Seorang WNI bernama Revi Cahya Widi Sulihatun atau RCWS ditangkap oleh aparat Jepang karena membawa narkotika. KJRI Osaka memberi pendampingan hukum.

Kasus Revi sempat viral di media sosial pada bulan Juni 2024. Kala itu, seseorang yang mengaku saudaranya menulis bahwa dia kehilangan kontak dengan Revi yang terbang ke Jepang. Dilampirkan juga foto Revi sedang membawa paspor dan boarding pass.

Kemudian muncul dugaan bahwa Revi tak ada kabar karena ditangkap otoritas Jepang akibat memakai visa wisata untuk bekerja.

Pada bulan Juli, baru terungkap bahwa dia ditangkap aparat Jepang karena membawa narkotika titipan dari temannya. Informasi yang beredar menyebutkan narkotika yang dibawanya jenis sabu seberat 1,5 kg.

"Kemlu dan KJRI Osaka saat ini sedang menangani kasus RCWS yang sebelumnya diberitakan hilang,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha. Selasa (9/7) saat ditanya perkembangan kasus Revi.

Judha menuturkan akses kekonsuleran untuk menemui Revi dan proses pendampingan hukum telah dilakukan KJRI Osaka untuk memastikan Revi mendapatkan hak-haknya secara penuh.

"RCWS ditangkap karena kedapatan membawa narkotika. Yang bersangkutan mengaku dititipi barang oleh temannya, yang ternyata berisi narkoba,” kata Judha.

Bagaimana perkembangan terkini Revi, Judha belum bisa menyampaikan.

"Untuk kepentingan pelindungan yang bersangkutan dan proses penyelidikan, kami belum dapat menyampaikan detail proses selanjutnya,” ujar Judha.

Judha mengatakan, kasus ini menjadi pembelajaran berharga mengenai pentingnya berhati-hati dengan modus sindikat pengedar narkoba.

"Jangan pernah mau membawa barang yang dititipkan orang lain yang baru dikenal, apalagi tanpa mengetahui isi barang tersebut,” pesan Judha.

JAKARTA, investor.id – Pasar penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) di Asia Tenggara menurun secara signifikan dalam enam bulan pertama 2024. Kapitalisasi pasar pada semester I-2024 anjlok 71% menjadi US$ 5,8 miliar (sekitar Rp 94,5 triliun), menurut laporan dari Deloitte.

Wilayah ini hanya mencatat 67 penawaran umum perdana pada semester pertama, dengan jumlah tersebut turun 21,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah yang diperoleh dari IPO ini turun 53,3% dari tahun ke tahun (YoY) menjadi US$ 1,4 miliar.

Tidak ada IPO blockbuster dari Januari hingga Juni 2024, yang ada hanya satu IPO besar dengan kapitalisasi pasar lebih dari US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,3 triliun) dan mengumpulkan dana lebih dari US$ 200 juta (Rp 3,2 triliun), kata Deloitte. Pada periode yang sama tahun lalu, ada tiga IPO besar yang masing-masing menghasilkan lebih dari US$ 600 juta (Rp 9,8 triliun).

Hal ini menandai kelanjutan tren penurunan yang dimulai pada semester II-2022, menurut data Deloitte.

“(Tren penurunan ini menandakan) sentimen pasar IPO yang lemah di mana investor dan kandidat IPO terus memperhatikan faktor makroekonomi,” ungkap Deloitte, Selasa (9/7/2024).

Namun laporan tersebut menunjukkan secara historis, semester II-2024 ini selalu menjadi paruh dengan kinerja terbaik antara tahun 2020 hingga 2022.

“Meskipun prospek pertumbuhan positif dan peningkatan investasi asing langsung di Asia Tenggara, ketidakstabilan geopolitik yang berkepanjangan dan tingkat suku bunga yang tinggi telah menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kondisi pasar dan sentimen investor di Asia Tenggara,” tutur Tay Hwee Ling, Accounting Deloitte Asia Tenggara dan pemimpin jaminan pelaporan.

Suku bunga yang tinggi mungkin akan bertahan pada 2024 seiring dengan upaya pemerintah mengatasi kekhawatiran inflasi, menurut peringatan dari analis Deloitte.

Dengan latar belakang ini, investor lebih memilih “profitabilitas yang terbukti dan arus kas berkelanjutan” dibandingkan model bisnis pertumbuhan dengan segala cara yang banyak diadopsi perusahaan pada 2020 hingga 2022.

Penggalangan Dana IPO Indonesia Anjlok

Indonesia, khususnya, mengalami penurunan paling parah di antara negara-negara Asia Tenggara.

“Indonesia, yang menduduki puncak peringkat IPO pada 2023 (di Asia Tenggara), mengalami penurunan yang signifikan pada paruh pertama 2024, karena investor dan calon IPO mengambil pendekatan wait-and-see menjelang pemilihan presiden pada Februari 2024 dan sebagai antisipasi. kebijakan ekonomi baru,” terang analis Deloitte.

Kapitalisasi pasar listing di Indonesia anjlok 92,2% menjadi US$ 1,22 miliar (sekitar Rp 19,9 triliun) dari Januari hingga Juni 2024, sementara dana IPO yang diperoleh turun 89,1% menjadi US$ 248 juta (Rp 4,04 triliun) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah listing di Indonesia pada enam bulan pertama tahun ini turun menjadi 25 dari 44 pada periode yang sama tahun lalu, turun 43,2%.

“Meskipun pasar IPO di Asia Tenggara mungkin tampak lesu pada 2024, terdapat optimisme yang hati-hati kondisi akan membaik setelah 2024,” kata Tay.

Tay mengatakan ada antisipasi penurunan suku bunga ke depan yang dapat mendorong kembalinya pencatatan real estate investment trusts (REIT). Sedangkan IPO terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI) dapat memasuki pasar dalam waktu dekat karena banyak perusahaan AI masih dalam tahap awal.

“Kami mengantisipasi gelombang signifikan IPO AI yang memanfaatkan pasar modal IPO di tahun-tahun mendatang, membawa inovasi dan peluang baru ke pasar,” tegas Tay.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Wacana pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 setelah 1 April 2027 kian tenggelam seiring pemecatan Hasyim Asy'ari selaku ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Padahal, usulan Hasyim yang dilontarkan beberapa hari sebelum dipecat itu sempat memantik kontroversi.

Setelah Hasyim dipecat, KPU menegaskan pelantikan kepala daerah secara serentak diatur lewat peraturan presiden sebagaimana yang diamanatkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya telah melaksanakan dua kali rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai keserentakkan pelantikan.

"Kita tunggu saja nanti peraturan presiden mengatur seperti apa, karena kami tidak otoritatif bicara tentang kapan pelantikan serentak ini akan dijadwalkan. Karena ini merupakan kewenangan penuh pihak pemerintah yang akan dituangkan dalam peraturan presiden," terang Idham di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Pernyataan Idham itu seolah memupus analisis Hasyim yang disampaikan secara tertulis pada Minggu sore, 30 Juni dan Senin dini hari, 1 Juli, dua hari sebelum dipecat oleh DKPP. Saat itu, Hasyim mengatakan bahwa pelantikan serentak kepala daerah hasil Pilkada 2024 dapat dilakukan pada 1 Januari 2025.

Namun, ia lantas menganulir pernyataannya dan membuat kesimpulan bahwa pelantikan tersebut dapat dilakukan setelah 1 April 2027 dengan pertimbangan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XXII/2024 dan fakta mengenai Bupati-Wakil Bupati Yalimo hasil Pilkada 2020 yang baru dilantik pada 1 April 2022.

Pelantikan serentak sendiri menjadi hal krusial bagi KPU setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah, dari yang sebelumnya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon menjadi sejak dilantik sebagai pasangan calon terpilih.

Baca juga:Mendagri Respons Cuitan Mahfud soal KPU Tak Layak Gelar Pilkada

Dengan demikian, KPU bakal menjadikan jadwal pelantikan kepala daerah sebagai patokan syarat usia minimum pasangan calon kepala daerah saat mendaftar pada Agustus mendatang. Idham enggan merespon ihwal wacana yang dilontarkan Hasyim sebelumnya mengenai pelantikan setelah 1 April 2027. Baginya, KPU tetap akan menunggu jadwal resmi dari pemerintah.

"Kami enggak mengusulkan (tanggal pelantikan serentak), kami hanya sebagai tempat berdiskusi karena kami melakukan koordinasi," ujar Idham.

Menurut Idham, pihaknya hanya sebatas menyampaikan norma berkenaan dengan bagaimana hasil pilkada yang harus ditetapkan, mekanisme sengketa hasil pilkada, kewajiban jajaran KPU di daerah dalam menyampaikan hasil pilkada, serta kewajiban lain yang mesti dilakukan KPU sebagai penyelenggara pilkada.

"Karena secara tanggal, pelantikan serentak kewenangan pemerintah. Saya yakin pemerintah sudah mendesain dengan pertimbangan yang sekiranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebelumnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap alias pemecatan Hasyim dari jabatan ketua dan anggota KPU RI pada Rabu, 3 Juli lalu setelah terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu berkaitan dengan asusila. Pengaduan itu dibuat oleh perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT.





(END)

IDXChannel- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menghadiri rapat kerja Komisi VI DPR RI soal rencana ratifikasi Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA) atau persetujuan preferensi perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran.

Zulhas mengatakan dalam lima tahun terakhir sejak 2019-2023, Indonesia mengalami surplus dalam hubungan perdagangan dengan Iran.

"Neraca perdagangan Indonesia-Iran mengalami surplus sebesar USD183,4 Juta. Total perdagangan kita mencapai USD6,9 Juta untuk ekspor dan impornya USD11,7 Juta," kata Zulhas saat pemaparan Raker, Senin (8/7/2024).

Zulhas menjelaskan potensi dagang Indonesia-Iran dapat menjanjikan serta strategis dalam beberapa tahun ke depan. Ia juga menyampaikan Iran menjadi negara terbuka sehingga secara geopolitik berpotensi menjadi hub perdagangan Indonesia di kawasan Timur Tengah.

"Iran merupakan negara terbuka dengan posisi strategis sehingga berpotensi menjadi hub perdagangan Indonesia di kawasan Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan," ujar Zulhas.

Selain itu, Iran memiliki total jumlah penduduk 88 Juta jiwa sehingga memberikan potensi pasar yang potensial bagi Indonesia. Namun demikian, Zulhas mengatakan masih ada hambatan bagi Indonesia dalam perdagangan dengan Iran karena struktur tarif yang tinggi.

"Struktur tarif Iran yang relatif tinggi itu lah menjadi hambatan utama produk Indonesia agar berdaya saing," katanya.

Sebagai informasi, persetujuan antar Indonesia-Iran merupakan yang merupakan persetujuan dagang kedua Indonesia di kawasan Timur Tengah. Kemudian, hubungan dagang Indonesia-Iran ini menjadi yang pertama persetujuan dagang yang mencakup pengaturan Imbal Dagang (Counter Trade) sebagai alternatif transaksi perdagangan.

"Sekarang juga banyak permintaan, termasuk Mesir juga meminta counter trade," ujar Zulhas.

Zulhas juga mengatakan, persetujuan dagang Indonesia-Iran telah ditandatangani pada 23 Mei 2023 di Istana Bogor oleh Menteri Perdagangan kedua negara, disaksikan oleh Presiden RI dan Presiden Iran.

(SAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Eko (50), pedagang seragam sekolah di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat mengeluhkan sepinya pembeli yang datang ke pasar. Menurut dia, fenomena ini dia alami semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"Sekarang sudah enggak kayak dulu. Sepi pembeli," ujar Eko saat dijumpai Kompas.com di Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat, Senin (8/7/2024).

Eko mengatakan, minat pembeli memang semakin turun di pasar ini. Kendati begitu, dia tak patah arang untuk berjualan di pasar ini.

"Kalau enggak bisa pakai cara A, pakai cara B untuk mendapat cuannya, enggak bisa cara B lagi, cara C," tutur Eko.

Eko mengaku sudah berjualan selama 25 tahun. Dia meneruskan usaha mertuanya.

"Istri saya juga pandai jualan sejak dulu, rata-rata pelanggan relasi istri," kata Eko.

Bagi Eko, sepinya pembeli membuatnya terus memutar otak dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Selain berjualan seragam sekolah, akhirnya dia memutuskan untuk menjual berbagai macam baju untuk sehari-hari, bahkan, dia juga menjajakan pakaian bayi dan balita.

"Ya makin ke sini harus bisa cari pelanggan. Kalau dagang hanya diam saja, terus putus hubungan dengan pelanggan, ya enggak bisa maju," terang Eko.

Eko sadar, perkembangan zaman semakin canggih. Semua pelanggan yang dulunya datang ke Pasar Tomang Barat, kini beralih ke toko daring.

Akhirnya, Eko menerapkan sistem cash on delivery (COD). Ia menawarkan baju dengan cara menghubungi para pelanggan melalui WhatsApp. Setelah itu, Eko mendatangani rumah pelanggannya.

"Saya kasih diskon biar dia balik lagi, bahkan saya layani antar ke rumah atau bahasanya sekarang COD. Saya kasih full service lah buat pelanggan," ucap Eko.

Kadang, Eko harus membawa banyak baju agar bisa dicoba oleh pelanggan.

"Ya itu tetap cara pasar, tapi saya bawa ke rumah pelanggan. Mereka tetap bisa coba-coba baju," ungkap Eko.

Eko akhirnya bisa beradaptasi berjualan dengan sistem COD. Hal itu juga ia terapkan saat pandemi Covid-19 kemarin.

"Kalau zaman pandemi, di kantong belanja ada nomor WhatsApp saya, di hubungi lah kebutuhannya apa catat tuh, barang harian biasanya pakaian dalam, baju anak, seragam sekolah," ucap Eko.

"Setelah lengkap pesanan, langsung saya kirim. Jadi waktu pandemi memang enggak boleh buka kan pasar, jadi ya gitu caranya," ungkap Eko.

Berkat cara ini, pelanggan terus kembali. Bahkan ia juga menjaga relasi dengan langganan sejak mertuanya berdagang.

"Langganan mertua juga banyak kan sejak dulu. Ya tetap terjaga sih," kata Eko.

Eko menilai, mereka bisa menikmati fasilitas belanja dengan layanan yang dia berikan.

Saat ini, penghasilan Eko juga stabil antara Rp 900.000 sampai dengan Rp 1,2 juta dalam sehari.

"It works. Langganan saya juga jadi bertambah," terang Eko.

Namun, dengan cara ini, ia tidak berpikir membuka toko daring. Eko ingin mempertahankan budaya jualan yang ia geluti selama bertahun-tahun ini.

"Ya walaupun cara jualan saya seperti toko daring, saya tetap pertahankan budaya jualan dengan toko," ungkap dia.

Sebagai informasi, Kompas.com berkunjung ke Pasar Tomang Barat, Senin (8/7/2024). Saat dikunjungi, pasar ini terlihat sepi pembeli.

Padahal, pekan ini merupakan tahun ajaran baru bagi para siswa SD, SMP dan SMA.

Terhitung, ada sekitar 27 pedagang yang menjual seragam sekolah di Pasar ini.

Dari 27 pedagang itu, terhitung hanya sekitar enam kios yang sedang melayani pembeli. Selebihnya, para pedagang duduk sambil menawarkan barang dagangannya ke pengunjung yang datang.

JAKARTA, Investor.id -Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU untuk tujuh kelompok industri. Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya mengapresiasi Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang sedari awal terus berusaha untuk membuat kebijakan HGBT dapat dilanjutkan. “Asaki mengucapkan banyak terima kasih kepada Menperin yang terus menjaga dan memperjuangkan peningkatan daya saing industri keramik nasional,” ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dilanjutkannya kebijakan HGBT tentunya menjadi sebuah katalis positif dan sebuah penantian yabg telah lama ditunggu oleh industri keramik. Edy menerangkan, kemampuan daya saing industri keramik sangat tergantung kepada HGBT dan kelancaran supply gas di mana komponen biaya produksi keramik di biaya energi gas rata-rata hampir 30%. "Sudah sangat tepat kebijakan yang diambil Pemerintah. HGBT harus dilihat sebagai economic driver bukan sebagai beban atau Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkurang," ucap dia.

Dia menerangkan, kebijakan perpanjangan HGBT sudah pasti akan memberikan banyak multiplier effect. Hal itu seperti peningkatan tingkat utilisasi kapasitas produksi, menarik investasi baru yang akan menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan kontribusi Ppn dan Pph Badan dan peningkatan kinerja ekspor. "Ini adalah kontribusi yg telah Asaki berikan pada saat pemberian HGBT sejak 2021 yang lalu," ujar Edy.

Asaki mengharapkan kebijakan perpanjangan HGBT US$ 6 /MMBTU ini dijalankan sepenuhnya di lapangan. Sebab pada kenyataannya sekarang ini HGBT bukanlah US$6 /mmbtu, melainkan sudah naik sejak pertengahan tahun lalu ke US$ 6,5 /mmbtu untuk batas pemakaian maksimal 60% dari alokasi volume gas. Selebihnya dikenakan harga gas super mahal U$13,8 /mmbtu oleh PGN dengan alasan keterbatasan pasokan gas. "Semoga kebijakan perpanjangan HGBT US$ 6 /mmbtu dipatuhi oleh PGN dan tidak diberlakukan lagi AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu" ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakomtap Kadin untuk Industri Semen dan Keramik.

Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30% dari total suplai gas nasional.

Oleh karenanya, Menperin meminta Program HGBT dapat diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur. Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.

Keberlanjutan kebijakan HGBT disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024). "Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor," kata dia seperti dikutip Antara.

Adapun, tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Mengenai usulan program HGBT juga diperluas ke semua sektor industri, Airlangga mengatakan, masih dalam proses pengkajian. "Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri)," kata dia.

Airlangga menyebutkan, dalam rapat tersebut, pemerintah juga akan memberikan  penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

"Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG dan ketiga terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ucap dia.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada kisah menarik mengiringi duel Inggris kontra Belanda di semifinal Euro 2024. Wasit Jerman Felix Zwayer yang ditunjuk untuk memimpin laga di Signal Iduna Park, Dortmund, Kamis (11/7/2024) dini hari WIB, sebelumnya pernah bentrok dengan gelandang serang Inggris Jude Bellingham di stadion yang sama.

Bellingham pernah menerima denda sebesar 40 ribu euro atau sekitar Rp 705 juta saat masih memperkuat Borussia Dortmund atas komentar yang dia buat mengenai Zwayer. Bellingham mengungkit masa lalu Zwayer menyusul kekalahan Dortmund 2-3 dari Bayern Munchen pada Desember 2021.

Dalam laga yang dipimpin Zwayer tersebut, permintaan penalti Dortmund tidak dikabulkan. Bayern kemudian mencetak gol dari titik penalti untuk meraih tiga poin. Bellingham sangat marah dengan keputusan Zwayer ini ketika ia berbicara usai laga.

"Anda bisa melihat banyak keputusan buruk dalam pertandingan. Anda memberikan wasit, yang pernah mengatur hasil pertandingan sebelumnya, dalam pertandingan terbesar di Jerman. Apa yang Anda harapkan?" kata Bellingham saat itu.

Secara tak langsung, Bellingham menuding Zwayer "bermain" pada laga Dortmund vs Munchen, tuduhan yang tak pernah terbukti setelahnya.

Komentarnya merujuk pada suatu periode dalam karier Zwayer yang sudah lama berlalu. Pada 2005, wasit Robert Hoyzer dijatuhi hukuman dua tahun lima bulan penjara karena perannya dalam skandal pengaturan pertandingan besar-besaran yang mengguncang sepak bola Jerman. Meskipun Zwayer adalah salah satu pihak yang melaporkan kecurigaannya terhadap Hoyzer, dia juga terkena hukuman.

Zwayer diberi larangan enam bulan oleh Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) pada 2006 karena menerima 300 euro atau sekira Rp 5 juta dari Hoyzer. Dia mengambil istirahat sejenak setelah komentar Bellingham, tetapi sejak itu dia menjadi wasit di final UEFA Nations League 2023 dan di Euro 2024 Zwayer telah memimpin tiga pertandingan sebelum semifinal.

Menurut Zwayer kala itu, ia diminta oleh Hoyzer untuk mengatur hasil pertandingan Bundesliga 2 antara Rot-Weiss Essen dan Cologne. "Ketika saya mendapat tawaran tegas dari Hoyzer, saya mendatangi rekan wasit saya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya langsung menolak tawaran ini," kata dia dikutip dari Guardian.

Zwayer selalu membantah terlibat dalam pengaturan skor pertandingan Wuppertal dan Werder Bremen B pada tahun 2004 yang dilakukan Hoyzer, meskipun penyelidikan DFB menemukan bahwa Zwayer telah menerima transfer uang. Kasus internal ini mencuat ke publik pada 2014 yang membuat jelek nama Zwayer.

UEFA telah memberikan dukungan penuh kepada Zwayer. Badan Sepak Bola Eropa itu tidak memiliki kekhawatiran tentang kelayakan Zwayer untuk memimpin pertandingan ini meskipun pernah ada relasi buruk dengan Bllingham.

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beserta rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa pagi (9/7/2024). Untuk keberangkatannya, Wapres menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU.

Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Bandar Udara (Bandara) Internasional Kertajati, Majalengka, pada pukul 09.30 WIB, dengan waktu penerbangan diperkirakan kurang lebih 40 menit.

Wapres dijadwalkan tiba di bandara terbesar kedua di Indonesia ini pada pukul 10.10 WIB dan disambut oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Danlanud Sugiri Sukani Mayor Pnb Fariana Dewi Djakaria Putri, dan Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi.

Dengan didampingi oleh Pj Gubernur Jabar, Wapres beserta rombongan direncanakan berkendara mobil menuju Bendungan Cipanas di Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, untuk meresmikan salah satu infrastruktur sumber daya air (SDA) yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) ini.

Di lokasi peresmian, Wapres akan disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli, dan Bupati Indramayu Nina Agustina.

Lokasi administratif Bendungan Cipanas terletak di dua kabupaten, tepatnya di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dan Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang. Proyek pembangunannya dimulai sejak 2016 hingga 2023.

Berkapasitas mencapai 250 juta meter kubik, keberadaan bendungan ini mampu mengairi 9.273 hektare lahan pertanian di kedua kabupaten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi dua kali dalam setahun.

Bendungan Cipanas ini akan menyuplai air baku sebesar 850 liter/detik bagi kawasan industri, permukiman, Bandara Kertajati di kawasan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati). Jumlah ini terdiri atas 650 liter/detik untuk Kabupaten Sumedang dan 200 liter/detik untuk Kabupaten Indramayu.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat dalam mereduksi banjir sekaligus berpotensi menjadi pembangkit listrik sebesar 3,0 megawatt.

Usai peresmian Bendungan Cipanas, Wapres dijadwalkan melakukan penanaman Pohon Pulai dan peninjauan bendungan. Selepas santap siang, didampingi oleh Menteri PUPR dan Pj Gubernur Jabar, Wapres beserta rombongan akan berkendara mobil menuju ke lokasi kunjungan berikutnya di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400, Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Di lokasi tersebut, Wapres diagendakan meresmikan dan meninjau Jalan Tol Cimanggis–Cibitung, serta memberikan keterangan pers kepada awak media.

Setelah menempuh perjalanan darat selama hampir 2,5 jam, Wapres dijadwalkan tiba di Jembatan Sungai Cileungsi pada pukul 15.30 WIB dan akan disambut oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Miftachul Munir, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu, dan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad.

Sebagai informasi, pembangunan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung sepanjang 26,18 kilometer ini digarap mulai 2015 hingga 2024. Proyek ini terbagi atas Seksi 1 Ruas Junction Cimanggis–Jatikarya dan Seksi 2 Ruas Jatikarya–Cibitung. Seksi 2 terbagi dalam Seksi 2A Jatikarya–Cikeas dan Segmen 2B Cikeas–Cibitung.

Seksi 1 dan Seksi 2A sudah beroperasi masing-masing sejak 2020 dan 2023, sementara Seksi 2B menjadi seksi terakhir Jalan Tol Cimanggis–Cibitung yang akan segera dibuka. Adapun lokasi peresmian hari ini berada di Seksi 2B, yaitu di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400. Setelah Jalan Tol Cimanggis–Cibitung beroperasi penuh, jalan bebas hambatan ini akan tersambung dengan jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 sehingga makin melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Jabodetabek.

Mengakhiri seluruh kegiatan dalam kunjungan kerja ke Jabar ini, sekitar pukul 16.45 WIB, Wapres dan rombongan direncanakan kembali ke Jakarta.

(FRI)

DPR mengadakan rapat paripurna ke-21 masa sidang V tahun sidang 2023-2024. Rapat digelar di Ruang Paripurna DPR RI.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota fraksi DPR RI.

Sejak gelaran Pilpres bergulir, ini merupakan kali pertama Cak Imin memimpin rapat paripurna DPR. Saat Pilpres, Cak Imin cuti karena ikut konstelasi sebagai cawapres Anies Baswedan.

Saat membuka rapat paripurna, Cak Imin mengatakan, rapat paripurna dihadiri oleh 132 anggota secara langsung. Ada 161 anggota DPR yang izin.

"Berdasarkan catatan sekretaris jenderal, catatan awal permulaan sidang ini diikuti oleh telah hadir 132 orang anggota, izin 161 orang, dengan jumlah 293 orang anggota," kata Cak Imin membuka rapat paripurna.

Dengan demikian, Cak Imin menuturkan, rapat paripurna DPR telah resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

"Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim maka rapat paripurna DPR RI ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucapnya.

Adapun dalam rapat paripurna pembukaan ini terdapat sebelas agenda:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota, (Daftar Rancangan Undang-Undang terlampir);

3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI (Daftar Rancangan Undang-Undang terlampir);

4. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI,

5. Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam dari dan ke Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

6. Penetapan Mitra Kerja Badan Karantina Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

7. Keterangan Pengusul Hak Angket tentang Pengawasan Haji:

8. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Usul Hak Angket tentang Pengawasan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan. keputusan;

9. Penetapan Pembentukan dan Keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

10. Penyampaian Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025;

11. Pandangan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan, impor tekstil dan produk tekstil (TPT) meningkat setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024 lalu.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita mencatat impor TPT naik 43 persen. Padahal, impor TPT sempat turun saat Permendag Nomor 36 Tahun 2023 masih berlaku.

"Terbitnya Permendag 8/2024 pada 17 Mei 2024 lalu yang merelaksasi impor TPT, menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024 menjadi 194.870 ton dari semula 136.360 ton pada April 2024," kata Reni dalam diskusi di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Reni mengatakan, lonjakan impor juga berdampak terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja.

Ia mengatakan, ada 11.000 pekerja terkena PHK setelah diterbitkannya Permendag 8/2024.

"Untuk industri besar memang ini ada beberapa PHK yang dilakukan, walaupun kalau dihitung juga tidak lebih dari 20.000 ya, hanya 11.000 (Pekerja)," ujarnya.

Reny juga mengatakan, seiring dengan PHK karyawan tersebut, utilititas industri TPT mengalami penurunan rata-rata 70 persen.

Ia mengatakan, hal tersebut terjadi lantaran adanya pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan marketplace karena kembali menggunakan produk impor.

"Pasar IKM dan konveksi hilang berimbas ke industri hulunya (kain dan benang). Dan menjadi hilangnya harapan untuk berusaha kembali dan mempertahankan operasionalisasi karena tidak ada kepastian berusaha yang mempercepat industri TPT nasional untuk melakukan penutupan pabrik," ucap dia.

Berikut daftar 6 perusahaan yang tutup dengan total 11.000 orang terdampak seiring dengan diberlakukannya Permendag 8/2024:

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah: PHK 700-an orang.
2. PT Alenatex, Jawa Barat: PHK 700-an orang.
3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah: PHK 500-an orang.
4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah: PHK 400-an orang.
5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah: PHK 700-an orang.
6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah: PHK 8.000-an orang.

JAKARTA, Investor.id -Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, membuat industri plastik terancam kehilangan investasi sebesar US$ 27,09 miliar atau Rp 440,6 triliun.

Awalnya, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), total investasi hingga 2030 mencapai US$ 31,41 miliar dalam enam proyek industri plastik. Sayangnya, karena Permendag No. 8 Tahun 2024 membuat total investasi yang terealisasi hingga akhir 2030  hanya US$ 4,32 miliar.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pagi ini Selasa (9/7) mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI). Di hadapan para pelaku pasar, ia menjamin transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto bakal mulus.

"Dan juga kepada pasar kita tidak perlu khawatir karena proses transisi akan smooth. Kita melihat dalam beberapa waktu terakhir ini terkait dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025," kata Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan bahwa RAPBN 2025 sudah dikonsultasikan dengan Prabowo Subianto. RAPBN 2025 yang termaktub dalam Nota Keuangan bakal dibacakan langsung oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang.

Menurutnya, semua program unggulan Prabowo Subianto termasuk target pertumbuhan ekonomi bakal terakomodir dalam RAPBN 2025.

"Itu sudah berkonsultasi dengan Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, dan juga nanti akan dibacakan oleh pak presiden tanggal 16 Agustus nanti. Jadi tidak perlu khawatir dengan target pertumbuhan, target program-program kerja unggulan. Hampir seluruhnya sudah terakomodasi di dalam RAPBN nanti," jelasnya.

Oleh sebab itu, Airlangga mengatakan pelaku pasar modal tidak perlu wait and see alias menunggu stabilitas politik untuk menaruh investasi di Indonesia. Sebab, transisi pemerintahan dipastikan berjalan mulus dan lancar.

"Jadi Bursa tidak perlu wait and see, gaspol saja. Tadi Pak Irfan mengatakan Bursa sekarang sudah net inflow. Jadi itu penting karena kemarin sempat net outflow tetapi sudah kembali pada kita sebut pada zone hijau. Demikian," pungkasnya.

(ara/ara)