TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang setelah gagal melunasi utang kepada PT Indo Bharat (IBR).

Kabar mengenai kondisi Sritex yang berada di ambang kebangkrutan sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak pertengahan tahun lalu. Pada 24 Juni 2024, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengungkapkan bahwa pendapatan Sritex menurun akibat dampak pandemi Covid-19 serta persaingan industri global. Bahkan, ia menambahkan, pandemi dan kompetisi dagang tersebut telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan.

“Kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan gangguan supply chain (rantai pasok) dan juga penurunan ekspor, karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di kawasan Eropa dan Amerika Serikat,” ucap Welly.

Dia juga menjelaskan bahwa penurunan pendapatan perusahaan dilatarbelakangi oleh adanya suplai tekstil yang berlebihan dari Cina. Akibatnya, terjadi praktik dumping (menjual barang di luar negeri dengan harga lebih murah), khususnya tekstil yang menargetkan negara di luar Eropa dan Cina.

1. Pelonggaran Impor Produk Tekstil Melalui Permendag
Regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor memperbesar kran impor produk tekstil ke Indonesia. Akibatnya, pasar domestik dibanjiri produk tekstil impor, baik yang legal maupun ilegal. Danang mencatat, tanpa adanya pertimbangan teknis (pertek) yang sebelumnya diatur dalam regulasi, produk tekstil asing semakin mudah memasuki pasar Indonesia. “Ketika itu terjadi, kita bisa bayangkan sebulan bisa 10.000 sampai 20.000 kontainer masuk ke Indonesia dalam waktu yang sangat cepat,” ujarnya, menyoroti ancaman dari kebijakan impor yang terlalu longgar.

2. Maraknya PHK di Industri Tekstil
Berdasarkan data yang diterima API, setidaknya 13.800 pekerja di industri tekstil telah mengalami PHK. Meskipun angka ini belum bisa dipastikan secara akurat, fenomena ini menjadi kenyataan yang memprihatinkan. Menurut Danang, gelombang PHK ini merupakan dampak langsung dari pelonggaran impor yang membuat produk-produk impor menguasai pasar domestik.

3. Penumpukan Produk Tekstil Impor di Pasar Domestik
Importasi barang-barang tekstil dan garmen impor, baik legal maupun ilegal, telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, dengan penumpukan sisa barang-barang impor yang menyebabkan pasar domestik mengalami kejenuhan. Produk-produk impor yang tersisa ini dipasarkan ke masyarakat, namun tidak diimbangi dengan daya beli yang memadai.

4. Oversupply Produk Tekstil Cina Akibat Pembatasan Pasar di AS dan Eropa
Cina tengah menghadapi masalah oversupply produk tekstil dan garmen karena adanya pembatasan dagang dari pasar Amerika dan Eropa. Akibatnya, produk-produk ini dialihkan ke Indonesia, yang terikat dalam kerja sama Asia Pacific Trade Agreement (APTA) dengan Cina. Selain itu, Cina juga aktif menggelar eksibisi di Indonesia sebagai strategi untuk memasukkan produk-produk mereka ke pasar domestik.

5. Impor Ilegal yang Tidak Tercatat
Maraknya praktik dumping atau penjualan barang impor dengan harga murah menambah tantangan bagi industri tekstil Indonesia. Selain itu, adanya barang impor ilegal yang tidak tercatat juga memperburuk kondisi.

Berdasarkan data Trade Map, pada 2021 dan 2022 tercatat adanya impor tekstil dari Cina yang tidak tercatat di Indonesia, dengan nilai mencapai miliaran dolar AS. Hal ini membuat produk lokal kalah bersaing di pasar dalam negeri, yang pada akhirnya menekan produktivitas dan pendapatan produsen lokal.

Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia dan Australia telah merumuskan Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Tahun 2025-2029. Kemitraan tersebut mencakup kerja sama ekonomi, beasiswa, pelatihan dan protek inovasi bisnis digital untuk memperkuat investasi di Indonesia.

“Seiring dengan upaya transformasi digital, perkembangan kerja sama kedua negara sangat positif,” ungkap Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid saat menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa 29 Oktober 2024.

Meutya menyambut baik upaya Pemerintah Australia untuk mendukung investasi di Indonesia. "Dalam waktu dekat ini, akan hadir 19 perusahaan Australia untuk berinvestasi bidang teknologi di Indonesia. Tentunya hal ini sangat positif seiring dengan peningkatan peran sektor digital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Meutya.
Menkomdigi juga menekankan arti penting penguatan kerja sama keamanan siber, karena kedua negara menghadapi tantangan yang hampir sama dalam mengimplementasikan inisiatif pemerintahan digital. Harapannya, peningkatan dialog dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk menciptakan ruang siber yang aman serta mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Saya mendorong secara rutin Indonesia-Australia membahas isu keamanan siber, termasuk persepsi ancaman siber dan respon terhadap aktivitas siber yang merugikan. Indonesia dan Australia merupakan mitra strategis yang vital, dibuktikan dengan kunjungan rutin pemimpin dan pejabat tinggi, dalam rangka pertukaran informasi dan wawasan mengenai keamanan siber,” harapnya.

Selama ini, Indonesia dan Australia telah menjalin berbagai kerja sama strategis di bidang Komunikasi dan Digital diantaranya beasiswa Australia Award untuk pelatihan Artificial Intelligence (AI), kunjungan perusahaan teknologi Australia ke Indonesia, penguatan strategi ekonomi Asia Tenggara, serta pelatihan keamanan siber.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams menyampaikan selamat atas pelantikan Meutya Hafid sebagai Menkomdigi. Selanjutnya mengharapkan kerja sama sektor digital antarkedua negara akan makin erat dan berkembang.

“Selamat atas pelantikan Ibu Meutya Hafid. Saya berharap agar kerja sama antara Australia dan Indonesia dapat terus berlanjut dan diperkuat,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi M. Hadiyana, SAM Bidang Komunikasi dan Media Molly Prabawaty dan SAM Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya R. Wijaya Kusumawardhana.

Sementara Duta Besar Australia untuk Indonesia didampingi First Secretary Political Felicity Lane, First Secretary Economic Lauren Sewell, dan Trade Commissioner Austrade Lauren Adams.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

JAKARTA, investor.id - PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) mantap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 300 juta (15,02%) saham ke publik.

Daaz Bara Lestari mematok harga penawaran umum di Rp 880/saham, sehingga nilai keseluruhan IPO ini Rp 264 miliar.

Masa penawaran umumnya berlangsung dari 1 November sampai 7 November 2024. Dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 11 November 2024.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek adalah Henan Putihrai Sekuritas dan CGS International Sekuritas.

Henan Putihrai juga sebelumnya menjadi salah satu underwriter dalam IPO yang dilakukan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), emiten Prajogo Pangestu.

Pemegang Saham

Pemegang saham Daaz Bara Lestari (DAAZ) saat ini terdiri dari Zainal Abidinsyah sejumlah 20% saham, Irawan Sastrotanojo 15% saham, Erwin Sutanto 15% saham, dan PT Daaz Nusantara Abadi 50% saham. Pengendali perseroan adalah Erwin Sutanto.

Erwin Sutanto sendiri juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX).

Daaz Group didirikan pada tahun 2009 sebagai perusahaan perdagangan komoditas dan telah berkembang menjadi perusahaan yang terdiversifikasi dengan operasi yang mencakup perdagangan komoditas, perkapalan, dan jasa pertambangan.

Dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, sebagian besar dari 33,34%-nya akan digunakan untuk pembelian bijih nikel dari PT GAG Nikel dan PT Nusajaya Persadatama Mandiri.

Sedangkan 66,66% dana IPO bakal dipakai untuk pinjaman kepada anak usaha.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BEKASI, KOMPAS.com - Sedikitnya 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang melanda pabrik pakan ternak PT Jati Perkasa Nusantara di Jalan Pondok Ungu, Kelurahan Pejuang, Medan Satri, Kota Bekasi, Jumat (1/11/2024) pukul 07.00 WIB.

"Sekitar 14 unit diterjunkan," kata Komandan Kompi A Damkar Kota Bekasi, Rusmanto, di lokasi kejadian.

Belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran sejak pagi, dan hingga saat ini puluhan petugas masih berjuang memadamkan api di sekitar pabrik yang memproduksi pakan ternak itu.

Pantauan Kompas.com di lokasi pada pukul 10.00 WIB, kepulan asap masih membumbung tinggi dari area dalam pabrik.

Kepulan asap berwarna hitam pekat tersebut diduga berasal dari sebuah bangunan yang terbakar.

Seorang petugas keamanan pabrik, Rivaldi, menyatakan bahwa kebakaran tersebut diduga disebabkan korsleting

"Kebakaran itu karena korsleting dugaannya," ujarnya.

Akibat insiden ini, satu karyawan dilaporkan terluka dan telah dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

INDONESIA akan memasuki tahun 2025 dengan sejumlah tantangan besar yang menempatkan ekonomi nasional dalam posisi kritis. Situasi ini tidak hanya berasal dari tekanan internal, tetapi juga dari dinamika global yang tak menentu.

Utang luar negeri yang terus membengkak menjadi beban bagi cadangan devisa negara. Sementara angka pengangguran yang semakin tinggi menunjukkan kurangnya lapangan kerja memadai bagi masyarakat, terutama generasi muda yang terus bertambah.

Di sisi lain, ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi semakin sulit diwujudkan karena keterbatasan kapasitas ekonomi domestik serta tantangan dalam membangun sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Ini semua diperparah lemahnya efisiensi pemerintahan yang seharusnya menjadi penggerak dalam mempercepat laju pembangunan dan reformasi ekonomi.

Selain tantangan domestik, kondisi global yang bergejolak juga memperparah situasi ekonomi Indonesia.

Melemahnya perekonomian beberapa negara besar, seperti Tiongkok dan Eropa, berdampak pada penurunan permintaan ekspor Indonesia, terutama dari sektor komoditas.

Fluktuasi harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, serta ketidakpastian pasar global menciptakan risiko yang sulit diprediksi, mempersempit ruang gerak kebijakan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia harus mengadopsi langkah-langkah taktis dan struktural yang mampu menjawab berbagai tantangan ini dengan solusi konkret dan berkelanjutan.

Artikel ini menguraikan tiga isu utama yang menjadi fokus analisis serta menawarkan beberapa solusi kritis yang dapat menjadi pijakan bagi langkah-langkah strategis di masa depan.

Utang luar negeri

Utang luar negeri Indonesia menjadi perhatian utama bagi stabilitas ekonomi pada 2024. Data Bank Indonesia menunjukkan total utang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 400 miliar dollar AS, sebagian besar dari sektor publik yang menopang proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Meskipun pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada pembiayaan eksternal menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dengan potensi kenaikan suku bunga global dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Ketergantungan pada utang luar negeri menciptakan tekanan besar pada cadangan devisa negara. Cadangan devisa yang dimiliki pemerintah perlu diprioritaskan untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok utang.

Dalam kondisi seperti ini, alokasi dana untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, menjadi terpengaruh.

Jika beban utang terus meningkat tanpa adanya peningkatan yang seimbang dalam penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Indonesia terancam masuk ke dalam jebakan utang yang semakin sulit untuk diatasi.

Solusi untuk mengatasi tantangan utang ini harus mencakup langkah-langkah pengendalian fiskal yang ketat.

INDONESIA akan memasuki tahun 2025 dengan sejumlah tantangan besar yang menempatkan ekonomi nasional dalam posisi kritis. Situasi ini tidak hanya berasal dari tekanan internal, tetapi juga dari dinamika global yang tak menentu.

Utang luar negeri yang terus membengkak menjadi beban bagi cadangan devisa negara. Sementara angka pengangguran yang semakin tinggi menunjukkan kurangnya lapangan kerja memadai bagi masyarakat, terutama generasi muda yang terus bertambah.

Di sisi lain, ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi semakin sulit diwujudkan karena keterbatasan kapasitas ekonomi domestik serta tantangan dalam membangun sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Ini semua diperparah lemahnya efisiensi pemerintahan yang seharusnya menjadi penggerak dalam mempercepat laju pembangunan dan reformasi ekonomi.

Selain tantangan domestik, kondisi global yang bergejolak juga memperparah situasi ekonomi Indonesia.

Melemahnya perekonomian beberapa negara besar, seperti Tiongkok dan Eropa, berdampak pada penurunan permintaan ekspor Indonesia, terutama dari sektor komoditas.

Fluktuasi harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, serta ketidakpastian pasar global menciptakan risiko yang sulit diprediksi, mempersempit ruang gerak kebijakan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia harus mengadopsi langkah-langkah taktis dan struktural yang mampu menjawab berbagai tantangan ini dengan solusi konkret dan berkelanjutan.

Artikel ini menguraikan tiga isu utama yang menjadi fokus analisis serta menawarkan beberapa solusi kritis yang dapat menjadi pijakan bagi langkah-langkah strategis di masa depan.

Utang luar negeri

Utang luar negeri Indonesia menjadi perhatian utama bagi stabilitas ekonomi pada 2024. Data Bank Indonesia menunjukkan total utang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 400 miliar dollar AS, sebagian besar dari sektor publik yang menopang proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Meskipun pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada pembiayaan eksternal menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dengan potensi kenaikan suku bunga global dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Ketergantungan pada utang luar negeri menciptakan tekanan besar pada cadangan devisa negara. Cadangan devisa yang dimiliki pemerintah perlu diprioritaskan untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok utang.

Dalam kondisi seperti ini, alokasi dana untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, menjadi terpengaruh.

Jika beban utang terus meningkat tanpa adanya peningkatan yang seimbang dalam penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Indonesia terancam masuk ke dalam jebakan utang yang semakin sulit untuk diatasi.

Solusi untuk mengatasi tantangan utang ini harus mencakup langkah-langkah pengendalian fiskal yang ketat.

Pemerintah perlu melakukan review terhadap proyek-proyek yang dibiayai utang luar negeri dan memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar memiliki dampak ekonomi signifikan.

Reformasi fiskal juga diperlukan agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan begitu, ketergantungan pada utang luar negeri untuk menutupi kebutuhan anggaran dapat dikurangi.

Lebih jauh, Indonesia harus mendorong investasi asing langsung (FDI) yang lebih stabil dan berjangka panjang serta membangun cadangan devisa yang lebih kuat sebagai penyangga.

Pengangguran

Tantangan kedua adalah meningkatnya angka pengangguran yang menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan bonus demografi yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, justru banyak tenaga kerja muda yang sulit menemukan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19.

Beberapa sektor utama, seperti manufaktur dan perdagangan, mengalami perlambatan yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya kesempatan kerja baru.

Kebijakan-kebijakan yang saat ini berjalan belum efektif menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya.

Banyak lulusan pendidikan tinggi terpaksa bekerja di sektor informal karena kurangnya peluang di sektor formal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan industri.

Solusi jangka panjang untuk mengatasi pengangguran adalah dengan mendorong pertumbuhan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur dan teknologi.

Pemerintah harus meningkatkan akses pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri masa kini.

Dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga sangat penting karena sektor ini adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Dengan meningkatkan akses pembiayaan dan pelatihan bisnis untuk UMKM, pemerintah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal yang seringkali tidak cukup menampung angkatan kerja baru.

Realitas Ekonomi

Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia adalah mewujudkan target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di sekitar 5 persen, mencapai target tersebut tampak sulit tanpa adanya reformasi besar-besaran.

Dalam konteks ini, efisiensi pemerintahan menjadi krusial. Namun sayangnya, birokrasi Indonesia sering kali masih dipenuhi dengan inefisiensi, korupsi, dan keterlambatan dalam implementasi kebijakan.

Banyak kebijakan yang bersifat tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membatasi investor asing yang menginginkan kepastian hukum dan proses yang lebih cepat.

Masalah ini semakin diperburuk dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi, menggerogoti anggaran negara dan melemahkan efektivitas program-program pembangunan.

Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Digitalisasi sistem pemerintahan bisa menjadi salah satu langkah untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi potensi korupsi.

Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik juga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengarahkan anggaran pada program-program yang benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan besar ini, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada program jangka pendek atau kebijakan populis yang tidak berkelanjutan. Dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berani untuk menghadapi realitas ekonomi yang ada.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang ketat, fokus pada penciptaan lapangan kerja, dan reformasi birokrasi berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari tahun kritis ini dengan pondasi ekonomi yang lebih kuat dan stabil.

Dalam menghadapi tahun kritis ini, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk bersama-sama menghadapi tantangan.

Langkah konkret yang mendukung kesejahteraan dan stabilitas ekonomi akan membawa Indonesia ke arah lebih baik dan menjawab kebutuhan bangsa di tengah situasi yang serba tidak pasti ini.

BANDUNG, iNews.id - Seorang perempuan dibuang pria baru dikenal di Hutan Palintang, kawasan Nagrog, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Kamis (31/10/2024) tengah malam. Kejadian ini viral setelah pesan suara korban meminta tolong ke Tim Prabu Lodaya Presisi Polrestabes Bandung beredar di media sosial (medsos).

"Tolongin aku di tengah hutan, gak tau tempat apa ini. Dijebak sama orang ya Allah, gini-gini amat," ujar korban sambil terisak dalam pesan suara yang beredar di medsos.

Pesan suara itu diterima Tim Prabu 1 Polrestabes Bandung. Tim lantas meminta korban mengirimkan lokasi yang ternyata berada di Hutan Palintang, Nagrog, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.

Setelah mendapat lokasi korban, polisi langsung meluncur untuk menyelamatkan korban. Dalam video yang beredar terlihat, tim Prabu 1 mengendarai motor trail menembus jalan setapak dan gelapnya hutan.

Akhirnya, tim berhasil menemukan korban dalam kondisi selamat namun syok dan kelelahan. Selanjutnya, anggota membawa korban ke kontrakannya di kawasan Jalan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Kepala Tim Prabu 1 Polrestabes Bandung Ipda Reza Aji Ibrahim mengatakan, sebelum menerima laporan, tim berjumlah 10 orang sedang patroli pada Kamis (31/10/2024) malam.

Sekitar pukul 24.45 WIB, tim mendapat pengaduan melalui call center Prabu dari seorang perempuan. Sambil terisak, korban mengaku dibuang pria yang baru dikenalnya di Hutan Palintang, masuk kawasan Nagrog, Kecamatan Ujungberung.

"Korban mengirim voice note minta tolong karena ditinggalkan sama laki-laki baru kenal di medsos. Korban diajak ke (hutan) Palintang," kata Katim Prabu 1 kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

Ipda Reza mengatakan, berdasarkan keterangan korban, kronologi kejadian berawal saat dia janji temu dengan pria yang dikenal melalui aplikasi Tan Tan.

Setelah bertemu di Jalan Cikadut, pelaku mengajak korban jalan-jalan menggunakan motor. Ternyata korban dibawa ke hutan. Di tengah hutan yang sepi, pelaku mengajak korban bersetubuh namun ditolak. Pelaku mengancam meninggalkan korban di hutan.

"Korban lari ketakutan tapi terus dikejar pelaku. Korban semakin ketakutan dan berlari ke dalam hutan. Akhirnya pelaku kabur meninggalkan korban sendirian di tengah hutan yang gelap," ujar Reza.

Kemudian, korban menghubungi call center Prabu untuk meminta pertolongan.

"Kami langsung jemput korban di lokasi. Posisinya di bawah dekat perkampungan," kata Katim Prabu 1.

Setelah perempuan tersebut aman dan merasa tenang, tim menyarankan membuat laporan polisi. Namun, korban enggan membuat laporan dan meminta untuk diantar pulang ke rumah kontrakannya.

Ipda Reza mengimbau masyarakat tidak mudah terbujuk untuk jalan bersama orang baru dikenal.

"Kami mengimbau masyarakat memiliki nomor call center Prabu 081818612889 untuk segera melaporkan jika terjadi tindak pidana kejahatan agar tim segera datang," ucap Ipda Reza.

Aksi heroik Tim Prabu Lodaya Presisi Polrestabes Bandung itu diapresiasi netizen. Mereka memuji gerak cepat Tim Prabu dalam membantu masyarakat.

"Semangat terus Tim Prabu…," tulis @yanurdellarocha.

"Mantap uy prabu nepi k palintang, untung si teteh aya sinyal keneh," tulis @si.andes.
 
"Polrestabes Bandung terbaik, Bang @budisartono96 terbaikkkk, masyarakat bandung cinta," tulis komentar @titerista.

Salut ka tim prabu.. sampai masuk jalur motor trail palintang, untung saja jalur kering.. hatur nuhun tim @prabu.lodaya.presisi sehat dan sukses selalu," tulis komentar @ayuminati69.

Editor: Donald Karouw

INDONESIA akan memasuki tahun 2025 dengan sejumlah tantangan besar yang menempatkan ekonomi nasional dalam posisi kritis. Situasi ini tidak hanya berasal dari tekanan internal, tetapi juga dari dinamika global yang tak menentu.

Utang luar negeri yang terus membengkak menjadi beban bagi cadangan devisa negara. Sementara angka pengangguran yang semakin tinggi menunjukkan kurangnya lapangan kerja memadai bagi masyarakat, terutama generasi muda yang terus bertambah.

Di sisi lain, ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi semakin sulit diwujudkan karena keterbatasan kapasitas ekonomi domestik serta tantangan dalam membangun sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Ini semua diperparah lemahnya efisiensi pemerintahan yang seharusnya menjadi penggerak dalam mempercepat laju pembangunan dan reformasi ekonomi.

Selain tantangan domestik, kondisi global yang bergejolak juga memperparah situasi ekonomi Indonesia.

Melemahnya perekonomian beberapa negara besar, seperti Tiongkok dan Eropa, berdampak pada penurunan permintaan ekspor Indonesia, terutama dari sektor komoditas.

Fluktuasi harga minyak dunia, ketegangan geopolitik, serta ketidakpastian pasar global menciptakan risiko yang sulit diprediksi, mempersempit ruang gerak kebijakan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia harus mengadopsi langkah-langkah taktis dan struktural yang mampu menjawab berbagai tantangan ini dengan solusi konkret dan berkelanjutan.

Artikel ini menguraikan tiga isu utama yang menjadi fokus analisis serta menawarkan beberapa solusi kritis yang dapat menjadi pijakan bagi langkah-langkah strategis di masa depan.

Utang luar negeri

Utang luar negeri Indonesia menjadi perhatian utama bagi stabilitas ekonomi pada 2024. Data Bank Indonesia menunjukkan total utang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 400 miliar dollar AS, sebagian besar dari sektor publik yang menopang proyek-proyek infrastruktur berskala besar.

Meskipun pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada pembiayaan eksternal menempatkan Indonesia dalam posisi rentan, terutama dengan potensi kenaikan suku bunga global dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Ketergantungan pada utang luar negeri menciptakan tekanan besar pada cadangan devisa negara. Cadangan devisa yang dimiliki pemerintah perlu diprioritaskan untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok utang.

Dalam kondisi seperti ini, alokasi dana untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, menjadi terpengaruh.

Jika beban utang terus meningkat tanpa adanya peningkatan yang seimbang dalam penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Indonesia terancam masuk ke dalam jebakan utang yang semakin sulit untuk diatasi.

Solusi untuk mengatasi tantangan utang ini harus mencakup langkah-langkah pengendalian fiskal yang ketat.

Pemerintah perlu melakukan review terhadap proyek-proyek yang dibiayai utang luar negeri dan memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar memiliki dampak ekonomi signifikan.

Reformasi fiskal juga diperlukan agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan begitu, ketergantungan pada utang luar negeri untuk menutupi kebutuhan anggaran dapat dikurangi.

Lebih jauh, Indonesia harus mendorong investasi asing langsung (FDI) yang lebih stabil dan berjangka panjang serta membangun cadangan devisa yang lebih kuat sebagai penyangga.

Pengangguran

Tantangan kedua adalah meningkatnya angka pengangguran yang menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan bonus demografi yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, justru banyak tenaga kerja muda yang sulit menemukan pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi COVID-19.

Beberapa sektor utama, seperti manufaktur dan perdagangan, mengalami perlambatan yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya kesempatan kerja baru.

Kebijakan-kebijakan yang saat ini berjalan belum efektif menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya.

Banyak lulusan pendidikan tinggi terpaksa bekerja di sektor informal karena kurangnya peluang di sektor formal. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja yang ada dengan kebutuhan industri.

Solusi jangka panjang untuk mengatasi pengangguran adalah dengan mendorong pertumbuhan industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur dan teknologi.

Pemerintah harus meningkatkan akses pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri masa kini.

Dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga sangat penting karena sektor ini adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Dengan meningkatkan akses pembiayaan dan pelatihan bisnis untuk UMKM, pemerintah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal yang seringkali tidak cukup menampung angkatan kerja baru.

Realitas Ekonomi

Salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia adalah mewujudkan target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di sekitar 5 persen, mencapai target tersebut tampak sulit tanpa adanya reformasi besar-besaran.

Dalam konteks ini, efisiensi pemerintahan menjadi krusial. Namun sayangnya, birokrasi Indonesia sering kali masih dipenuhi dengan inefisiensi, korupsi, dan keterlambatan dalam implementasi kebijakan.

Banyak kebijakan yang bersifat tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membatasi investor asing yang menginginkan kepastian hukum dan proses yang lebih cepat.

Masalah ini semakin diperburuk dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi, menggerogoti anggaran negara dan melemahkan efektivitas program-program pembangunan.

Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Digitalisasi sistem pemerintahan bisa menjadi salah satu langkah untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi potensi korupsi.

Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik juga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengarahkan anggaran pada program-program yang benar-benar berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan besar ini, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada program jangka pendek atau kebijakan populis yang tidak berkelanjutan. Dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berani untuk menghadapi realitas ekonomi yang ada.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang ketat, fokus pada penciptaan lapangan kerja, dan reformasi birokrasi berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari tahun kritis ini dengan pondasi ekonomi yang lebih kuat dan stabil.

Dalam menghadapi tahun kritis ini, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk bersama-sama menghadapi tantangan.

Langkah konkret yang mendukung kesejahteraan dan stabilitas ekonomi akan membawa Indonesia ke arah lebih baik dan menjawab kebutuhan bangsa di tengah situasi yang serba tidak pasti ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asing yang bergerak di sektor tekstil akan melakukan penjajakan untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya dijadwalkan bertemu dengan belasan investor asing ini pada hari ini, Jumat (1/11/2024).

"Kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya. Ada 15 investor," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Airlangga bilang, para investor asing ini melakukan penjajakan bukan untuk mengakuisisi perusahaa tekstil di Indonesia. Melainkan mereka berminat untuk merelokasi bisnisnya ke Indonesia.

Hal ini akibat strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

“Mereka akan relokasi ke Indonesia. Karena kebanyakan kan mereka sebelumnya kan investasinya di China, tapi dengan adanya situasi global itu sekarang kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China Plus One,” jelasnya.

Selain Indonesia, investor asing yang akan menerapkan strategi China Plus One ini juga menjajaki negara ASEAN lainnya seperti Bangladesh dan Vitenam.

Namun saat ini kondisi politik Bangladesh tengah berguncang setelah mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan istananya saat unjuk rasa penuh kekerasan di Bangladesh pada 5 Agustus lalu.

Oleh karenanya, sisa Vietnam dan Indonesia yang dapat dijajaki untuk relokasi bisnis. “Oleh karena itu Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” kata Airlangga.

Untuk itu, Indonesia harus segera menyelesaikan berkas perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) agar tidak kalah saing dengan Vietnam.

“Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia di atas sekitar 16 persen, 10 sampai 20 persen,” tuturnya.

Langkah untuk Menyehatkan Industri Padat Karya

Airlangga menyebut, akan hadirnya investor asing sektor tekstil di Indonesia ini merupakan salah satu upaya pemerintah menyehatkan industri padat karya yang tengah terpuruk.

Salah satu yang terdampak ialah perusahaan tekstil nasional, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.

“Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya,” ujarnya.

Sebab menurutnya, industri padat karya perlu direvitalisasi agar dapat menggenjot produktivitas. Namun untuk dapat mendongkrak produktivitas, diperlukan proses penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D).

“Karena biar bagaimana industri itu persaingannya persaingan pasar dan persaingan global. Jadi siapa yang lebih efisien, siapa yang energinya lebih efisien, siapa yang teknologinya lebih terakhir, siapa yang outputnya lebih besar itu akan menentukan competitiveness-nya,” tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asing yang bergerak di sektor tekstil akan melakukan penjajakan untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya dijadwalkan bertemu dengan belasan investor asing ini pada hari ini, Jumat (1/11/2024).

"Kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya. Ada 15 investor," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Airlangga bilang, para investor asing ini melakukan penjajakan bukan untuk mengakuisisi perusahaa tekstil di Indonesia. Melainkan mereka berminat untuk merelokasi bisnisnya ke Indonesia.

Hal ini akibat strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

“Mereka akan relokasi ke Indonesia. Karena kebanyakan kan mereka sebelumnya kan investasinya di China, tapi dengan adanya situasi global itu sekarang kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China Plus One,” jelasnya.

Selain Indonesia, investor asing yang akan menerapkan strategi China Plus One ini juga menjajaki negara ASEAN lainnya seperti Bangladesh dan Vitenam.

Namun saat ini kondisi politik Bangladesh tengah berguncang setelah mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan istananya saat unjuk rasa penuh kekerasan di Bangladesh pada 5 Agustus lalu.

Oleh karenanya, sisa Vietnam dan Indonesia yang dapat dijajaki untuk relokasi bisnis. “Oleh karena itu Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” kata Airlangga.

Untuk itu, Indonesia harus segera menyelesaikan berkas perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) agar tidak kalah saing dengan Vietnam.

“Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia di atas sekitar 16 persen, 10 sampai 20 persen,” tuturnya.

Langkah untuk Menyehatkan Industri Padat Karya

Airlangga menyebut, akan hadirnya investor asing sektor tekstil di Indonesia ini merupakan salah satu upaya pemerintah menyehatkan industri padat karya yang tengah terpuruk.

Salah satu yang terdampak ialah perusahaan tekstil nasional, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.

“Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya,” ujarnya.

Sebab menurutnya, industri padat karya perlu direvitalisasi agar dapat menggenjot produktivitas. Namun untuk dapat mendongkrak produktivitas, diperlukan proses penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D).

“Karena biar bagaimana industri itu persaingannya persaingan pasar dan persaingan global. Jadi siapa yang lebih efisien, siapa yang energinya lebih efisien, siapa yang teknologinya lebih terakhir, siapa yang outputnya lebih besar itu akan menentukan competitiveness-nya,” tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asing yang bergerak di sektor tekstil akan melakukan penjajakan untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya dijadwalkan bertemu dengan belasan investor asing ini pada hari ini, Jumat (1/11/2024).

"Kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya. Ada 15 investor," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Airlangga bilang, para investor asing ini melakukan penjajakan bukan untuk mengakuisisi perusahaa tekstil di Indonesia. Melainkan mereka berminat untuk merelokasi bisnisnya ke Indonesia.

Hal ini akibat strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

“Mereka akan relokasi ke Indonesia. Karena kebanyakan kan mereka sebelumnya kan investasinya di China, tapi dengan adanya situasi global itu sekarang kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China Plus One,” jelasnya.

Selain Indonesia, investor asing yang akan menerapkan strategi China Plus One ini juga menjajaki negara ASEAN lainnya seperti Bangladesh dan Vitenam.

Namun saat ini kondisi politik Bangladesh tengah berguncang setelah mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan istananya saat unjuk rasa penuh kekerasan di Bangladesh pada 5 Agustus lalu.

Oleh karenanya, sisa Vietnam dan Indonesia yang dapat dijajaki untuk relokasi bisnis. “Oleh karena itu Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” kata Airlangga.

Untuk itu, Indonesia harus segera menyelesaikan berkas perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) agar tidak kalah saing dengan Vietnam.

“Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia di atas sekitar 16 persen, 10 sampai 20 persen,” tuturnya.

Langkah untuk Menyehatkan Industri Padat Karya

Airlangga menyebut, akan hadirnya investor asing sektor tekstil di Indonesia ini merupakan salah satu upaya pemerintah menyehatkan industri padat karya yang tengah terpuruk.

Salah satu yang terdampak ialah perusahaan tekstil nasional, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.

“Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya,” ujarnya.

Sebab menurutnya, industri padat karya perlu direvitalisasi agar dapat menggenjot produktivitas. Namun untuk dapat mendongkrak produktivitas, diperlukan proses penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D).

“Karena biar bagaimana industri itu persaingannya persaingan pasar dan persaingan global. Jadi siapa yang lebih efisien, siapa yang energinya lebih efisien, siapa yang teknologinya lebih terakhir, siapa yang outputnya lebih besar itu akan menentukan competitiveness-nya,” tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatatkan pertumbuhan yang signifikan ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga September 2024.

Presiden Direktur CNAF, Ristiawan Suherman mengatakan sampai dengan bulan September 2024, total penyaluran pembiayaan baru untuk segmen UMKM/produktif mencapai Rp865 miliar.

"Angka itu tumbuh 167% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp324 miliar," kata Ristiawan kepada Bisnis, dikutip Kamis (31/10/2024).

Ristiawan melihat peluang penyaluran pembiayaan oleh perusahaan multifinance ke sektor UMKM masih sangat luas, meskipun potensi ini menurutnya perlu didukung lebih oleh pemerintah berupa penguatan regulasi.

"CNAF tetap konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM," tegasnya.

Saat ini, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM. Hal itu terlihat dari pemisahan Kementerian khusus UMKM yang sebelumnya digabung dengan koperasi. Selain itu, juga ada jabatan Utusan Khusus Presiden bidang UMKM.

"CNAF berharap dengan pemerintahan yang baru akan diikuti pula dengan penguatan regulasi sehingga berdampak pada penguatan dan pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia khususnya untuk bidang UMKM yang turut berkontribusi menjadi salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.