Jakarta -

Produsen roda empat asal China, Maxus untuk kali pertama menampilkan Maxus Mifa 7 di Indonesia. Kendaraan listrik tersebut akan menantang nama-nama tenar seperti Toyota Voxy, Nissan Serena dan Honda Step WGN yang meluncur sebentar lagi.

Yudhy Tan selaku Chief Operating Officer (COO) Maxus Indonesia menegaskan, Mifa 7 secara resmi akan meluncur di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024. Pengumuman harga juga akan disampaikan di acara tahunan tersebut.

"Mobil ini sudah bisa dipesan di GJAW 2024. Pengumuman harga juga nanti (disampaikan) di sana," ujar Yudhy Tan saat ditemui di Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

Maxus Mifa 7. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sebagai permulaan, Maxus Indonesia akan mengimpor utuh Mifa 7 dari China. Namun, dalam waktu dekat, mereka akan merakitnya secara lokal di pabrik Purwakarta, Jawa Barat.

Lantas, apa yang membuat Maxus Mifa 7 spesial? Benarkah kendaraan listrik tersebut mampu meladeni pertarungan menghadapi nama-nama beken yang telah meluncur lebih dulu? Biar kenal lebih dekat, berikut kami rangkum spesifikasinya.

Spesifikasi Maxus Mifa 7

Secara tampilan, Maxus Mifa 7 mengusung konsep khas MPV premium, yakni berdimensi besar dengan desain mengotak dan minim ornamen. Kendaraan tersebut menggunakan headlamp segaris yang dirancang seperti terhubung. Sementara tulisan 'Maxus' terpampang jelas di area kap mesin.

Di bagian dalam, kesan mewahnya masih sangat terasa. Produsen melapisi dasbor dan jok dengan material khusus yang terlihat elegan. Kursi belakangnya mengadopsi model captain seat yang membuat penumpang merasa nyaman.

Maxus Mifa 7. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Namun, berbeda dengan Mifa 9 sebagai kakak kandungnya, captain seat di Mifa 7 tak dibekali fitur pijat otomatis. Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi kesan mewah di kendaraan.

Maxus Mifa 7 punya sertifikat keamanan ENCAP bintang lima. Baterainya sama dengan Mifa 9, yakni 90 kwh. Namun, ukurannya yang lebih mungil membuat jarak tempuh kendaraan lebih jauh, yakni 480 km!

Kendaraan ramah lingkungan tersebut juga dibekali sejumlah fitur standar, seperti panel instrumen yang dibuat terhubung dengan layar hiburan, punya delapan pengeras suara premium, driver assistance, kamera 360 dan masih banyak lagi.

Selain itu ada fitur keamanan lain seperti airbags depan dan samping, Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, Emergency Lane Keeping, Adaptive Cruise Control, Integrated Cruise Assist, Rear Collision Warning, Intelligent High beam Control dan lainnya.

(sfn/dry)

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Uni Eropa akan memberlakukan peraturan antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Tujuannya untuk mencegah komoditas yang terkait dengan deforestasi untuk dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Hanya saja, Parlemen Uni Eropa (EU) tidak bisa menjelaskan sistem pengukuran risiko (risk benchmarking) sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit, namun secara umum aturan antideforestasi mirip Uni Eropa tersebut berpotensi diberlakukan negara lain.

Duta Besar Indonesia untuk UE, Andri Hadi mengatakan pemberlakuan benchamarking ini akan berpotensi bermasalah. Pasalnya, di satu negara saja tidak bisa diberlakukan benchmarking yang sama. Artinya, sama dengan negara-negara lain, Indonesia juga mempunyai wilayah yang berbeda.

"Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut Hadi, sebagai akibat benchamarking suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut. “Ya, memang EUDR itu dari awal memaksakan one size fit all, yakni satu ukuran diberlakukan untuk semua," jelasnya.

Sebenarnya dari awal Indonesia, sudah meminta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya. Hanya saja, ada rencana untuk ditunda sementara karena banyak negara yang keberatan.

Sekretaris Jenderal Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman berujar, pelaksanaan EUDR dipastikan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunai Darussalam.

“Ada tujuh komoditas yang terdampak oleh EUDR ini, termasuk sawit, kopi dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” paparnya.

Yang terang, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, ekspor Indonesia ke Eropa dalam bentuk produk pertanian, perkebunan dan kehutanan hanya mencapai US$4.4 miliar akibat terdampak kebijakan antideforestasi UE.

Pietro Paganini, Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot, Roma, Italia bilang, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik dalam mematuhi peraturan bebas deforestasi. "Sebab, penerapannya diperkirakan tidak hanya akan di Eropa tapi di luar Eropa," sebutnya.

Ian Suwarganda, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) menambahkan, saat ini negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” katanya.

Jakarta -

Produsen mobil asal China, Maxus telah mengenalkan Mifa 9 terbaru di Indonesia, Kamis (7/11). Kendaraan listrik berjenis MPV premium tersebut kabarnya akan dibanderol Rp 1,1 miliar. Kenapa Maxus nekat masuk ke segmen yang peminatnya tak banyak?

Jika dilihat dari pergerakkannya, Maxus memang mau fokus ke segmen premium. Bahkan, selain Mifa 9, mereka turut menghadirkan Mifa 7 yang mengusung desain bongsor dengan fitur khas kendaraan mewah.

Padahal, pembagian 'kue' di segmen MPV premium sangat kecil. Apalagi kendaraan yang dijual Maxus semuanya bertenaga listrik. Apa alasan mereka yakin menjual Mifa 9 di Indonesia?

Yudhy Tan selaku Chief Operating Officer (COO) Maxus Indonesia mengatakan, pasar mobil MPV bagaimana pun juga masih tetap menarik di Indonesia. Dia yakin, sebagai MPV premium bertenaga listrik pertama di Tanah Air, produknya bisa diminati konsumen Tanah Air.

"Sekarang ini di Indonesia market MPV kan selalu utama, kuenya menarik. Kami bisa katakan, ini MPV luxury pertama yang berbasis baterai. Jakarta kan membutuhkan sekali kendaraan MPV listrik yang nyaman biar bisa lewatin ganjil genar. Makanya kami masuk ke segmen ini," ujar Yudhy saat ditemui di Menteng, Jakarta Selatan.

Maxus Mifa 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Kini, sebagai 'pemain baru', Maxus mau fokus mengenalkan brand dan produknya dulu ke masyarakat Indonesia. Mereka belum mau bicara mengenai target atau angka penjualan.

"Indomobil Group melalui brand Maxus-nya ini kita mau fokus dulu supaya pelanggan bisa nyaman. Pelanggan yang nanti akan menentukan, kalau pelayanan yang kami berikan bagus, ya mereka bisa menjadi aset besar untuk kami," kata dia.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan MPV premium memang terkesan 'biasa saja' di Indonesia. Misalnya, Toyota Alphard sebagai market leader terjual 402 unit selama September 2024, kemudian Toyota Vellfire hanya 35 unit dan Hyundai Staria hanya satu unit.

Maxus Mifa 7 dan 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sebagai catatan, Maxus Mifa 9 yang dijual di Indonesia sementara masih berstatus impor dari China. Namun, dalam waktu dekat, kendaraan mewah tersebut akan dirakit lokal di Purwakarta, Jawa Barat.

Maxus Mifa 9 punya nilai keamanan ENCAP bintang lima. Kendaraan listrik tersebut menggunakan baterai 90 kwh dengan jarak tempuh 435 km dalam kondisi penuh. Sementara lama pengecasan dari 30 ke 80 persen hanya 30 menit dengan fitur fast charging.

Teknologi yang tertanam di dalamnya cukup lengkap, misalnya seperti kursi captain seat dengan fitur pijat, pengecasan nirkabel, layar hiburan sentuh berukuran 12,3 inch, pengeras suara buatan JBL, driver assistance, tujuh airbags, kamera 360 dan masih banyak lagi.

(sfn/sfn)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources (GAR), Ian Suwarganda, menyoroti dampak European Deforestation Free Regulation (EUDR) pada rantai pasok dan permintaan minyak sawit dunia, di mana regulasi ini mengubah ketentuan ketelusuran dari sukarela menjadi wajib.

Ian menilai jika EUDR yang bertujuan untuk meminimalkan deforestasi, memiliki efek domino yang tak terduga, yaitu “over-regulation, over-reaching regulation, dan overlapping regulation” sehingga, kebijakan tersebut berisiko besar mengintervensi kedaulatan pengelolaan lahan serta menimbulkan tumpang tindih kebijakan di negara produsen sawit.

“Di pasar Eropa, ketatnya standar ketelusuran EUDR dapat mengurangi pasokan produk yang memenuhi kriteria tersebut, mendorong kenaikan harga atau bahkan memicu greenflation atau kenaikan harga komoditas hijau,” kata Ian dalam gelaran Indonesian Palm Oil Conference 2024 di Bali, dikutip Warta Ekonomi, Jumat (8/11/2024).

Aturan tersebut membuka peluang bagi produsen minyak nabati Eropa yang tidak terkena dampak dari EUDR sehingga bisa mendominasi pasar global. Aturan tersebut juga mengalihkan perdagangan minyak sawit ke berbagai negara seperti India dan Pakistan yang diketahui memiliki standar yang lebih longgar.

Kendati demikian, Ian menyebut bahwa industri minyak sawit perlu berinvestasi dalam praktik berkelanjutan untuk menghadapi tren regulasi global. Hal ini dikarenakan negara lain seperti Tiongkok mulai mempertimbangkan kebijakan terkait keberlanjutan seperti EUDR untuk diterapkan.

Untuk mengantisipasi tren regulasi global, pihaknya mengaku telah melakukan investasi besar untuk memastikan ketelusuran rantai pasok.

GAR mengusulkan untuk menunda implementasi EUDR hingga 12 bulan untuk memberi waktu bagi pelaku industri serta pemerintah agar mempersiapkan infrastruktur pendukung.

“Kami (GAR) juga menekankan pentingnya panduan bagi petani kecil, dialog antar-komoditas, menaruh perhatian atau meninjau kembali larangan hukum untuk pengumpulan geolokasi, dan pertemuan konsultatif mengenai peta tutupan hutan yang komprehensif agar transisi penerapan EUDR ini berjalan lancar,” tuturnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Adjunct Professor John Cabot University of Rome, Pietro Paganini, memprediksi tiga skenario implementasi European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) menjelang pemungutan suara anggota perlemen Uni Eropa pada 14 November 2024 mendatang.

Skenario pertama adalah penundaan hingga 30 Desember 2025 disetujui serta bisa memberikan lebih banyak waktu persiapan. Sementara itu yang kedua adalah penundaannya ditolak dan tetap dilaksanakan pada 30 Desember 2024 sehingga memerlukan aksi segera. Dan ketiga, persetujuan dengan amandemen yang dapat menghasilkan tanggal serta persyaratan yang baru.

Sementara itu, baik Perancis maupun Jerman yang disokong oleh lembaga swadaya masyarakat, menetang penundaan lebih panjang. Dalam hal ini, dukungan internasional diperlukan melalui kemitraan dengan negara produsen dan inisiatif seperti Team Europe Initiative (TEI) untuk bantuan teknis.

Untuk meningkatkan dialog internasional, menyediakan insentif ekonomi serta membantu negara berisiko dalam transisi bebas deforestasi, EU juga berupaya untuk membentuk forum multi stakeholder agar meningkatkan transparansi serta kerja sama strategis.

Adapun prinsip kerja sama ini melibatkan negara produsen untuk membangun keterlacakan rantai pasok, penghormatan hak asasi manusia, dukungan untuk petani kecil, serta transparansi data. Sementara itu uji kelayakan bakal dilakukan untuk mendukung upaya implementasi EUDR dengan beberapa cara.

“Misalnya dengan mengumpulkan data dan pernyataan uji kelayakan, memastikan keterlacakan produk dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang seperti bea cukai dan komisi EU yang akan berkolaborasi dengan penegakan EUDR,” kata Pietro dalam Indonesian Palm Oil Conference di Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurut Pietro, implementasi EUDR di negara-negara EU juga bervariasi. Dia mencontohkan Jerman yang tertinggal dalam implementasi serta mendukung penundaan untuk melihat panduan implementasi yang jelas. Sedangkan untuk Perancis sendiri, mereka mendukung kuat kendati masih menghadapi konflik internal pasca reshuffle.

Selain itu, Italia juga berproses lamban dalam penerapan meskipun Italia menjadi salah satu negara yang paling awal mengimplementasi EUDR. Sementara Spanyol terkendala lantaran sistem pemerintahan yang kompleks serta melakukan konsultasi publik.

Belanda sendiri mengaku bersikap proaktif dalam implementasi dan sudah berada di atas level negara lain dengan melakukan uji coba sistem.

Adapun enam tantangan implementasi EUDR di negara-negara Uni Eropa. Pertama, minimnya harmonisasi di antara anggota Uni Eropa, kedua keterlibatan produsen yang terbatas, ketiga potensi misinterpretasi atas persyaratan yang meningkatkan risiko untuk perusahaan.

Kemudian yang keempat adalah linimasa yang terlalu cepat. Kelima, data rantai pasok yang tidak lengkap menghalangi verifikasi bebas deforestasi dan terakhir sertifikasi yang tidak serta merta menggantikan uji kelayakan.

Implementasi EUDR juga dihadapkan dengan tantangan lanjutan di antaranya tingginya ongkos bagi pengusaha kecil, terbatasnya kapasitas penegakan serta ongkos kepatuhan yang menguntungkan perusahaan besar. Lalu ketiga adalah ketidaksesuaian dengan regulasi internasional, terakhir meningkatnya risiko rusaknya reputasi perusahaan akibat kesalahan yang tidak disengaja.

Pietro pun merekomendasikan beberapa usulan dalam mendukung implementasi EUDR. Yakni menyebarkan data yang relevan dengan komisi EU berpartisipasi aktif dalam TEI dan SAFE (Sustainable Agriculture for Forests Ecosystems). Selain itu Pietro Paganini berpendapat bahwa penting untuk otoritas negara yang terlibat terus mencoba terlibat dengan otoritas EU yang relevan.

NUSA DUA, investor.id–Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) berpotensi ditiru oleh negara lain di luar Uni Eropa (UE). Sebab, implementasi EUDR menerapkan sistem benchmarking yang memungkinkan suatu negara masuk kategori high risk dalam hal deforestasi.

Konsekuensinya, negara-negara mitra dagang non-UE yang dimiliki negara yang masuk kelompok high risk bisa saja ikut mengambil tindakan tertentu yang merugikan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan sawit nasional hendaknya jangan terlena dengan wacana penundaan implementasi, namun perlu mencari solusi lain.

Demikian salah satu poin penting dari diskusi sesi kedua bertema Implementation of EUDR: Opportunities and Challenges pada The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). Sejauh ini, Parlemen UE belum bisa menjelaskan sistem dalam implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Sistem itu tidak hanya berpeluang mendiskriminasi industri sawit tapi juga Indonesia secara umum karena berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

“Sebagai akibat benchmarking, suatu negara yang dikategorikan high risk dalam hal deforestasi ini maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara partner dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut,” ujar Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi.

Andri mengatakan, pemberlakuan benchmarking akan berpotensi bermasalah. Sebab, di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan sistem benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain, Indonesia itu juga mempunyai wilayah yang berbeda. “Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” kata dia.

Dia juga menuturkan, EUDR memang dari awal terkesan memaksakan one size fit all (satu ukuran diberlakukan untuk semua). “Sebenarnya, dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda,” tutur dia.

Dampak EUDR

Sedangkan Pietro Paganini, profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot di Roma, Italia, menilai, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama guna menemukan cara terbaik mematuhi EUDR, yang penerapannya tidak hanya akan di UE tapi juga di luar Eropa.

Sementara itu, Ian Suwarganda, penasihat bidang sawit untuk Golden Agri-Resources (GAR), mengingatkan, saat ini, negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira, negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” jelas dia.

Sekjen Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman mengatakan, pelaksanaan EUDR itu pasti akan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. “Ada tujuh komoditas yang terdampak EUDR ini, termasuk sawit, kopi, dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” jelas dia.

Pemberlakuan EUDR itu tidak hanya akan berdampak pada ekspor RI ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan di Eropa, baik barang impor maupun ekspor,” katanya. Dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke UE yang terpengaruh akan mencapai US$ 4.4 miliar dalam berbagai produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Warta Ekonomi, Jakarta -

Industri kelapa sawit, khususnya Indonesia dan Malaysia menghadapi tekanan besar dari kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi tersebut mengharuskan produk sawit yang masuk ke Uni Eropa bebas dari jejak deforestasi mulai dari tahap panen hingga ekspor.

Yang mana, seluruh proses tersebut harus terdokumentasi secara rapi dan sesuai dengan standar keberlanjutan tinggi.

“Bagi banyak perusahaan, ini bukan sekadar tantangan administrasi, melainkan peningkatan biaya produksi yang signifikan. Nilai Ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat mencapai USD 4,4 miliar pada 2023, sekitar 75% dari total ekspornya adalah kelapa sawit. Sementara itu, Malaysia, eksportir utama lainnya, menyumbang sekitar USD 2,5 miliar dan 75% nya terdiri dari kelapa sawit ke Uni Eropa,” ujar Rizal Affandi Lukman, Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada gelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024, dikutip Jumat, (8/11/2024).

Menurut Rizal, EUDR membawa dampak yang besar serta kompleks pada industri sawit. Dia merinci, yang pertama regulasi ini akan memaksa perusahaan untuk menerapkan transparansi dalam rantai pasok, menggunakan teknologi seperti analisis data geospasial, pembelajaran mesin, hingga observasi bumi untuk memastikan produk bebas deforestasi.

Selain itu, dampak lainnya juga memperkuat konsentrasi rantai pasok yang mana hanya perusahaan besar yang mampu memenuhi standar tinggi sehingga mendominasi regulasi. Sementara itu, petani kecil berisiko terpinggirkan. Hambatan perdagangan di Eropa juga mendorong banyak perusahaan untuk mulai mengalihkan pasar ke negara-negara lain seperti Tiongkok serta India yang memiliki standar keberlanjutan lebih longgar. Sehingga, hal tersebut memicu pergeseran arus perdagangan global.

EUDR, imbuhnya, menambah beban finansial bagi konsumen serta perusahaan. Yang mana, biaya pemenuhan standar kemungkinan bakal dibebakna ke konsumen khususnya di pasar sensitive harga.

“EUDR juga berpotensi menjadi acuan global, yang mendorong negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat untuk mengadopsi aturan serupa,” jelas Rizal.

Regulasi tersebut juga berdampak pada skema sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) yang perlu disesuaikan agar diterima di pasar Uni Eropa. Lebih lanjut, klasifikasi risiko negara dalam EUDR dapat memengaruhi daya saing komoditas dari negara yang dinilai berisiko tinggi dan menimbulkan diskriminasi serta mengurangi pangsa pasar global untuk sawit.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Parlemen Uni Eropa mengaku tidak bisa menjelaskan sistem dalam implementasi benchmarking sebagaimana yang disyaratkan dalam European Union Regulation on Deforestation-free Products (EUDR). Sistem tersebut dinilai tak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit saja, melainkan secara general Indonesia berpotensi terdampak oleh regulasi yang diberlakukan oleh negara lain.

Dalam pemaparannya, Duta Besar Indonesia untuk EU, Andri Hadi, mengungkapkan bahwa pemberlakukan benchmarking tersebut berpotensi menuai masalah.

“Karena bahkan di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan system benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain, Indonesia itu juga mempunyai wilayah yang berbeda. Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Nusa Dua Bali, dikutip Jumat (8/11/24).

Sebagai akibat dari benchmarking ini, kata Hadi, suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi. Maka, konsekuensinya yakni kemungkinan beberapa negara partner dagangnya di luar Uni Eropa bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

“Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan “one size fit all” (Satu ukuran diberlakukan untuk semua). Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda,” jelas Hadi.

Senada dengan Hadi, professor sekaligus pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot di Roma, Italia, Pietro Paganini menilai jika negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama. Tujuannya adalah menemukan cara terbaik untuk mematuhi peraturan bebas deforestasi tersebut yang penearpannya diperkirakan tak hanya di Eropa saja, melainkan di luar Eropa.

Dalam kesempatan yang sama, Ian Suwarganda selaku penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) mengingatkan bahwa negara-negara lain saat ini nampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama.

NUSA DUA - Aturan European Union on Deforestation Regulation (EUDR) yang diadopsi Uni Eropa ( UE ) dinilai sebagai ancaman. Terlebih, sistem yang tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit secara umum tersebut juga berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

Padahal, Parlemen EU sendiri belum bisa menjelaskan implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan di dalam aturan tersebut. Bahkan di suatu negara saja, penerapann sistem benchmarking yang sama sulit untuk dilakukan.

Hal itu menjadi kesimpulan dari sesi kedua Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024, Kamis (7/11) di Nusa Dua, Bali, yang menampilkan pembicara Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi; Profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot Roma, Italia, Pietro Paganini; Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman; Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources Ian Suwarganda.

Dubes RI untuk UE Andri Hadi mengatakan, akibat benchmarking ini, jika suatu negara dikategorikan sebagai berisiko tinggi dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE akan ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

"Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan 'one size fit all'. Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda," ujarnya di acara IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Padahal, benchmarking tersebut praktiknya sulit dilakukan di wilayah-wilayah yang berbeda. "Di Indonesia misalnya, tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan, misalnya pada kebun kopi di Sumatera dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur," cetusnya.

Terkait dengan itu, Profesor Pietro Paganini menilai negara-negara produsen sawit harus terus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mematuhi aturan EUDR. Terlebih, aturan itu diperkirakan tidak hanya akan diterapkan di Eropa saja, tapi juga di luar Benua Biru tersebut.

Senada, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) Ian Suwarganda mengingatkan bahwa saat ini negara-negara lain juga tengah mempersiapkan aturan yang sama. "Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu," katanya.

Sekjen CPOPC Rizal Affandi menambahkan, pelaksanaan EUDR pasti akan pasti berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. Setidaknya ada 7 komoditas yang terdampak oleh EUDR, antara lain kelapa sawit, kopi dan karet. "Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet," tuturnya.

Dia menambahkan, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. "Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor," jelasnya.

Rizal memperkirakan, dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke Eropa yang terpengaruh akan mencapai USD4,4 miliar atau sekitar Rp68,64 triliun (kurs Rp15.600 per USD) dalam berbagai produk pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Jakarta -

Maxus Mifa 7 dan 9 resmi mendarat di Indonesia, Kamis (7/11). Meski sudah dikenalkan, namun dua MPV listrik tersebut belum benar-benar diluncurkan. Lantas, berapa bocoran harganya?

Yudhy Tan selaku Chief Operating Officer (COO) Maxus Indonesia mengatakan, Maxus Mifa 7 dan 9 secara resmi akan meluncur di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024. Konsumen bisa melakukan pemesanan unit di acara tersebut.

"Kedua mobil listrik ini akan meluncur secara resmi di GJAW 2024 akhir bulan ini. Tapi kami memberikan kesempatan ke teman-teman media sebagai pihak pertama yang melihat unitnya," ujar Yudhy Tan saat pengenalan produk di Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

Maxus Mifa 7 dan 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Ini merupakan kali pertama Maxus Mifa 7 menampakkan wajahnya di Indonesia. Sementara Maxus Mifa 9 sempat muncul di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. Namun, unit yang muncul di Indonesia hari ini merupakan model terbaru.

Maxus Mifa 9 kemungkinan besar akan dibanderol Rp 1,1 miliar dengan status on the road Jakarta. Sedangkan Maxus Mifa 7 masih rahasia dan belum ada bocoran. Kedua kendaraan ramah lingkungan tersebut sama-sama berstatus impor utuh atau completely built up (CBU) dari China.

"Tapi dalam waktu dekat kami berencana merakit lokal unitnya di pabrik Purwakarta, Jawa Barat," kata Yudy.

Maxus Mifa 7 dan 9. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Disitat dari laman resmi Maxus, Maxus Mifa 9 punya nilai keamanan ENCAP bintang lima. Kendaraan listrik tersebut menggunakan baterai 90 kWh dengan jarak tempuh 435 km dalam kondisi penuh. Sementara lama pengecasan dari 30 ke 80 persen hanya 30 menit dengan fitur fast charger.

Teknologi yang tertanam di dalamnya cukup lengkap, misalnya seperti kursi captain seat dengan fitur pijat, pengecasan nirkabel, layar hiburan sentuh berukuran 12,3 inch, pengeras suara buatan JBL, driver assistance, tujuh airbags, kamera 360 dan masih banyak lagi.

Sementara Maxus Mifa 7 diposisikan sebagai adik kandung Mifa 9. Kendaraan tersebut juga punya nilai keamanan ENCAP bintang lima. Baterainya sama dengan Mifa 9, yakni 90 kWh. Namun, ukurannya yang lebih mungil membuat jarak tempuh kendaraan lebih jauh, yakni 480 km!

Mifa 7 juga menggunakan kursi model captain seat. Hanya saja, tak ada fitur pijat seperti kakak kandungnya. Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi tingkat kenyamanannya.

Kendaraan itu sudah dibekali panel instrumen yang dibuat terhubung dengan layar hiburan, punya delapan pengeras suara premium, driver assistance, kamera 360 dan masih banyak lagi.

(sfn/rgr)

Setelah mencapai all-time high (ATH) baru akibat dampak pemilu AS, kini analis memprediksi harga Bitcoin ke Rupiah akan mengalami penurunan tajam. Grafik teknikal BTC to IDR menunjukkan pola bearish yang cukup kuat, ditambah dengan lemahnya altcoin season tahun ini, yang semakin memperkuat potensi penurunan harga Bitcoin dalam waktu dekat.

Harga Bitcoin ke Rupiah Mencapai Titik Kritis

Berdasarkan analisis harga Bitcoin ke Rupiah terbaru yang diungkapkan oleh analis kripto terkemuka Alan Santana, potensi penurunan mulai terlihat setelah Bitcoin gagal menembus resistance level di sekitar US$76.000, yang mengindikasikan adanya tekanan jual lebih lanjut dan potensi pergerakan menuju support level berikutnya.

Perdagangan BTC to IDR telah mencatat enam hari berturut-turut penutupan harian di zona merah, yang memperkuat bias bearish saat ini. 

Menurutnya, ini adalah situasi yang langka dan menunjukkan adanya tekanan jual yang konsisten dan menjadi indikasi bahwa pasar masih dibayangi oleh sentimen bearish.

“Berdasarkan angka-angka tersebut, selama Bitcoin diperdagangkan di bawah 70.000 setiap minggunya, bias bearish tetap berlaku” jelasnya.

Analisis Harga Bitcoin ke Rupiah – Alan Santana

Jika Bitcoin tidak dapat bertahan di atas resistance ini, peluang penurunan lebih lanjut ke level yang lebih rendah seperti US$36.500 atau sekitar Rp600 juta dapat terjadi. Selain pola “double-top,” grafik juga memperlihatkan garis tren turun (downtrend line) yang mengkonfirmasi tekanan jual.

Jika Bitcoin gagal mempertahankan level US$75.000, analis memperkirakan adanya potensi penurunan hingga 47,55 persen. Penurunan ini dapat membawa harga BTC to IDR ke sekitar US$36.000 atau sekitar Rp600 juta. 

Level ini juga didukung oleh level Fibonacci retracement yang menunjukkan nilai 0,786 dan menjadi indikator bahwa penurunan ini adalah koreksi teknis yang mendalam.

AltcoinLesu, TekananBearishMengancam Bitcoin

Selain pola teknis pada grafik, kondisi pasar yang lebih luas juga mendukung tren bearish. Sebagian besar Altcoin masih menunjukkan volume perdagangan yang rendah dan tidak berhasil membentuk pola bullish yang kuat. 

Lemahnya tren altseason dan kondisi Altcoin yang lesu saat ini menambah indikasi bahwa pasar kripto secara keseluruhan belum siap untuk melanjutkan tren naik. Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan reaksi pasar terhadap Bitcoin, terutama setelah gagal menembus resistance di level yang sama dalam beberapa kali percobaan. 

Keberlanjutan tren bearish ini akan semakin kuat apabila volume perdagangan BTC to IDR tidak mengalami peningkatan signifikan. Sentimen bearish ini mengindikasikan bahwa investor cenderung masih ragu untuk kembali ke pasar kripto dalam waktu dekat.

Meskipun ada peluang untuk pemulihan harga dalam jangka pendek, risiko penurunan tetap tinggi. Jika Bitcoin gagal bertahan pada titik kunci, seperti yang tercermin dalam analisis harga Bitcoin ke Rupiah sebelumnya, harga bisa kembali turun ke level sekitar Rp600 juta dalam beberapa bulan ke depan. [dp]

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Implementasi aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) menimbulkan sejumlah tantangan bagi industri sawit. Antara lain harus memastikan transparansi rantai pasok komoditas dan akurasi dalam pengelolaan data.

Sementara itu petani skala kecil menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan ketat karena sumber daya yang terbatas, dan biaya kepatuhan juga terbatas sehingga memberatkan banyak pelaku usaha.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, implikasi dari EUDR melahirkan tantangan ekonomi sosial-ekonomi yang perlu segera diatasi. Untuk sementara ini, pelaku usaha sawit sedikit lega dengan rencana penundaan EUDR selama setahun menjadi 31 Desember 2025.

Yang terang, penundaan kebijakan itu akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan bagi sektor bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan dilakukannya kepatuhan secara penuh.

"Keputusan penundaan kemungkinan dilakukan pekan depan," sebut Eddy pada pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, industri sawit kerap mengalami gejolak harga dan dinamika pasar seiring tingginya sensitivitas komoditas itu terhadap fluktuasi harga energi, pertumbuhan ekonomi, kondisi cuaca, dan perubahan kebijakan di negara pengekspor maupun pengimpor, preferensi konsumen, serta persaiangan dengan minyak nabati lainnya.

Uni Eropa telah mengadopsi EUDR sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran akan deforestasi. EUDR dinilai penting untuk memitigasi deforestasi yang terkait dengan berbagai industri, termasuk sektor sawit.

Hanya saja, memmunculkan kompleksitas dan tantangan yang akibat kebijakan UE itu. Hingga kemudian muncul usulan penundaan. “Penundaan EUDR ini akan memberikan waktu yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis untuk beradaptasi dari sisi operasional, menyelaraskan dengan peraturan baru, dan memastikan kepatuhan secara penuh,” jelas Eddy.

Pemerintah dan Gapki menyambut baik penundaan EUDR. Meski demikian, Eddy menilai, perlunya kehati-hatian dengan penerapan benchmarking pada EUDR di masa depan ketika benar-benar kebijakan itu diimplementasikan. "Karena itu, kami berharap tambahan waktu ini dapat memberikan hasil yang lebih baik terkait persiapan dan kelancaran pelaksanaan EUDR,” imbuhnya.