Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh kalangan buruh, termasuk soal pengupahan. Itu artinya, akan ada perubahan aturan mengenai pengupahan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menyampaikan, pemerintah dalam satu dekade ini setidaknya telah empat kali melakukan perubahan aturan terkait pengupahan.

“Bisa dibayangkan kita ada empat kali perubahan peraturan [tentang pengupahan],” kata Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bob, gonta ganti aturan yang dilakukan dalam waktu dekat telah membuat wajah Indonesia kurang baik di dunia usaha dan investasi.

Perubahan aturan yang begitu cepat dinilai berdampak negatif terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Alih-alih investasi menguntungkan dan jangka panjang, investasi yang masuk kemungkinan adalah investasi jangka pendek yang bisa saja hengkang sewaktu-waktu dari Indonesia.

“Bagaimana mungkin kita melakukan investasi kalau setiap dua tahun peraturan berubah,” ujarnya.

Setidaknya, Indonesia dalam satu dekade telah empat kali mengubah aturan tentang Pengupahan dan satu kali mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Ketua Komite Pengupahan Apindo, Subchan Gatot, mengungkapkan, pada saat Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan berlaku, Indonesia belum memiliki suatu rumusan yang pas untuk menetapkan upah minimum.

“Jadi dari sebelumnya nggak ada hitungan inflasi, pokoknya [upah] naik aja,” ungkap Subchan.

Enam tahun kemudian, pemerintah kemudian menerbitkan PP No.36/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam beleid ini, kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Tak berselang lama, pemerintah menerbitkan aturan baru dalam bentuk Permenaker sebagai dasar penetapan upah minimum 2022. Kebijakan itu tertuang dalam Permenaker No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, di mana variabel kenaikan upah yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui beleid ini, pemerintah memasukan variabel alfa dalam penyesuaian nilai upah minimum. Alfa menurut aturan itu merupakan indeks yang menunjukkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai alfa berada dalam rentang 0,10–0,30 dan ditentukan berdasarkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

“Keputusannya pada saat itu ada alfanya,” katanya.

Pemerintah kemudian kembali mengubah aturan pengupahan dengan menerbitkan PP No.51/2023 sebagai landasan penetapan upah minimum 2024. Penerapan formula upah minimum dalam beleid ini mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa.

Nilai alfa ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Dalam beleid itu, diatur bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Terbaru, pemerintah tengah menggodok ulang regulasi pengupahan, sebagai respons terhadap putusan MK. “Di 2024 ini nggak tahu seperti apa rumusan yang ditetapkan. Bisa dibayangkan itu berapa kali berubah,” imbuhnya.

Mengingat pengumuman upah minimum provinsi (UMP) dilakukan paling lambat pada 21 November, sedangkan pengumuman upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 30 November, Apindo mengusulkan agar penetapan upah minimum 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

“Demi kepastian hukum, penetapan upah minimum untuk tahun 2025 hendaknya masih tetap mengacu kepada PP No. 51/2023,” pungkas Bob.

Jakarta -

Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

(hns/hns)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak.

Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa kemitraan ini akan fokus pada pengembangan program yang mendukung pemenuhan gizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

BSI juga berkomitmen memperluas kolaborasi dengan BGN melalui pemanfaatan layanan dan produk perbankan syariah.

“Kami siap mendukung BGN dengan layanan perbankan syariah yang inovatif dan mendorong adopsi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan BGN,” ujar Hery dalam siaran pers, Kamis (7/11).

Ia berharap BSI tidak hanya menjadi mitra finansial, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BGN, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024, bertugas memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan seimbang.

BGN juga berperan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan gizi nasional sebagai bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut baik kemitraan ini dan menyatakan bahwa kerja sama dengan BSI akan mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dimulai Januari 2025.

Program ini diharapkan berdampak positif bagi pemenuhan gizi nasional.

Sebelumnya, BGN telah bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk merealisasikan Program Makanan Bergizi Gratis yang didukung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Program ini mencakup inisiatif pendirian Satuan Pelayanan (SP) Gizi yang akan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

MoU ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BSI dan BGN, termasuk Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta, serta Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo.

Jakarta: Timnas Jepang resmi merilis skuad untuk laga melawan Indonesia pada matchday kelima Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat 15 November mendatang.

Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu memanggil sebanyak 27 pemain. Membaca nama-nama yang dipanggil cukup biking merinding.

Ini bukan tanpa alasan di laga melawan Indonesia nanti tim asuhan Hajime Moriyasu itu diperkuat banyak pemain bintang. Bukan hanya bintang di Asia, tetapi juga di kancah Eropa.

Ayase Ueda Absen

Meski bertabur bintang, Samurai Biru dipastikan tampil tanpa striker andalan Ayase Ueda. Ueda yang berkarier di Feyenoord terpaksa absen karena mengalami cedera hamstring.
Namun, pelatih Hajime Moriyasu sudah menyiapkan pengganti yang tidak kalah tangguh, yakni Kyogo Furuhashi.

Baca juga: Pelatih Jepang Berambisi Cetak Banyak Gol ke Gawang Indonesia?

Daftar Pemain Timnas Jepang

Berikut daftar lengkap 27 pemain timnas Jepang yang disiapkan untuk melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK):

Kiper
- Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)
- Kosei Tani (Machida Zelvia)
- Zion Suzuki (Parma)

Bek
- Yuto Nagatomo (FC Tokyo)
- Shogo Taniguchi (Sint Truiden)
- Ko Itakura (Borussia Monchengladbach)
- Koki Machida (Union SG)
- Daiki Hashioka (Luton)
- Ayumu Seko (Grasshoppers)
- Yukinari Sugawara (Southampton)
- Kota Takai (Kawasaki Frontale)

Gelandang
- Wataru Endo (Liverpool)
- Hidemasa Morita (Sporting Lisbon)
- Daichi Kamada (Crystal Palace)
- Reo Hatate (Celtic)
- Ao Tanaka (Leeds)
- Joel Chima Fujita (Sint Truiden)

Penyerang
- Junya Ito (Stade Reims)
- Takumi Minamino (AS Monaco)
- Kyogo Furuhashi (Celtic)
- Yuki Ohashi (Jepang)
- Kaoru Mitoma (Brighton)
- Koki Ogawa (NEC Nijmegen)
- Daizen Maeda (Celtic)
- Ritsu Doan (SC Freiburg)
- Keito Nakamura (Stade Reims)
- Takefusa Kubo (Real Sociedad)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan dukungan penuh untuk pengungkapan kasus beking judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kami mendukung penuh pengungkapan judi online ini," kata anggota Kompolnas Muhammad Choirul Anam di Jakarta, Kamis (7/11/2024), dilansir dari Antara.

Choirul menyampaikan, pihaknya berharap penegakan hukum terkait kasus ini dapat dilakukan secara profesional.

Ia ingin semua pihak yang berkaitan dengan kasus ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Siapa pun yang terlibat, siapa pun yang terbukti, siapa pun yang punya dugaan kuat, berhubungan dengan judi online harus diperiksa dengan profesional," kata Choirul.

Lebih lanjut, Choirul meminta Polda Metro Jaya bertindak profesional untuk mengungkap kasus ini karena telah menjadi perhatian banyak pihak.

"Tidak hanya ditunggu oleh Pak Kapolri, tapi juga oleh masyarakat. Karena itu, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP), emiten pengolah makanan beku berbasis udang yang terafiliasi dengan Kaesang Pangarep, mencatatkan kinerja yang tertekan pada kuartal III/2024.

Perseroan melaporkan rugi bersih sebesar US$15,26 juta atau sekitar Rp240,07 miliar (kurs Rp15.732 per dolar AS), berbanding terbalik dengan laba sebesar US$5,29 juta atau Rp83,28 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Penurunan ini disebabkan oleh anjloknya penjualan neto PMMP sebesar 57,99% secara tahunan (YoY) menjadi US$63,37 juta, dari US$150,86 juta pada kuartal III/2023. Produk utama PMMP, yaitu udang vanname, mengalami penurunan penjualan hingga 58,1% YoY menjadi US$57,45 juta, sedangkan penjualan udang black tiger turun 73,78% YoY menjadi US$1,37 juta. Sementara itu, penjualan produk lain-lain juga merosot 46,46% YoY menjadi US$4,54 juta.

Sekretaris Korporasi PMMP, Christian Jonathan Sutanto sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah pembatasan pengiriman ke Amerika Serikat, pasar ekspor terbesar PMMP.

"Penurunan permintaan di Amerika Serikat berdampak signifikan terhadap volume dan nilai ekspor kami, sehingga diperkirakan pendapatan tahun ini turun sekitar 20-25%. Di negara tujuan ekspor lainnya seperti Jepang, permintaan relatif stabil namun tidak sebesar pasar AS," ujar Christian kepada Kontan beberapa waktu lalu.

Selain mencatatkan kerugian besar, PMMP juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji karyawan akibat tekanan arus kas operasional. "Ada beberapa karyawan yang tertunda pembayaran gajinya akibat penurunan pendapatan Perseroan, namun kami berkomitmen untuk memenuhi kewajiban ini kepada seluruh karyawan," tambah Christian dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.

Dalam menghadapi penurunan permintaan di pasar utama, PMMP mengambil beberapa langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif.

Perseroan berusaha meningkatkan penjualan di pasar domestik dengan membuka jalur distribusi baru melalui jaringan minimarket. Selain itu, PMMP tengah mempersiapkan strategi untuk ikut berpartisipasi dalam Program Makan Siang Gratis yang dicanangkan pemerintah, sebagai upaya untuk mendongkrak permintaan lokal.

PMMP juga mulai mengalihkan sebagian penjualannya ke pasar lain seperti China, serta melakukan renegosiasi dengan para pembeli di Amerika Serikat untuk menyesuaikan harga guna mengurangi dampak kebijakan antidumping yang membebani perusahaan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara hingga kondisi perdagangan dengan AS membaik.

"Perseroan juga dalam tahap mempersiapkan strategi untuk dapat ikut serta terhadap Program Makan Siang Gratis yang dicanangkan pemerintah. Harapannya dengan strategi ini, Perseroan mampu menjaga kinerja hingga kondisi antidumping Amerika Serikat dapat pulih," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Djoko Siswanto menjadi kepala satuan kerja khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Djoko dilantik oleh Menteri ESDM di Jakarta, Kamis malam berdasarkan Keppres No 78M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Djoko Siswanto menggantikan Dwi Soetjipto yang sudah menjabat sebagai Kepala SKK Migas sejak 2018.

"Sebelum saya memulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah menurut agama saudara?," Tanya Bahlil kepada Djoko.

Djoko Siswono lalu menjawab pertanyaan Menteri ESDM dengan tegas mengatakan bersedia. "Bersedia!" Ucap Djoko.

Bahlil lalu mengingatkan ke Joko Siswoni bahwa sumpah yang akan ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Selain itu, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa.

"Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang," ucap Bahlil.

Bahlil juga mengarahkan Djoko agar bersumpah setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

Djoko Siswanto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) sejak 2019.

Selain itu pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM pada 2018-2019.

Djoko lulus dari Teknik Perminyakan ITB pada tahun 1990, Djoko merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian ESDM sejak 1992, di bagian Direktorat Teknik Ditjen Migas.

Kemudian, bergeser ke Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) pada tahun 2004.

Ia juga sempat menjabat sebagai Direktur BBM BPH Migas pada 2012-2013, lalu Sekretaris BPH Migas 2013-2015, dan Direktur Gas Bumi BPH Migas pada 2014-2015. Kemudian, pada 2015 kembali lagi ke Ditjen Migas dan diangkat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah ada sejak 1895 dan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terutama yang ada di daerah-daerah kecil, agar bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan.

Seiring berjalannya waktu, BRI terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, baik di kota maupun di desa. Dengan berbagai produk dan layanan, seperti tabungan, pinjaman, dan layanan digital, BRI berusaha membuat pengelolaan keuangan jadi lebih mudah bagi siapa saja.

Mengutip dari laman resmi BRI, berikut beberapa penjelasan mengenai sejarah, profil, visi misi dan produk dari BRI yang bisa kamu ketahui.

Sejarah BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan pada 1895 di Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama awal De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden. Setelah Indonesia merdeka, BRI menjadi bank pemerintah pertama pada 1946.
Pada 1960, BRI bergabung dengan beberapa lembaga lain dan menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Lima tahun kemudian, BKTN digabung dengan Bank Indonesia dan menjadi bagian dari Bank Negara Indonesia.

Pada 1992, BRI berubah status menjadi perseroan terbatas dengan kepemilikan 100 persen milik pemerintah. Lalu pada 2003, pemerintah menjual 30 persen saham BRI dan menjadikannya perusahaan terbuka dengan nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Baca juga: Cara Mengajukan KUR BRI Secara Online

Profil BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau lebih dikenal dengan BRI, adalah bank milik negara yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Hingga akhir 2022, BRI memiliki 449 kantor cabang dan 13.863 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga memiliki kantor di luar negeri, yaitu di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman Islands, dan Taiwan.

Visi Misi BRI

Visi

"The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion"

BRI dikenal sebagai bank terbesar di Asia Tenggara karena perannya dalam membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh semua orang, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Bank ini fokus menyediakan berbagai produk dan teknologi yang memudahkan siapa saja untuk mengelola keuangan mereka. BRI juga jadi pemimpin dalam mendukung ekonomi yang lebih inklusif, supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan akses ke layanan keuangan.

Misi

- Memberikan Layanan Terbaik
- Menjalankan perbankan dengan standar tertinggi, fokus melayani usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Memberikan Pelayanan Berkualitas
- Memberikan layanan terbaik dengan fokus pada nasabah, didukung oleh tim profesional, budaya kerja yang berorientasi pada hasil, teknologi canggih, dan jaringan yang efisien, dengan manajemen yang baik.
- Bekerja Secara Efektif dan Bertanggung Jawab
- Memberikan manfaat maksimal untuk semua pihak yang terlibat, dengan tetap menjaga prinsip keuangan yang berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Baca juga: Mengenal Sejarah, Fungsi, dan Wewenang Bank Indonesia

Produk BRI

Setelah membahas profil BRI, berikutnya kita akan lihat berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank ini. BRI memiliki berbagai pilihan produk, mulai dari kartu, pinjaman komersial, hingga layanan dari anak perusahaan yang mendukung kebutuhan nasabah.

Layanan Kartu

• Kartu Kredit BRI
• Kartu Debit BRI
• Brizzi

Commercial Loan

• KKPE BRI
• Kredit Briguna BRI
• Kredit UMKM BRI
• Kupedes BRI
• Kredit Pangan BRI
• KUR BRI
• KUR TKI BRI
• KUR Kecil BRI
• KUR Mikro BRI

Our Subsidiaries

• BRI Syariah
• BRI Agro

BRI terus berkembang sejak pertama kali didirikan, fokus membantu masyarakat agar lebih mudah mengakses layanan keuangan. Dengan berbagai produk dan layanan, BRI berusaha memenuhi kebutuhan nasabah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah ada sejak 1895 dan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. BRI memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terutama yang ada di daerah-daerah kecil, agar bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan.

Seiring berjalannya waktu, BRI terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, baik di kota maupun di desa. Dengan berbagai produk dan layanan, seperti tabungan, pinjaman, dan layanan digital, BRI berusaha membuat pengelolaan keuangan jadi lebih mudah bagi siapa saja.

Mengutip dari laman resmi BRI, berikut beberapa penjelasan mengenai sejarah, profil, visi misi dan produk dari BRI yang bisa kamu ketahui.

Sejarah BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan pada 1895 di Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama awal De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden. Setelah Indonesia merdeka, BRI menjadi bank pemerintah pertama pada 1946.
Pada 1960, BRI bergabung dengan beberapa lembaga lain dan menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Lima tahun kemudian, BKTN digabung dengan Bank Indonesia dan menjadi bagian dari Bank Negara Indonesia.

Pada 1992, BRI berubah status menjadi perseroan terbatas dengan kepemilikan 100 persen milik pemerintah. Lalu pada 2003, pemerintah menjual 30 persen saham BRI dan menjadikannya perusahaan terbuka dengan nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Baca juga: Cara Mengajukan KUR BRI Secara Online

Profil BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau lebih dikenal dengan BRI, adalah bank milik negara yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Hingga akhir 2022, BRI memiliki 449 kantor cabang dan 13.863 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga memiliki kantor di luar negeri, yaitu di New York, Hong Kong, Singapura, Cayman Islands, dan Taiwan.

Visi Misi BRI

Visi

"The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion"

BRI dikenal sebagai bank terbesar di Asia Tenggara karena perannya dalam membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh semua orang, termasuk yang tinggal di daerah terpencil. Bank ini fokus menyediakan berbagai produk dan teknologi yang memudahkan siapa saja untuk mengelola keuangan mereka. BRI juga jadi pemimpin dalam mendukung ekonomi yang lebih inklusif, supaya lebih banyak orang bisa mendapatkan akses ke layanan keuangan.

Misi

- Memberikan Layanan Terbaik
- Menjalankan perbankan dengan standar tertinggi, fokus melayani usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Memberikan Pelayanan Berkualitas
- Memberikan layanan terbaik dengan fokus pada nasabah, didukung oleh tim profesional, budaya kerja yang berorientasi pada hasil, teknologi canggih, dan jaringan yang efisien, dengan manajemen yang baik.
- Bekerja Secara Efektif dan Bertanggung Jawab
- Memberikan manfaat maksimal untuk semua pihak yang terlibat, dengan tetap menjaga prinsip keuangan yang berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Baca juga: Mengenal Sejarah, Fungsi, dan Wewenang Bank Indonesia

Produk BRI

Setelah membahas profil BRI, berikutnya kita akan lihat berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank ini. BRI memiliki berbagai pilihan produk, mulai dari kartu, pinjaman komersial, hingga layanan dari anak perusahaan yang mendukung kebutuhan nasabah.

Layanan Kartu

• Kartu Kredit BRI
• Kartu Debit BRI
• Brizzi

Commercial Loan

• KKPE BRI
• Kredit Briguna BRI
• Kredit UMKM BRI
• Kupedes BRI
• Kredit Pangan BRI
• KUR BRI
• KUR TKI BRI
• KUR Kecil BRI
• KUR Mikro BRI

Our Subsidiaries

• BRI Syariah
• BRI Agro

BRI terus berkembang sejak pertama kali didirikan, fokus membantu masyarakat agar lebih mudah mengakses layanan keuangan. Dengan berbagai produk dan layanan, BRI berusaha memenuhi kebutuhan nasabah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Bagi para penggemar Dragon Ball yang tengah bermain Dragon Ball: Sparking! Zero, membuka semua episode dalam game ini adalah salah satu cara terbaik untuk menikmati cerita dan memperdalam pengalaman bermain. Salah satu episode yang paling dinanti adalah Episode Sparking Piccolo, yang memungkinkan pemain untuk merasakan aksi heroik sang Namekian.

Pada panduan kali ini, Medcom akan mengulas langkah-langkah yang perlu Sobat Medcom lakukan untuk membuka episode tersebut. Simak terus agar tidak ketinggalan cara-cara terbaik untuk mengakses dan memainkan episode ini dalam Dragon Ball: Sparking Zero!

Cara Membuka Episode Sparking Piccolo

Pada Chapter 2, yang berjudul "Piccolo Kembali ke Tempat Kelahirannya", fokus utama kamu adalah mengalahkan Frieza dengan cepat. Kecepatan dalam menyelesaikan pertarungan ini sangat penting, karena keberhasilan kamu akan membuka akses ke misi berikutnya, yaitu "Perjuangan Piccolo". Pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik agar dapat menyelesaikan tantangan ini dengan efisien dan melanjutkan petualangan Piccolo di dalam game.

Kamu hanya memiliki waktu 2 menit untuk menyelesaikan tujuan alternatif ini, yang membuat pertarungan melawan Frieza menjadi semakin menantang. Jadi, bagaimana kamu bisa mengalahkannya dalam waktu singkat?
Masuk ke mode Sparking sebelum Frieza berubah untuk memanfaatkan kekuatan ekstra. Serang dengan Explosive Breath Cannon tepat waktu untuk membuat Frieza kebingungan dan melanjutkan serangan. Saat dekat, gunakan Explosive Demon Wave untuk damage besar. Pastikan barKi kamu cukup untuk Guard, dan kuasai Super Sway serta dodging agar dapat menghindari serangan Frieza dan melancarkan balasan yang efektif.

Pada chapter 3, kamu akan dihadapkan pada pilihan penting dalam misi "Faint Unease," di mana kamu harus memutuskan apakah akan membantu Goku atau hanya menyaksikan pertarungannya melawan Android 19. Jika kamu memilih untuk membantu Goku dalam duel tersebut, kamu akan membuka Arc baru yang berjudul “A Mentor's Guidance”, yang akan membawa cerita ke arah yang berbeda dan memberikan pengalaman baru dalam permainan.

Pada chapter 3, kamu akan memiliki kesempatan untuk membuka cabang minor menuju misi dengan Android 17. Untuk mencapainya, kamu harus mengalahkan lawan dengan efisien dan cepat, tanpa membiarkan dirimu kehilangan banyak HP dalam pertarungan. Keberhasilan dalam menyelesaikan misi ini dengan cara yang tepat akan membuka jalur cerita tambahan yang melibatkan Android 17.
(Agapytus Edvaldo Sugiharto)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal mulai memproduksi emas emas batangan dari smelter di Gresik, Jawa Timur pada pekan kedua Desember 2024.

Hal itu disampaikan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam acara penandatanganan perjanjian jual beli emas antara PTFI dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Tony menuturkan PTFI telah menjalankan mandat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan membangun fasilitas precious metal refinery (PMR) di smelter di Gresik. Selain itu, perusahaan pun melakukan proses penambangan, pengolahan, hingga pemurnian emasnya terintegrasi dan terbesar didunia.

"Saya laporkan di sini bahwa PTFI sebagai bagian IUPK-nya dan bagian dari program hilirisasi pemerintah telah menyelesaikan smelter dan juga PMR dan siap produksi emas batangan. Ini akan produksi di pekan kedua Desember," ucap Tony.

Dia memerinci PMR PTFI menjadi salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun. Sementara itu, estimasi saat ini hingga akhir 2024 produksi emas adalah sebesar 0,5 ton dan pada kuartal I/2025 sebesar 4,75 ton.

Selain itu, smelter di Gresik itu juga mampu menghasilkan platinum group metals yaitu 30 kg platinum dan 375 kg paladium.

"Dan ini PMR ini adalah bukti kami serius melakukan hal ini dan kita bersama Antam terjadi kesepakatan diskusinya gak alot karenanya punya kepentingan yang sama dan bersinergi," imbuh Tony.

Lebih lanjut, Tony mengatakan sebanyak 30 ton emas batang produksi PTFI bakal diserap oleh ANTAM setiap tahunnya. Bahkan, kata dia, jika ANTAM butuh lebih dari jumlah itu, pihaknya siap menyediakan.

Menurut Tony, kerja sama PTFI dan ANTAM kian meneguhkan niat perusahaan untuk menggenjot hilirisasai guna meningkatkan nilai tambah.

"Kontraknya untuk tahapan ini 5 tahun nilainya US$12,5 miliar atau sekitar Rp200 triliun dan ini sangat membanggakan untuk kita di mana emas produksi kita dikonsumsi Antam dan bisa memberikan nilai tambah untuk industrialisasi di Indonesia," kata Tony.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama ANTAM Nico Kanter mengatakan, kerja sama ini menjadi wujud nyata dari program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang merupakan 17 program prioritas dari pemerintah.

Dia juga menyebut pembelian emas dari PTFI dapat menghemat devisa RI sebanyak ratusan triliun rupiah. Sebab, Antam bisa mengurangi impor logam mulia itu.

"Beli dari Freeport mengurangi ketergantungan pada impor tadi sudah disampaikan berapa ratusan triliun di-save sebagai devisa negara," kata Nico.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau