JAKARTA, KOMPAS.com - Mengendarai motor matik kini menjadi pilihan favorit masyarakat karena kemudahan operasinya, terutama di kota besar. Namun, motor matik juga memerlukan perhatian lebih pada beberapa komponennya yang sering kali rentan aus akibat intensitas penggunaan sehari-hari.

Jika komponen-komponen ini tidak mendapat perawatan yang tepat, performa motor bisa menurun secara signifikan, bahkan berpotensi menimbulkan kerusakan yang memerlukan biaya perbaikan tinggi.

"Bagian seperti v-belt, roller CVT, dan kampas kopling merupakan komponen yang paling sering mengalami keausan. V-belt, misalnya, adalah komponen yang selalu berputar mengikuti putaran mesin dan memerlukan penggantian berkala," kata Wahyu Budhi, Training Analyst dari PT Wahana Makmur Sejati, kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, v-belt yang sudah aus bisa membuat motor kehilangan tenaga dan akselerasi terasa lebih lambat, terutama saat membawa beban berat.

Wahyu menambahkan bahwa roller CVT juga perlu diperhatikan. Roller ini berfungsi untuk menyesuaikan rasio CVT secara otomatis, sehingga motor bisa berakselerasi dengan lancar.

"Kalau roller sudah aus atau bentuknya tidak lagi bulat sempurna, motor biasanya akan bergetar saat digas. Ini tanda komponen perlu dicek atau diganti," kata Wahyu.

Selain itu, kampas kopling pada motor matik juga sering kali cepat aus, terutama jika motor sering digunakan di jalan yang padat dengan banyak berhenti dan jalan kembali.

"Kampas kopling ini bekerja setiap kali motor digas, jadi jika komponennya sudah menipis atau aus, motor bisa terasa loyo, bahkan bisa membuat CVT menjadi lebih berat," ujar Wahyu.

Wahyu menyarankan pemilik motor matik untuk rutin melakukan pemeriksaan komponen di bengkel resmi agar keausan bisa dideteksi sejak dini.

Pemeriksaan rutin bukan hanya menjaga performa motor tetap optimal, tapi juga mencegah kerusakan yang lebih parah. Dengan perawatan yang baik, usia pakai komponen bisa lebih panjang dan mengurangi risiko pengeluaran besar untuk perbaikan.

KOMPAS.com -Halloween diperingati pada akhir Oktober setiap tahunnya. Tradisi "seram" yang digambarkan lewat pesta, kostum, permen, dan labu ini sudah berlangsung ribuan tahun lamanya.

Perayaan ini populer di negara-negara Barat. Namun, ada saja negara di bagian Timur yang turut merayakan halloween.

Meski tak begitu populer di Indonesia, ada saja tempat-tempat wisata yang dikenal anker karena lokasi maupun sejarah di baliknya.

Tempat wisata horor di Pulau Jawa ini bertempat di beberapa kota dan cocok disambangi ketika halloween tiba.

1. Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi

Kesan mistis membayangi indahnya pemandangan alam di kawasan hutan tertua di Pulau Jawa Ini.

Taman Nasional Alas Purwo kerap disambangi demi karena keindahan pantai, sabana, sampai sejumlah hutannya, seperti hutan bakau, hutan hujan, dan hutan bambu.

Adapun nuansa mistis Alas Purwo muncul dari keberadaan gua, pura, dan makam tua di kawasan ini.

Ada juga lokasi untuk melakukan napak tilas sejarah Majapahit di Pura Luhur Giri Salaka dan Situs Kawitan yang dipercaya sebagai tanah yang diciptakan pertama kali pada proses penciptaan Pulau Jawa.

Sampai-sampai umat Hindu kerap melakukan upacara keagamaan di lokasi tersebut, yang menurut sebagian orang, terbilang anker dan mistis karena berlokasi di dalam hutan.

2. Pantai Parangtritis di Yogyakarta

Cerita mistis Pantai Parangtritis terbilang populer di Indonesia. Konon, wisatawan dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau saat masuk ke kawasan pantai ini.

Lokasinya berada di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mitosnya, baju hijau merupakan pakaian kebesaran Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan.

Cerita mistis tersebut nyatanya membuahkan larangan memakai baju hijau di Pantai Parangtritis. Namun, bukan karena percaya mistis, melainkan demi keselamatan pengunjung.

Alasan logis dilarang memakai baju berwarna hijau adalah agar lebih mudah dicari saat terseret arus atau tenggelam, seperti disampaikan Widodo Pranowo, Peneliti Madya Bidang Oseanografi Terapan Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam berita Kompas.com.

Bila pengunjung pantai menggunakan baju berwarna hijau, warnanya akan menyatu dengan warna air laut sehingga lebih sulit dicari.

3. Lawang Sewu di Semarang

Disebut-sebut anker, Lawang Sewu merupakan gedung peninggalan Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS yang dibangun pada 1904.

Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, gedung ini kosong sehingga meninggalkan kesan mistis dan anker.

Kisah mistis Lawang Sewu juga dimulai ketika bangunan tua ini dijadikan lokasi pertempuran berdarah antara pemuda Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) dengan Kempetai dan Kidobutai Jepang.

Dilansir dari Kompas.com, pertempuran tersebut dikenal dengan Pertempuran Lima Hari di Semarang yang berlangsung pada 14-19 Oktober 1945.

Keberadaan ruang bawah tanah yang pernah dijadikan tempat penyiksaan oleh serdadu tentara Jepang, membuat Lawang Sewu terkesan anker.

Tak heran bila wisatawan sengaja memasuki ruang bawah tanah itu demi "melihat hantu".

4. Gunung Kawi di Malang

Cerita horor Gunung Kawi kental dengan isu pesugihan. Konon, banyak orang sengaja datang ke tempat ini demi mencari pesugihan.

Gunung Sawi sebenarnya tempat makam atau pesarean sejumlah tokoh bangsawan, di antaranya Kanjeng Kyai Zakaria II (wafat 22 Januari 1871) dan Raden Mas Imam Soedjono (wafat 8 Februari 1876).

Nilai-nilai sejarah dan religi erat dengan Gunung Kawi, menjadikan tempat ini sebagai wisata untuk berziarah bagi pengunjung yang datang.

Namun, peziarah yang datang dari berbagai etnis, seperti Madura, Jawa, dan Tionghoa, kerap mendatangi tempat ini untuk meminta pesugihan demi mendapatkan kekayaan berlimpah.

5. Goa Jepang di Bandung

Selain disebut Goa Jepang, tempat ini juga dikenal dengan nama Goa Belanda karena Jepang lah yang mengambil alih goa ini dari Belanda.

Dilansir dari Kompas.com, Goa Jepang dibangun pada 1812 dengan total 15 cabang goa dan tiga pintu masuk.

Terdapat kolam penampungan air di atas goa ini, ruang-ruang tempat tahanan, dan radio komunikasi.

Alasan Goa Jepang dikatakan mistis terletak saat pembangunan. Konon, goa ini dibangun dengan sistem romusha atau kerja paksa pribumi yang menelan banyak korban.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bakal menggelar makan bergizi gratis lagi di 100 titik. Uji coba itu akan berjalan akhir tahun ini.

Dadan mengatakan uji coba dengan skala besar itu akan dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebut uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Badan Gizi Nasional mengaku uji coba di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa. "Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tambahnya.

(aid/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina (Persero) terus memperluas cakupan program Desa Energi Berdikari (DEB) sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan energi bersih di desa-desa Indonesia. Hingga Oktober 2024, program DEB Pertamina telah mencakup 102 desa di berbagai wilayah Indonesia.

DEB sendiri bertujuan untuk mendorong kemandirian energi sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa pencapaian ini ditopang dengan penambahan DEB di 17 desa baru.

DEB baru termasuk di Tasikmalaya, Banten, Kamojang, Subang, Indramayu, Bali, Jambi, Ulubelu di Lampung, Boyolali di Jawa Tengah, dan Lumut Balai di Sumatera Selatan.

“DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas, yang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ujar Fadjar, melalui keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dalam pelaksanaan program DEB, Pertamina tidak hanya membangun infrastruktur energi bersih tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan energi secara mandiri.

“Inilah model pemberdayaan Pertamina membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya,” tambah Fadjar.

Turunkan Emisi Karbon Tiap Tahun

Pertamina berharap, dengan edukasi ini, masyarakat bisa mandiri mengelola energi dan memanfaatkannya untuk pengembangan ekonomi desa.

Pertamina menargetkan untuk menambah jumlah DEB hingga mencapai 79 desa tambahan pada tahun 2024, yang sebagian masih dalam proses survei dan instalasi.
Program ini tidak hanya mendukung swasembada energi, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi emisi karbon.

Program DEB Pertamina diperkirakan berhasil menurunkan emisi sebesar 729.127 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2eq) setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

“Semakin luas penggunaan energi bersih maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE,” pungkas Fadjar.

Jakarta:FilmCross Road menghadirkan kisah misteri yang mencekam. Film yang dibintangi Maizura dan Jourdy Pranata, hingga Yusuf Mahardika ini bakal tayang di Klik Film mulai 15 November 2024.

Film Indonesia ini disutradarai Adis Kayl Yurahmah. Berkisah tentang pengalaman misterius yang dialami oleh Alita (Maizura) ketika secara tidak sengaja bertemu Yahya (Yusuf Mahardika) di sebuah jalan sepi saat mobilnya mengalami kerusakan.

Dalam situasi yang serba tak pasti, Alita mendapat peringatan dari dua teman barunya, Indah dan Nia, untuk berhati-hati terhadap Yahya. Setelah mobilnya selesai diperbaiki dan malam semakin larut, Alita memutuskan untuk tidur di dalam mobilnya di lokasi kejadian.
Namun, keputusannya ini justru membawa Alita pada pengalaman mistis yang sulit dijelaskan. Mulai dari suara-suara aneh hingga bayangan misterius yang menimbulkan rasa takut, adegan demi adegan dalam Cross Road dikemas dengan sinematografi yang mencekam dan membuat penonton merinding.

baca juga: Hana Saraswati Nangis Pertama Kali Baca Naskah Film Bila Esok Ibu Tiada

"Film ini bukan hanya menampilkan sisi horor, tetapi juga membawa pesan untuk mengenali firasat dan naluri dalam menghadapi situasi yang tidak biasa. Kami berharap penonton dapat menikmati ketegangan sekaligus kedalaman cerita yang disajikan oleh Cross Road," kata Adis Kayl Yurahmah.

Maizura merasa tertantang ketika membintangi film ini. Dia langsung jatuh hati ketika pertama kali membaca skenario film Cross Road.

"Dari segi ceritanya memang sangat unik, ada misteri yang harus dikecahkan di situ. Tantangan memerankan Alita di Cross Road adalah bagaimana membawa penonton merasakan ketakutan yang perlahan tapi semakin mencekam seiring perjalanan cerita," kata Maizura.

Hal senada dirasakan Yusuf Mahardika dan Jourdy Pranata. Mereka tak sabar menyaksikan reaksi penonton ketika sudah tayang nanti.

"Meskipun dalam situasi yang penuh misteri. Saya harap penonton bisa ikut tenggelam dalam pengalaman mistis yang ia alami dan merasakan ketegangan yang sama," tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

TEMPO.CO, Jakarta -PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood (INDF) resmi mengumumkan kinerja keuangan perusahaan yang berakhir pada September atau Kuartal III-2024. Indofood membukukan kenaikan penjualan bersih atau neto konsolidasi sebesar Rp 86,94 triliun atau naik 4 persen pada kuartal III-2024 dibanding periode yang sama pada Rp 83,89 triliun.

Direktur Utama Indofood Anthoni Salim mengatakan perusahaannya mampu beradaptasi di tengah ketidakpastian global. Dia menyebut Indofood akan tetap waspada sekaligus mempertahankan neraca kuat dan seimbang antara pangsa pasar dan profitabilitas. “Indofood dapat mempertahankan kinerjanya yang positif,” kata Anthoni Salim dalam keterangan tertulisnya di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara itu, Indofood juga mencatatkan laba usaha Rp 16,09 triliun atau naik 13 persen daripada periode sebelumnya, yaitu Rp 14,22 triliun. Kondisi ini juga diikuti dengan margin laba usaha yang meningkat menjadi 18,5 persen daripada periode sebelumnya 17,0 persen.

Dalam laporan keuangan Indofood, segmen produk konsumen bermerek berkontribusi sebesar Rp 55,56 triliun atau naik 8,38 persen secara tahunan dalam penjualan bersih. Kemudian segmen bogasari Group Indofood berkontribusi dengan mencetak penjualan sebesar Rp 22,82 triliun.

Sementara itu, segmen usaha agribisnis mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 11,23 triliun atau turun 4,9 persen secara tahunan. Sedangkan segmen distribusi hanya mencatatkan Rp 5,3 triliun atau turun 0,4 persen.

Meski penjualan meningkat, beban pokok penjualan Indofood justru mencatatkan Rp 57,24 persen atau turun 0,79 persen secara tahunan. Karena itu Indofood hanya mencatatkan laba usaha Rp 16,09 triliun hingga kuartal III-2024. Karena itu, kinerja operasional perseroan akhirnya sebesar Rp 8,30 triliun atau meningkat 17 persen dari Rp 7,07 triliun pada periode sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga Akhir Oktober 2024, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menyediakan fasilitasface recognition boarding gate di 20 stasiun di Jawa dan Sumatera.

Terbaru, face recognition boarding gate berada di Stasiun Lempuyangan serta Stasiun Pasar Senen.

Menurut VP Public Relations KAI Anne Purba, face recognition boarding gate adalah fasilitas yang dilengkapi dengan kamera untuk mengidentifikasi dan memvalidasi identitas seseorang melalui wajah yang terintegrasi dengan data tiket kereta serta status vaksinasi pelanggan.

"Proses verifikasi hanya memerlukan satu detik. Sehingga, memperlancar antrean dan proses boarding,” tambah Anne, dilansir dari laman KAI, Kamis (31/10/2024).

Penambahan layanan face recognition ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat.

KAI Group mencatat peningkatan volume angkutan penumpang hingga Kuartal III tahun 2024 ini.

Dari periode 1 Januari 2024 hingga 30 September 2024, KAI Group berhasil melayani sebanyak 338.147.389 penumpang.

Ini terdiri dari 38.667.118 penumpang kereta api yang dikelola langsung oleh KAI, 275.768.006 penumpang KAI Commuter, 4.178.617 penumpang KAI Bandara, 14.653.832 penumpang LRT Jabodebek, 108.836 penumpang KAI Wisata, dan 4.770.980 penumpang Whoosh.

Adapun rincian stasiun-stasiun yang menyediakan layanan ini meliputi:

• Daerah Operasi 1 Jakarta: Gambir, Pasar Senen, dan Bekasi
• Daerah Operasi 2 Bandung: Bandung dan Kiaracondong
• Daerah Operasi 3 Cirebon: Cirebon
• Daerah Operasi 4 Semarang: Semarang Tawang Bank Jateng, Pekalongan, dan Tegal
• Daerah Operasi 5 Purwokerto: Purwokerto dan Kutoarjo
• Daerah Operasi 6 Yogyakarta: Yogyakarta, Lempuyangan, dan Solo Balapan
• Daerah Operasi 7 Madiun: Madiun
• Daerah Operasi 8 Surabaya: Surabaya Pasarturi, Surabaya Gubeng, dan Malang
• Daerah Operasi 9 Jember: Jember
• Divisi Regional I Sumatera Utara: Medan

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Pertamina (Persero) terus memperluas cakupan program Desa Energi Berdikari (DEB) sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan energi bersih di desa-desa Indonesia. Hingga Oktober 2024, program DEB Pertamina telah mencakup 102 desa di berbagai wilayah Indonesia.

DEB sendiri bertujuan untuk mendorong kemandirian energi sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa pencapaian ini ditopang dengan penambahan DEB di 17 desa baru.

DEB baru termasuk di Tasikmalaya, Banten, Kamojang, Subang, Indramayu, Bali, Jambi, Ulubelu di Lampung, Boyolali di Jawa Tengah, dan Lumut Balai di Sumatera Selatan.

“DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas, yang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan,” ujar Fadjar, melalui keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dalam pelaksanaan program DEB, Pertamina tidak hanya membangun infrastruktur energi bersih tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan energi secara mandiri.

“Inilah model pemberdayaan Pertamina membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya,” tambah Fadjar.

Turunkan Emisi Karbon Tiap Tahun

Pertamina berharap, dengan edukasi ini, masyarakat bisa mandiri mengelola energi dan memanfaatkannya untuk pengembangan ekonomi desa.

Pertamina menargetkan untuk menambah jumlah DEB hingga mencapai 79 desa tambahan pada tahun 2024, yang sebagian masih dalam proses survei dan instalasi.
Program ini tidak hanya mendukung swasembada energi, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi emisi karbon.

Program DEB Pertamina diperkirakan berhasil menurunkan emisi sebesar 729.127 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2eq) setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

“Semakin luas penggunaan energi bersih maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE,” pungkas Fadjar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemilihan presiden(Pilpres) Amerika Serikat tinggal menghitung hari persainganKamala Harris dan Donald Trump pun semakin ketat.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos putaran terakhir menunjukkan keunggulan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris semakin tipis dengan hanya berbeda satu poin persentase atas Trump dari Partai Republik, yakni 44% berbanding 43%.

Mengutip Reuters pada Rabu (30/10/2024), jajak pendapat yang dilakukan selama tiga hari yang diselesaikan pada Minggu, menunjukkan hasil imbang menjelang pemilu 5 November 2024. Jajak pendapat tersebut memiliki margin kesalahan sekitar 3% di kedua arah.

Meskipun Harris telah mengungguli Trump dalam setiap jajak pendapat Reuters/Ipsos terhadap pemilih terdaftar sejak dia memasuki pemilu pada Juli 2024, keunggulannya terus menyusut sejak akhir September 2024. Jajak pendapat Reuters/Ipsos sebelumnya yang dilakukan pada 16—21 Oktober 2024 menunjukkan Harris, wakil presiden AS saat ini, unggul dua poin atas mantan Presiden Trump.

Jajak pendapat baru tersebut, yang menyurvei 1.150 orang dewasa AS secara nasional, termasuk 975 pemilih terdaftar, menunjukkan Trump memiliki keunggulan signifikan dibandingkan Harris dalam beberapa isu yang dianggap paling mendesak oleh para pemilih.

Ketika ditanya kandidat mana yang memiliki pendekatan lebih baik terhadap perekonomian, pengangguran, dan lapangan kerja, para pemilih dalam jajak pendapat tersebut memilih Trump dengan perolehan suara 47% berbanding 37%.

Trump memiliki keunggulan dalam bidang perekonomian selama masa kampanyenya dan 26% pemilih dalam jajak pendapat terbaru menyebutkan lapangan pekerjaan dan perekonomian sebagai masalah yang paling mendesak di negaranya. Sementara itu, 24% pemilih menyebutkan ekstremisme politik dan 18% yang menyebutkan masalah imigrasi.

Trump Klaim Unggul

Sementara itu, Donald Trump mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dirinya akan meraih kemenangan besar dalam Pilpres AS jika tidak ada kecurangan. Trump dan para pendukungnya juga menyiapkan gugatan hukum jika pemilu tidak berpihak pada Partai Republik.

Upaya calon dari Partai Republik ini telah meningkat dalam pidato-pidato rapat umum sejak pemungutan suara awal dimulai.

Melansir Bloomberg, Jumat (1/11/2024), dengan menggabungkan jajak pendapat dan data pemungutan suara awal, Trump meyakinkan para pendukungnya bahwa ia unggul dan berada di jalur untuk meraih kemenangan gemilang atas Kamala Harris. Dia juga menebarkan keraguan akan bersihnya proses Pilpres AS dari kecurangan.

“Kami memimpin besar dalam jajak pendapat, semua jajak pendapat,” kata Trump dalam rapat umum di New Mexico, seperti dilansir Bloomberg.

Pada awal pekan ini, Trump meminta kepada para pendukungnya agar hasil pemungutan suara terlalu besar untuk dicurangi. Pada hari Rabu di North Carolina, Trump mengatakan dalam rapat umum bahwa dia menikmati lebih banyak antusiasme pada siklus ini daripada saat mencalonkan diri pada tahun 2016 atau 2020.

Pada kenyataannya, sebagian besar jajak pendapat menunjukkan bahwa kedua kandidat pada dasarnya seri, dengan beberapa model menunjukkan sedikit keunggulan Trump.

Kasus-kasus kecurangan pemilu sangat jarang terjadi dan tidak mempengaruhi hasil akhir. Namun, Trump yang terlalu optimis dengan proyeksi dan peringatan mengenai sistem pemilihan umum telah menyiapkan panggung untuk perselisihan mengenai hasil pemilihan jika Harris menang.

Mekanisme Pilpres AS

Tak seperti pemilihan presiden di Indonesia dan banyak negara lainnya, penentuan pemenang Pilpres AS tidak semata-mata didasarkan pada suara terbanyak.

Sebaliknya, di bawah sistem yang dikenal sebagai Electoral College, kandidat yang menang di setiap negara bagian, serta Washington, D.C., menerima suara elektoral negara bagian tersebut, yang sebagian besar didasarkan pada jumlah penduduk.Electoral College tersebut yang nantinya akan memilih salah satu kandidat.

Untuk memenangkan Pilpres AS, salah satu kandidat harus memenangkan 270 dari 538 suara electoral college. Jika terjadi hasil imbang 269-269, Dewan Perwakilan Rakyat AS akan memilih pemenangnya, dengan masing-masing delegasi negara bagian mendapatkan satu suara.

Jakarta: Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah dengan akses kendaraan umum yang lengkap. Ada banyak pilihan kendaraan yang ditawarkan, mulai dari Lintas Raya Terpadu (LRT), KRL commuter line, dan beberapa bus Transjakarta.

Kemudahan akses ini dijadikan sebagai peluang oleh pengembang perumahan untuk membangun proyeknya. Saat ini, banyak perumahan dengan harga terjangkau di Kabuptaen Bekasi.

Bagi kamu yang sedang mencari rumah dengan harga murah di Bekasi, berikut ini rekomendasi rumah murah yang bisa jadi pilihan untuk kamu. Harga rumah termurah dibanderol Rp158 juta.

Spesifikasi dan tipe rumah

Berikut adalah spesifikasi dan tipe rumah subsidi yang tersedia di Bekasi Timur.

1. Luas bangunan dan tanah

Umumnya, rumah subsidi memiliki luas bangunan antara 21 meter persegi hingga 29 meter persegi. Luas tanah biasanya berkisar antara 60 meter persegi

2. Jumlah kamar

Tipe rumah subsidi umumnya dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi

3. Material konstruksi

Atap menggunakan genteng rangka baja ringan atau genteng beton. Dinding terbuat dari batako yang diplester dan dicat. Lantai menggunakan keramik. Pondasi biasanya berupa cor beton atau batu kali

Tipe-tipe rumah subsidi di Kabupaten Bekasi

1. Puri Nirwana Residences

Harga rumah Rp158 juta, luas Bangunan 27 meter persegi, luas tanah 60 meter persegi, spesifikasi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, atap baja ringan.

2. Puri Kasablanka Tahap 3

Harga rumah Rp181 juta, luas bangunan 29 meter persegi, luas tanah 60 meter persegi, spesifikasi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, atap baja ringan.

3. Griya Srimahi Indah

Harga rumah Rp168 juta, luas bangunan 29 meter persegi, luas tanah 60 meter persegi, spesifikasi atap genteng beton, dinding batako, pondasi batu kali.

4. Kertamukti Sakti Residence 2

Harga rumah Rp168 juta, luas bangunan 29 meter persegi, luas tanah 60 meter persegi spesifikasi atap baja ringan, dinding batako.

5. Grand Mutiara Muktiwari Tahap 2

Harga rumah Rp168 juta, luas bangunan 27 meter persegi, luas tanah 60 meter persegi, spesifikasi Atap baja ringan, dinding batako.

Baca juga: Rekomendasi Rumah di Bojonegoro, Harga Mulai Rp150 Juta

Syarat KPR subsidi

Untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi di Indonesia, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemohon. Berikut adalah rincian syarat-syarat tersebut:

1. Kewarganegaraan dan Usia

2. Warga Negara Indonesia (WNI) dan berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

3. Status kepemilikan rumah

Pemohon belum pernah memiliki rumah dan tidak sedang menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah sebelumnya.

4. Penghasilan

Penghasilan bulanan pemohon tidak lebih dari Rp8 juta untuk pemohon yang sudah menikah, dan tidak lebih dari Rp 6 juta untuk pemohon yang belum menikah.

Untuk daerah tertentu seperti Papua dan Papua Barat, batasan penghasilan sedikit lebih tinggi, yaitu Rp7,5 juta untuk yang belum menikah dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

5. Masa kerja

Pemohon harus memiliki masa kerja minimal 1 tahun di perusahaan tempatnya bekerja atau dalam bidang usaha yang dijalani.

6. Dokumen pendukung

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

7. Dokumen lain yang diperlukan meliputi:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).
• Kartu Keluarga (KK).
• Slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan.
• Buku nikah atau surat cerai bagi yang telah bercerai.

8. Proses pengajuan KPR subsidi

Setelah memenuhi syarat-syarat di atas, calon pemohon dapat mengajukan KPR subsidi melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program ini. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan judical review uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan kalangan buruh dan beberapa pemohon lainnya.

MK meminta mengubah sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja. Hal itu seperti dalam putusan perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 tentang Cipta Kerja.

Kalangan buruh pun menyambut baik putusan tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menberikan apresiasi kasih pada hakim MK atas gugatan UU Cipta Kerja.

"Putusan ini sangat luar biasa buat kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh Indonesia yang telah menjalani perjuangan panjang bersama. Kemenangan gugatan ini menjadi milik seluruh buruh dan rakyat Indonesia," kata Andi Gani dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun, ada tujuh poin yang dikabulkan MK sesuai dengan tuntunan buruh yaitu, sistem pengupahan, ⁠outsourcing, masalah PHK, PKWT (soal kontrak kerja), tenaga kerja asing, istirahat panjang dan cuti, serta kepastian upah untuk pekerja perempuan yang menjalani cuti haid dan cuti melahirkan.

Andi Gani memaparkan dalam poin tuntutan pengupahan, setelah ada putusan MK seharusnya pemerintah dapat menentukan UMP akan kembali mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melibatkan dewan pengupahan.

"Ada survei kehidupan layak yang akan dikembalikan karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah dan itu sudah lama hilang," tutur Andi Gani.

Kemudian, pria yang juga menjabat sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini mengatakan putusan MK mengabulkan tuntutan mengenai PHK. Setelah tuntutan dikabulkan seharusnya perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK secara semena-mena dan wajib dimusyawarahkan dengan serikat pekerja.

Lalu, untuk poin perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini akan kembali dibatasi dan memiliki tenggat masa kerja. Sebelumnya, Andi Gani bilang selama ada UU Cipta Kerja, TKA bekerja di Indonesia begitu saja meski tanpa memiliki kemampuan.

"Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill. Dengan adanya keputusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia," jelas Andi Gani.

Selain itu, MK juga mengabulkan tuntutan terkait pekerjaan alih daya atau outsourcing yang harus diatur dalam UU untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, MK meminta pembentuk undang-undang harus segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.

MK juga menguraikan pasal-pasal mana saja yang gugatannya dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Ada 21 pasal yang diubah MK.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Berikut poin-poin lengkap amar putusan MK:
1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'

2. Menyatakan pasal 42 ayat (4) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tenaga kerja asing dapa dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia'

3. Menyatakan pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan 'Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan'

4. Menyatakan pasal 57 ayat 1 dalam pasal 81 angka 13 UU 6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa Indonesia dan huruf Latin', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin'

5. Menyatakan pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat (1)' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya'

6. Menyatakan pasal 79 ayat 2 huruf b dalam pasal 81 angka 25 UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa 'atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu'

7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

8. Menyatakan pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Setiap pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua'

9. Menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'

11. Menyatakan pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota'

12. Menyatakan frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh'

13. Menyatakan frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F dalam pasal 81 angka 28 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan 'dalam keadaan tertentu' mencakup antara lain bencana alam atau nonalam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

14. Menyatakan Pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan'

15. Menyatakan pasal 92 ayat 1 dalam pasal 81 angka 33 UU 5/2023 yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi'

16. Menyatakan pasal 95 ayat 3 dalam pasal 81 angka 36 UU 6/2023 yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan'

17. Menyatakan pasal 98 ayat 1 dalam pasal 81 angka 39 UU 6/2023 yang menyatakan 'untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif'

18. Menyatakan frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh' dalam pasal 151 ayat (3) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh'

19. Menyatakan frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) dalam pasal 81 angka 40 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalam perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap'

20. Menyatakan frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya' dalam norma pasal 157A ayat (3) dalam pasal 81 angka 49 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI'

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.

(hal/rrd)

JAKARTA, investor.id - Emiten batu bara pilihan Lo Kheng Hong, PT ABM Investama Tbk (ABMM) membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk US$ 111,94 juta atau sekitar Rp 1,69 triliun sepanjang 9 bulan 2024.

Angka laba bersih ABM Investama (ABMM) tersebut melemah dibandingkan US$ 225,77 juta pada periode yang sama tahun 2023.

Untuk kuartal III-2024 saja, berdasarkan data yang diungkap pada Stockbit Sekuritas, laba bersih ABMM hanya Rp 199 miliar. Lebih kecil dibandingkan kuartal II-2024 yang berjumlah Rp 693 miliar.

Per 30 September 2024, laba per saham ABMM US$ 0,04066. Lebih kecil dari US$ 0,08200 per 30 September 2023.

Melihat data pada RTI, laba per saham ABM Investama jadi tinggal Rp 821 (annualized).

Pendapatan

Emiten batu bara portofolio Lo Kheng Hong, ABM Investama (ABMM) membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan US$ 893,52 juta di Januari-September 2024.

Angka pendapatan tersebut menurun ketimbang US$ 1,13 miliar pada periode yang sama tahun 2023 lalu.

Beban pokok pendaptan ABM Investama (ABMM) juga jadi US$ 769,18 juta per akhir kuartal III tahun 2024.

Dibandingkan 9 bulan 2023, angka tersebut menurun. Di mana saat itu beban pokok penjualan ABMM sebesar US$ 813,33 juta.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News