Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengawali era pemerintahan baru dengan melakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025.

Sri Mulyani menuturkan hal tersebut dilakukan sejalan dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga (K/L) baru pada Kabinet Merat Putih yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” ungkapnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Rabu (23/10/2024).

Oleh karena itu, dirinya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Bendahara Negara menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama Bappenas dan Kemenpan-RB akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan K/L yang telah hadir. Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” tuturnya.

Adapun, kegiatan ini menjadi penting dilakukan dalam rangka menyelaraskan program-program baru dengan visi kepemimpinan nasional. Dalam kegiatan itu pula, turut menjadi pembahasan yakni penataan Barang Milik Negara K/L.

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah kementerian koordinator mengalami perubahan dari sebelumnya empat, kini menjadi tujuh. Sementara secara total, jumlah kementerian kini semakin gemuk dari 34 menjadi 48 kementerian.

Belum lagi, adanya tambahan lembaga dan badan lainnya yang baru ditetapkan pada hari kemarin.

Melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp919,87 triliun.

Dalam APBN tersebut, Sri Mulyani baru mengalokasikan anggaran untuk 86 K/L, termasuk yang terbaru Badan Gizi Nasional. Sementara badan lainnya belum mendapatkan jatah anggaran.

Berbeda dengan DPR dan MPR, Sri Mulyani lebih dahulu mengungkapkan telah menyiapkan tambahan anggaran untuk lembaga negara tersebut senilai Rp4,87 triliun.

“Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ,” tutur Sri Mulyani di DPR pada September lalu.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku siap membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pos kementerian/lembaga apapun.

Hal itu disampaikan Natalius seusai bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

“Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya membantu, membantu bisa di mana aja,” ujar Natalius kepada awak media.

Meski begitu, Natalius enggan menjelaskan secara spesifik pos kementerian yang ditugaskan oleh Prabowo kepada dirinya.

Eks komisioner Komnas HAM itu hanya menekankan bahwa Prabowo ingin pemerintahannya bisa melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan bangsa.

“Jadi Bapak ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa, sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan kebinekaan. itu aja,” ucap Natalius.

Natalius menambahkan bahwa dirinya sudah sering bertemu Prabowo untuk membahas berbagai persoalan bangsa dan negara. Hal tersebut tidak terlepas dari kedekatannya dengan Prabowo yang telah terjalin sejak lama.

“Mungkin saya dari banyak orang itu saya yang sering dipanggil. dari udah belasan tahun yang lalu. saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang sering dipanggil,” kata Natalius.

Pada Senin ini, Prabowo memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi menteri pada kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.

Hingga artikel ini disusun, sejumlah tokoh-tokoh yang menemui Prabowo, antara lain, Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Yandri Susanto, Fadli Zon, Prasetyo Hadi, Natalius Pigai, Maruarar Sirait, Abdul Kadir Karding, dan Teuku Riefky Harsya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh itu dipanggil dalam kapasitas sebagai calon menteri para pemerintahan Prabowo.

Dasco menyebutkan bahwa tokoh-tokoh itu sudah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo pada pemerintahan mendatang.

"Iya rencananya seperti itu, akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dasco menyebutkan, para tokoh itu dipanggil ke kediaman Prabowo dalam rangka finalisasi susunan kabinet pemerintahan Prabowo.

"Yang dipanggil itu akan bertemu dengan Pak Prabowo, nah finalisasinya nanti setelah pertemuan, kira-kira begitu," ucap wakil ketua DPR RI itu.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk DPR RI beserta kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Presiden Joko Widodo.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, menurut dokumen tersebut, ada 123 kementerian/lembaga di era Prabowo-Gibran.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siap Bantu Pemerintahan Prabowo, Natalius Pigai: Saya Bisa di Mana Saja", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/16232551/siap-bantu-pemerintahan-prabowo-natalius-pigai-saya-bisa-di-mana-saja.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa saat ini sedang mematangkan rencana implementasi Anti Scam Center (ASC).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, rencana implementasi Anti Scam Center ini terus dikuatkan dan dimatangkan oleh pihaknya, bersama dengan anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), yaitu 16 kementerian/lembaga.

“Kami juga baru berdiskusi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain-lain untuk terus mematangkan rencana pembentukan Anti Scam Center ini yang ternyata sudah banyak ditunggu, dan diharapkan segera dapat diluncurkan,” ujarnya dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2024, Selasa (1/10).

Friderica menuturkan, salah satu aspek yang sangat disiapkan dengan baik yaitu, sistem ASC itu sendiri. Pasalnya, akan digunakan oleh banyak pelaku usaha untuk penanganan penipuan scam seperti di sektor perbankan. Selain itu, dia menyebutkan bahwa OJK akan melibatkan pula penyedia jasa pembayaran serta e-commerce.

“Dengan begitu, maka diperlukan lebih banyak waktu untuk menyiapkan sistem ASC supaya dipastikan kehandalan sistem tersebut,” imbuhnya.

Friderica menjelaskan, ASC sangat berguna untuk melindungi konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. Menurut dia, ASC dapat mempercepat penanganan kasus penipuan scam resmi di sektor keuangan dengan melakukan pemblokiran rekening pelaku, identifikasi pelaku kejahatan, serta upaya melakukan penegakan hukum.

Melalui langkah konkrit ini, ia berhadap dapat dilakukan upaya pemulihan kerugian finansial dari korban serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Lebih lanjut, Friderica mengatakan bahwa ASC didukung dengan sistem dan komunikasi yang terintegrasi. Dengan demikian, ASC mampu mendukung penanganan dan tindak lanjut lebih cepat dibandingkan metode penanganan yang manual dan tidak terintegrasi.

“Maka dari itu, ASC menjadi forum koordinasi dan secara integrasi, sehingga bisa dikejar kalau terjadi pemindahan dana dari korban kepada rekening-rekening yang lain,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, sejumlah poin perubahan dalam beberapa pasal di RUU TNI menjadi polemik. Salah satunya adalah prajurit TNI aktif yang diizinkan menduduki jabatan di kementerian/lembaga sesuai keinginan presiden.

Dalam UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil di kantor non-kementerian yang membidangi koordinator bidang politik, keamanan, ketahanan, hingga Mahkamah Agung.

Meski demikian, RUU TNI akan memperluas perizinan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil: selama presiden merasa memerlukan prajurit duduki jabatan di kementerian/lembaga maka anggota TNI aktif bisa ditarik.

DPR sendiri telah menyetujui RUU TNI itu menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (29/5/2024).

Kendati begitu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan RUU TNI yang tengah menjadi sorotan.

Menurutnya, setiap pihak termasuk KSP akan terus mengawal dan memperhatikan perkembangannya, sehingga masyarakat tidak perlu berlebihan dan khawatir dalam menyikapi RUU TNI.

"Jadi tolongenggakusah terlalu berlebihan untuk khawatir. Bahwa kami para TNI berkomitmen betul-betul ingin menjadi profesional," katanya kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Penutupan Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku, Provinsi Maluku di gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan bahwa lembaga pertahanan Negara itu akan terus berfokus untuk mengedepankan profesional seperti yang diinginkan masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menilai melalui RUU TNI diharapkan lembaga tersebut dapat makin diperkuat.

"Syaratnya apa? Supaya kebutuhan alutsistanya dilengkapi, kesejahteraannya juga diperbaiki. Jadi menurut saya tidak perlu berlebihan menyikapi itu," tutur Moeldoko.

DRAF RUU TNI

Berdasarkan draf RUU TNI yang diterimaBisnis, terdapat sederet pasal yang mengalami perubahan.Pertamaadalah Pasal 47 Ayat 2 yang mengizinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di kementerian/lembaga sesuai keinginan presiden.

Berikut bunyi ketentuan Pasal 47 Ayat 2:

"Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden."

Kemudian, Pasal 47 Ayat 6 menyatakan ketentuan mengenai prajurit aktif yang ditugaskan di kementerian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, RUU TNI juga akan mengubah soal usia pensiun prajurit TNI. Pada UU TNI yang berlaku sekarang, prajurit berdinas paling lama di usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

Sementara dalam RUU TNI, batasan maksimal usia pensiun akan diperpanjang: perwira bisa menjabat hingga usia 60 tahun, sementara bintara dan tamtama bisa sampai usia 58 tahun.

Bahkan, untuk jabatan fungsional, prajurit diperbolehkan berdinas sampai usia 65 tahun. Tak sampai situ, untuk perwira bintang empat dapat diperpanjang kembali masa kedinasannya maksimal dua kali dengan sebuah Keputusan Presiden.

Sebagai informasi, usai disetujui sebagai RUU usul inisiatif, DPR akan menyerahkan draf RUU TNI kepada pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membalas dengan menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Lalu, DPR dan pemerintah akan membahas DIM tersebut untuk dicari jalan tengah. Setelah materi disetujui oleh DPR dan pemerintah, baru RUU TNI tersebut akan disahkan menjadi UU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah diluncurkan pada Senin (22/7/2024). Peluncuran langsung dilakukan oleh para menteri dari Kementerian terkait di kabinet Presiden Joko Widodo.

“Hari ini launching kedua setelah launching Mineral dan Batubara pada 2022 dimana Simbara diperluas untuk komoditas nikel dan timah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara ‘Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara’ di Kantor Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Peluncuran turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian juga Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Suswantono, serta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Sri mengatakan, Simbara merupakan ikhtiar pemerintah dalam mengelola bumi, air, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya untuk bisa diambil manfaatnya sebanyak-banyaknya. Pengelolaan SDA itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kementerian, melainkan kolaborasi antar kementerian.

“Proses bisnis ini dengan sinergi akan memudahkan pelaku usaha, dan pada saat yang sama menimbulkan manfaat besar bagi Indonesia,” tuturnya.

Sri mengatakan ada berbagai manfaat dari pemberlakuan Simbara. Mulai dari mencegah ilegal mining, adanya tambahan penerimaan negara dari data analitik dan risk profiling terhadap pelaku usaha, serta penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system Simbara.

Manfaat itu terbukti dari tingginya penerimaan negara atas diberlakukannya Simbara. Menurut catatan Sri, Simbara memberi pengaruh signifikan pada penerimaan negara hingga seratusan triliun rupiah.

“Pada 2022 realisasi penerimaan negara dari Simbara mencapai Rp183,5 triliun, pada 2023 saat harga komoditas turun kita masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai Rp172,9 triliun, ini 18 persen di atas target APBN, sesuatu yang sangat bagus,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan adanya potensi pendapatan yang besar dari implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Potensi royalti saja mencapai Rp 10 triliun.

“Hanya dari royalti kita bisa dapat Rp 5—Rp 10 triliun,” ujar Luhut saat memberikan sambutan.

Manfaat yang diperoleh....

Luhut mengatakan, manfaat yang diperoleh dari Simbara untuk komoditas nikel dan timah tidak hanya dari segi pendapatan negara yang lebih besar. Tetapi juga ada manfaat dari segi ekologis.

“Yang lebih penting bukan penerimaan, tapi untuk masalah lingkungan. Kita juga akan langsung kaitkan kemudian masalah pekerja, jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur. Sehingga tambang kita itu sesuai dengan kriteria yang dimintai oleh negara-negara tempat tujuannya,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa memang potensi penerimaan negara atas implementasi Simbara cukup tinggi. Dalam implementasi Simbara yang baru diterapkan pada minerba –usai peluncuran pada 2022-, ada penerimaan negara dari berbagai manfaat.

Menurut catatan Kemenkeu, dari penerapan Simbara, negara mendapatkan penerimaan dari pencegahan atas modus illegal mining sebesar Rp3,47 triliun dan tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun. Serta hasil penerapan automatic blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara senilai Rp1,1 triliun.

“Itu cuma batubara ya, makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah, ini akan memberikan dampak yang disebutkan Pak Luhut, ada potensi sekitar Rp10 triliun,” tegasnya.

Indonesia diketahui merupakan salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia. Cadangan nikel di Indonesia mencapai 21 juta ton, atau 24 persen dari total cadangan nikel dunia. Sedangkan cadangan timah Indonesia mencapai 800 ribu atau 23 persen dari cadangan dunia, dan menempatkan peringkat kedua dunia.

Pada 2023, volume produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton, menempati tingkat pertama di dunia dengan kontribusi 50 persen dari total produksi timah nikel dunia. Adapun volume produksi timah mencapai 78 ribu ton menempati peringkat kedua dunia dengan kontribusi 22 persen dari total timah dunia.

IDXChannel - Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia(HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menyatakan pihaknya berencana memanfaatkan gedung kementerian/lembaga (K/L) jika nantinya ibu kota negara Republik Indonesia (RI) berpindah dari DKI Jakarta ke Nusantara.

"Kami siap mengisi tempat-tempat kosong jika nanti K/L akan pindah, mungkin nanti gedungnya bisa kami pakai untuk jadi supermarket, restoran, atau pusat kuliner," kata Budihardjo dalam Konferensi Pers dan Sosialisasi Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo (JITEX) 2024 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, sektor ritel sangat membutuhkan traffic. Maka dari itu, HIPPINDO sangat mendukung dan berperan aktif untuk membuat semua mall akan ramai.

Salah satunya dengan cara mendatangkan pameran atau membuat pameran, terutama yang pro lokal.

"Kami mendukung program ‘Beli Buatan Indonesia’, yang mana ritel kami bagian pembelian tentu selalu mencari barang, dan hari ini saya lihat ada pameran di sini, akan kami informasikan kalau masih perlu kepada anggota untuk hadir mencari barang juga di pameran di Balai Kota DKI Jakarta ini," kata Budihardjo.

Salah satu gunanya, sambung dia, untuk menjadi rantai pasok. Peran HIPPINDO sebagai asosiasi yaitu untuk memastikan stok itu ada. Itu karena kalau stok tidak ada, ritel tidak akan berjualan dan itu pun membutuhkan traffic.

"Maka dari itu kami setuju dengan konsep international investment (investasi internasional) yang ada di nama pameran ini, kami juga senang melihat ada kata-kata trade (perdagangan) dan SMEs (UMKM), bahwa fungsinya adalah perdagangan, ekspor impor itu harus cukup lancar, dan juga termasuk untuk turis," ujar Budihardjo.

Dia mengatakan turis, baik dari dalam dan luar negeri, sebagai pembeli kalau datang ke Jakarta itu bisa makan dan berbelanja. Bahkan, HIPPINDO juga menginisiasi "Belanja di Indonesia Saja", untuk meningkatkan penjualan.

"Kami sangat mendukung program kalau turis pulang jangan sampai tidak bawa apa-apa. Mereka membawa oleh-oleh, jadi saling bermanfaat. Maka dari itu, mari kita sukseskan acara JITEX ini," kata Budihardjo.

Adapun pameran JITEX 2024 akan digelar pada tanggal 7-11 Agustus 2024 dengan sesi khusus B2B digelar pada tanggal 7-9 Agustus 2024 di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat.

(FRI)

JAKARTA, investor.id – Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) Hari Tjahjanto telah mendistribusikan nama-nama pegawai di kementerian/lembaga yang terlibat aktivitas judi online (judol). Nama-nama tersebut diserahkan karena ada permintaan dari kementerian/lembaga.

Hadi yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini, juga menyerahkan nama-nama tersebut kepada pemerintah daerah (pemda).

"Langsung kami tanda tangani, kami serahkan, karena banyak permintaan dari kementerian/lembaga. Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah kita berikan," ujar Menko Polhukam Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Satgas Judi Online juga telah menyerahkan sejumlah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK ke penyidik Bareskrim Polri. Hadi menyebut, pihak penyidik memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut.

Apabila setelah diumumkan, tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka sesuai dengan keputusan pengadilan uang akan diamankan. Satgas Judi Online serius dalam mengatasi permasalahan ini berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

"Kita akan berkirim kepada penyidik di Bareskrim, belum semuanya namun terus dikerjakan dan langsung diserahkan kepada penyidik Bareskrim. Kita serius untuk menangani judi online ini, termasuk kaitannya dengan pinjol karena banyak korban pinjol kalah judol," terang Hadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News