga bersih, Bank Danamon membukukan Rp 11,71 triliun, naik dari tahun lalu sebesar Rp 11,29 triliun.

Selain itu, pendapatan operasional lainnya juga mencatat kenaikan. Pada pos ini Bank Danamon membukukan pendapatan sebesar Rp 3,43 triliun, naik dari Rp 2,94 triliun.

Susutnya laba bersih Bank Danamon disebabkan oleh beban operasional yang membengkak. Tercatat beban operasional lain Bank Danamon meningkat menjadi Rp 12,04 triliun, dari semula Rp 10,76 triliun.

Dengan perkembangan tersebut, laba sebelum pajak penghasilan Bank Danamon menurun. Tercatat laba sebelum pajak Bank Danamon sebesar Rp 3,07 triliun, turun dari Rp 3,42 triliun.

Adapun dari sisi fungsi intermediasi perbankan, Bank Danamon mencatat penyaluran kredit sebesar Rp 186,5 triliun. Nilai ini naik 12 persen secara tahunan.

Pada saat bersamaan, total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perusahaan mencapai Rp 148,9 triliun. Jika dibandingkan tahun lalu, nilai ini naik 14 persen secara tahunan.

"Pencapaian ini menunjukkan bahwa Danamon berada di jalur yang tepat dalam menjalankan strategi dan investasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan," ujar Direktur Utama Bank Danamon Indonesia, D. Ejima, dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Ejima menilai, perkembangan itu diikuti oleh kualitas aset yang membaik, tercermin dari rasio loan at risk (LAR) perusahaan yang membaik 80 basis points (bps) menjadi 11,5 persen. Kemudian, rasio non performing loan (NPL) bruto membaik 30 bps menjadi 2 persen.

"Danamon akan melanjutkan fokus pada ekosistem yang disasar dan terus bertransformasi dan berkolaborasi dengan MUFG dan anggota groupnya sebagai One Financial Group untuk memberikan produk keuangan yang holistik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

“Jadi jangan sampai diasumsikan penghapusan utang berlaku untuk seluruh pelaku UMKM atau pun petani-petani kita,” kata Maman saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan kebijakan ini akan berlaku bagi pihak-pihak yang memang pernah dirugikan akibat keadaan force majeur seperti bencana maupun benar-benar tidak mampu. Menurutnya, nilai kredit hingga kriteria spesifiknya masih terus dibahas oleh pemerintah.

“(Jumlah) detail saya kurang paham karena pas itu kan naik turun. Itu yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

Selain itu, sejumlah pihak perbankan juga telah memberikan respons terhadap rencana kebijakan ini. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. misalnya, berencana membentuk pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. “Membentuk CKPN yang cukup untuk kredit bermasalah di semua segmen termasuk debitur UMKM sesuai kebutuhan,” kata Sekretaris Perusahaan BNI, Okki Rushartomo kepada Tempo, Selasa, 29 Oktober 2024.

Kendati begitu, Okki mengatakan rencana pemerintah melakukan hapus tagih pinjaman UMKM petani dan nelayan diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali sumber pendanaan dari bank. Terutama bagi debitur UMKM yang jatuh ke non performing loan (NPL) disebabkan oleh force majeure (bencana) atau terdampak Covid-19.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Super Indo Supermarket resmi telah mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menjamin kehalalan dan kualitas produk serta meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Acara simbolis penyerahan sertifikat ini dihadiri oleh Kepala Badan BPJPH, Direktur Utama LPPOM MUI, Halal Science Center IPB dan Manajemen Super Indo. Pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan Super Indo untuk menjadi perusahaan ritel yang paling dipercaya di Indonesia.

“Hari ini merupakan momentum penting bagi PT Lion Super Indo, dimana dengan bangga kami umumkan bahwa Super Indo telah berhasil memperoleh Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Boudewijn van Nieuwenhuijzen, President Director Super Indo menuturkan pencapaian ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan berorientasi pelanggan nomor 1 di Indonesia.

"Kami memahami bahwa pelanggan sangat percaya kepada kami, dan kami berkomitmen untuk memenuhi kepercayaan tersebut dengan menyediakan produk dan layanan yang mematuhi standar kualitas dan kepatuhan halal. Bagi kami, Sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai perusahaan yang selalu mengedepankan kualitas dan kepuasan pelanggan," ujarnya saat ditemui di Kamaja Social Space di Jakarta, Rabu (30/10).

Asal tahu saja,Super Indo telah berhasil memperoleh Sertifikasi Halal untuk dua kategori penting, yaitu Jasa penjualan tanpa proses dengan nomor ID00410020402620824 dan penyediaan makanan & minuman dengan pengolahan dengan nomor ID00410020401140824. Selain itu, Super Indo juga telah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal dengan sangat baik (excellence).

Plt Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si mengapresiasi atas perolehan sertifikat halal Super Indo. Sertifikat halal akan memberikan dampak positif dan nilai tambah kepada pelaku usaha.

“Kami mengapresiasi atas diperolehnya sertifikat halal Super Indo. Dengan jaminan produk halal tersebut Super Indo bisa memberikan kepercayaan masyarakat. Sertifikasi ini membuat Super Indo ikut mendorong tumbuhnya ekosistem industri halal di Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu juga untuk mensukseskan program pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024, terutama untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan, dan minuman," kata dia.

Selanjutnya, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) Ir. Muti Arintawati, M.Si mengatakan bahwa sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah, dan Super Indo telah melalui proses ini dengan baik.

"Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Super Indo yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Pencapaian ini merupakan bukti komitmen Super Indo dalam menjunjung tinggi standar kualitas dan integritas dalam produk mereka. Di pasar saat ini, di mana konsumen semakin sadar akan makanan yang mereka konsumsi, sertifikasi ini memainkan peran penting dalam menumbuhkan kepercayaan dan transparansi dalam industri makanan," imbuhnya.

Selanjutnya, Kepala Pusat Halal Science Center Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc menambahkan pihaknya bangga telah menjadi konsultan untuk Super Indo selama perjalanan sertifikasi halal mereka.

Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan dedikasi Super Indo dalam menghadirkan produk berkualitas, tetapi juga komitmen Perusahaan untuk memenuhi standar halal yang ketat yang diharapkan dan layak diterima oleh konsumen.

"Kami percaya bahwa sertifikasi halal lebih dari sekadar kepatuhan; sertifikasi ini mewujudkan pendekatan holistik terhadap keamanan pangan, jaminan kualitas, dan tanggung jawab etika. Keberhasilan mendapatkan sertifikasi halal merupakan pencapaian yang signifikan bagi Super Indo dan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek mereka," ujarnya.

Yuvlinda Susanta, General Manager of Corporate Affairs & Event Management Super Indo mengatakan sertifikasi halal yang diperoleh bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari komitmen Perusahaan untuk terus menghadirkan produk-produk berkualitas dan halal bagi konsumen.

"Kami bekerja sama dengan pemasok yang memiliki sertifikat halal dan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi. Selain itu, kami juga memiliki sistem pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi sesuai dengan standar halal. Kami berharap dengan adanya sertifikasi halal ini, konsumen semakin merasa aman dan nyaman berbelanja di Super Indo," ucapnya.

Jakarta -

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan terhadap rupiah pagi ini. Bahkan, posisinya sempat menguat ke posisi Rp 15.709.

Dikutip dari data RTI, Kamis (31/10/2024), dolar AS dibuka pada level Rp 15.690. Lalu nilainya sempat anjlok ke posisi Rp 15.672.

Kemudian sekitar pukul 09.10, rupiah melesat naik ke posisi Rp 15.709. Namun posisi itu tidak berlangsung lama, dolar AS akhirnya turun ke posisi Rp 15.692 atau naik 2 poin (0,01%) dari pembukaan perdagangan.

Pagi ini nilai tukar dolar AS tertinggi berada di level Rp 15.709 dan terendah Rp 15.672. Secara mingguan dolar AS tercatat menguat 0,72% dan secara bulanan dolar AS menguat 1,08%.

Kemudian secara tiga bulanan dolar AS minus 3,31%. Secara 6 bulanan melemah 3,05%. Lalu secara year to date dolar AS menguat 1,93%. Serta secara tahunan melemah 1,00%.

Sedangkan nilai tukar dolar AS dengan sejumlah mata uang lainnya juga cenderung mengalami penguatan. Contohnya seperti terhadap dolar Australia, dolar AS terpantau menguat 0,03%, dan terhadap Euro menguat 0,08%.

Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap pound sterling menguat 0,12%, terhadap Yen menguat 0,05%, dan terhadap dolar Singapura menguat 0,05%. Sedangkan terhadap Yuan dolar AS terpantau melemah 0,04%.

(shc/fdl)

JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) alias Blibli melaporkan kinerja keuangan yang meningkat di sepanjang tahun 2024 atau sembilan bulan terakhir. Pendapatan neto konsolidasi perseroan tumbuh sebesar 16% dan 6% secara YoY pada masing-masing periode di kuartal III 2024 dan sembilan bulan di 2024.

"Meskipun pertumbuhan melambat dan lemahnya permintaan yang kami alami di awal tahun, kami berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang baik selama sembilan bulan terakhir, didukung oleh upaya tiada henti dalam melakukan ekspansi marjin, kepemimpinan biaya, dan sinergi omnichannel dalam ekosistem," ujar CEO & Co-Founder Blibli, Kusumo Martanto.

Diterangkan pertumbuhan kinerja positif Blibli tercermin dari pertumbuhan laba bruto konsolidasi sebesar 35% y.o.y dan pengurangan kerugian EBITDA konsolidasi sebesar 34% y.o.y.

Struktur biaya yang lebih baik terlihat dari lebih rendahnya persentase beban operasional konsolidasi terhadap TPV dari 8,0% pada sembilan bulan di 2023 menjadi 7,4% pada sembilan bulan tahun 2024. Menghasilkan peningkatan kinerja persentase EBITDA konsolidasi terhadap TPV sebesar 160-bps y.o.y, dari -4,4% pada 9M2023 menjadi -2,8% pada 9M24.

Selain itu untuk peningkatan pelayanan, pembangunan gudang baru di Marunda telah rampung pada akhir bulan September 2024 dan sudah mulai beroperasi secara bertahap sejak bulan Oktober 2024 untuk memenuhi pesanan pelanggan.

"Kami juga kembali menggapai tonggak sejarah lainnya dengan berhasil menyelesaikan pembangunan gudang baru kami di Marunda. Dengan penggunaan berbagai teknologi dan sistem otomasi seperti Warehouse Management System (WMS), Artificial Intelligence, Pick-to-Light, dan Conveyor System," bebernya.

Ia menyakini gudang baru ini akan mengoptimalkan keseluruhan operasi dan kemampuan pemenuhan BELI di masa mendatang, termasuk untuk layanan Fulfillment at Speed (FAS) dan Fulfilled by Blibli (FBB).

"Kelanjutan strategi inovasi menjadi kunci dalam perjalanan kami untuk memberikan kenyamanan dan melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, termasuk pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/Al) untuk meningkatkan visibilitas produk kami di pasar, sementara mesin rekomendasi yang lebih baik telah meningkatkan rasio click-through-rate (CTR) kami lebih dari dua kali lipat," ungkapnya..

Selain itu Ia menamnbahkan, program Blibli Affiliate diluncurkan pada bulan Juli untuk meningkatkan jumlah pengguna baru dengan memanfaatkan kumpulan afiliator telah memperoleh daya tarik positif selama beberapa bulan terakhir.

Blibli juga mempertahankan dan bertransisi ke sertifikasi ISO 27001:2022, suatu pencapaian merefleksikan komitmen Perseroan terhadap keamanan informasi.

Dengan penambahan 7 toko elektronik konsumen sepanjang kuartal ketiga tahun 2024, Perseroan telah mengoperasikan sebanyak 192 toko elektronik konsumen, serta 62 gerai supermarket premium dan 31 home and living experience centers pada akhir September 2024.

Pada bulan Oktober, BELI telah menyelesaikan peningkatan modal sebesar Rp2,25 triliun melalui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan menerbitkan 4.900.240.527 lembar saham baru atau 3,98% dari modal disetor dan ditempatkan oleh Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp460 per lembar saham.

"Dengan terbukanya peluang pertumbuhan yang berkelanjutan melalui Take Rate yang lebih tinggi, pertumbuhan Pendapatan Neto konsolidasi kami meningkat pada 3Q24 menjadi +16% y.o.y dari +1% y.o.y pada periode 1H24. Tren segmen Ritel 1P mulai berbalik dengan bertumbuh sebesar +43% q.o.q dengan Take Rate yang jauh lebih tinggi. Sedikit demi sedikit, pondasi kami mulai siap untuk mendukung lebih banyak pertumbuhan," ungkap CFO, Ronald Winardi.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka melemah pada perdagangan pagi ini, tetapi bergerak ke zona hijau. Indeks Bisnis-27 dibuka terdorong saham-saham seperti UNTR, BBRI, hingga PGAS.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka pada level 583,39. Indeks bergerak di kisaran 582,11 hingga 587,81.

Dari 27 konstituen, terdapat 15 saham yang dibuka di zona hijau, dan 12 saham lainnya dibuka di zona merah.

PT United Tractors Tbk. (UNTR) memimpin penguatan indeks dengan naik 2,37% atau 625 poin ke level Rp27.050. Selanjutnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 1,7% ke level Rp4.790, dan saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) menguat 0,89% ke level Rp2.270 pagi ini.

Emiten lainnya yang menguat di antaranya PGAS yang naik 1%, TOWR menguat 0,63%, BRPT naik 0,50%, serta BBCA yang naik 0,48% pagi ini.

Sementara itu, saham-saham yang melemah dialami oleh TLKM yang turun 1,38%, ICBP melemah 0,80%, MIKA turun 0,70%, serta saham INKP yang melemah 0,62% pagi ini.

Di sisi lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka stagnan pada Kamis (31/10/2024). IHSG dibuka pada level 7.569 pagi ini.

Sesaat setelah pembukaan perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.558-7.575.

Tercatat, 178 saham menguat, 116 saham melemah, dan 210 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau pada posisi Rp12.686 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memburu eks CEO PT Investree Radika Jaya (Investree) Adrian Asharyanto Gunadi yang diduga berada di luar negeri. Bekas pucuk pimpinan perusahaan pinjaman online (pinjol) itu diduga menghimpun dana tanpa izin atau tindak pidana di sektor jasa keuangan.

“Penyidik OJK secara intens berkoordinasi dengan penyidik Polri,” kata Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 28 Oktober 2024.

Meski demikian, Agusman tak menjelaskan hasil dan proses penyelidikan kasus tersebut. Dia mengatakan OJK akan menyampaikan hasil dari penyelidikan kasus ini di waktu yang tepat.

“Agar tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan saat ini,” kata dia.

Selain itu, OJK juga mendalami soal dana ilegal yang telah dihimpun Adrian. “Sedang dalam proses pendalaman oleh Penyidik OJK,” kata dia.

OJK telah mencabut izin usaha Investree pada 21 Oktober 2024. Karena itu, OJK menyebut Investree wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi paling lama 30 hari kalender sejak izin usaha dicabut.

“Saat ini OJK masih menunggu penunjukan tim likuidasi,” kata Kepala Eksekutif OJK Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 28 Oktober 2024.

Sebelum izin usaha dicabut, CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.

Pada Senin, 28 Oktober kemarin, sebanyak 22 lender menggugat perdata PT Investree Radika Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan perbuatan melawan hukum usai izin perusahaan itu dicabut Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah kerugian 22 penggugat itu sebesar Rp 2.581.833.388.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Selatan gugatan itu teregister pada Senin, 28 Oktober 2024 dengan nomor perkara 1123/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL. Sementara itu, sidang perdana dari perkara ini akan digelar pada Selasa, 19 November 2024.