Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, yang diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan pasar modal yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya.

Pria asal Makassar ini terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin OJKZ

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan pihaknya memerintahkan Ahmad Rafif Raya untuk menghentikan kegiatannya dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

“Bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak,” ungkap Hudiyanto dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Satgas PASTI juga memerintahkan Ahmad Rafif Raya untuk bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut.

“Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024,” kata Hudiyanto.

Sejalan dengan itu, Satgas PASTI merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

OJK juga akan menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

“OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Hudiyanto.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, bekerja sama dengan Uquid untuk menghadirkan opsi pembayaran kripto baru bagi warga Filipina. Sekarang, warga Filipina bisa membayar kontribusi Social Security System (SSS) mereka menggunakan Tether (USDT) di blockchain The Open Network.

Social Security System di Filipina adalah program asuransi sosial yang dikelola oleh negara. Program ini melayani pekerja di sektor formal, informal, dan swasta, dan bertujuan untuk membantu warga negara di masa-masa sulit. Program ini terdiri dari dua bagian utama, jaminan sosial dan kompensasi karyawan.

Kemitraan ini memperlihatkan bagaimana stablecoin seperti USDT dan teknologi kripto bisa membuat hidup sehari-hari lebih mudah, nyaman, dan transparan. dengan menggunakan platform terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain.

CEO Indodax, Oscar Darmawan, mengatakan perkembangan ini sebagai langkah Tether untuk memperkenalkan pembayaran USDT bagi kontribusi jaminan sosial di Filipina merupakan tonggak penting dalam adopsi stablecoin.

"Hal Ini menunjukkan bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan sebagai pembayaran yang sah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Harapannya, bisa membuka peluang bagi negara-negara lain untuk mengadopsi teknologi kripto untuk beragam kebutuhan," ujarnya dalam keterangannya,Jumat (5/7).

Oscar menambahkan bahwa engan semakin banyaknya negara yang mulai mengadopsi teknologi blockchain, maka bisa dikatakan bahwa peran blockchain semakin nyata dalam kehidupan kita, seperti di INdodax sendiri, blockchain dapat membantu dalam inklusi keuangan dan dalam kehidupan sehari-hari.

"Di Idodax, kami berkomitmen untuk mendukung inovasi semacam ini yang mendorong inklusi keuangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Adopsi mata aset kripto, terutama stablecoin, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain digunakan sebagai alat pertukaran di bursa terpusat, stablecoin kini menjadi sumber likuiditas utama di pasar terpusat dan terdesentralisasi.

Platform pembayaran seperti PayPal telah memperkenalkan stablecoin mereka sendiri, PayPal USD (PYUSD), sementara Ripple berencana meluncurkan stablecoinnya pada awal 2025 untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

“Hal ini tidak hanya membantu memudahkan pembayaran bagi warga Filipina, tetapi juga menyoroti pentingnya kemitraan antara perusahaan teknologi dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Dengan adopsi yang semakin luas, diharapkan lebih nyak negara akan melihat manfaat dari penggunaan stablecoin dalam system keuangan mereka," tambah OScar.

Terjadinya kemajuan ini menandakan bahwa perkembangan asset kripto terus berjalan. Karena itu Indodax menyeidakan platform Indodax Academy yang dapat digunakan sebagai media belajar mengenai kripto dari nol hingga mahir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, sejumlah pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) seharusnya ditetapkan sebagai tersangka suap.

Pernyataan itu mereka sampaikan ketika membacakan pleidoi atau nota pembelaan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi SYL di lingkungan Kementan.

Menurut pengacara SYL, para pejabat itu tidak terpaksa memberikan uang dan barang-barang kepada SYL.

"Karena pejabat Kementerian Pertanian RI memiliki kepentingan pribadi untuk mempertahankan jabatannya," kata kengacara SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Pengacara SYL mengatakan, berdasarkan persidangan, pemberian itu berdasar pada niat batin pelaku perbuatan pidana atau "mens rea" agar mereka tetap menduduki jabatannya di Kementan.

Menurut pengacara, dalam kondisi pemberian tersebut sangat jelas terdapat "meeting of mind" atau kesamaan kehendak antara pejabat Kementan selaku pemberi dan SYL selaku penerima.

Karena itu, menurut mereka, konstruksi kasus SYL seharusnya menyangkut Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 12 huruf a, b, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait suap.

"Pemberian suap dalam hal ini para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian dapat dilakukan pemeriksaan dan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dasar Pasal 5 Ayat 2, Pasal 13 Undang-Undang Tipikor," ujar pengacara.

Namun, dalam kasus ini Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan konstruksi kasus pemerasan.

Padahal, berdasarkan keterangan ahli Agus Surono yang dihadirkan di muka sidang, keberadaan "meeting of mind" bisa menggeser konstruksi hukum.

"Konsekuensi adanya meeting of mind antara pemberian dan penerimaan tersebut dapat menggeser konstruksi tindak pidana," tutur pengacara.

Dalam persidangan, salah satu mantan bawahan SYL, eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono mengaku mengikuti perintah SYL untuk mengumpulkan uang hasil memeras.

Kasdi yang juga menjadi terdakwa di kasus ini, mengaku melakukan hal itu karena takut kehilangan jabatannya.

"Takut kehilangan jabatan,” kata Kasdi saat menjawab pertanyaan hakim, Rabu (19/6/2024).

Sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Selain pidana badan, eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana enam bulan kurungan.

SYL turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sebesar Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

Jaksa KPK menilai SYL terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pembubaran dana pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Adapun hal itu tertuang dalam surat keputusan nomor KEP-51/D.05/2024 per 19 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Mengutip dalam surat Jumat (5/7), OJK menyebut pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia yang beralamat di Mampang, Jakarta Selatan, terhitung efektif sejak 31 Desember 2023.

OJK juga menerangkan pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia. Selanjutnya, Keputusan Nomor KEP-51/D.05/2024 per 19 Juni 2024, juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Adapun Tim Likuidasi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, terdiri dari Emmi Mintarsih sebagai Ketua. Selain itu, Like Rachmawati sebagai Anggota, Dwi Usmanto sebagai Anggota, Trihatma Satoto sebagai Anggota, Sofyan Effendi sebagai Anggota, Bastian Octa Frianto sebagai Anggota, dan Ali Akbar Marasabessy sebagai Anggota.

OJK menyebut Tim Likuidasi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

JAKARTA, investor.id – PT Sinarmas Asset Management (Sinarmas Asset Management) melaporkan hasil gebrakan dengan menjadi manajer investasi pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan perusahaan artificial intelligence (AI) dari Kanada.

Salah satu reksa dana saham yang dikelola Sinarmas Asset Management yang dikolaborasikan dengan penggunaan AI yakni ‘Reksa Dana Danamas Saham’ diklaim mampu memberikan tingkat return aktual yang tinggi, yaitu sebesar 20,40% pada Mei 2024 secara year on year (yoy). Return itu diperoleh di tengah pelemahan indeks LQ45 sebesar -8,24% dan IDX30 -12,61%.

Selain itu, jika dilakukan backtesting yang lebih panjang, performa return yang dihasilkan dari tanggal 31 Desember 2012 hingga tanggal 21 Juni 2024 adalah sebesar 997,6%, jauh mengalahkan Indeks LQ45 yang hanya sebesar 17,9%. Jika disetahunkan (annualized), return dari model AI ini mencapai 23%, sedangkan return LQ45 yang disetahunkan hanya 1,4%.

Dari 1.335 prediksi yang dilakukan oleh AI dalam model ini, perseroan menemukan bahwa sebanyak 687 prediksi terbukti akurat. Dengan rasio akurasi prediksi sebesar 51,4%, model AI ini mampu menghasilkan return yang optimal.

Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management, Genta Wira Anjalu menyatakan, pihaknya sedang mendaftarkan teknik penggunaan AI dan “secret sauce” terkait pengelolaan investasi, yang disebut sebagai Simas Quantamental (kolaborasi manusia dan mesin). Saat ini perusahaan sedang dalam proses pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk teknik-teknik atau formula-formula investasi yang ketika diproses oleh teknologi AI, yang telah terbukti menghasilkan return yang baik dengan tingkat resiko yang terukur.

“Kami berharap dalam waktu dekat hal ini akan segera selesai dilaksanakan (pendaftaran HAKI). Selain itu, saya juga melihat potensi penggunaan AI dalam pengelolaan reksa dana lainnya seperti reksa dana pendapatan tetap untuk mencetak return maksimal,” beber Genta dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Dia bilang, langkah investasi Sinarmas Asset Management yang bekerjasama dengan perusahaan pencipta AI diharapkan menjadi terobosan menarik bagi industri secara keseluruhan, serta menciptakan catatan kinerja yang baik. “Meskipun biaya investasi teknologi AI cukup tinggi, kami meyakini hasilnya sangat sebanding,” imbuh Genta.

Menurut dia, di sejumlah negara maju, sebagian besar manajer investasi pun telah mengadopsi penggunaan AI. Sementara itu di dalam negeri, penggunaan AI pada produk investasi khususnya reksa dana masih belum familiar mengingat mahalnya investasi pada teknologi AI. Tapi pihaknya yakin bahwa Quantamental Fund Manager menjadi era baru dan masa depan investasi di Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Oleh Yusuf Wibisono *)

Rencana spin-off BTN Syariah memasuki babak baru. Setelah membatalkan rencana awal akuisisi BTN Syariah oleh BSI, pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan spin-off UUS (Unit Usaha Syariah) BTN menjadi BUS (Bank Umum Syariah), dengan membidik Bank Muamalat untuk diakuisisi oleh BTN. Terkini, BTN dikabarkan mengalihkan target akuisisinya ke Bank Victoria Syariah.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri di tengah berbagai tantangan.

Meskipun industri TPT menghadapi tantangan seperti pelemahan rupiah, daya beli masyarakat yang lemah, dan regulasi yang kurang probisnis, Kemenperin optimis industri ini dapat kembali bangkit.

Pada triwulan I tahun 2024, industri TPT memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan menyumbang 5,84% PDB sektor manufaktur dan menghasilkan ekspor senilai US$ 11,6 miliar dengan surplus US$ 3,2 miliar.

Selain itu, industri TPT juga menjadi sektor padat karya yang menyerap lebih dari 3,98 juta tenaga kerja, atau 19,47% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur pada tahun 2023.

Menyadari pentingnya tenaga kerja terampil untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri TPT, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menyelenggarakan Diklat 3in1.

Diklat ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan industri TPT. Salah satu BDI yang menyelenggarakan Diklat 3in1 adalah BDI Jakarta, yang telah bekerja sama dengan PT Globalindo Intimates, produsen pakaian dalam wanita ternama.

“Diklat ini diharapkan dapat membantu para peserta untuk mendapatkan pekerjaan di industri TPT dan meningkatkan produktivitas industri,” ujar Kepala BPSDMI Kemenperin, Masrokhan.

PT Globalindo Intimates sendiri telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kompetensi karyawannya dengan berpartisipasi aktif dalam Diklat 3in1.

Pada angkatan VI Diklat Operator Sewing, perusahaan ini menerima 50 peserta dari masyarakat sekitar.

“Diklat ini merupakan bagian dari komitmen PT Globalindo untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawannya,” ujar Kepala BDI Jakarta, Ali Khomaini.

Kemenperin mengajak seluruh pelaku industri untuk bersama-sama berkomitmen dalam upaya pengembangan SDM industri yang unggul.

“Menyambut era bonus demografi, diklat ini menjadi semakin penting untuk menyiapkan SDM yang terampil dan kompeten,” jelas Masrokhan.

Direktur Operasional (COO) PT. Globalindo Intimates Teti Yani Hartono menyampaikan harapannya agar industri tekstil di Indonesia dapat kembali bangkit dan berkembang.

Perusahaan ini juga berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekspor.

“Kami terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi karyawannya melalui berbagai program pelatihan seperti Diklat ini,” imbuhnya.

London: Perdana Menteri baru Inggris, Keir Starmer berjanji untuk 'membangun' kembali negara tersebut satu per satu. Ia menyampaikannya dalam pidato pertamanya di Downing Street 10.

"Kami akan membangun kembali 'peluang infrastruktur negara ini, bata demi bata" katanya, Jumat, 5 Juli 2024.

Dalam pidatonya, Starmer mengatakan, pemerintahnya akan berjuang agar masyarakat Inggris percaya lagi kepada pemerintah. Janji ini ia sampaikan karena banyak masyarakat Inggris yang mengalami krisis kepercayaan kepada pemerintah.
"Saat saya bertanya kepada masyarakat, apakah mereka yakin Inggris akan lebih baik bagi anak-anak mereka, banyak yang menjawab tidak," ucap Starmer.

"Kami akan berjuang, pemerintahan ini akan berjuang sampai Anda percaya lagi," tegasnya.

Ia mengatakan, pemerintahannya tidak akan terbebani oleh doktrin.

Starmer berjanji untuk memulai periode "pembaruan nasional" di Inggris, setelah partai oposisi Partai Buruh mengalahkan Partai Konservatif yang berkuasa dalam pemilihan umum.

Partai Buruh Inggris meraih kekuasaan setelah memenangkan pemilihan umum di negara itu, melampaui ambang batas 326 kursi untuk meraih mayoritas di House of Commons.

Keir menjadi perdana menteri Inggris yang baru menggantikan pendahulunya, Rishi Sunak. Sementara itu, Sunak mengakui kekalahannya dalam pemilu tersebut dan mengatakan akan bertanggung jawab.

Baca juga: Starmer: Sekarang Saatnya untuk Mewujudkan Janji untuk Publik

(FJR)

KOMPAS.com - Cara top up e money Mandiri bisa dilakukan melalui aplikasi Livin' by Mandiri yang akan dibahas dalam artikel ini.

E money Mandiri adalah alat pembayaran berupa kartu uang elektronik dan/atau bentuk lainnya yang diterbitkan oleh Bank Mandiri atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu.

E money bisa dipakai untuk berbagai transaksi seperti membayar tarif tol, parkir, hingga belanja retail.

Dikutip dari laman resmi Bank Mandiri, e money tidak mempunyai batasan masa berlaku dan tidak terdapat nilai minimum transaksi.

Saldo maksimal e money Mandiri sebesar Rp 2 juta per kartu, dengan akumulasi nilai maksimum top up per bulan sebesar Rp 20 juta.

Lantas, bagaimana cara top up e money Mandiri melalui aplikasi Livin' by Mandiri?

Cara top up e money Mandiri via Livin'

Lebih lanjut, cara top up e money Mandiri secara online melalui aplikasi Livin' by Mandiri sebagai berikut:

• Buka aplikasi Livin' by Mandiri dan login
• Pilih e-money, lalu aktifkan NFC pada device Anda
• Tempel dan tahan kartu e money Mandiri di belakang handphone, tunggu sampai kartu e money berhasil terbaca
• Masukkan nominal yang akan di top up, klik Lanjutkan, lalu klik Lanjut Top Up
• Tempel dan tahan kartu e money di belakang handphone untuk melakukan update saldo
• Tap Selesai setelah pembaruan saldo berhasil.

Sebagai informasi, pengisian saldo e money Mandiri juga bisa dilakukan di kantor cabang, ATM Mandiri, toko retail, marketplace, vending machine, hingga aplikasi uang elektronik.

Demikian ulasan mengenai cara top up e money Mandiri melalui aplikasi Livin' by Mandiri.

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tahunnya, pada 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Namun hal ini ternyata berbeda dengan sejarah pendirian Bank Indonesia (BI) yang dirayakan tiap 1 Juli. Lalu bagaimana kebenarannya?

Usut punya usut, Hari Bank Indonesia yang dirayakan pada 5 Juli ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI). Dilansir dari laman resminya, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut BNI) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946.

Pada perkembangannya, diterbitkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968 yang membuat BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946” dan statusnya berubah menjadi Bank umum milik negara. Sementara itu, hari jadi atau perayaan ulang tahun milik Bank sentral Indonesia BI dimulai sejarahnya sejak 1 Juli 1953.

Sejarah Pendirian Bank Indonesia

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, pada 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB.

Selanjutnya, pada 1 Juli 1953 Pemerintah RI menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922 dan sejak saat itu Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Berdasarkan UU No.11 Tahun 1953, tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit.

Pada perkembangannya, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit I. Pada 1999, pemerintah juga menerbitkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan BI sebagai Bank Sentral yang bersifat independen.

DPR RI kemudian mengesahkan UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI.

Beberapa tahun setelahnya, DPR kembali mengesahkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tahunnya, pada 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Namun hal ini ternyata berbeda dengan sejarah pendirian Bank Indonesia (BI) yang dirayakan tiap 1 Juli. Lalu bagaimana kebenarannya?

Usut punya usut, Hari Bank Indonesia yang dirayakan pada 5 Juli ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI). Dilansir dari laman resminya, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut BNI) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946.

Pada perkembangannya, diterbitkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968 yang membuat BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946” dan statusnya berubah menjadi Bank umum milik negara. Sementara itu, hari jadi atau perayaan ulang tahun milik Bank sentral Indonesia BI dimulai sejarahnya sejak 1 Juli 1953.

Sejarah Pendirian Bank Indonesia

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, pada 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB.

Selanjutnya, pada 1 Juli 1953 Pemerintah RI menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922 dan sejak saat itu Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Berdasarkan UU No.11 Tahun 1953, tugas BI tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit.

Pada perkembangannya, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status BI sebagai BNI Unit I. Pada 1999, pemerintah juga menerbitkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menetapkan BI sebagai Bank Sentral yang bersifat independen.

DPR RI kemudian mengesahkan UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI.

Beberapa tahun setelahnya, DPR kembali mengesahkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Beberapa ekonom menjelaskan beberapa faktor yang bisa menarik investor asing atau orang kaya agar menarik uangnya di Family Office yang hendak dibentuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faktor tersebut akan menentukan keberlanjutan investasi para orang kaya itu di Indonesia.

Esther Sri Astuti selaku Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan ada tiga kunci untuk menarik investasi melalui family office. Yang pertama adalah jaminan kerahasiaan dan keamanan data bahwa uang mereka betul-betul aman ditaruh di Indonesia.

Dengan kata lain, apabila Indonesia tetap ngotot membentuk family wealth planning, maka harus ada jaminan bahwa uang mereka aman seperti di Liechtenstein dan Swiss. Dua negara tersebut dikenal sebagai surga penyimpanan uang lantaran keamanan dan kerahasiaannya terjamin aman. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan Indonesia yang saat ini berjibaku dengan masalah kebocoran data pribadi usai Pusat Data Nasional (PDN) diretas. Alhasil, hal tersebut bisa menjadi kendala serius dalam pembentukan family office di Indonesia.

"Sehingga, pemerintah harus punya regulasi yang jelas. Supaya tidak ada kekhawatiran investor bahwa dana mereka akan hilang ataupun rugi," kata Esther dalam keterangan yang diterima Warta Ekonomi, Jumat (5/7/2024).

Selain masalah keamanan data, faktor lainnya yang harus diperhatikan dalam pendirian family office adalah kepastian return yang menguntungkan bagi investor secara jangka panjang. hal tersebut ironisnya dibarengi dengan biaya operasional yang murah.

Bisnis Berbasis Kepercayaan

Dalam keterangan yang sama, pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Intitute, Piter Abdullah, menjelaskan bahwa skema investasi family office merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan. Maka dari itu, pemerintah wajib fokus dalam membangun kepasitas agar bisa meningkatkan minat investasi di skema pengelolaan dana berbasis keluarga. Caranya adalah dengan membuktikan rekam jejak pengelolaan keuangan dengan total anggaran hingga ratusan triliun.

"Buktikan dulu bahwasanya orang Indonesia bisa seprofesional para pengelola dana di luar negeri," katanya.

Produk Keuangan yang Variatif

Untuk menarik investasi di family office, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, mengatakan perlu pendalaman produk keuangan yang variatif.

"Produk yang dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan itu sangat variatif, jadi produknya dispesifikasikan dengan kebutuhan si family office," ucap Bhima.