SETELAH bertahun-tahun menyaksikan geliat ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo, kini perhatian publik beralih kepada sosok Presiden Prabowo Subianto.

Sosok ini membawa harapan baru dan janji untuk membawa Indonesia ke tahap berikutnya, dengan misi yang tidak sekadar simbolis.

Dalam visi pemerintah yang kini diusung, tergambar cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil serta iklim investasi yang mengundang minat global.

Target ambisius diumumkan ke hadapan rakyat—Prabowo membidik pertumbuhan ekonomi hingga 7-8 persen per tahun. Sebuah target yang mengesankan dan tentunya menuntut kebijakan investasi yang terarah dan berani.

Namun, tantangan sebenarnya justru terletak pada perjalanan menuju ambisi tersebut. Pertanyaan kritis muncul: apakah langkah-langkah yang telah dipersiapkan benar-benar cukup untuk menciptakan iklim investasi yang efisien dan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih menjadi momok dalam struktur ekonomi kita?

Ataukah ini hanya sekadar retorika dan janji-janji besar yang sulit direalisasikan?

Mempertahankan konsistensi dalam kebijakan dan efisiensi dalam pelaksanaan adalah tugas berat. Apakah cita-cita ini hanya menjadi sebatas ilusi, atau Prabowo akan berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mewujudkan mimpi ekonomi Indonesia?

Kebijakan pro-investasi, apakah sudah tepat?

Pemerintah Prabowo berkomitmen menarik lebih banyak investasi asing melalui berbagai kebijakan.

Salah satu langkah yang cukup kontroversial adalah rencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Ini adalah strategi untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

Prabowo juga berencana membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara) yang dirancang seperti Temasek di Singapura.

BP Investasi Danantara akan mengelola aset-aset pemerintah untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan investasi negara.

Namun, langkah proteksionis seperti kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produsen asing, termasuk Apple, menimbulkan kekhawatiran. Ketentuan TKDN menuntut perusahaan asing menggunakan komponen dalam negeri hingga 40 persen.

Kebijakan ini memiliki sisi positif bagi industri lokal, tetapi juga dapat membatasi minat perusahaan asing untuk berinvestasi jika biaya produksi di Indonesia dinilai terlalu tinggi.

Langkah ini juga berpotensi menambah tekanan pada industri yang belum siap memenuhi standar tersebut, pada akhirnya membuat beberapa perusahaan memilih mundur dari rencana investasi.

Di sisi lain, program hilirisasi industri Prabowo, terutama di sektor mineral dan energi, berpotensi menjadi magnet investasi besar.

Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi sumber daya lokal, tapi keberhasilannya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Misalnya, tanpa infrastruktur dan birokrasi yang efisien, ambisi ini akan sulit tercapai, dan ICOR yang tinggi bisa tetap menjadi tantangan.

Tantangan terbesar dalam iklim investasi di Indonesia adalah menurunkan ICOR, yang mencerminkan efisiensi investasi.

Dengan ICOR sekitar 6,5 hingga 7,5, Indonesia menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan output ekonomi yang sama dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina atau Malaysia yang memiliki ICOR lebih rendah. Dengan kata lain, efisiensi investasi di Indonesia masih rendah.

Untuk menurunkan ICOR, reformasi birokrasi adalah langkah mutlak. Menurut laporan World Bank, proses perizinan dan regulasi yang rumit menjadi hambatan besar bagi investor.

Pemerintahan Prabowo akan perlu memangkas jalur birokrasi dan menerapkan digitalisasi layanan publik.

Dalam laporan Ease of Doing Business, Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara ASEAN dalam hal kecepatan dan kemudahan bisnis.

Pengalaman investor dalam mengurus izin usaha, seperti izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan, harus diperbaiki agar iklim investasi semakin kondusif.

Selain itu, infrastruktur Indonesia juga perlu diperkuat. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur selama dekade terakhir, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pemeliharaan dan kualitasnya.

Tanpa infrastruktur memadai, biaya logistik di Indonesia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Inilah yang membuat Indonesia kalah saing dengan negara-negara tetangga yang memiliki infrastruktur logistik yang lebih efisien dan mendukung investasi.

Realisasi atau sekadar ambisi?

Di atas kertas, berbagai kebijakan Prabowo dalam memperbaiki iklim investasi tampak menjanjikan. Namun, tantangan di lapangan, seperti birokrasi yang belum efisien, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia, membuat perjalanan menuju iklim investasi yang ideal masih panjang.

Apakah Prabowo mampu mencapai target ambisius ini dalam waktu singkat?

Keberhasilan pemerintahan Prabowo juga akan sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan stabilitas politik. Para investor, terutama investor asing, sangat memerlukan kepastian hukum dan kestabilan politik.

Gangguan politik atau perubahan kebijakan yang mendadak akan mengurangi minat investor, apalagi bagi mereka yang datang dari negara dengan ekspektasi standar tinggi dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, ada secercah harapan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi. Jika Prabowo berhasil menyeimbangkan antara kebijakan pro-investasi dan kepentingan industri dalam negeri, serta menyederhanakan regulasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami pertumbuhan investasi yang signifikan.

Penurunan ICOR dapat tercapai dengan sinergi antara sektor publik dan swasta, termasuk memperkuat kemitraan dengan perusahaan asing yang bersedia mematuhi regulasi Indonesia.

Indonesia di bawah Prabowo menghadapi tantangan besar dan tuntutan yang tak kalah besar. Kebijakan pro-investasi perlu lebih fokus pada implementasi yang konsisten dan menyeluruh agar dapat menurunkan ICOR dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi birokrasi adalah pilar-pilar utama yang harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dengan segala tantangan yang ada, prospek untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tetap ada, asalkan pemerintahan Prabowo mampu melakukan reformasi yang diperlukan.

Jika tidak, maka target ambisius 7-8 persen pertumbuhan ekonomi akan menjadi sekadar mimpi. Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah Prabowo mampu mengubah tantangan menjadi peluang dan memenuhi harapan besar rakyat Indonesia.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketahui penyebab TikTok PayLater tidak muncul. Media sosial seperti TikTok kini memiliki layanan e-commerce yang memudahkan penjual-pembeli bertransaksi secara online.

Salah satu fitur pembayaran yang sedang populer di aplikasi TikTok adalah TikTok PayLater.

TikTok PayLater adalah layanan "beli sekarang, bayar nanti" yang memungkinkan pengguna TikTok melakukan pembelian produk dan melakukan pembayaran di kemudian hari.

Layanan ini biasanya bekerja sama dengan penyedia kredit pihak ketiga, seperti Kredivo atau Akulaku, yang memberikan kredit sementara kepada pengguna sehingga mereka bisa membeli produk tanpa membayar langsung.

TikTok PayLater umumnya tersedia untuk pembelian produk di platform TikTok Shop saja.

Sehingga, pengguna memiliki beberapa opsi untuk mengatur pembayaran dengan sistem cicilan atau pembayaran penuh pada tanggal tertentu.

Fitur TikTok PayLater

Pengguna perlu memiliki akun TikTok dan bertransaksi pada TikTok Shop dengan metode pembayaran selain Paylater terlebih dulu.

• PayLater untuk belanja: Ketika sudah memilih produk yang ingin dibeli di TikTok Shop, pengguna bisa memilih metode pembayaran “PayLater” atau "Bayar Nanti" saat checkout.
• Atur Pembayaran: Pengguna bisa memilih opsi pembayaran yang tersedia, seperti pembayaran dalam 30 hari atau cicilan selama beberapa bulan.
• Pembayaran Cicilan atau Lunasan: Sesuai jadwal pembayaran, pengguna wajib membayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo agar tidak terkena denda atau bunga tambahan.

Alasan TikTok PayLater Tidak Muncul

Ada beberapa alasan mengapa opsi TikTok PayLater tidak muncul pada akun pengguna:

1. Akun Belum Memenuhi Syarat

TikTok bisa memberikan fitur PayLater hanya pada pengguna tertentu yang dianggap memenuhi syarat, seperti memiliki riwayat transaksi yang baik atau akun dengan umur tertentu.

2. Perlu Belanja Terlebih Dulu

Ada beberapa penyebab dari TikTok Paylater tidak muncul yakni karena Anda merupakan akun baru yang belum berbelanja di TIkTok Shop.

3. Versi Aplikasi atau Pembaruan

Fitur PayLater mungkin memerlukan versi aplikasi TikTok yang terbaru. Pengguna disarankan untuk memperbarui aplikasi ke versi terbaru agar semua fitur muncul.

4. Kebijakan dan Peraturan Penggunaan

Ada kemungkinan bahwa kebijakan TikTok atau penyedia kredit memberlakukan aturan tertentu, seperti batas usia atau kriteria lainnya, yang bisa membuat fitur PayLater tidak tersedia pada akun tersebut.

Saat Fitur TikTok Paylater Muncul

Bagi pengguna yang ingin mendaftar perlu ikuti panduan di bawah ini.

• Menu TikTok Paylater muncul.
• Berusia minimal 18 tahun.
• Memiliki dokumen identitas berupa KTP yang masih berlaku untuk verifikasi identitas.
• Melengkapi data pribadi seperti alamat, pendidikan, dan tempat kerja.
• Memiliki dua kontak darurat yang dapat dihubungi.

Selanjutnya, jika syarat tersebut sudah dipenuhi, Anda bisa melakukan pendaftaran PayLater TikTok dengan cara sebagai berikut.

• Buka aplikasi TikTok dan masuk ke menu Toko.
• Cari fitur TikTok PayLater.
• Klik fitur tersebut untuk mengajukan.
• Anda perlu melakukan pendaftaran akun.
• Masukkan nomor HP Anda.
• Kemudian, klik "Berikutnya".
• Verifikasi nomor handphone dengan kode yang sudah dikirimkan.
• Lakukan verifikasi identitas.
• Lakukan foto KTP dengan jelas.
• Pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar.
• Tunggu hingga konfirmasi pendaftaran berhasil.

Itulah penjelasan terkait penyebab TikTok PayLater tidak muncul yang dapat dilakukan oleh pengguna.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus dalam upaya penataan ulang tanah negara.

Hal itu diungkapkan Nusron usai menghadiri Rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin Prabowo di Istana Negara pada Rabu (6/11/2024).

"Pesannya beliau, kendalikan negara dengan baik. Kalau dari kami (ATR/BPN) concern-nya adalah menata ulang tanah negara supaya penggunaannya lebih berkeadilan, lebih mengutamakan pemerataan ekonomi tapi juga tidak menafikan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.

Tanah negara dalam hal ini di antaranya tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya, tanah telantar, tanah dari pelepasan kawasan hutan, tanah hasil dari penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta tanah negara lainnya yang mencakup ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Penataan ulang tanah negara juga sejalan dengan tujuan Reforma Agraria yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria.

Tujuan tersebut tak lain untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan jumlah pergerakan wisatawan menjadi berkah bagi asuransi umum yang memasarkan asuransi perjalanan. Salah satunya adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang mencatatkan pertumbuhan premi secara signifikan di lini asuransi perjalanan.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara mengatakan bahwa berdasarkan data Bada Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan perjalanan domestik sebesar 29,31% year on year (yoy) dan perjalanan internasional 20,93% yoy per Agustus 2024. Hal itu menurutnya menjadi peluang bagi penetrasi asuransi perjalanan.

"Secara yoy perolehan premi asuransi perjalanan yang dibukukan oleh Asuransi Jasindo mengalami pertumbuhan sebesar 239% atau senilai Rp2,8 miliar per Oktober 2024, dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp0,83 miliar," kata Diwe kepada Bisnis, dikutip Kamis (7/11/2024).

Untuk meningkatkan pertumbuhan premi asuransi perjalanan, kata Diwe, Jasindo juga mengembangkan program asuransi perjalanan dinas bagi kementerian/lembaga serta perusahaan-perusahaan pada ekosistem BUMN.

Selain itu, Jasindo juga terus menambah jumlah partnership melalui mitra digital untuk segmentasi business to business to consumer atau B2B2C.

Selain faktor perjalanan wisatawan yang meningkat, Diwe mengatakan momentum ini juga perlu didukung oleh keseluruhan ekosistem sektor pariwisata di Tanah Air seperti adanya alternatif jenis perjalanan atau wisata yang disediakan.

Diwe mencontohkan misalnya seperti wisata halal, wisata religi, promo staycation dan lain sebagainya yang mampu mendorong masyarakat untuk memiliki perlindungan dan rasa aman yang dapat disediakan oleh asuransi perjalanan.

"Namun, selain potensi yang besar, terdapat juga tantangan dalam penetrasi asuransi perjalanan khususnya di Indonesia, di mana inovasi layanan dan manfaat asuransi yang luas menjadi kunci utama dalam memenangkan pasar," pungkasnya.

NUSA DUA, investor.id–Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) siap bersinergi dengan pemerintah untuk mengatasi tantangan dari dalam negeri maupun global.  Hal itu diperlukan untuk mempertahankan sawit sebagai komoditas unggulan yang berperan strategis dalam perekonomian nasional. Tantangan industri sawit dari pasar domestik di antara lain stagnasi produksi, sedangkan dari luar negeri antara lain hambatan perdagangan

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengingatkan berbagai tantangan yang dihadapi industri sawit RI secara nasional maupun global. Tantangan dari domestik antara lain stagnasi produksi dan dari luar negeri di antaranya hambatan perdagangan. Untuk menghadapi tantangan itu, Gapki berharap pemerintah membantu mengatasinya lewat kebijakan-kebijakan yang mendukung industri sawit.

“Sawit adalah komoditas unggulan Indonesia dan berperan sangat strategis dalam perekonomian nasional. Tapi, industri sawit kini menghadapi ketidakpastian karena potensi krisis pangan dan energi, juga hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR),” kata Eddy.

Eddy mengatakan hal itu dalam sambutannya saat pembukaan The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). IPOC 2024 bertema Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty.

Gapki siap mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber pangan dan energi yang terbarukan. “Kami siap mendukung kebijakan pemerintahan baru sebagaimana digariskan dalam Asta Cita yang merupakan bagian dari visi-misi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Eddy.

Eddy menyebutkan, tantangan dalam negeri berupa produksi sawit yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir adalah akibat  lambatnya penanaman kembali (replanting) di lahan-lahan kebun para petani. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan di antaranya penguatan praktik produksi berkelanjutan, sinergi antarpemangku kepentingan industri sawit, dan memacu pelaksanaan program replanting melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Ini terutama perlu untuk mendukung program biodiesel pemerintah karena akan ditingkatkan ke B50 di 2026, tanpa mengganggu kebutuhan pangan dan ekspor,” jelas dia.

Di sisi lain, sangat perlu juga advokasi perdagangan bebas dan fair, karena setiap hambatan perdagangan akan menambah beban dan biaya bagi industri. Eddy menyebutkan, sampai Agustus 2024, produksi sawit RI mencapai 34,7 juta ton. Dalam periode yang sama, ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, lebih dari 20,1 juta ton.

Ekspor itu menyumbangkan devisa sekitar US$ 17,35 miliar bagi Indonesia. Sedangkan konsumsi domestik tercatat 15,6 juta ton. “Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Selama periode sama 2023, produksi sawit 36,2 juta ton, ekpor 21,9 juta ton, dan nilainya melebihi US$ 20,59 miliar,” kata dia.

Atasi Ketidakpastian

Ketua Panitia IPOC 2024 Mona Surya menambahan, tantangan-tantangan nasional dan global yang dihadapi industri sawit mengakibatkan ketidakpastian. Ekonomi global menghadapi sejumlah tantangan, termasuk inflasi tinggi, konflik geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah dan peraturan dagang.

“Industri sawit tidak bisa lepas dari tantangan tersebut. Kita telah mengalami volatilitas harga, produksi stagnan di negara-negara produsen, dan peraturan seperti EUDR. Peraturan nasional terus memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengembangkan industri sawit Indonesia,” jelas Mona.

Mona mengatakan, seiring perkembangan sawit, konferensi IPOC telah semakin menarik perhatian dunia sebagai forum diskusi global tentang sawit. Dengan tema Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty atau Mengambil Kesempatan di Tengah Ketidakpastian Global, IPOC ke-20 tahun ini diikuti sekitar 1.509 peserta dari 24 negara yang merupakan rekor baru peserta.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Infinix Hot 50 merupakan smartphone entry-level terbaru dari Infinix yang resmi rilis di Indonesia, Kamis (24/10/ 2024).

Infinix Hot 50 menawarkan berbagai spesifikasi menarik di kelasnya, termasuk daya tahan baterai yang lama, layar luas untuk kenyamanan menonton, dan performa cukup tangguh untuk kebutuhan harian.

Ponsel ini menyediakan dua varian 8/128 GB dengan harga Rp 1.699.000 Harga Infinix Hot 50 dan RAM 6/256 GB yang dibanderol Rp 1.799.000. Bagi Anda yang tertarik membeli Infinix Hot 50? Selengkapnya berikut ini rincian spesifikasinya.

Spesifikasi Infinix Hot 50 di Indonesia

Infinix Hot 50 memiliki dimensi 165.7 x 77.1 x 7.8 mm dengan berat smartphone ini adalah 188 gram. Infinix Hot 50 memiliki sertifikasi IP54, sehingga tahan debu dan percikan air. Layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran 6.7 inci dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan hingga 480 nits.

Infinix Hot 50 menjalankan Android 14 dengan antarmuka XOS 14.5. Ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 6300 (6 nm), ponsel ini memiliki prosesor Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55). Untuk grafis, dilengkapi dengan GPU Mali-G57 MC2, memastikan performa visual yang baik untuk gaming dan multimedia.

Infinix Hot 50 dilengkapi kamera utama ganda, terdiri dari kamera 48 MP (f/1.8, wide) serta kamera 2 MP (f/2.4) untuk efek kedalaman. Untuk selfie, tersedia kamera depan 8 MP (f/2.0, wide).

Mengenai daya Infinix Hot 50 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 18W. Sementara fitur lainnya adalah Infinix Hot 50 mendukung konektivitas Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.4, dan sistem navigasi GPS, GALILEO, GLONASS, serta BDS.

Meski tanpa NFC, ponsel ini memiliki radio FM dan port USB Type-C 2.0 dengan fitur OTG untuk menghubungkan perangkat tambahan. Ponsel ini tersedia beberapa warna yaitu Vibrant Blue, Sleek Black, Sage Green, Dreamy Purple.

Untuk lebih ringkasnya selengkapnya spesifikasi Infinix Hot 50 diringkas dalam tabel spesifikasi.

Tabel spesifikasi Infinix Hot 50 di Indonesia

Spesifikasi	Infinix Hot 50
Layar	IPS LCD, 120Hz, 480 nits, 6.7 inches,
Dimensi dan bobot	165.7 x 77.1 x 7.8 mm, 188 g
Chipset	Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
RAM dan media penyimpanan	6-8 GB/ 128 - 256 GB
Kamera depan	8 MP, f/2.0
Kamera belakang	48 MP, f/1.8
Sistem operasi	Android 14, XOS 14.5
Baterai	5.000 mAh, fast charging 18 Watt
Fitur pendukung	Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.4, dan sistem navigasi GPS, GALILEO, GLONASS, serta BDS, radio FM dan port USB Type-C 2.0
Warna	Vibrant Blue, Sleek Black, Sage Green, Dreamy Purple.
Harga	Harga Infinix Hot 50 RAM 8/128 GB: Rp 1.699.000 Harga Infinix Hot 50 RAM 6/256 GB: Rp 1.799.000

Dapatkan update berita teknologi dan gadget pilihan setiap hari. Mari bergabung di Kanal WhatsApp KompasTekno.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelenggaraan pembangunan di darah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, persoalan ruang fiskal daerah yang masih perlu diperluas.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, penyelenggaraan pembangunan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan utama. Hal itu mengurangi efektivitas atau kebermanfaatan.

"Untuk itu ada hal yang harus menjadi prioritas untuk memastikan berhasilan pembangunan daerah," ungkap Yusuf dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Kamis (7/11).

Yusuf menyebutkan, perlu adanya prioritas untuk penyelesaian pada tiga area utama. Pertama, perencanaan dan penganggaran.Hal itu karena pembangunan daerah berisiko tidak efektif karena buruknya perencanaan dan penganggaran daerah.

"Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini, karena saya sudah 10 tahun mungkin 20 tahun keliling-keliling pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ujar Yusuf.

Kedua, peningkatan ruang fiskal daerah. Ruang fiskal di daerah perlu diperluas dengan memastikan pengelolaan dan kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang optimal.

Ketiga, penguatan pengendalian kecurangan. Penguatan pengendalian keucarangan diperlukan untuk encegah bocornya fiskal daerah akibat kecurangan.

"Pengelolaan kecuringan ini kami lihatari asil pengawasan kami pengendaliaan korupsi asih kurang memadai di pemerintah aerah," ucap Yusuf.

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus memperkenalkan bisnis energi hijau di kancah internasional. Kali ini, Pertamina Patra Niaga kembali berpartisipasi pada konferensi internasional Abu Dhabi Petroleum and Conference (ADIPEC) dengan membawa Pertamina One Solution.

Dalam konferensi internasional yang digelar di Abu Dhabi National Exhibition Centre, Uni Emirat Arab, tanggal 4-7 November 2024 ini, Pertamina Patra Niaga bergabung bersama Indonesia Pavilion yang merupakan inisiasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) untuk mempromosikan kehandalan layanan dan produk energi dari perusahaan migas Indonesia.

"Keterlibatan Pertamina Patra Niaga pada ADIPEC 2024 merupakan bagian dari upaya ekspansi bisnis downstream kami di pasar global dan mengenalkan ekosistem biofuel yang telah kami siapkan untuk percepatan Net Zero Emission 2060," ungkap Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam keterangan pers, Kamis (7/11/2024).

Mengusung tema "Unite for Accelerated Energy Progress" ADIPEC merupakan eksibisi tahunan yang diselenggarakan di Abu Dhabi sebagai platform bagi lebih dari 2.200 perusahaan energi dunia, pavilion 30 negara, hingga ribuan pakar industri dan profesional untuk bertemu dan berdiskusi membahas transisi energi, dekarbonisasi, dan peluang dalam sektor energi.

Dalam ajang ini, Pertamina Patra Niaga menjajaki peluang bisnis layanan logistik, pengelolaan limbah, produk aviasi, produk biofuel industri dan produk penunjang kegiatan hulu migas lainnya.

"Forum ini merupakan kegiatan yang sangat baik bagi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga. Kami bersama dengan seluruh tim di bawah koordinasi SKK migas membuat aktivitas pengenalan kegiatan upstream, LNG operation dan production activity di Indonesia, sehingga peran kami tentunya membantu dan juga mendukung pemerintah dalam memperkenalkan industri upstream dan LNG untuk bisa meningkatkan daya tarik internasional ke Indonesia," jelas Riva.

Selain mengikuti forum dan mempresentasikan bisnis hilir energi, agenda pertemuan lainnya adalah melakukan penjajakan kerja sama dan potensi bisnis bersama beberapa perusahaan migas nasional milik Abu Dhabi (ADNOC) membahas kemungkinan kerja sama penyediaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di pasar timur tengah untuk mengukuhkan peran Pertamina Patra Niaga sebagai pemimpin pasar aviasi di Asia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengupayakan agar Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) tak mengalami server "down" saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan, upaya tersebut juga mencakup agar Sirekap bisa aman dari serangan digital yang pernah terjadi pada Pemilu 2024.

"Waktu pemilu 2024 alhamdulillah memang ada serangan begitu ya, tetapi tentu kita akan berupaya dan kita dibantu oleh banyak orang, banyak pihak, banyak instansi terutama BSSN dan kepolisian dalam hal ini," ujarnya saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Kamis (7/11/2024).

Betty mengatakan, KPU belajar dari pengalaman Pemilu 2024 sehingga pelibatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan dioptimalkan.

KPU meminta BSSN mengecek beberapa kejadian, termasuk mencoba kerja Sirekap versi terbaru saat ini.

"Jadi pengalaman pemilu 2024, terutama BSSN untuk ngecek beberapa kejadian tapi secara server sih kemarin upload-nya alhamdulillah sangat baik, upload dan download-nya," ucap Betty.

Betty mengeklaim, Sirekap versi terbaru juga akan bekerja lebih akurat, bukan saja aman dari serangan.

"Jadi yang sekarang berdasarkan hasil uji coba di beberapa tempat, di awal kemudian beberapa kali itu tingkat presisinya semakin membaik begitu," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, KPU akan menggunakan Sirekap Mobile pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Betty menuturkan, ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada Pemilu 2024.

Misalnya, ada formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web.

Kemudian ada pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru mengenai kedudukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024.

Lewat aturan ini, Prabowo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah naungan Kemenkeu.

"DJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri," bunyi Pasal 20 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Dalam hal ini, DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, perpres ini juga menegaskan posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang masih berada di bawah naungan Kemenkeu sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) beleid tersebut.

Direktorat ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang diketahui, Prabowo memang berkeinginan untuk memecah Kementerin Keuangan dan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, hingga saat ini tampaknya badan baru tersebut tidak akan terbentuk dalam waktu dekat seiring dengan terbitnya perpres ini.

KOMPAS.com - Timnas Futsal Indonesia siap bertanding melawan Thailand dalam babak semi final ASEAN Futsal Championship 2024 atau Piala AFF Futsal 2024.

Pertandingan Timnas Futsal Indonesia vs Thailand akan digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Jumat (8/11/2024).

Setelah menjalani perjalanan yang penuh tantangan di fase grup, Timnas Futsal Indonesia berhasil menunjukkan performa impresif dan kini bersiap menghadapi pertandingan penting melawan tuan rumah Thailand, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan dominan di futsal Asia Tenggara.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menyatakan bahwa tim sudah melakukan persiapan matang menjelang laga krusial ini.

“Kami menjalani tiga pertandingan berturut-turut, jadi kami harus menjaga kesehatan para pemain kami. Mereka harus dalam kondisi terbaik. Kemarin, kartu kuning, beberapa pemain bermain lebih banyak dari biasanya. Dan kami juga memiliki beberapa pemain yang mengalami cedera ringan. Namun hari ini kami menjalani latihan dan beberapa sesi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Thailand,” ujar Hector Souto.

Semangat juang dan mental tangguh ditunjukkan oleh seluruh pemain Timnas Futsal Indonesia, yang bertekad untuk melangkah ke final dan meraih hasil terbaik di ajang bergengsi ini.

Di sisi lain, Thailand sebagai tuan rumah diprediksi akan memberikan perlawanan sengit.

Pelatih Thailand, Miguel Rodrigo, mengungkapkan bahwa persiapan timnya jelang pertandingan melawan Indonesia lebih berfokus pada pemulihan fisik pemain.

“Persiapannya hanyalah istirahat yang cukup. Anda tahu, hari ini kami tidak mengadakan pelatihan apa pun. Dalam dua hari terakhir kami memainkan pertandingan yang sangat sulit melawan Malaysia dan Vietnam. Jadi persiapan terbaik bagi kami adalah dengan istirahat yang cukup,” ujar Miguel Rodrigo.

Dengan persiapan yang lebih mengutamakan pemulihan tubuh, Thailand tetap siap untuk tampil dengan kekuatan terbaiknya dan memberikan perlawanan sengit bagi Indonesia.

Pertandingan ini dipastikan akan menjadi laga yang sangat menarik bagi pecinta futsal di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk kembali menorehkan prestasi gemilang di ajang ASEAN Futsal Championship.

Bisnis.com, JAKARTA — Total nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo bertambah triliunan setelah Donald Trump memenangkan Pilpres AS 2024.

Nahkoda MNC Group itu menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Forbes mencatat Hary Tanoe menempati posisi ke-39 daftar orang terkaya di Indonesia pada 2022.