Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) menu ikan untuk masyarakat di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, dalam rangka ulang tahun (HUT) ke-25 KKP.

Wakil Menteri (Wamen) KKP Didit Herdiawan mengatakan bahwa asupan protein ikan dalam program MBG sangat baik untuk kesehatan. Adapun, inisiatif program ini ditujukan untuk anak-anak hingga ibu hamil.

“Makan bergizi ini merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana kami ditemani oleh rekan kami dari Badan Gizi Nasional untuk bisa mengkolaborasikan kegiatan ini,” kata Didit dalam acara HUT ke-25 KKP bertajuk KKP melalui Ekonomi Biru Siap Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Menu Ikan untuk Indonesia Maju di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, penerima simulasi program MBG menu ikan adalah anak sekolah dasar (SD), anak sekolah menengah pertama (SMP), dan warga Pulau Untung Jawa.

Untuk simulasinya, penerima program MBG di Pulau Untung Jawa mendapatkan nasi, telur balado, ikan kembung bumbu kuning, olahan ikan fillet, sayur capcay, sambal, dan jeruk. Selain itu, penerima MBG juga bisa mencicipi susu ikan rasa stroberi.

Didit mengungkap bahwa KKP telah menyiapkan sekitar 32.600 makan bergizi di 180 unit pelaksana teknis (UPT) KKP di Indonesia, termasuk di Pulau Untung Jawa.

Merujuk peta kelurahan Pulau Untung Jawa, wilayah ini memiliki luas 40,10 hektar. Dari segi populasi, terdapat 2.605 penduduk yang terdiri dari 1.317 jiwa laki-laki dan 1.288 jiwa perempuan. Serta, ada 833 kepala keluarga, 9 Rukun Tetangga (RT), dan 3 Rukun Warga (RW).

“Arahan saya, tetap melayani masyarakat dengan optimal terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai di daerah darat, ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Didit pun mengimbau agar seluruh UPT KKP terus meningkatkan program makan ikan dengan mengadakan sosialisasi. Dia juga memerintah agar setiap UPT melaporkan pendataan murid SD, SMP, SMA dan sederajat ke kantor pusat untuk dilakukan kerja sama program MBG dengan Badan Pangan Gizi Nasional.

“Protein ikan ini sangat baik untuk kesehatan,” ungkapnya.

Dia juga berharap dengan program MBG ini bisa mencerdaskan generasi bangsa menuju Indonesia maju 2045.

“Semoga putra putri cucu-cucu kita mendapatkan kekuatan dan kesehatan dan menjadi generasi bangsa yang cemerlang dalam rangka Indonesia maju 2045,” tuturnya.

Lebih lanjut, Didit juga berharap program MBG ini bisa terlaksana dengan baik. “Semoga ke depan program atau pelaksana kegiatan ini dapat berlanjut dan terlaksana dengan baik bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Wamen Didit Herdiawan baru tiba pada pukul 10.00 WIB di fasilitas Bakti Kesehatan, Taman Amiterdam, Kepulauan Seribu. Didit mengenakan topi putih dengan kaos berlengan panjang tampak berwarna turquoise blue bertuliskan Ekonomi Biru untuk Indonesia Maju.

Setibanya di lokasi, Didit langsung menghampiri petugas kesehatan dan warga yang tengah me melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian menyerahkan program bantuan.

Di samping program MBG, KKP juga memberikan fasilitas kesehatan atau Bakti Kesehatan dalam rangka HUT ke-25 di Taman Amiterdam, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

Adapun fasilitas kesehatan yang dimaksud mulai dari berat dan tinggi badan, tekanan darah, hingga pemeriksaan gula darah. Setelah melakukan serangkaian kesehatan, dokter akan menanyakan kondisi dan meresepkan obat ke pasien.

Selain itu, masyarakat yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan akan mendapatkan dua kotak susu sapi, madu, dan vitamin.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkap permasalahan industri pariwisata terkait aktivitas online travel agent (OTA) asing di Indonesia.

Keberadaan OTA asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia membuat mereka tidak mengikuti regulasi yang ada. Contohnya adalah membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak komisi kepada pihak hotel, yang tentu merugikan sektor akomodasi lokal.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, dalam transaksi penjualan voucher hotel, OTA asing seharusnya menjadi pihak yang memungut dan menyetor PPN ke pemerintah, bukan hotel.

"Ketika OTA asing membeli (voucher) dari hotel dan menjual kembali kepada konsumen, mereka harus menerbitkan faktur yang mencantumkan PPN. Ini menjadi masalah jika pajak tersebut tidak dipungut oleh OTA," ujar Nailul dalam keterangan pers, Selasa (29/10).

Nailul menambahkan, terkait pajak OTA seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan penegakan aturan yang lebih tegas. Ia juga menggarisbawahi bahwa diskon yang sering ditawarkan OTA asing dapat merugikan hotel.

"Diskon yang diberikan OTA berasal dari keuntungan pajak yang tidak mereka bayar, sementara hotel tetap harus membayar PPN meskipun harga sudah dipotong," jelas Huda.

Hal ini membuat posisi hotel semakin sulit, karena mereka tidak hanya bersaing dengan harga. Akan tetapi juga harus menanggung beban pajak yang seharusnya menjadi tanggung jawab OTA.

Lebih lanjut, Huda menekankan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai siapa yang memungut, siapa yang dipungut, dan siapa yang membayar pajak.

"Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang memastikan bahwa OTA asing yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi aturan pajak yang berlaku," ujarnya.

Dampak dari situasi ini, menurut Huda, bisa bermanfaat bagi industri pariwisata secara keseluruhan karena semakin banyaknya orang yang bepergian.

Namun, di sisi lain, OTA lokal akan mengalami dampak negatif karena pangsa pasar mereka tergerus oleh OTA asing.

Dalam menghadapi tantangan ini, Huda mengingatkan bahwa pengelolaan pajak yang baik akan berkontribusi pada keberlangsungan industri pariwisata di Indonesia.

"Dengan pengaturan yang tepat, industri pariwisata dapat berkembang lebih baik, memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk konsumen dan pelaku usaha lokal," terang dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, permasalahan regulasi dan birokrasi kerap menjadi penghambat bagi para pelaku usaha pariwisata. Salah satu masalah utama adalah keberadaan OTA asing yang beroperasi tanpa Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Situasi ini merugikan sektor akomodasi, karena OTA asing tersebut tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Yusran.

AKHIR-akhir ini, kita dikejutkan berita tentang raksasa bisnis tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang mengalami pailit karena mempunyai utang sebesar Rp 25 triliun.

Pabrik textil terbesar se-Asia Tenggara ini juga membukukan kerugian sebesar Rp 421 miliar pada semester I tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto sampai memerintahkan empat kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk segera menangani masalah ini, jangan sampai menjadi lebih buruk mengingat Sritex mempunyai karyawan sekitar 50.000 orang.

Namun tahukah Anda, ada sektor bisnis yang saat ini kondisinya juga tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan, maka kondisi dan dampaknya akan lebih parah daripada Sritex. Sektor bisnis tersebut adalah bisnis penerbangan.

Parah dan kronis

Ibarat orang sakit, bisnis penerbangan nasional sudah parah dan kronis. Hal ini bahkan sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Dapat diketahui dari tahun 2017-2018, di mana pada tahun itu maskapai sebagai aktor utama pada bisnis penerbangan mengalami kerugian yang sangat besar.

Misalnya, dari laporan keuangan Garuda Indonesia Group tahun 2018 yang menyatakan kerugian bersih sebesar 175,02 juta dollar AS atau sekira Rp 2,63 triliun. Begitu juga maskapai Indonesia AirAsia yang rugi hingga Rp 907 miliar.

Garuda dan AirAsia adalah dua perusahaan terbuka sehingga laporan keuangannya dapat dilihat publik.

Maskapai lain walaupun laporan keuangannya tidak terbuka, sebenarnya nasibnya juga sama saja.

Misalnya, Sriwijaya Air Group pada 2018 mengumumkan jumlah utangnya sebesar Rp 2,46 triliun. Maskapai ini kemudian bergabung secara operasional dengan Garuda Group agar terhindar dari bangkrut.

Untuk menghindari kerugian, pada 2019, maskapai nasional mencoba mengumpulkan pendapatan dengan menaikkan harga tiket.

Namun baru setahun, ibarat duit belum kumpul, maskapai kemudian dihantam pandemi Covid-19 sampai 2022, yang membuat operasional mereka turun hingga tinggal 30-40 persen. Tentu saja keuangan mereka juga turun drastis lagi.

Pada 2024, kita lagi-lagi dikejutkan dengan berita bahwa maskapai-maskapai kita mengalami jumlah kerugian yang fantastis.

Indonesia AirAsia mengumumkan bahwa pada semester 1 (Januari – Juni) tahun 2024 ini menderita kerugian sampai Rp 1,29 triliun, naik 644 persen dibanding periode tahun sebelumnya.

Begitupun Garuda Indonesia rugi Rp 1,54 triliun atau naik 33 persen dari tahun sebelumnya.

AKHIR-akhir ini, kita dikejutkan berita tentang raksasa bisnis tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang mengalami pailit karena mempunyai utang sebesar Rp 25 triliun.

Pabrik textil terbesar se-Asia Tenggara ini juga membukukan kerugian sebesar Rp 421 miliar pada semester I tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto sampai memerintahkan empat kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk segera menangani masalah ini, jangan sampai menjadi lebih buruk mengingat Sritex mempunyai karyawan sekitar 50.000 orang.

Namun tahukah Anda, ada sektor bisnis yang saat ini kondisinya juga tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan, maka kondisi dan dampaknya akan lebih parah daripada Sritex. Sektor bisnis tersebut adalah bisnis penerbangan.

Parah dan kronis

Ibarat orang sakit, bisnis penerbangan nasional sudah parah dan kronis. Hal ini bahkan sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Dapat diketahui dari tahun 2017-2018, di mana pada tahun itu maskapai sebagai aktor utama pada bisnis penerbangan mengalami kerugian yang sangat besar.

Misalnya, dari laporan keuangan Garuda Indonesia Group tahun 2018 yang menyatakan kerugian bersih sebesar 175,02 juta dollar AS atau sekira Rp 2,63 triliun. Begitu juga maskapai Indonesia AirAsia yang rugi hingga Rp 907 miliar.

Garuda dan AirAsia adalah dua perusahaan terbuka sehingga laporan keuangannya dapat dilihat publik.

Maskapai lain walaupun laporan keuangannya tidak terbuka, sebenarnya nasibnya juga sama saja.

Misalnya, Sriwijaya Air Group pada 2018 mengumumkan jumlah utangnya sebesar Rp 2,46 triliun. Maskapai ini kemudian bergabung secara operasional dengan Garuda Group agar terhindar dari bangkrut.

Untuk menghindari kerugian, pada 2019, maskapai nasional mencoba mengumpulkan pendapatan dengan menaikkan harga tiket.

Namun baru setahun, ibarat duit belum kumpul, maskapai kemudian dihantam pandemi Covid-19 sampai 2022, yang membuat operasional mereka turun hingga tinggal 30-40 persen. Tentu saja keuangan mereka juga turun drastis lagi.

Pada 2024, kita lagi-lagi dikejutkan dengan berita bahwa maskapai-maskapai kita mengalami jumlah kerugian yang fantastis.

Indonesia AirAsia mengumumkan bahwa pada semester 1 (Januari – Juni) tahun 2024 ini menderita kerugian sampai Rp 1,29 triliun, naik 644 persen dibanding periode tahun sebelumnya.

Begitupun Garuda Indonesia rugi Rp 1,54 triliun atau naik 33 persen dari tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hashim S. Djojohadikusumo, pengusaha ulung yang juga merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, memiliki rekam jejak yang panjang di dunia bisnis.

Pada dekade 1990, sosok yang kini juga dikenal sebagai politikus Partai Gerindra dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo itu aktif mengembangkan berbagai usaha di bawah bendera Grup Tirtamas.

IDXChannel - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) divonis pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Kota Semarang. Putusan pailit merupakan puncak dari memburuknya kinerja perusahaan dan industri tekstil di dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang mengamini pernyataan Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto yang menyebut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 berperan membuat Sritex pailit. Permendag tersebut melonggarkan impor barang-barang dari luar, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Ya saya kira, apa yang disampaikan oleh Pak Iwan benar ya. Sudah menjadi isu yang dihadapi oleh industri tekstil, dan kalau orang-orang yang menekuni Industri manufaktur itu paham betul memang ada problem yang tercipta dari munculnya Permendag 8," katanya di Jakarta, Senin (29/10/2024).

Menurut Menperin, industri tekstil memang saat ini tengah menghadapi masalah keuangan akibat pasar ekspor yang lesu. Namun, kondisi ini diperparah dengan iklim usaha di dalam negeri yang tidak kondusif bagi produsen tekstil lokal.

"Jadi industri itu termasuk atau khususnya tekstil bukan hanya permasalahan financing, bukan hanya permasalahan ekspor sedang lesu. Ya kalau pasar ekspor lesu tentunya harusnya pasar dalam negerinya di-protect (lindungi), karena yang jadi taruhan adalah tenaga kerja," ujar Menperin.

"Jadi ya itu saya kira suara hati yang terdalam dari seorang pelaku industri berkaitan dengan Permendag 8. Kalau Kemenperin, saya, ya memang ingin direvisi. Itu sudah dari awal kok harus direvisi. Jawabannya kapan ya tanya Kemendag (Kementerian Perdagangan)," kata Menperin.

(Rahmat Fiansyah)

BMW Group Indonesia resmi meluncurkan dua mobil edisi terbatas di Tanah Air, yakni BMW M4 CS dan BMW M2 Coupe Special Edition. Menariknya, kuota keduanya tak sampai 10 unit!

Peter 'Sunny' Medalla selaku Presiden Direktur BMW Group Indonesia mengatakan, Indonesia telah menjadi 'rumah' untuk model motorsport BMW. Bahkan, tahun lalu, penetrasi penjualan M-series di Tanah Air menjadi yang tertinggi secara global.

"Ada hal yang membuktikan betapa potensialnya pasar mobil di Indonesia. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan ratio penetrasi M tertinggi secara global. Angkanya 1 banding 10 untuk total penjualan BMW," ujar Sunny saat peluncuran produk di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

BMW M4 CS di Indonesia. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

BMW M4 CS merupakan kendaraan yang didesain khusus untuk lintasan balap. Kendaraan dengan konfigurasi empat penumpang tersebut hanya tersedia tak sampai 10 unit di Indonesia. Seluruhnya sudah dipesan konsumen melalui skema booking.

BMW M4 CS memang dirancang secara khusus dan sangat hati-hati. Bahkan, production period-nya hanya dibatasi untuk 12 bulan saja sejak Juli 2024 di Dingolfing, Jerman. CS atau competition sport merupakan kasta tertinggi dari keluarga M4.

Mobil sport tersebut menggunakan mesin M Twin Turbo yang mampu menghasilkan tenaga 550 PS atau 20 PS lebih besar dibandingkan M4 Competition M xDrive yang belum lama ini meluncur di Indonesia. Pembekalan tersebut membuat mobil mampu melesat dari nol ke 100 km/jam dalam waktu 3,4 detik.

Beralih ke mobil berikutnya, ada BMW M2 Coupe Special Edition. Kendaraan tersebut sebenarnya sama seperti model regular. Hanya saja, pabrikan memberikan warna khusus dengan tambahan ornamen spesial yang membuatnya lebih sporty.

Mobil baru BMW M2 Coupe SE di Indonesia. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

BMW M2 Coupe Special Edition hanya tersedia dua unit di Indonesia. Pabrikan memberikan sentuhan khusus di BMW M2 Coupe Special Edition dengan penggunaan material karbon di bagian bumper, spion cover panel di area roda.

Mesin yang digunakan masih sama seperti versi regular, yakni M Twin Turbo enam silinder dengan muntahan tenaga 460 PS dengan transmisi M Steptronic 6-percepatan. Pembekalan tersebut membuat mobil mampu melesat dari nol ke 100 km/jam dalam 4,1 detik.

BMW M4 CS dibanderol Rp 2,99 miliar dan BMW M2 Coupe Special Edition Rp 1,76 miliar dengan status off the road. Namun, untuk M2 Coupe Special Edition, konsumen harus menambah Rp 500 jutaan untuk performance parts.

Review BMW i7: Sangat Nyaman dan Cocok Buat Sultan!

Review BMW i7: Sangat Nyaman dan Cocok Buat Sultan!

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

​KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) mencatatkan pertumbuhan premi yang positif hingga kuartal III-2024. Astra Life mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 4,5 triliun atau naik sebesar 2,27% secara tahunan atau yoy.

Presiden Direktur Astra Life, Nico Tahir mengatakan bahwa sejak awal tahun, nilai premi telah mengalami pertumbuhan sebanyak sembilan kali lipat.

Menurut dia, kondisi perusahaan yang terus positif ini membuat perusahaan mencatatkan laba bersih senilai Rp 40,52 miliar pada September 2024, atau membaik jika dibandingkan dengan periode kuartal III-2023 yang sempat rugi Rp 2,79 miliar.

"Tren positif ini merupakan buah dari fondasi bisnis Astra Life yang dibangun secara kuat sehingga dapat mencapai profitabilitas yang berkelanjutan di tengah situasi ekonomi yang masih bisa dikatakan cukup fluktuatif," ujar Nico kepada KONTAN, Senin (28/10).

Nico mengatakan, hal tersebut tercermin dari World Bank dan IMF yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global di pengujung tahun 2024, akan mengalami perlambatan dengan angka pertumbuhan di rentang 2,6% hingga 3,2% secara YoY.

Terkait dengan klaim, Nico menyebutkan hingga kuartal III-2024, Astra Life telah membayar klaim senilai Rp 553 miliar (di luar manfaat penutupan polis). Angka tersebut naik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Sayangnya, ia tidak menyebutkan besaran dari kenaikan klaim tersebut.

Walaupun demikian, Astra Life tetap mampu melampaui tingkat solvabilitas/Risk Based Capital (RBC) minimum 120% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada kuartal III 2024, tingkat solvabilitas/Risk Based Capital (RBC) Astra Life berada di angka 256% atau mengalami pertumbuhan sebesar 44% YoY dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 lalu.

Nico mengatakan, sepanjang Januari - September 2024, Astra Life telah melakukan berbagai upaya di antaranya menjaga portofolio bisnis yang baik.

“Tak hanya itu, kami juga melakukan berbagai upaya di antaranya mendorong produk berbasis proteksi, optimalisasi pendapatan investasi, biaya operasional yang tepat sasaran, dan melakukan inovasi-inovasi guna memperkuat pertumbuhan portofolio," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui produksi liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri belum bisa menutupi kebutuhan domestik. Oleh karena itu, RI masih ketergantungan pada impor LPG.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8,8 juta ton pada 2024, sementara produksi LPG hanya mencapai sekitar 2 juta ton.

"Sekarang [konsumsi] sudah 8 juta 2024, sudah 8,8 juta ton, sementara produksi dalam negeri 2 jutaan. Ini kan tantangan karena kan juga harus disubsidi," jelas Laode dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 kg mencapai Rp87,4 triliun untuk tahun ini. Angka tersebut lebih besar dibanding anggaran subsidi energi lainnya. Lihat saja, anggaran subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) saja cuma dipatok Rp25,8 triliun.

Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, Laode mengatakan pemerintah ingin mendorong konversi penggunaan LPG 3 kg menjadi jaringan gas (jargas) rumah tangga.

"Kami upayakan masif jargas dikembangkan sehingga bisa menggantikan LPG yang sekarang, cita-citanya kita bisa turunkan impor kita yang sudah membebani," katanya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas sebanyak 2,5 juta sambungan tahun ini bakal meleset.

Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.

“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata pada Juni 2024 lalu.

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas usaha dan penjualan produknya. Salah satunya dengan menyelenggarakan Bazaar UMKM BRILiaN di Kantor Pusat BRI, Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Berbagai UMKM yang tergabung dalam klaster binaan BRI turut serta meramaikan acara. Salah satunya datang dari Desa Kutambaru, Kabupaten Karo Sumatera Utara, yakni Kelompok Tani Jaya Lestari. Kelompok usaha ini membawa produk unggulan berupa salak pondoh.

Anggota Kelompok Tani Jaya Lestari, Wulan mengatakan, salak pondoh tumbuh subur di Desa Kutambaru dan menjadi produk penjualan utama bagi para warga. Salak pun menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa di sana.

“Berawal pada tahun 2005 di kampung kami mayoritas orang-orang menanam salak. Seiring berjalannya waktu, hampir satu kampung menjadi petani salak semua,” ujarnya.

Salak yang terkenal manis ini menjadi sebuah keberhasilan budidaya dan memberikan dampak positif, menjadikan perekonomian Desa Kutambaru semakin baik. Salak pondoh yang dikembangkan oleh kelompok ini tidak hanya membantu para petani, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan harga jual Rp15.000- Rp18.000 per kilogram, produk salak pondoh dari Desa Kutambaru kini semakin dikenal dan diminati di pasar lokal maupun luar daerah.

Peminat yang paling banyak yakni konsumen dalam negeri, misalnya Aceh. Tetapi salak dari kelompok ini juga diekspor ke Malaysia dan Thailand. Adapun panen dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan hasil mencapai 1-1,5 ton sehingga omzet yang dihasilkan mencapai Rp30 juta per bulan.

Wulan bercerita, awal mula klaster tersebut mengenal BRI yakni pada 2010 saat meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan terus berangsur meningkat hingga saat ini. Pinjaman tersebut menjadi modal awal yang membuat usahanya semakin berkembang.

Wulan juga menuturkan, selama ini BRI hadir dalam rangka pendampingan, atau memantau perkembangan klaster dibarengi dengan penyuluhan informasi produk-produk BRI. Ia pun berharap, pendampingan dan pemberdayaan dari BRI terus berlanjut.

“Semoga ke depan peminjaman modal semakin mudah karena kami para petani salak masih membutuhkan modal,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menambahkan program Klaster Usaha merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah, sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya.

Hingga September 2024, terdapat lebih dari 33.800 klaster usaha binaan BRI yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI secara proaktif telah melakukan lebih dari 2.300 pemberdayaan berupa pelatihan dan bantuan sarana prasarana produksi telah diberikan.

(Rahmat Fiansyah)

Pemerintah bakal mencari cara untuk menyelematkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang saat ini berada dalam kondisi pailit. Presiden Prabowo Subianto sudah memanggil jajaran menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian siang ini untuk membahas opsi penyelematan Sritex.

Prabowo sudah menegaskan dalam rapat, Sritex harus tetap berjalan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan jajarannya diminta untuk mencari cara agar hal itu bisa dilakukan.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul di tengah kondisi Sritex yang pailit. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Sejauh ini pemerintah perlu melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan kurator soal status kepailitan Sritex. Status Sritex sendiri baru dinyatakan pailit, namun masih dalam tahap kasasi.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkap Airlangga.

Airlangga melanjutkan pemerintah sendiri sejauh ini masih percaya diri mendorong Sritex tetap bisa beroperasi dan berproduksi. Apalagi status Sritex masih dalam tahap kasasi, artinya perusahaan masih bisa lolos dari jeratan pailit. Dengan begitu opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tidak terjadi.

"Kami masih memilih opsi pabrik bekerja," kata Airlangga ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal opsi bailout.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT MRT Jakarta (Perseroda) berhasil menyelesaikan pembangunan terowongan southbound yang menghubungkan Stasiun Kota dan Stasiun Glodok.

Dengan begitu, kedua terowongan baik northbound maupun southbound yang terletak di antara kedua stasiun, telah selesai dibangun.

“Ini salah satu peristiwa penting berhasil ditorehkan dengan baik, yaitu terselesaikannya pembangunan terowongan southbound dari Stasiun Kota menuju Stasiun Glodok,” ungkap Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina dalam siaran persnya, Selasa (29/10/2024).

“Panjang terowongan yang berhasil dibangun sekitar 240 meter. Ini merupakan terowongan yang nantinya menjadi jalur kereta menuju ke arah selatan atau Lebak Bulus,” sambungnya.

Sebelumnya, terowongan northbound (arah Kota) telah berhasil selesai dikerjakan pada Juli 2024.

Mesin bor terowongan 1 yang membangun terowongan ini, bekerja dari Stasiun Kota sejak 4 September 2024 bekerja dalam dua shift, siang dan malam. Selanjutnya, Mesin bor terowongan 1 ini akan dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan terowongan Southbound dari sisi selatan Stasiun Glodok menuju sisi utara Stasiun Mangga Besar.

Sedangkan Terowongan northbound sedang dalam proses pengerjaan oleh mesin bor terowongan 2 dari sisi Selatan Stasiun Glodok menuju sisi utara Stasiun Mangga Besar.

Rencananya, akan dibangun terowongan sepanjang 436 meter. Per akhir Oktober ini, telah mencapai sekitar 181 meter dan ditargetkan selesai pada akhir 2024.

Stasiun Glodok merupakan salah satu stasiun yang dibangun bersama Stasiun Kota dalam paket kontrak CP203. Stasiun Glodok terdiri dari dua lantai dengan panjang sekitar 240 meter, lebar 19,8 meter, dan berada di kedalaman hingga 18 meter.

Sedangkan Stasiun Kota dibangun hingga tiga lantai di bawah tanah dengan panjang 231 meter, lebar 17 meter, dan mencapai hampir 24 meter di bawah tanah.