JAKARTA, KOMPAS.com – Emiten menara telekomunikasi, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), mengumumkan kinerja keuangan interim kuartal III-2024, mencatatkan pendapatan sebesar Rp 5.127 miliar dan EBITDA mencapai Rp 4.403 miliar hingga 30 September 2024.

Jika disetahunkan, pendapatan dan EBITDA diproyeksikan masing-masing sebesar Rp 6.850 miliar dan Rp 5.866 miliar.

TBIG saat ini memiliki 42.546 penyewaan pada 23.681 sites telekomunikasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 23.565 menara telekomunikasi dan 116 jaringan Distributed Antenna System (DAS).

Dengan total penyewaan menara telekomunikasi mencapai 42.430, rasio kolokasi (tenancy ratio) Perseroan tercatat sebesar 1,80 kali.

CEO TBIG, Hardi Wijaya Liong, mengatakan bahwa pertumbuhan pada kuartal ini merupakan hasil dari penambahan signifikan dalam portofolio penyewaan. "Pada kuartal III-2024, kami telah menambahkan 1.801 penyewaan baru, yang terdiri dari 1.281 sites telekomunikasi dan 520 kolokasi," ungkapnya, melalui keterangan pers, Jumat (1/11/2024).

Per 30 September 2024, TBIG mencatat total pinjaman kotor sebesar Rp 28.874 miliar, dengan pinjaman senior mencapai Rp 624 miliar.

Setelah memperhitungkan saldo kas sebesar Rp 585 miliar, total pinjaman bersih tercatat sebesar Rp 28.289 miliar, sementara total pinjaman senior bersih menjadi Rp 39 miliar.

Berdasarkan EBITDA yang disetahunkan, rasio pinjaman bersih terhadap EBITDA berada pada level 4,8 kali, mencerminkan posisi keuangan yang stabil di tengah ekspansi Perseroan.

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM?SPSI) kembali menegaskan sikap menolak keras dan kecewa atas upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bersikukuh mendorong aturan untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM?SPSI, Sudarto AS menyatakan, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

?Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali,? terang Sudarto melalui keterangan pers di Jakarta.

Sebelumnya, FSP RTMM?SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Kemenkes tetap memasukkan pasal?pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan, bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu?buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini. Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

?Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar,? Sudarto.

Sudarto menyayangkan, aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional.

Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri. Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau.

?Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini,? tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan.

Sudarto memastikan FSP RTMM ? SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM ? SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja.

Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM ? SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.

LABUHANBATU, iNews.id - Sebuah kapal karam akibat dihantam gelombang tinggi di perairan tengah Tanjung Siapi-Api, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, Kamis (31/10/2024). Dalam peristiwa nahas tersebut, 12 orang dievakuasi selamat, satu tewas dan seorang lagi dalam pencarian.

Dalam video viral terlihat momen dramatis saat para penumpang dievakuasi kapal nelayan. Mereka terombang-ambing di laut selama seharian hingga akhirnya ditemukan.

Petugas Basarnas Tanjungbalai Asahan Irfanta Semburing mengatakan, awalnya menerima informasi ada kapal tenggelam membawa 14 anak buah kapal (ABK).

"Sudah 12 orang kami evakuasi selamat dan menemukan satu korban meninggal. Saat ini tim masih mencari satu korban yang hilang," katanya.

Keterangan dari ABK yang selamat, saat itu kapal yang mereka naiki sedang lego jangkar. Namun tiba-tiba datang angin kencang dan gelombang tinggi menghantam kapal hingga air masuk ke dalam.

"Kapal karam dan tenggelam akibat gelombang tinggi," katanya.

Selanjutnya para awak kapal yang selamat dibawa keluarga ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Sementara korban meninggal telah diserahkan ke rumah duka di Bagan Asahan.

Editor: Donald Karouw

Warta Ekonomi, Jakarta -

Damai Putra Group sebagai pengembang Kota Harapan Indah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan kontribusi positif serta memberikan dampak positif secara keseluruhan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Sebagai langkah konkret, Damai Putra Group telah meresmikan Gerbang Abisvara yang menjadi salah satu simbol identitas dan ciri khas Kota Harapan Indah yang selalu memberikan kemudahan akses bagi pengunjung dan warga.

Direktur Damai Putra Group, Barawidjaja, mengatakan, dibangunnya Gerbang Abisvara bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas yaitu mempermudah akses masuk dan keluar dari kawasan Kota Harapan Indah, yang dapat mendukung mobilitas penduduk dan pengunjung. Dengan meningkatkan aksesibilitas, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan cluster baru termasuk perkembangan bisnis dan usaha di area Kota Harapan Indah.

"Gerbang Abisvara Kota Harapan Indah ini merupakan bentuk kontribusi positif Damai Putra Group agar Kota Harapan Indah dapat berkembang menjadi kawasan yang lebih maju dan berkelanjutan serta menjadi kawasan yang aman dan nyaman dengan pengaturan lalu lintas yang lebih baik dan kontrol akses," ujar Barawidjaja, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (22/10/2024), di Jakarta.

Untuk tahun 2025, kata Barawidjaja, Damai Putra Group memiliki rencana strategis untuk pengembangan kawasan Perumahan Kota Harapan Indah yang menjadi fokus utama yaitu peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan fasilitas umum, pengembangan area komersial, pengembangan sistem transportasi, dan pelaksanaan program lingkungan.

Pengembangan kawasan Perumahan Kota Harapan Indah yang menjadi fokus utama yaitu peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan fasilitas umum, pengembangan area komersial, pengembangan sistem transportasi, dan pelaksanaan program lingkungan.

Dari rencana pengembangan tersebut, lanjut Barawidjaja, apa yang ditargetkan oleh Damai Putra Group tahun 2024 dapat tercapai yaitu penyelesaian proyek infrastruktur, peningkatan layanan publik serta dapat menarik investor dan pembeli lebih banyak lagi.

Menurutnya, rencana pengembangan dan target yang ingin dicapai Damai Putra Group tersebut diharapkan berjalan dengan baik mengingat prospek bisnis di bidang properti saat ini cukup menjanjikan, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu permintaan perumahan yang terus meningkat, investasi infrastruktur, konsep smart city, proyek komersial, Sustainability, adanya perubahan Gaya Hidup, dan akses pembiayaan yang cukup mudah.

"Kesuksesan di tahun 2024 tentunya akan berlanjut di tahun berikutnya dengan sejumlah rencana baru diantaranya memulai proyek pembangunan baru, mengimplementasikan teknologi smart city untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kota dan layanan publik, melaksanakan Program Lingkungan Berkelanjutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas publik," tutup Barawidjaja.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten tekstil PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) melaporkan peningkatan kinerja yang stabil hingga kuartal ketiga tahun 2024, dengan mencatatkan kenaikan penjualan sebesar Rp426,36 miliar, meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut laporan keuangan Kuartal III-2024 yang diterbitkan Jumat (1/11), laba bersih BELL juga bertumbuh 5% menjadi Rp12,82 miliar dari Rp12,16 miliar pada tahun sebelumnya.

Seluruh segmen bisnis BELL memberikan kontribusi positif pada kuartal ini. Segmen Manufaktur menjadi penyumbang terbesar dengan penjualan sebesar Rp222,68 miliar, naik 31% secara tahunan (YoY).

Segmen Seragam mengikuti dengan kenaikan 29% YoY menjadi Rp69,43 miliar.

Sementara itu, segmen Distribusi naik tipis sebesar 1% menjadi Rp141,05 miliar, dan segmen Retail bertumbuh 11% menjadi Rp130,45 miliar.

BELL optimistis dapat mencapai target pertumbuhan pendapatan 15% hingga akhir tahun 2024.

Direktur Utama BELL Karsongno Wongso Djaja menyatakan, apresiasi atas kontribusi seluruh segmen yang berhasil meningkatkan kinerja positif.

Menurutnya, pertumbuhan ini didukung oleh kualitas produk yang menjaga loyalitas pelanggan.

Untuk memperkuat operasionalnya, BELL telah memperluas pabrik di Solo melalui PT Trimas Bellindo Aparel Manufaktur, yang fokus memproduksi pakaian jadi dan mulai beroperasi pada kuartal kedua tahun ini.

Selain itu, BELL memperluas pasar domestik melalui merek ritel JOBB dan Jack Nicklaus, dengan jumlah point of sales (POS) yang mencapai 132 untuk JOBB dan 51 untuk Jack Nicklaus di seluruh Indonesia.

Strategi lainnya yang diterapkan BELL mencakup penggunaan mesin berteknologi tinggi yang di-update secara berkala guna memenuhi kebutuhan pelanggan.

BELL juga menawarkan pesanan khusus (customized order) dengan fleksibilitas jumlah pesanan, sehingga pelanggan tidak perlu memesan dalam skala besar.

Dengan optimalisasi penggunaan mesin berkualitas dan dukungan tim R&D yang berpengalaman, BELL berupaya menghadirkan inovasi produk yang mampu menjawab tantangan dalam industri tekstil yang terus berkembang.

Jakarta: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Wamenpora RI) Taufik Hidayat ingin tim Indonesia yang bertanding di turnamen Asian Schools Football U-18 2024 bisa tampil maksimal.

"Saya harap tim Indonesia nantinya maksimal dan bisa meraih hasil terbaik," kata Wamenpora Taufik kepada wartawan di Media Center Kemenpora, Jakarta, Rabu (30/10).

Ajang kompetisi olahraga internasional ini akan diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah pada 1-9 November mendatang. Sebanyak lima negara akan ikut berpartisipasi yaitu China, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, dan tuan rumah Indonesia.
Turnamen tersebut akan menggunakan sistem setengah kompetisi dan terpusat di Stadion UNS. Tim sepak bola pelajar itu akan dipimpin pelatih Andri Ramawi Putra.

Adapun para pemain yang memperkuat skuad Merah Putih hasil dari seleksi Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan juga Sekolah Khusus Olahraga (SKO).

"Kemenpora tentu mendukung segala kegiatan olahraga yang punya nilai positif dan berjenjang. Kita tidak boleh hanya sekadar ikut saja, tapi harus punya tingkatannya," terang Wamenpora Taufik.

Lebih lanjut, Wamenpora Taufik berharap ajang Asian Schools Football kedepan bisa lebih banyak lagi pesertanya. "Saya kira bagus dengan terselenggaranya ini. Mudah-mudahan kedepan nanti bisa lebih banyak lagi tim dari negara lain yang ikut," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan PSSI selaku federasi sepak bola Tanah Air dalam pelaksanaan Asian School Football tahun ini.

"Tentu kita ingin bagaimana atlet-atlet yang bertanding ini bisa sukses kariernya dalam sepak bola nasional. Bahkan mampu memperkuat skuad tim nasional pada masa yang akan datang," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASM)

Jakarta: Dua laga pembuka pekan kesepuluh Liga 1 Indonesia 2024/2025 akan bergulir pada sore hingga malam hari ini, Jumat 1 November. Masing-masing pertandingannya mempertemukan Barito Putera dengan Arema FC dan Persib Bandung vs Semen Padang.

Barito Putera akan tampil lebih dulu menghadapi Arema FC di Stadion Sultan Agung, Bantul. Laga ini diyakini sengit karena kedua tim pasti ingin bangkit dari kegagalan menang pada pekan sebelumnya.

Arema terpantau sedikit diunggulkan karena sedang berada di urutan sembilan klasemen sementara dengan koleksi 12 poin. Tapi, mereka sempat kalah dengan skor 1-2 dari Persija pada pekan lalu.
Di sisi lain, Barito Putera malah belum pernah menang lagi dari empat pertandingan terakhir (2 seri, 2 kalah). Mereka bahkan ditahan imbang tanpa gol oleh tim promosi Malut United pada pekan lalu.

Baca juga: Pelatih Soroti Penyelesaian Akhir PSS Sleman

Setelah Barito Putera dan Arema FC bertanding, baru giliran Persib yang menjamu Semen Padang di Stadion Si Jalak Harupat. Laga ini tampak timpang karena Maung Bandung tergolong tim papan atas, sedangkan Semen Padang berstatus sebagai juru kunci.

Persib diketahui sedang bertengger di urutan dua klasemen sementara dengan koleksi 19 poin atau hanya berjarak satu angka saja dengan Bali United yang berada di puncak. Kemudian, Maung Bandung juga belum pernah kalah di liga domestik musim ini.

Sementara itu, Semen Padang sedang terpuruk di dasar klasemen dengan koleksi 4 poin. Pencapaian terbaiknya setelah menang 1-0 atas PSS Sleman pada akhir Agustus lalu, hanya bermain imbang tanpa gol dengan Persis Solo.

Berikut jadwal Liga 1 Indonesia 2024/2025 pada Jumat 1 November:

15.30 WIB: Barito Putera vs Arema FC
19.00 WIB: Persib Bandung vs Semen Padang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

BPJS Kesehatan melanjutkan kolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan melakukan uji coba pemberlakuan persyaratan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di seluruh Indonesia.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan bahwa uji coba nasional ini dimulai pada 1 November mendatang, sebagai perluasan pelaksanaan uji coba yang telah dilaksanakan pada 1 Juli-30 September lalu di tujuh Polda dengan 105 Polres.

David menjelaskan bahwa dari evaluasi pelaksanaan uji coba terdahulu mendapatkan respons positif dari masyarakat dengan hasil yang baik.

"Masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Namun, perlu ditekankan bahwa ketentuan ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, bukan untuk menjadi beban atau mempersulit," kata David.

Dalam masa uji coba di 7 Polda sebelumnya, masih terdapat pemohon SIM dengan kepesertaan JKN nonaktif atau belum terdaftar sebagai peserta JKN. Menurut David, selama masa uji coba nasional ini, apabila SIM sudah diterbitkan dengan kepesertaan JKN yang masih dalam proses pengaktifan atau pendaftaran ke Program JKN, maka SIM tetap dapat diberikan.

Sementara, jika pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN, peserta tetap dapat mengajukan permohonan SIM, yang secara bersamaan didorong untuk mendaftar kepesertaan JKN lewat layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165, atau melalui Aplikasi Mobile JKN.

Kemudian, bagi pemohon dengan status kepesertaan tidak aktif karena tunggakan, dapat melunasi tunggakan iuran atau memanfaatkan Program Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) untuk melunasi tunggakan melalui skema cicilan.

Adapun status kepesertaan JKN dapat dicek secara online melalui beragam kanal BPJS Kesehatan, seperti PANDAWA, aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Polri, serta kementerian/lembaga lain untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala guna meningkatkan layanan bagi masyarakat.

David mengatakan, ketentuan tersebut merupakan langkah nyata mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terkait jaminan kesehatan, khususnya di tengah mobilitas tinggi.

"Ke depan, kami berencana akan melakukan integrasi sistem aplikasi permohonan SIM milik Polri dengan aplikasi yang dimiliki BPJS Kesehatan. Harapannya dengan adanya integrasi sistem ini, bisa memudahkan petugas untuk mengetahui secara cepat status kepesertaan JKN pemohon SIM," katanya.

Selama uji coba implementasi secara nasional, BPJS Kesehatan juga melakukan pendampingan secara berkala di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM hingga Desember 2024 melalui Duta BPJS Kesehatan maupun layanan BPJS Keliling sesuai jadwal di masing-masing wilayah.

Diharapkan, pendampingan tersebut dapat mempermudah seluruh petugas dalam menerbitkan SIM dan mengurangi potensi kendala di lapangan.

Adapun persyaratan melampirkan kepesertaan JKN aktif berlaku untuk seluruh pemohon SIM, baik SIM A, SIM B, maupun SIM C, sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan itu menjadi upaya memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Bukan hanya di Indonesia, kabar Tom Lembong yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi gula Rp400 miliar juga sampai ke media asing.

Media asal Singapura, The Straits Times, turut menyoroti kasus korupsi mantan Menteri Perdagangan RI tersebut.

The Straits Times menulis berita dengan judul "Indonesia arrests former trade minister in sugar import graft case".

Dalam artikel tersebut, media tersebut mengulas korupsi yang dilakukan Tom Lembong hingga merugikan Indonesia sebanyak Rp400 Miliar.

"Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap pada akhir 29 Oktober oleh jaksa dari kantor Kejaksaan Agung, dengan tuduhan memberikan izin kepada perusahaan swasta pada saat Indonesia sedang surplus gula, kata kantor tersebut," bunyi keterengan media tersebut.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

"Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

The Straits Time juga menyoroti tentang Tom Lembong yang turut menjadi manajer kampanye saat Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Presiden.

"Lembong adalah manajer kampanye dalam pemilihan presiden bulan Februari untuk Tn. Anies Baswedan, yang maju melawan pemenangnya, Presiden Prabowo Subianto, yang secara luas dipandang sebagai penerus pilihan Tn. Widodo, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober," lanjut mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi melaksanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) rumah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/11/2024).

Prosesi ini dilakukan sebagai tanda dimulainya pembangunan Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Tanah seluas 2,5 hektar ini merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG) yang merupakan perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Ara, sapaan Maruarar Sirait, mengungkapkan, tanah tersebut sebagain dimiliki Ara dan sebagian Bumi Samboro Sukses.

"Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," ungkap Ara dalam sambutannya tersebut.

Sebelumnya, Ara mengutarakan, seremoni rusun di Tangerang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi pengembang-pengembang swasta untuk mendukung program tiga juta rumah.

"Acara hari Jumat itu kita akan menggerakkan gerakan gotong royong, bukan cuma seremonial saja," ucapnya.

Secara khusus, dia pun meminta agar para developer-developer (pengembang) besar diundang menghadiri acara tersebut. Supaya mereka tergerak hatinya dan berkenan melakukan hal yang sama.

"Karena saya harap gerakan ini dimulai developer-developer besar dulu," pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap penjualan ponsel Google Pixel bernasib sama seperti iPhone 16.

Google Pixel masuk dalam kategori illegal ntuk diperjualbelikan karena belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan selama ini masuk lewat barang bawaan pribadi penumpang dan kiriman. Artinya, International Mobile Equipment Identity (IMEI) dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Semua Google Pixel belum ada TKDN nya, saya cek Direktorat IET [Industri Elektronika dan Telematika] belum ada," kata Febri di Kantor Kemenperin, Kamis (31/10/2024).

Berdasarkan catatan yang diperoleh Kemenperin, sejak awal tahun 2024 ini terdapat sebanyak 22.000 unit ponsel Google Pixel yang masuk lewat barang kiriman dan barang bawaan penumpang.

Produk tersebut diperbolehkan masuk dan mendapatkan IMEI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46/2021 pasal 35 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

"Kami sampaikan bahwa sepanjang produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Febri menyebut ponsel Google Pixel yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia dan diperjualbelikan akan dilakukan pemblokiran IMEI.

Kebijakan tersebut juga dilakukan untuk menjaga level playing field bisnis terhadap investor yang telah berkomitmen TKDN melalui skema investasi pabrik, inovasi dan aplikasi.

Sejalan dengan itu, Febri mengaku bahwa sampai saat ini belum ada informasi terkait komitmen investasi Google sebagai syarat sertifikasi TKDN.

Dia pun meminta masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ponsel Google maupun series iPhone 16 terbaru yang diperjualbelikan dalam negeri.