ekBis#1

Emiten Pelayaran Tommy Soeharto GTSI Cetak Laba US$6,07 Juta Kuartal III/2024

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran Grup Humpuss milik Tommy Soeharto PT GTS Internasional Tbk. (GTSI) menorekhkan kinerja moncer sepanjang kuartal III/2024 usai membukukan kenaikan pendapatan dan laba bersih.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2024, yang dikutip Selasa (29/10/2024), GTSI melaporkan pendapatan usaha sebesar US$23,71 juta atau setara dengan Rp359,09 miliar (kurs jisdor Rp15.144 per dolar AS). Capaian tersebut naik 39,53% year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$16,99 juta.

Pendapatan usaha GTSI ditopang oleh pelanggan pihak ketiga sebesar US$23,65 juta dengan jasa sewa kapal paling banyak adalah gas alam cair. Sementara itu, pendapatan dari pihak berelasi hanya sebesar US$58,19 ribu .

Seiring dengan meningkatnya pendapatan, beban pokok perseroan sepanjang kuartal III/2024 juga meningkat 37,43% menjadi US$14,89 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$10,83 juta.

Beban usaha GTSI juga turut meningkat dari sebelumnya sebesar US$345,08 ribu menjadi US$2,21 juta. Hal tersebut disumbang oleh peningkatan beban operasi dan kenaikan pendapatan operasi lainnya.

Adapun, laba kotor GTSI tercatat naik 43,22% menjadi US$8,81 juta atau setara Rp133,51 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$6,15 juta.

Setelah dikurangi berbagai macam beban yang dapat diefisiensikan, GTSI membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk senilai US$6,07 juta atau setara Rp92,01 miliar. Laba bersih tersebut naik 14,51% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya senilai US$5,30 juta.

Di sisi lain, GTSI membukukan total liabilitas sebesar US$46,18 juta atau turun dari posisi Desember 2023 yang tercatat sebesar US$46,18 juta. Rinciannya liabilitas jangka panjang tercatat sebesar US$31,61 juta dan liabilitas jangka pendek sebesar US$14,56 juta.

Adapun, ekuitas GTSI sepanjang 9 bulan 2024 tercatat naik menjadi US$66,71 juta, dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu sebesar US$61,63 juta. Kemudian total aset GTSI juga terpantau meningkat menjadi US$112,89 juta dibandingkan raihan kuartal III/2023 sebesar US$107,84 juta.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pemerintah Buka Opsi Tambah Kuota Impor Beras 1 Juta Ton Untuk Stok CBP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membuka opsi tambahan kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sepanjang tahun 2024 pemerintah menetapkan akan mengimpor 3,6 juta ton beras.

Namun demikian, berdasarkan Prognosa Neraca Pangan, jumlah impor beras sepanjang tahun ini akan melebihi kuota itu. Realisasi impor sepanjang Januari hingga Agustus 2024 mencapai 2.937.772 ton dan rencana impor pada September hingga Desember mencapai 1.552.686 ton.

Elsa Catriana/Kompas.com Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

“Memang kita terutang harusnya kan kita impor 1 juta ton lagi, tapi karena awalnya India melarang, jadi pakai skema business to business (B2B),” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai melakukan pertemuan dengan Menteri-menteri dan Kepala Badan Pangan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, penambahan opsi kuota impor itu dilakukan sembari melihat jumlah produksi beras nasional.

Dengan demikian, apabila produksi beras turun maka keran impor beras akan resmi dibuka.

Bapanas mencatat total produksi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,34 juta ton. Angka ini lebih rendah 760.000 ton jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun total konsumsi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,92 juta on atau lebih tinggi 310.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kita ada hitung-hitungan, BPS menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri. Itu memang ada tambahkan 1 juta ton dan 1 juta ton itu tentu melihat neraca dari produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki,” jelas Arief.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

“Tapi kalau dilihat polanya Desember-Februari pola produksinya di bawah (turun) sehingga kita harus mengamankan cadangan pangan,” sambung Arief.

Arief juga menekan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian harus menggenjot upaya produksi beras.

Arief berharap dengan adanya kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang pangan bisa meningkatkan produksi pangan utamanya beras.

“Kita sudah mengupayakan produksi dalam negeri, tapi proyeksi BPS memang kurang kita harus ada cadangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPS mencatat, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757.000 ton atau 2,43 persen dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membuka opsi tambahan kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sepanjang tahun 2024 pemerintah menetapkan akan mengimpor 3,6 juta ton beras.

Namun demikian, berdasarkan Prognosa Neraca Pangan jumlah impor beras sepanjang tahun ini akan melebihi kuota itu. Realisasi impor sepanjang Januari hingga Agustus 2024 mencapai 2.937.772 ton dan rencana impor pada September hingga Desember mencapai 1.552.686 ton.

Elsa Catriana/Kompas.com Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

“Memang kita terutang harusnya kan kita impor 1 juta ton lagi tapi karena awalnya India melarang jadi pakai skema business to business (B2B),” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai melakukan pertemuan dengan Menteri-menteri dan Kepala Badan Pangan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, penambahan opsi kuota impor itu dilakukan sembari melihat jumlah produksi beras nasional.

Dengan demikian, apabila produksi beras turun maka keran impor beras akan resmi dibuka.

Bapanas mencatat total produksi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,34 juta ton. Angka ini lebih rendah 760.000 ton jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun total konsumsi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,92 juta on atau lebih tinggi 310.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kita ada hitung-hitungan, BPS menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri. Itu memang ada tambahkan 1 juta ton dan 1 juta ton itu tentu melihat neraca dari produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki,” jelas Arief.

iStockphoto/Oat_Phawat Ilustrasi beras.

“Tapi kalau dilihat polanya Desember-Februari pola produksinya di bawah (turun) sehingga kita harus mengamankan cadangan pangan,” sambung Arief.

Arief juga menekan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian harus menggenjot upaya produksi beras.

Arief berharap dengan adanya kerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang pangan bisa meningkatkan produksi pangan utamanya beras.

“Kita sudah mengupayakan produksi dalam negeri tapi proyeksi BPS memang kurang kita harus ada cadangan,” pungkasnya.

Sebelumnya BPS mencatatkan produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757.000 ton atau 2,43 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.

Sritex (SRIL) Diputus Pailit, Tim Kurator Segera Gelar Rapat Kreditur

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat kreditur pertama sebagai tindak lanjut putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya akan dilakanakan pada 13 November 2024. Para kreditur SRIL diminta mengajukan surat tagihan kepada tim kurator.

Mengutip pengumuman putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bintratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya,Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang mengangkat Haruno Patriadi sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini.

Selanjutnya, PN Niaga Semarang juga mengangkat empat orang sebagai kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses kepalilitan Sritex dan tiga anak usahanya. Tim kurator tersebut terdiri atas Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin.

Berdasarkan penetapan hakim pengawas No.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tertanggal 24 Oktober 2024, tiga agenda disusun sebagai tindak lanjut proses kepailitan Sritex dan tiga anak usahanya.

Pertama, rapat kreditur pertama akan dilaksanakan pada Rabu, 13 November 2024 pukul 10.00, di ruang rapat kreditor Pengadilan Niaga PN Semarang, Jl. Siliwangi No.512, Semarang.

Kedua, batas akhir pengajuan tagihan kreditor dan kantor pajak pada Senin, 25 November 2024 pukul 17.00 WIB, di kantor sekretariat Tim Kurator.

“Berdasarkan pasal 115 ayat (1) UU No.37/2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mohon kepada kreditor mengajukan surat tagihan ataupun bukti tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang kepada Tim Kurator melalui website www.timkuratorsritex.com sebelum batas akhir pengajuan tagihan,” tulis pengumuman Tim Kurator, dikutip Selasa (29/10/2024).

Selain melalui website, kreditur Sritex dan anak-anak usahanya juga dapat mengajukan surat tagihan dan dokumen-dokumen fisik ke kantor Sekretariat Tim Kurator yang beralamat di Nurma Sadikin & Partners, South Quarter Tower B, Lantai 18, Jl. R.A. Kartini No. Kav.8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Ketiga, rapat pencocokan piutang kreditur dan kantor pajak (verifikasi piutang) akan digelar pada Senin, 16 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di ruang rapat kreditor Pengadilan Niaga PN Semarang Jl. Siliwangi No.512, Semarang.

Hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki total liabilitas US$1,59 miliar. Jumlah itu terdiri atas liabilitas jangka pendek US$131,41 juta dan liabilitas jangka panjang US$1,46 miliar.

Sritex tercatat memiliki utang usaha jangka pendek kepada pihak ketiga US$55,77 juta dan utang usaha jangka panjang kepada pihak berelasi US$75,71 juta.

Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang sebesar Rp101,3 miliar kepada PT Indo Bharat Rayon atau 0,38% dari total liabilitas SRIL per 30 Juni 2024.

Adapun, hingga Juni 2024, SRIL tercatat memiliki utang bank jangka pendek US$11,36 juta dan utang bank jangka panjang US$809,99 juta.

Berikut detail utang bank jangka panjang SRIL per Juni 2024:

Pinjaman eks-sindikasi: US$232.447.347
PT Bank Central Asia Tbk: US$71.309.579
State Bank of India, Singapore Branch: US$43.887.212
PT Bank QNB Indonesia Tbk: US$36.939.772
Citibank N.A., Indonesia: US$35.826.893
PT Bank Mizuho Indonesia: US$33.709.712
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk: US$33.270.249
PT Bank Muamalat Indonesia: US$25.450.705
PT Bank CIMB Niaga Tbk: US$25.339.237
PT Bank Maybank Indonesia Tbk US$25.164.698
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24.202.906
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk US$23.807.159
Bank of China (Hong Kong) Limited US$21.775.733
PT Bank KEB Hana Indonesia US$21.531.883
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. US$20.000.000
Woori Bank Singapore Branch US$19.870.626
Standard Chartered Bank US$19.570.364
PT Bank DBS Indonesia US$18.238.794
PT Bank Permata Tbk US$16.707.929
PT Bank China Construction Indonesia Tbk: US$14.912.809
PT Bank DKI: US$9.130.513
Bank Emirates NBD: US$9.014.852
ICICI Bank Ltd., Singapore Branch: US$6.969.549
PT Bank CTBC Indonesia: US$6.950.110
Deutsche Bank AG: US$6.821.059
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk: US$4.970.936
PT Bank Danamon Indonesia Tbk: US$4.519.559
PT Bank SBI Indonesia: US$4.380.982
MUFG Bank, Ltd.: US$23.777.834
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

PT Bank Central Asia Tbk (US$4.437.059)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (US$415.551)
PT Bank Muamalat Indonesia (US$315.428)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (US$309.854)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (US$302.450)
PT Bank KEB Hana Indonesia (US$255.693 )
Bank of China (Hong Kong) Limited (US$253.893 )
PT Bank Permata Tbk (US$208.685 )
PT Bank DKI (US$113.430 )
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (US$58.288 )
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US$56.450 )

Transaksi Melalui BRImo Makin Mudah dan Aman dengan Fitur QRIS Transfer

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menjadi pelopor dalam penyediaan layanan digital yang inovatif, utamanya melalui Super Apps BRImo yang diluncurkan pada 2019 lalu.

Salah satu fitur unggulan yang telah tersedia adalah QRIS Transfer, yang memungkinkan nasabah melakukan transfer antar rekening dengan cara yang praktis dan efisien. Fitur ini mencerminkan komitmen jangka panjang BRI untuk memberikan solusi perbankan digital yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari.

Dengan QRIS Transfer, proses transfer menjadi lebih praktis. Nasabah cukup memilih fitur QRIS Transfer di aplikasi BRImo, menampilkan kode QR untuk di-scan oleh pengirim, dan dana langsung terkirim tanpa perlu memasukkan nomor rekening secara manual.

Jika sebagai penerima, prosesnya semakin mudah. Penerima cukup membuka aplikasi dan menampilkan kode QR, sehingga pengirim dapat langsung memindainya untuk menyelesaikan transaksi.

Hal ini meminimalkan risiko kesalahan nomor rekening dan mempercepat proses transaksi.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan fitur QRIS Transfer ini selaras dengan komitmen BRI dalam memberikan solusi perbankan yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap fitur di BRImo, termasuk QRIS Transfer, mampu meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan kemudahan tanpa mengurangi keamanan. Dengan fitur ini, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat menikmati kemudahan transaksi digital kapan pun dan di mana pun," ujar Andrijanto, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2024).

Keamanan transaksi tetap menjadi prioritas utama BRI. Setiap transaksi QRIS Transfer memerlukan verifikasi PIN dari pengguna, memastikan keamanan tanpa mengorbankan kenyamanan.

Selain itu, QRIS Transfer mendukung tujuan BRI dalam memperluas akses layanan perbankan digital dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Melalui ekosistem digital yang terus tumbuh, BRImo tidak hanya menawarkan fitur transfer, tetapi juga berbagai layanan lain seperti pembayaran tagihan, pengisian e-wallet, investasi, dan kebutuhan gaya hidup seperti belanja harian, pengiriman barang, serta pembelian tiket.

Dengan inovasi yang terus dilakukan, BRI berkomitmen menjadikan BRImo sebagai solusi keuangan yang lengkap dan mudah diakses oleh seluruh kalangan. Ini juga didukung oleh pencapaian BRImo yang telah digunakan oleh lebih dari 37,14 juta user dan mendapatkan peringkat tertinggi untuk aplikasi mobile banking di Play Store dan App Store.

BRImo Ajak Sobat BRI Nonton Layangan Putus

(ega/ega)

Digitalisasi Ubah Cara Berbisnis Pengusaha Muda di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Digitalisasi semakin mengubah cara berbisnis pengusaha muda di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan untuk tetap kompetitif dan berdaya saing. Di era teknologi ini, para pelaku usaha muda mulai memanfaatkan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Pendekatan digital ini dinilai sebagai strategi efektif dalam meningkatkan performa bisnis. Reni Yustiani, OVP Enterprise Regional Management Telkom Indonesia, menyatakan bahwa digitalisasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong perubahan dalam dunia usaha. Untuk itulah, Telkom menghadirkan Indibiz setahun yang lalu.

"Indibiz, sebagai ekosistem solusi digital dari Telkom, siap membantu proses digitalisasi bisnis agar usaha yang dijalankan semakin kompetitif dan berdaya saing," ujarnya, melalui keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Namun, jumlah wirausaha muda di Indonesia hingga saat ini masih belum ideal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih dari 56 juta wirausaha pada pertengahan tahun 2023, namun hanya sekitar 3,47 persen dari populasi yang berwirausaha.

Kondisi ini semakin diperberat dengan fakta bahwa mayoritas wirausaha di Indonesia merupakan lansia, berusia di atas 60 tahun. BPS mencatat ada 10,6 juta lansia yang menjadi wirausaha pemula dan sekitar 798.000 orang yang merupakan wirausaha mapan.

Secara keseluruhan, jumlah lansia yang membuka usaha mencapai 20,25 persen dari total pelaku wirausaha nasional di tahun 2023. Sementara itu, wirausaha berusia 15-19 tahun justru menjadi yang paling sedikit, hanya mencapai 400.000 orang.

Salah satu pengusaha muda yang memanfaatkan teknologi digital dalam operasional bisnisnya adalah Marten Wahab, Brand Partnership Kopilimantan di Gorontalo. Menurut Marten, digitalisasi sangat mendukung perkembangan bisnisnya.

"Banyak anak muda datang ke sini untuk bekerja, dan kami memfasilitasi mereka dengan jaringan internet yang stabil melalui layanan Indibiz yang berkualitas tinggi," jelasnya.

Setelah mencoba berbagai layanan internet, Marten memilih Indibiz karena kecepatan serta layanan purna jual yang memuaskan.

Sebagai informasi, setahun setelah dirilis, Indibiz telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai solusi digital Telkom di berbagai sektor usaha, termasuk UKM. Per semester I-2024, Indibiz mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 17% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Saat ini, Indibiz membagi solusinya menjadi tujuh sektor utama, yakni sektor pendidikan (Indibiz Sekolah), F&B dan retail (Indibiz Ruko), keuangan (Indibiz Multifinance), serta sektor lainnya seperti perhotelan, kesehatan, energi, dan logistik. Indibiz juga menjalin kemitraan strategis, termasuk dengan perusahaan seperti Moka, Microsoft, dan Google.

Telkom berharap hadirnya dapat menjadi motivasi bagi pengusaha muda untuk semakin memanfaatkan solusi digital dalam menjalankan usaha. Sebab dengan dukungan teknologi yang tepat, bakal muncul lebih banyak pengusaha muda yang berperan dalam menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Pandangan XL Axiata Soal Kebijakan Insentif Biaya Hingga RT/RW Net

Jakarta: XL Axiata mengaku bersiap menghadapi tantangan bisnis di masa ke depan yang masih tetap tidak akan ringan. Selain tantangan berupa kompetisi industri, ada juga tantangan yang berupa belum jelasnya regulasi atau aturan mengenai sejumlah hal yang berpotensi mengganggu operasi bisnis para operator, termasuk XL Axiata.

Hal-hal tersebut terutama mengenai keberadaan RT/RW Net, kemunculan Starlink, belum jelasnya aturan tentang OTT (Over The Top) yang menumpang di jaringan milik operator, hingga kebijakan mengenai regulatory charge, dan lelang frekuensi.

Chief Corporate Affiars XL Axiata, Marwan O Baasir mengatakan industri telekomunikasi Indonesia ke depan tetap akan sangat menantang. Bahkan sepertinya tidak akan menjadi lebih ringan untuk dilalui. Kompetisi antar-operator akan terus ketat, berkembangnya selera dan kebutuhan pelanggan dan masyarakat juga akan sangat mempengaruhi arah strategi bisnis.

"Selain itu, kami juga harus menghadapi munculnya pesaing baru yang membawa teknologi baru, seperti Starlink dan sejenisnya. Di saat yang sama, sejumlah persoalan hingga saat ini belum jelas penanganannya, pun belum jelas aturannya, padahal sangat berpotensi mengganggu jalannya bisnis secara industri.”

Menurut Marwan, meski kompetisi masih akan sangat ketat, peluang untuk terus dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis masih terbuka sering dengan kompetisi industri yang semakin rasional, dan persaingan dari sisi kualitas dan pelayanan menjadi hal utama.

Selain adanya peluang, manajemen XL Axiata memandang pihaknya saat ini menghadapi tantangan bagaimana menjaga keberlangsungan industri dengan memastikan ketersediaan layanan dengan harga yang kompetitif sebanding dengan kualitas layanan yang diberikan. Dengan demikian, industri telekomunikasi bisa tetap sehat dan masyarakat bisa mendapatkan layanan Internet yang berkualitas.

XL Axiata berharap pemerintah bisa membantu menciptakan iklim yang positif dan sehat tersebut yang juga akan bisa mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan nasional. Marwan menyebut, perlunya intervensi segera dari pemerintah dalam menangani sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum ada kejelasan padahal sudah sangat jelas akan mengganggu pelaku industri telekomunikasi nasional, terutama para operator.

Tantangan regulasi yang tengah diperjuangkan salah satunya menyangkut insentif untuk Biaya Regulasi. Beban biaya yang harus dipikul untuk menopang operasional ini, termasuk pajak spektrum frekuensi, semakin mahal dan memberatkan.

”Dalam menjalankan bisnis telekomunikasi di Indonesia, kami selaku operator selalu berupaya mematuhi setiap kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini pemerintah. Salah satunya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari spektrum frekuensi, yang secara berkala terus mengalami peningkatan, hal tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan biaya operasional operator,” kata Marwan.

XL Axiata berharap pemerintah dapat memperhatikan beban regulasi yang saat ini dibebankan kepada industri telekomunikasi. Rasio biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) terhadap pendapatan kotor operator telah mencapai 13-14%, melebihi batas wajar yang ideal 5-10%.

Terkait dengan kebutuhan atas tambahan spektrum atau frekuensi untuk peningkatan kualitas layanan, XL Axiata juga mendorong pemerintah untuk menggelar lelang spektrum yang cocok untuk jaringan 4G dan 5G. XL Axiata berminat mengikuti lelang frekuensi 700MHz dan 26GHz yang akan diselenggarakan, dan berharap pemerintah menetapkan “reserved price” yang lebih terjangkau dan tidak memberatkan operator.

XL Axiata memandang, harga awal yang minim dan penerapan faktor pengurang dalam regulasi akan membantu memastikan kelayakan ekonomis bisnis operator, serta mendorong pengembangan jaringan, termasuk di wilayah pelosok. Karena itu, penting untuk berkolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan operator dalam membangun jaringan di lokasi yang menjadi kewajiban pemenang lelang frekuensi.

Selain itu, tantangan lain yang telah hadir di depan mata adalah mengenai, pertama, maraknya praktik penjualan kembali layanan internet ilegal (RT/RW Net), XL Axiata menyoroti dampak negatif praktik ini yang selain merugikan pelanggan, juga merugikan operator, dan pemerintah.
Praktik ini mengabaikan kewajiban pembayaran BHP frekuensi, mengakibatkan harga layanan internet menjadi tidak sehat, dan berpotensi mengancam keamanan data pelanggan. Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan pengaturan dan penertiban terhadap praktik ini secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Praktik RT/RW Net jelas melanggan aturan antara lain UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019. Ketegasan pemerintah dalam penerapan aturan yang ada sangat dibutuhkan karena praktik ilegal ini telah merugikan operator yang telah berinvestasi dalam pembangunan jaringan dan pemilik lisensi yang sah.

XL Axiata juga berkomitmen untuk memberantas praktik RT/RW Net melalui edukasi, kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan asosiasi terkait, serta penegakan aturan yang ketat dalam syarat dan ketentuan berlangganan layanan.

Kedua, kemunculan Starlink. Selain menyambut kehadiran Starlink di Indonesia, XL Axiata juga melihatnya sebagai peluang untuk menyediakan layanan internet cepat di wilayah-wilayah pelosok. Namun, pemerintah perlu menerapkan secara tegas regulasi yang seimbang untuk menciptakan playing field yang adil bagi semua pemain di industri.

“Pemerintah perlu memastikan equal playing field antara Starlink dengan operator yang sudah ada. Hal ini akan mendorong persaingan sehat dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Kami pun siap untuk berkolaborasi dengan Starlink dan membuka peluang kerjasama untuk memperluas jangkauan layanan internet,” lanjut Marwan.

Ketiga, OTT yang menumpang di jaringan milik operator. Regulasi diperlukan bukan untuk memberikan keistimewaan ke operator, tapi justru agar tercipta kompetisi yang fair. Karena operator diharuskan membayar PNBP, spektrum, dan USO, serta selalu berinvestasi untuk memastikan layanan kepada pelanggan.

Sedangkan OTT tidak membayar sama sekali. Pajak pun belum tentu benar. Karena itu perlu regulasi yang tegas untuk mengatur OTT ini. Aturan untuk memastikan adanya perlakuan yang setara antara opertor dengan OTT

XL Axiata memandang, pelaku bisnis OTT mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari industri internet Indonesia. Sebaliknya, para operator telekomunikasi, termasuk XL Axiata, dengan produk layanan yang makin terjangkau malah tidak mendapatkan kenaikan pendapatan yang signifikan dari kenaikan trafik. Kenaikan trafik tersebut lebih dinikmati oleh OTT.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)