Jakarta:Afgan secara resmi memulai Sonder Asia Tour 2024 dengan Seoul, Korea sebagai pemberhentian pertama.

Konser ini menandai awal tur mengesankan dengan dihadiri oleh 300 lebih penonton yang digelar di ASSA Performing Art Hall, Magog Jungang 8-ro 3-gil, Gangseo-gu, Seoul pada 29 Juni 2024.

Penampilan Afgan yang memukau di atas panggung menambah spektakuler suasana konser, terutama dengan kejutan penampilan dari salah satu anggota grup K-Pop populer Secret Number, Dita Karang.
Dita membawakan duet dari single hit terbarunya "Escape" yang sukses membuat para penontonnya terpukau dan kagum. Selain Dita Karang, beberapa tokoh industri hiburan juga hadir untuk melengkapi malam penuh musik tersebut.

baca juga: Syuting Tanpa Izin, Dita Karang hingga Hyoyoen SNSD Ditahan di Bali

Dalam konser ini, Afgan membawakan setlist berisi 12 lagu, termasuk lagu-lagu dari EP barunya "Sonder," serta hits dari album terkenalnya "Wallflower." Afgan secara mengejutkan juga tampil dengan cover spesial lagu ballad Korea "Eyes, Nose, Lips," sebagai rasa hormatnya kepada para fans di Korea.

Selain itu, Afgan berhasil membangun koneksi yang mendalam dengan para fans melalui lirik-lirik lagu yang liris dan menyentuh hati. Bahkan, beberapa fans asal Korea mengaku lagu-lagu Afgan bisa menjadi media untuk belajar Bahasa Indonesia.

Tentunya Afgan yang mengetahui hal tersebut merasa senang karena lagu-lagunya bisa dijadikan sumber pembelajaran.

“Mereka mengatakan bahwa mereka belajar bahasa Indonesia melalui lagu-lagu saya. Mendengar hal itu sangat menyentuh hati saya,” terang Afgan kepada awak media di Korea Selatan.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan impor cukup merugikan para pelaku usaha ritel. Kinerja industri ritel pun terancam makin lesu akibat ketidakpastian kebijakan tersebut.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, sejak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023 diberlakukan mulai 10 Maret 2024, banyak importir barang-barang merek global yang kesulitan melakukan impor karena harus mengurus dokumen pertimbangan teknis (Pertek).

Proses pengajuan Pertek berlangsung lama karena banyak syarat yang ternyata tidak sesuai dengan konteks di industri ritel, seperti berkaitan dengan lisensi hingga penyewaan gudang.

"Kami mendukung Pertek, tapi minta waktu lebih untuk memenuhi persyaratan Pertek tersebut," kata Budihardjo dalam diskusi media, Jumat (5/7).

Akibatnya, sudah tiga bulan terakhir para peritel barang merek global sulit memenuhi pasokan di pasar domestik. Jika terus dibiarkan, konsumen barang branded yang notabene berasal dari kalangan atas akan memilih berbelanja di luar negeri. Hal ini justru membuka celah baru yakni menjamurnya bisnis jasa titip.

Meski beleid impor sudah direvisi hingga tiga kali, kondisi di industri ritel tidak banyak berubah. Para peritel justru menganggap pemerintah gagal memahami masalah importasi yang sesungguhnya. Bahkan, ada kesan pemerintah memukul rata aktivitas impor yang dibatasi.

"Di sisi lain, impor ilegal hampir tak tersentuh oleh pemerintah," cetus Budihardjo.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia Suryamin Halim turut menyesalkan kebijakan impor pemerintah yang menyulitkan peritel barang branded yang sudah jelas resmi dan membayar berbagai jenis pajak.

Padahal, para peritel merek global melakukan impor karena mayoritas produk mereka berstatus barang mewah yang tidak diproduksi di Indonesia dan tidak dijual di pasar tradisional.

Segmentasi konsumennya juga berbeda, sehingga produk merek global tidak diposisikan menjadi pesaing bagi produk lokal.

Lebih lanjut, Apregindo juga merasa diperlakukan tidak adil karena faktanya banyak produk impor ilegal seperti pakaian jadi dan alas kaki yang mudah ditemukan di pasar maupun e-commerce.

Produk ilegal ini dihargai sangat murah. Suryamin memberi contoh, satu set pakaian dewasa hasil impor ilegal bisa dibeli dengan harga Rp 140.000 atau bahkan lebih murah dari itu.

Di sisi lain, pakaian dewasa produksi lokal dengan lisensi merek global ada yang dihargai sekitar Rp 300.000, karena ada biaya sertifikat SNI hingga royalti ke pemilik merek.

"Bisa jadi global brand yang punya pabrik di sini akan pindah kalau banyak barang ilegal," ujar Suryamin dalam acara yang sama, Jumat (5/7).

Pusat Belanja Sepi

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaya menambahkan, ketidakpastian kebijakan impor tentu merugikan pusat perbelanjaan, baik untuk segmen kelas atas maupun menengah ke bawah.

Mal kelas atas yang populasinya sekitar 5% di Indonesia terancam sepi karena peritel merek global kesulitan memenuhi stok barangnya.

Setali tiga uang, mal kelas menengah ke bawah dengan populasi 65% di Tanah Air juga bakal sepi karena para peritel di sana kalah saing dengan produk impor ilegal.

Para peritel di masing-masing mal pun terancam menutup gerainya dan kesulitan berekspansi.

"Ada potensi stagnansi pertumbuhan industri ritel di Indonesia," imbuh dia, Jumat (5/7).

APPBI sempat memproyeksikan rata-rata tingkat okupansi pusat perbelanjaan di Indonesia berada di level 90% pada 2024 atau menyamai capaian sebelum pandemi Covid-19.

Namun, akibat polemik kebijakan impor, target rata-rata tingkat okupansi pusat perbelanjaan nasional direvisi menjadi hanya 80% tahun ini. Target ini pun cukup sulit dipenuhi karena momentum high season tinggal tersisa libur natal dan tahun baru (nataru) saja.

Sementara itu, Budiharjo mendesak pemerintah agar lebih serius memberantas dan mengurangi pasar bagi produk-produk impor ilegal, karena hal itu jelas sangat merugikan para peritel resmi yang sudah mematuhi seluruh aturan dan prosedur pemerintah.

"Selama produk ilegal dibiarkan, rencana seperti revisi aturan impor ataupun kenaikan bea masuk berkali-kali lipat tidak akan menjadi solusi yang tepat sasaran," pungkas dia.

JAKARTA, investor.id – Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) Hari Tjahjanto telah mendistribusikan nama-nama pegawai di kementerian/lembaga yang terlibat aktivitas judi online (judol). Nama-nama tersebut diserahkan karena ada permintaan dari kementerian/lembaga.

Hadi yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini, juga menyerahkan nama-nama tersebut kepada pemerintah daerah (pemda).

"Langsung kami tanda tangani, kami serahkan, karena banyak permintaan dari kementerian/lembaga. Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah kita berikan," ujar Menko Polhukam Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Satgas Judi Online juga telah menyerahkan sejumlah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK ke penyidik Bareskrim Polri. Hadi menyebut, pihak penyidik memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut.

Apabila setelah diumumkan, tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka sesuai dengan keputusan pengadilan uang akan diamankan. Satgas Judi Online serius dalam mengatasi permasalahan ini berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

"Kita akan berkirim kepada penyidik di Bareskrim, belum semuanya namun terus dikerjakan dan langsung diserahkan kepada penyidik Bareskrim. Kita serius untuk menangani judi online ini, termasuk kaitannya dengan pinjol karena banyak korban pinjol kalah judol," terang Hadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Rayong (ANTARA) - Produsen mobil China BYD membuka pabriknya di Thailand pada Kamis (4/7), di saat kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) kedelapan juta dari perusahaan itu meluncur dari lini perakitan pabrik, menandai tonggak sejarah dalam ekspansi perusahaan itu di luar negeri.

Terletak di sebelah timur Provinsi Rayong, pabrik BYD di Thailand selesai dibangun hanya dalam waktu 16 bulan. Dengan kapasitas produksi tahunan sebanyak 150.000 unit kendaraan, operasi pembuatan mobil pabrik tersebut meliputi pengecapan, pengecatan, pengelasan, perakitan akhir, dan produksi komponen mobil.

Sebagai produsen mobil terkemuka dunia dan pelopor dalam industri EV China, investasi BYD di Thailand, bersama dengan teknologi produksinya yang canggih, akan mendorong pengembangan industri EV di Thailand dan di seluruh kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menurut Menteri Perindustrian Thailand Pimphattra Wichaikul.

Thailand telah lama menjadi basis produksi mobil utama di ASEAN. Di bawah upaya promosi investasi pemerintah, negara itu menargetkan produksi EV untuk 30 persen dari total kendaraan di negara tersebut per 2030.

Wang Chuanfu, chairman sekaligus CEO BYD, mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan Thailand dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut menargetkan peluncuran lebih banyak model mobil listrik murni dan plug-in hybrid di Thailand sambil mempromosikan peningkatan rantai industri mobil negara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas berpendapat bahwa untuk mengontrol kepadatan kendaraan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih baik menggalakkan aturan kepemilikan garasi daripada pembatasan usia kendaraan.

Hal tersebut dikarenakan kebijakan kepemilikan garasi lebih terukur dan mudah diterapkan. Sementara pembatasan usia kendaraan harus menunggu studi serta pembentukan keselarasan antar Kementerian atau Lembaga.

"Galakkan lagi saja Peraturan Pemprov DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 soal kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan, ini jelas lebih terukur dan tepat sasaran dibandingkan harus buat regulasi baru lagi," katanya kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Penegasan aturan ini, lanjut Tyas, harus mencapai tingkat RT, RW, dan Kelurahan. Jangan hanya terpusat saja di Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

"Kesulitan penerapan kebijakan kepemilikan garasi adalah Kelurahannya tak dapat sosialisasi dan diikutsertakan. Jadi harus dirangkul dan mengatasi maslah kepadatan kendaraan bersama-sama," ucapnya.

"Ingat, masalah transportasi itu bukan hanya urusan Pemerintah Pusat, tetapi juga masalah bersama," kata Tyas.

Pernyataan serupa juga dipaparkan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. Namun di samping itu, dirinya menyoroti terkait ketersediaan transportasi massal di kota penyanggah.

Mengingat masyarakat di Jakarta mayoritas datang dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Akses angkutan massal harus lebih baik, jangan terpusat di Jakarta saja karena yang berada di Jakarta mayoritas datang dari wilayah penyanggah. Masa harus lari mengejar angkot?," kata Djoko.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioethanol untuk Juli 2024 naik sebesar Rp479 menjadi Rp15.101/liter.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi di Kementerian ESDM Jumat (5/7/2024).

"Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE telah mematok HIP BBN Bioetanol Bulan Juli Tahun 2024 menjadi Rp15.101 per liter. Hal itu tertuang di dalam Surat Direktur Jenderal EBTKE Nomor T-2222/EK.05/DJE.B/2024 yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2024. Ketetapan tersebut berlaku efektif per tanggal 1 Juli 2024," ujar Agus.

Agus merinci, pada periode sebelumnya atau Bulan Juni 2024 HIP BBN Bioetanol masih di angka Rp14.622/liter.

Selanjutnya, kenaikan HIP Bulan Juli ini kata Agus berdasarkan perhitungan formula yang telah ditetapkan, yaitu (Harga tetes tebu KPB Rata-rata 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L.

"Harga tetes tebu KPB Rata-rata 15 Januari s.d. 14 Juni 2024, yakni Rp2.682/kg. Sedangkan konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode 15 Mei - 14 Juni 2024 sebesar Rp16.159. Sehingga ditetapkan Harga HIP BBN Bioetanol Bulan Juli 2024 sebesar Rp15.101 per liter," pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioethanol untuk Juli 2024 naik sebesar Rp479 menjadi Rp15.101/liter.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi di Kementerian ESDM Jumat (5/7/2024).

"Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE telah mematok HIP BBN Bioetanol Bulan Juli Tahun 2024 menjadi Rp15.101 per liter. Hal itu tertuang di dalam Surat Direktur Jenderal EBTKE Nomor T-2222/EK.05/DJE.B/2024 yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2024. Ketetapan tersebut berlaku efektif per tanggal 1 Juli 2024," ujar Agus.

Agus merinci, pada periode sebelumnya atau Bulan Juni 2024 HIP BBN Bioetanol masih di angka Rp14.622/liter.

Selanjutnya, kenaikan HIP Bulan Juli ini kata Agus berdasarkan perhitungan formula yang telah ditetapkan, yaitu (Harga tetes tebu KPB Rata-rata 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L.

"Harga tetes tebu KPB Rata-rata 15 Januari s.d. 14 Juni 2024, yakni Rp2.682/kg. Sedangkan konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode 15 Mei - 14 Juni 2024 sebesar Rp16.159. Sehingga ditetapkan Harga HIP BBN Bioetanol Bulan Juli 2024 sebesar Rp15.101 per liter," pungkasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten jasa tambang berfokus menjaga kinerja memasuki paruh kedua tahun ini.

Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk (UNTR) Sara K. Loebis mengungkapkan, UNTR melalui anak usahanya PT Pamapersada Nusantara membidik produksi batubara sebesar 135 juta ton dan volume overburden (OB) removal sebesar 1,1 miliar bank cubic meter (bcm).

"Kinerja per Mei untuk batubara sebesar 57 juta ton dan pemindahan lapisan penutup 490 juta bcm. Tidak ada (target) kontrak baru. Tahun ini akan berfokus pada operational excellence untuk mencapai produktivitas optimum," ujar Sara kepada Kontan, Jumat (5/7).

Tercatat, pada kuartal I 2024 PAMA membukukan peningkatan volume produksi batubara sebesar 21% dari 27 juta ton menjadi 32 juta ton, dan volume pekerjaan pemindahan tanah sebesar 17% dari 245 juta bcm menjadi 286 juta bcm, dengan rata-rata stripping ratio sebesar 8,9x, turun dari 9,2x.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Samindo Resources Tbk (MYOH) Ahmad Zaki Natsir mengatakan, pihaknya menetapkan target OB removal sebesar 30,7 juta bcm, produksi batubara sebesar 5,4 juta ton dan pengangkutan batubara sebesar 23,5 juta ton.

MYOH mencatatkan pendapatan sebesar US$ 39,64 juta sepanjang kuartal I-2024, naik 33,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 29,7 juta.

Dari sisi operasional, MYOH membukukan peningkatan overburden removal menjadi 7,8 juta bcm dari kuartal I-2023 yang tercatat sebanyak 6,9 juta bcm. Adapun, aktivitas coal getting pada kuartal I-2024 mencapai 1,4 juta ton, naik tipis dibandingkan periode kuartal I-2023.

"Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu kenaikan volume produksi terutama OB dan dipengaruhi turunnya jarak pembuangan serta ketersediaan alat berat," ujar Zaki kepada Kontan, Jumat (5/7).

Untuk tahun ini, MYOH membidik pendapatan sebesar US$ 178,71 juta dan laba bersih mencapai US$ 18,44 juta.

Head Investor & Public Relations RMKE Julius Caesar Samosir mengatakan, untuk tahun ini RMKE membidik volume bongkaran sebesar 10,2 juta metrik ton dan muatan tongkang sebesar 9,2 juta metrik ton.

"Per Juni 2024 kita sedang finalisasi, mungkin dikisaran 40%-42%. Pencapaian itu karena ada kendala cuaca di kuartal I 2024. Namun kondisi telah membaik pada kuartal II 2024," jelas Julius kepada Kontan, Jumat (5/7).

Julius menambahkan, optimisme raihan kinerja positif didorong oleh realisasi periode Mei hingga Juni 2024 yang disebut terus membaik. RMKE memprediksi kinerja operasi pada Juni 2024 akan mencapai raihan volume tertinggi yang pernah dicatatkan. Meski demikian, Julius masih belum bisa merinci lebih jauh.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Sumadilaga mengatakan pengujian air bersih di ibu kota baru akan dilaksanakan pada 10 Juli 2024. Hal ini seiring rencana pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI yang akan digelar pada 17 Agustus mendatang.

"Airnya sekitar 15 Juli, terdistribusi (ke kawasan IKN)," kata Danis ketika ditemui wartawan di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pembangungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku rampung Juli 2024. Fasilitas ini dibangun untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.

Basuki menjelaskan SPAM Sepaku mengandalkan intake dari sungai Sepaku dan direncanakan melayani seluruh persil bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. SPAM tersebut terdiri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas sebesar 300 liter per detik, Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum serta Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

Pertengahan Juni lalu, Basuki mengatakan pipa sepanjang 16 kilometer sudah tersambung sampai reservoir. "Nanti dari IPA, air akan dipompa ke reservoir dalam bentuk air minum berkapasitas 2 x 6.000 meter kubik," kata Basuki melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Juni 2024.

Adapun secara teknis, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra menjelaskan air baku akan dipompa oleh unit intake menuju IPA. Dengan begitu, proses pengolahan dimulai dari unit aerasi untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air baku. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju unit koagulasi-flokulasi-sedimentasi, Filtrasi, Ozone dan Granular Activated Carbon.

Air terproduksi yang telah memenuhi kualitas air minum atau potable water tersebut kemudian ditampung di clearwell untuk dipompakan ke reservoir induk melalui jaringan pipa transmisi sepanjang 16 km. Potable water dari reservoir induk tersebut kemudian dialirkan secara gravitasi melalui JDU dan JDP sepanjang 22 kilometer ke daerah pelayanan secara bertahap,” kata Indra.

"Ke depan, akan dilanjutkan pembangunan IPA 2 x 300 liter per detik. Sehingga, instalasi SPAM yang mengandalkan intake dari Sungai Sepaku secara keseluruhan akan terbangun IPA 3 x 300 liter per detik," ujar Indra. "Ini seiring dengan proyeksi pelayanan terhadap persil bangunan baru dan pertumbuhan penduduk di KIPP."

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya kolaborasi dari Pemerintah Daerah (Pemda), serta berbagai stakeholder dalam mewujudkan UMKM berdaya saing terutama dalam mengakselerasi UMKM mengembangkan usahanya serta mendorong transformasi usaha mikro agar lebih adaptif dan kompetitif.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengatakan, pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (KUMKM) harus dilakukan secara utuh-terintegrasi hulu-hilirnya dengan membangun ekosistem usaha yang kuat bagi KUMKM.

“Upaya tersebut, telah didorong dalam arah kebijakan dan strategi untuk transformasi KUMKM yang ditetapkan dalam Rencana Strategis KemenKopUKM,” katanya dalam acara bertajuk ‘Kolaborasi untuk Akselerasi Transformasi Usaha Mikro’ di Gorontalo, Jumat (5/7/2024).

Rencana strategis itu mencakup transformasi formal UMKM, transformasi digital UMKM, transformasi UMKM ke dalam rantai pasok/rantai nilai, koperasi modern sebagai bentuk penguatan kelembagaan UMKM, dan pertumbuhan wirausaha produktif.

Strategi transformasi diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan strategis yang disinergikan pelaksanaannya bersama K/L dan Pemda serta stakeholder terkait. “KemenKopUKM tidak dapat berjalan sendiri, karena itu sinkronisasi program dan kolaborasi antara pemerintah Pusat-Daerah, dan dengan stakeholder sangat diperlukan,” katanya.

SesKemenKopUKM menyebut, ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy). Dari sisi produksi, permintaan domestik yang cukup kuat didukung oleh peningkatan industri pengolahan makanan dan minuman, ini tumbuh sebesar 5,9 persen diikuti dengan sektor perdagangan yang juga tumbuh sebesar 4,6 persen (y-o-y).

“Tentu kontribusi pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peran KUMKM. Lebih dari 64 juta unit UMKM di berbagai daerah menjadi andalan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Arif.

Selanjutnya, Program Prioritas KemenKopUKM mencakup, pendataan lengkap KUMKM untuk memperkuat basis data tunggal yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan/stakeholder. “Tahun ini kami targetkan akan ada lagi penambahan 4 juta data UMKM,” ujar SesKemenKopUKM.

Lalu program pengembangan rumah produksi bersama/factory sharing, untuk membangun ekosistem usaha menuju hilirisasi UMKM berbasis komoditas unggulan.

“Gorontalo punya komoditas unggulan di sektor perikanan dan perkebunan termasuk jagung, kakao, bahkan produk olahan kelapa menjadi komoditas ekspor. Program ini bisa menjadi inisiatif Pemda Gorontalo untuk direplikasi di wilayah lain,” ujar Arif menegaskan.

Yang tak kalah penting, kata SesKemenKopUKM, adanya Pengembagan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di Kabupaten Gorontalo yang sedang dalam proses pembangunan. Keberadaan PLUT ini sebagai rumah UMKM menjadi ujung tombak yang berinteraksi langsung memberikan layanan pendampingan bagi UMKM.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menyampaikan, Transformasi Usaha Mikro menjadi penting karena secara jumlah usaha mikro saat ini mencapai 99 persen. Hal itu membuat usaha mikro menempati porsi terbesar dalam struktur pelaku usaha nasional dan berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi di daerah dan secara nasional terkait PDB, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi digital. “Tetapi kami ingin mengurangi usaha mikro sehingga perlu mendorong mereka naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah,” kata Yulius.

Namun faktanya, mereka masih menghadapi hambatan dalam pengembangan usahanya, mulai dari permodalan dan akses pemasaran. Bahkan berdasarkan data OJK, sebanyak 47 persen kebutuhan pembiayaan ke UMKM belum dapat terlayani oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

“Kegiatan kolaboratif ini diharapkan bisa menjadi pendekatan untuk meningkatkan sinergi peran dalam memajukan UMKM di daerah secara utuh dan berkelanjutan. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan peningkatan kinerja ekonomi UMKM,” ujar Yulius.

Ia memaparkan, terdapat lima kegiatan yang menjadi media kolaborasi pemberdayaan UMKM di Provinsi Gorontalo, yakni Pendampingan KUR bagi Usaha Mikro, Konsultasi Pendaftaran Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Temu Mitra Usaha Mikro, Literasi Manajemen Keuangan bagi SDM Usaha Mikro dan Penyuluhan Hukum bagi UMKM. Tercatat, ada sekitar 250 pelaku usaha mikro terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Bagi pelaku usaha mikro yang hadir, kami berharap semua dapat menyerap pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dari fasilitator atau narasumber, serta mengikuti kegiatan sampai selesai,” kata Yulius.

Hadir di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo M Rudi Salahudin yang menyambut baik kegiatan sinergi yang berlangsung di Gorontalo itu. Ia menyampaikan, kegiatan Transformasi Usaha Mikro menjadi sarana bagi UMKM, serta dukungan kapasitas usaha di daerah.

Saat ini terdapat sekitar 105.509 pelaku UMKM di Gorontalo atau naik 28 persen dari tahun 2023 yang berjumlah 82.000 UMKM. UMKM di Gorontalo didominasi oleh pelaku usaha sektor pangan seperti jagung, gula aren, kopi dan kerajinan Karawo (kain tradisional) yang menjadi unggulan daerah.

“Agenda transformasi UKM di Gorontalo ini selaras dengan Transformasi Usaha Mikro KemenKopUKM, untuk mendorong UMKM dari non-formal menjadi formal, dari yang non-digital menjadi digital, masuk dalam rantai pasok hingga membuka lapangan kerja. Sehingga diharapkan KUMKM lebih maju,” kata Rudi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kini memiliki Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) eksekutif dan legislatif. Sebelumnya, hanya memiliki Ketua Bapilu yang diduduki oleh Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Namun, muncul Ketua Bappilu Legislatif yang diisi oleh Bambang Pacul dan Ketua Bappilu Eksekutif diisi Deddy Yevri Sitorus saat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meresmikan perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP periode 2019-2024 menjadi 2025.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa hal ini bukan berarti Bappilu DPP PDI-P dipisah.

"Sehingga ini bukan pemisahan, ini suatu bentuk kerja sama karena beratnya tugas yang dilakukan dan mempersiapkan anggota legislatif itu jauh lebih penting agar nantinya PDI Perjuangan betul-betul menjadi partai yang keputusannya membawa upaya untuk mengatasi persoalan rakyat tersebut," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Hasto juga mengatakan, adanya Ketua Bappilu eksekutif dan legislatif tidak berkaitan evaluasi terhadap kekalahan PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia menjelaskan bahwa peran besar Bambang Pacul saat menduduki jabatan Ketua Bappilu membuat PDI-P berhasil memenangkan pemilihan legislatif (pileg) tiga kali berturut-turut.

"Karena pileg kita kan menang pemilu tiga kali berturut-turut. Dan peran Mas Pacul di dalam mengkonstruksikan strategi pemenangan. Sehingga, ya meskipun kita tubuh banteng ini penuh luka, tetapi pileg mendapatkan kemenangan. Dan itu salah satunya juga karena peran dari Mas Pacul," ujar Hasto.

Dengan demikian, menurut dia, Ketua Bappilu eksekutif dan legislatif tetap satu kesatuan.

Selain memperpanjang masa bakti kepengurusan DPP PDI-P, Megawati juga melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk masa bakti sampai tahun 2025.

Kemudian, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Perekonomian.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menyebut nama Presiden Jokowi dalam pidatonya setelah keduanya pisah jalan di Pilpres 2024.

Nama Jokowi 2 kali disebut Megawati saat berpidato dalam pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus partai masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Dalam pidatonya, nama Jokowi pertama kali disebut saat Megawati mengaku sempat berpesan kepada Jokowi agar dalam menjalankan pemerintahan mengerjakan apa yang telah digariskan para pendiri bangsa.

"Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," kata Megawati.

Lalu, Megawati kembali menyebut nama Jokowi saat menyinggung utang negara yang semakin bertambah.

Dia menjelaskan kritiknya terhadap utang negara bukan dilandasi perbedaan pilihan politik dengan Jokowi.

"Ini saya nanti kalau diomongin gitu, Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi. Enggak. Ini Mestinya mikir juga, semua juga mikir. Karena ini persoalan Bangsa, bukan seorang-seorang," kata Magawati.

Terkait hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan adanya nama Jokowi yang disebut Megawati dalam pidato karena status sebagai Presiden.

Sehingga, kata dia, munculnya lagi nama Jokowi di pidato Megawati tak perlu dikaitkan dengan politik.

"Artinya Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai presiden negara Republik Indonesia, komitmen partai ini juga kan pada negara," ucap dia.

"Sehingga hal-hal tersebut juga disampaikan dalam kapasitas beliau misalnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, BRIN, itu semua terkait dengan politik negara," tambah Hasto.